MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta jajarannya segera melakukan pendataan terhadap para gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan yang kerap menghiasi wajah sejumlah kota di wilayah ini.

Menurut dia, Dinas Sosial Sumut nantinya harus membina anak-anak jalanan tersebut dan diberikan kehidupan yang lebih laik dan baikn

sehingga tidak lagi berkeliaran di tiap persimpangan jalan.

“Anak-anak di jalan itu harus dibina, dan ditempatkan pada tempat sosial. Kita akan rencanakan yang terbaik kepada anak-anak itu,” katanya menjawab wartawan usai Salat Jumat di Masjid Gubsu, Jalan Sudirman Medan, kemarin.

Namun pada kesempatan itu, dirinya mengaku prihatin melihat anak-anak yang mendapatkan eksploitasi secara ekonomi ataupun kekerasan mental dari oknum tak bertanggungjawab. Baginya, anak-anak Sumut dalah generasi penerus bangsa bahkan dunia.

“Harus kita luruskan, kalau memang tidak mau bina anaknya kita yang bina. Anak adalah masa depan bangsa ini, masa depan Sumatera Utara,” kata mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB itu.

Karenanya ke depan guna memudahkan penjaringan terhadap anak-anak korban eksploitasi, ia akan menjalin koordinasi dengan aparat TNI/Polri untuk menangkapi oknum-oknum tersebut.

Bahkan, tegas Edy, jika benar kedapatan, bukan tidak mungkin sanksi berat akan diberlakukan kepada mereka yang melakukan eksploitasi terhadap anak.

“Setelah didata, anak-anak yang ada di jalan akan dibina, di situlah nantinya akan dilihat mana anak-anak yang memiliki kejeniusan lebih untuk mendapatkan fasilitas pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi,” katanya.

Gubsu menambahkan, jika terus mendapat kekerasan, tidak akan mungkin negara tau bahwa anak-anak Sumut adalah calon pemimpin, karena memiliki intelektual yang baik. “Kita tidak tau anak-anak di jalan itu apakah jenius atau gimana, kalau dianiaya terus kan sayang, mungkin calon pemimpin negara dia,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota 2019, yang diperbarui pada 9 Januari 2020, terungkap jumlah anak jalanan ada 326 orang, terbanyak di Kota Pematang Siantar yakni 106 orang. Gelandangan meliputi usia muda dan dewasa sebanyak 3.405 orang, dan terbanyak ada di Kabupaten Nias Selatan 3.056 orang.

Sedangkan untuk pengemis, meliputi usia muda dan dewasa sebanyak 192 orang, terbanyak berasal dari Kabupaten Batu Bara. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Organisasