BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kota Binjai akan memenuhi target dalam program pelayanan KB sejuta Akseptor KB di Indonesia. Demikian disampaikan Wali Kota Binjai, HM Idaham mengaku optimis saat meninjau pelaksanaan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di UPTD Puskesmas HAH Hasan, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Senin (29/6).

“Selamat Harganas ke-27, semoga semua keluarga yang ada di Indonesia khususnya di Binjai, Sumatera Utara (Sumut) menjadi warga yang sejahtera dan bahagia. Itu harapan kita,”ujar Idaham didampingi Ketua TP PKK kota Binjai, Hj Lisa Andriani bersama Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Sumut, Hj T Lafalinda, dan jajaran Dinas PPKB kota Binjai.

Dikatakan Idaham, pihaknya sudah mempersiapkan dengan baik. Semoga di Harganas dan program KB Sejuta Akseptor ini membuat Kota Binjai lebih bersemangat untuk semua keluarga yang ada di sini menjadi akseptor KB,”harapnya.

Idaham menambahkan, pihaknya tetap melakukan strategi untuk tetap menjaga kesejahteraan dan kesehatan keluarga di Binjai pada Pandemi covid-19.

“Semua petugas posyandu dibekali dengan tutorial protokol Covid-19 dalam membuka posyandu, karena anak -anak kita sudah pada tahap imunisasi dan pemeriksaan kesehatan,” ucapnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, Lilik Rosdewati mengatakan, kegiatan Harganas di Binjai dilaksanakan sesuai program pemerintah pusat.

“Kota Binjai mendapatkan target, dan insyaallah kita bisa mencapainya dengan persiapan dengan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui kader-kader. Kita juga menggerakkan mobil untuk keliling di seluruh kecamatan, untuk mengajak pasangan usia subur ikut KB dan mengingatkan di masa pandemi Covid-19 untuk menunda kehamilan,”pungkasnya. (ted/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan meminta pasangan usia subur untuk menunda kehamilan di tengah masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Umar Zunaidi saat melakukan peninjauan pelayanan KB sejuta akspertor di Puskesmas Satria, Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Selasa (30/6). “Saya minta untuk menunda terlebih dahulu kehamilan di masa pandemi Covid-19 ini. Melalui pelayanan KB ini, masyarakat Kota Tebingtinggi dapat terpenuhi pelayanan KB-nya, terutama warga masyarakat pasangan usia subur,”pintanya.

Didampingi Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Dinas PPAPPKB Nina Zahara, Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan meminta jajaran Dinas PPAPPKB untuk terus memantau angka kelahiran di Kota Tebingtinggi agar tidak mengalami kenaikan di masa pandemi Covid-19.

Dalam pelayanan KB kepada masyarakat, tetap menerapkan protokol kesehatan. Seluruh calon akseptor dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan wajib cuci tangan pakai sabun serta menggunakan masker.

Sedangkan Kepala Dinas PPAPPKB Kota Tebingtinggi, Nina Zahara mengatakan, kegiatan pelayanan KB sejuta akseptor ini adalah puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 sekaligus momentum TNI KB kesehatan yang di rangkai dengan pencapaian rekor muri sejuta akseptor.

Nina menambahkan, BKBN Provinsi Sumut memberikan target sebanyak 330 akseptor dalam pelayanan di semua fasilitas kesehatan di 5 kecamatan di Kota Tebingtinggi. Dan telah tercapai sebanyak 472 (mic kontrasepsi) akseptor. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2020/2021 di SMA Negeri I Kabanjahe, dinilai sarat muatan kecurangan, kolusi dan suap. Tudingan ini dikatakan puluhan calon siswa dan orangtua menggeruduk Dinas Pendidikan Sumatera Utara cabang Kabanjahe, Jalan Jamin Ginting,Senin (29/6) sore.

Tak puas dan berharap dilakukan pengusutan, pada Selasa (30/6) pagi, para calon siswa dan orangtuanya kembali meng gelar aksi di depan kantor DPRD Karo. Dalam aksi tersebut, mereka meminta kejelasan terkait kecurangan penerimaan sistem zonasi. Faktanya, banyak calon siswa yang diterima meski rumahnya jauh dari sekolah. Sementara calon siswa yang menetap di Kota Kabanjahe, justru tak masuk.

Padahal, syarat-syarat dan ketentuan telah merek penuhi. Bukti ini yang menguatkan adanya kecurangan dan pemalsuan domisili para calon siswa.

Selain adanya siswa yang diterima walaupun jarak rumahnya jauh dari sekolah, mereka juga mempertanyakan banyaknya calon siswa yang ditolak ketika mendaftar menggunakan Kartu Keluarga (KK). “Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan,” teriak massa.

Usai menggelar aksi lebih kurang satu jam, Sekwan DPRD Karo Petrus Ginting akhirnya meminta 10 orang perwakilan dari orang tua calon siswa menemui Ketua DPRD Iriani br Tarigan. Dalam pertemuan tersebut orang tua calon siswa menyampaikan poin-poin tuntutan mereka.

Pertama, mereka meyakini telah terjadi kecurangan dalam PPDB secara online tingkat SMA. Banyaknya calon siswa yang tidak diterima, sementara untuk mengikuti PPDB salah satu syaratnya adalah domisili, padahal rumah mereka dekat sekolah.

Meminta ketegasan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Sumut dan pihak SMAN di Kabanjahe untuk membuat tindakan segera mungkin guna mengatasi masalah tersebut. Para orang tua siswa berharap supaya anak mereka diterima di sekolah favorit di Kabupaten Karo. Sehingga terkait PPDB untuk SMA tersebut, meminta untuk dibatalkan, dan berharap sebagai syarat domisili mengutamakan kartu keluarga warga.

Selanjutnya mereka meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Karo menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan pengumuman PPDB dan melaksanakan seleksi ulang.

Menyahuti permintaan dari orangtua calon siswa ini, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan menjelaskan, pihaknya meminta pihak terkait untuk memverifikasi ulang syarat dan KK. “Jika ada calon siswa yang domisili satu tahun, akan kita cek kembali kebenarannya,” ujar Iriani.

Selain itu, Iriani juga menegaskan pihaknya akan usulkan juga penambahan satu ruangan untuk menambah alokasi. Apabila memungkin penambahan satu ruangan tidak teralisasi, kemungkinan sebagian yang tidak sekolah diusulkan kepada sekolah terdekat seperti SMA Simpang Empat, SMA Barusjahe, SMA Munthe yang ruangannya masih bisa menampung peserta didik baru.

Sementara itu, salah satu calon siswa Zahara Br Surbakti disela sela aksi mengatakan, bahwa alamatnya di kampung dalam Kabanjahe lebih kurang 1 Km dari SMAN. “Nilai saya 86,64, merasa heran dirinya tidak diterima di SMAN, “jelas Zahara. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2020 yang dilakukan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Salah satu aspeknya, soal sistem zonasi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mendesak Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi segera mencari solusi yang cepat dan tepat untuk menjawab kebingungan para orangtua dan peserta didik pasca-gagal masuk ke sekolah negeri akibat kacaunya penyelenggaraan PPDB.

“Masalah ini jangan dianggap enteng. Gubernur harus segera bersikap. Jangan biarkan anak-anak dan orangtua dalam kebimbangan. Segera cari solusi,” kata Abyadi kepada wartawan, Selasa (30/6).

Abyadi mengatakan, pembinaan pendidikan yang baik adalah bagian penting dari upaya mewujudkan visi misi pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, yakni Sumut Bermartabat. “Ini juga yang menjadi salah satu alasan penting , sehingga gubernur harus segera menjelaskan penyebab kekacauan PPDB ini, sekaligus memberi solusi yang cepat dan tepat atas kebingungan orang tua saat ini,” tutur Abyadi.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut sendiri, kata Abyadi, dalam dua hari ini terus mendapat laporan masyarakat terkait penyelenggaraan PPDB ini. “Tidak hanya dari Medan, tapi juga dari beberapa daerah di Sumut seperti Simalungun, Asahan dan sebagainya,” jelas Abyadi.

Dalam laporan masyarakan ke Ombudsman, sistem zonasi dalam PPDB tahun ini sangat kacau. Karena, ada yang melaporkan anaknya tidak lulus. Padahal, rumahnya dekat dengan sekolah. Sementara teman anaknya yang jarak rumahnya lebih jauh, justru lulus.

Kemudian, ada juga yang diduga tiba-tiba rumahnya pindah dekat sekolah. Diduga, ini bisa terjadi karena ada permainan dalam Surat Keterangan Domisili. Jadi, diduga ada main dalam Surat Keterangan Domisili. “Dari Kabupaten Simalungun, ada dua kecamatan tidak punya sekolah SMA Negeri. Ini terjadi di Kecamatan Jawa Meraja dan Kecamatan Hatonduon, Kabupaten Simalungun. Akhirnya, anak-anak di dua kecamatan ini tidak ada yang masuk sekolah negeri. Sementara di sekolah swasta, berbiaya mahal,” sebut Abyadi.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut sangat berharap agar masalah ini bisa diselesaikan. Kasihan anak-anak yang mengikuti proses PPDB ini dengan jujur dan sesuai aturan, tapi ternyata mereka dikalahkan oleh orang orang yang bermain curang. “Kasihan sekali generasi kita,” katanya.

Menyikapi hal ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengakui, sistem zonasi ini memang tidak memenuhi harapan semua pihak. Ia mencontohkan, DKI Jakarta saja yang sudah baik penyebaran sekolahnya, masih belum maksimal menerapkan sistem zonasi. “Sistem ini yang akan kita evaluasi, supaya lebih baik ke depan. Harapannya dia menyebar dan tidak terfokus ke satu zona, SMA-SMA yang dianggap favorit. Bukan itu sebenarnya. Inilah yang nanti kita luruskan,” katanya menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (30/6).

Edy menunggu laporan dari Disdik Sumut atas dugaan kekacauan PPDB online tahun ini. Setelah itu, ia baru akan mengeluarkan keputusan atas permasalahan yang ada. “Kalau memang harus kita lakukan (dari sistem digital ke manual), akan kita lakukan. Ini yang zonasi ya. Yang belum terpenuhi akan kita atur. Tapi orangtua-orangtua ini, kan maunya anaknya di sini (sekolah tertentu, Red),” katanya.

Meski demikian, diakui dia, pada SMA/SMK tertentu di Kota Medan misalnya, sudah terjadi penumpukan jumlah murid. Padahal yang terjangkau melalui sistem zonasi sesuai aturan adalah 5 km, sedangkan pada SMA tertentu jarak 1 km saja sudah menumpuk banyak muridnya. “Di SMAN 1 misalnya dia butuh 450 siswa, tapi 4.000 yang mendaftar di jarak 1,1 km. Wah, ini kan terlalu.. Zonasi ini yang akan kita evaluasi,” katanya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Kadisdik Sumut Arsyad Lubis mengatakan, nanti akan dilihat terlebih dulu berapa jumlah kuota yang terisi atau belum terisi melalui sistem zonasi ini. Umumnya, kata dia, tugas pokok pihaknya dalam hal ini adalah anak-anak dapat bersekolah sesuai umurnya.

“Sekarang kan sekitar 20 ribu lebih (mendaftar), tapi nanti akan kami hitung lagi. Nanti kami akan rapat teknis. Kemungkinan kami akan buka lagi pendaftaran khusus kuota ini, untuk mengisi bangku-bangku yang belum terpenuhi kuotanya. Prosesnya tetap melalui online,” katanya.

Menyikapi banyaknya keberatan orangtua murid atas pelaksanaan PPDB online ke Ombudsman Sumut, Arsyad mengatakan pihaknya siap tindaklanjuti aspirasi dimaksud sepanjang memang benar kesalahan ada pada panitia. “Tentu kita juga harus bersikap adil jika kesalahan ada pada panitia. Tapi kalau kesalahan ada di pendaftar, yang mendaftar dari rumah masing-masing, sedangkan kita menerima dari alat (server), ya kita harus fair juga,” katanya menambahkan keberatan dapat disampaikan ke pihak sekolah atau cabang dinas bersangkutan.

Umumnya kesalahan dalam hal ini, menurut dia, bisa disebabkan oleh sistem namun itu terjadi di daerah-daerah. Meski begitu imbuh Arsyad, murid masih punya pilihan ke sekolah swasta yang bagus, dan output dari sekolah-sekolah swasta tetap di bawah kendali pemprov. “Tapi yang kita harapkan tidak ada anak-anak kita yang tidak sekolah di umur sekolah, hanya karena hal-hal lain. Itu dia prinsipnya,” katanya.

67.301 Siswa Lulus PPDB Online Tahap II

Berdasarkan data Disdik Sumut, dari 149.552 peserta yang mendaftar PPDB online tahap II melalui jalur zonasi, yang lulus sebanyak 67.301 siswa. “Pada 29 Juni 2020 kemarin, sudah diumumkan. Total yang lulus sebanyak 67.301 siswa, dengan rincian untuk calon peserta didik tingkat SMA Negeri sebanyak 58.836 orang dan SMK Negeri sebanyak 8.465 siswa,” kata Plt Kepala Disdik Sumut, Arsyad Lubis, melalui Sekretaris Panitia PPDB Disdiksu, Saut Aritonang kepada Sumut Pos, Selasa (30/6).

Menurutnya, jumlah yang lulus ini belum memenuhi kuota, sebanyak 92.251 siswa. Masih tersisa 10.342 siswa untuk 209 sekolah di Sumut. Sedangkan di SMK Negeri, untuk 613 kompetensi keahlian, yang kurang sebanyak 11.703 siswa. “Padahal, siswa yang mendaftar melebihi target. Pendaftar pada tahap I, sebanyak 145.231, dan tahap II sebanyak 149.783. Total keseluruhannya sebanyak 294.783 peserta. Namun, karena banyak yang tak memenuhi syarat, sehingga banyak yang tidak lulus,” pungkasnya. (gus/prn/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut kembali melakukan refocusing anggaran di era normal baru. Terhitung mulai hari ini (1/7), Rp500 miliar angaran refocusing dialokasikan untuk jaring pengaman sosial (JPS) tahap II. Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, tak ingin kekacauan yang terjadi pada penyaluran JPS tahap I terulang lagi. Karenanya, Edy memerintahkan jajarannya untuk fokus kepada warga miskin baru agar tercover dalam JPS tahap II ini.

GUBSU Edy Rahmayadi mengaku tidak menyangka kalau penyaluran JPS tahap I berupa bansos dalam bentuk sembako kepada masyarakat di 33 kabupaten dan kota, terjadi banyak persoalan. “Tahap I, oke ada kesalahan-kesalahan. Saya tak menyangka masih ada rakyat yang tak dapat. Berasnya ada yang busuk. Macam-macam.

Padahal saya sudah hitung semua daerah itu dengan kemampuan uang kita. Saya tidak tau masih ada yang berani bermain-main untuk itu. Makanya di tahap II ini, saya sudah perintahkan jajaran untuk fokus pada orang miskin baru tercover dalam JPS,” kata Edy dalam pertemuan dengan insan pers di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan, Selasa (30/6).

Secara detil, Edy belum menyebut, apakah mekanisme pemberian bansos diganti dengan uang tunai. Namun, ia menekankan fokus JPS mesti menyasar pada orang miskin baru terdampak pandemi Covid-19n

Edy mengaku, dana refocusing melalui APBD Sumut 2020 ini, di luar bantuan dari program pemerintah pusat, pemkab dan pemko di Sumut.

“Anggaran Rp502,1 miliar (tahap I) itu sudah kita gunakan. Dari jumlah ini sekitar Rp300 miliar diantaranya saya gunakan untuk JPS. Pemprov Jatim saja hanya sekitar Rp64 miliar untuk JPS. Itu bila kita mau bandingkan. Ada juga Rp10 miliar untuk stimulus ekonomi. Dan mulai besok (1 Juli), dana refocusing tahap II sudah masuk Rp500 miliar lagi,” terangnya.

Disinggung permintaan dewan agar bantuan untuk masyarakat miskin dicairkan dalam bentuk uang bukan logistik, Edy mengatakan, sembako yang diberikan jangan dilihat saat sekarang ini. “Sebenarnya yang mendapat bantuan dari dana Rp300 miliar ini adalah masyarakat yang tidak mendapat PKH dan BLT. Itu yang kita bantu. Dan ternyata data penerima PKH dan BLT itu tidak update. Makanya berantam di Madina sekarang ini,” katanya lagi.

Kemudian ia juga melihat, tiga minggu menjelang Lebaran, masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan itu, termasuk sampai sekarang. “Kenapa juga logistik. Agar di daerah itu ada perputaran uang. Karena satu kabupaten/kota itu bisa sampai Rp10 miliar. Bayangkan berapa perputaran uangnya untuk pedagang beras dan lainnya. Dan saya tak pernah berpikir bantuan itu sampai menyalah,” ujarnya.

Stimulus ekonomi realokasi tahap II termasuk untuk membantu perusahaan pers atau media cetak. Dinas Kominfo dan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, ia minta maksimal dalam merealisasikan hal tersebut. “Saya mau berbicara konkrit. Intinya adalah bagaimana ke depan pers ini jalan di kondisi sulit. Beli tinta dan kertas sudah tekor. Ini perintah saya sama Diskominfo. Sebab kalau pers ini mati, ambruk negara kita ini. Tapi ingat, bukan pers saja yang sulit saat ini. Sektor lain, UMKM kita juga butuh bantuan,” katanya.

Sementara pada 1 September nanti, dana refocusing tahap 3 juga masuk sekitar Rp500 miliar. “Jadi total yang saya anggarkan dari refocusing Rp1,5 triliun,” ujarnya.

Ia mengaku perlu pengawasan media dalam penyaluran dana tersebut. “Kalian yang mengawasi. Bandit kan banyak di sini. Kalau semua kita di sini tidak ada yang bandit, sudah masuk surga semua kita di sini,” imbuh mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad ini.

Edukasi Normal Baru

Usai pertemuan, Edy yang ditanya kembali menyangkut pelaksanaan normal baru menyatakan sudah berjalan edukasi dan sosialisasi di seluruh daerah. “Untuk drafnya saya tidak tahu, tapi yang jelas sudah kita kirimkan ke Jakarta. Edukasi dan sosialisasi new normal ini sudah jalan. Sudah atau belum ada jawaban pusat, edukasi tetap jalan agar masyarakat paham,” katanya.

Begitupun soal pemberlakuan atas kenormalan baru nantinya, baik pada daerah zona merah, kuning, oranye, dan hijau. Masyarakat kata dia mesti membiasakan diri untuk disiplin menerapkan pola 3M; Memakai masker; Mencuci tangan; Menjaga jarak, sebagai acuan dari protokoler kesehatan Covid-19.

“Zona merah kita tentukan secara konkrit membatasi kehidupan kita supaya kita tidak terpapar. Artinya, kita ini harus benar-benar memberlakukan protokol kesehatan secara masif dan pasti. Inilah menjadikan suatu aturan yang apabila dilanggar, setelah pemberlakukan new normal, akan ada sanksi,” katanya.

Ia menambahkan hindari kerumuman atau keramaian juga mesti diterapkan secara disiplin oleh masyarakat yang berada di zona merah. “Pusat keramaian seperti pasar dan mal tak bisa juga kita hentikan, tetapi mesti mentaati protokol kesehatan,” pungkasnya.

Tepat Sasaran

Sejalan dengan keinginan Gubsu Edy, Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian meminta fokus realokasi anggaran tahap II mesti tepat sasaran. Terlebih menjelang penerapan normal baru di Sumut, sebab belum seutuhnya masyarakat memahami konsep dimaksud. “Saya melihat masyarakat masih belum sepenuhnya paham terhadap new normal ini, mereka menganggap situasi sudah normal sehingga abai terhadap protokol kesehatan. Ini bukan tidak mungkin justru akan menambah angka positif. Oleh karena itu hendaknya pemprov sigap dalam mengantisipasi kemungkinan buruk ini dengan menyiapkan fasilitas rumah sakit dengan semestinya,” katanya.

Ia mewanti-wanti GTPP Covid-19 Sumut pentingnya revitalisasi fasilitas kesehatan di Sumut.

“Kami melihat bahwa GTPP tidak cermat dalam melakukan realokasi anggaran pada tahap I ini. Buktinya dari Rp502 M lebih yang di refocussing, porsi terbesarnya yaitu Rp300 M justru untuk JPS (paket sembako). Padahal Sumut tidak pernah diberlakukan PSBB,” katanya.

Menurut pihaknya justru pada tahap awal yang sangat diperlukan adalah revitalisasi fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit, baik rumah sakit rujukan covid maupun RS umum daerah yang selama ini menjadi rujukan regional. Harusnya porsi untuk belanja kesehatan jauh lebih besar ditahap awal ini.

“Gunakan itu untuk membuat ruang isolasi bertekanan negatif, membeli ventilator, membagi APD sebanyak- banyaknya kepada RS daerah dan puskesmas dan membeli beberapa alat PCR yang ditempatkan di RSUD -RSUD rujukan regional sehingga pemeriksaan swab bisa dilakukan di daerah, tidak harus terpusat ke Medan. Kemudian juga perawatan pasien tingkat sedang dan ringan juga bisa dilakukan di daerah,” kata politisi PKS itu.

Karenanya ia sangat berharap kepada GTPP Covid-19 Sumut agar pada refocussing tahap II bisa lebih cerdas dalam mengelola anggaran dengan mengalokasikan lebih besar anggaran untuk revitalisasi rumah sakit dan langkah-langkah pencegahan bukan sekadar bagi-bagi bantuan sosial yang efeknya hanya temporer.

“Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal realokasi anggaran hasil refocusing GTPP harus mengacu pada SKB Dua Menteri yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, di mana realokasi anggaran hasil refocusing tersebut harus digunakan untuk tiga hal penting yaitu belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi,” pungkasnya. (prn)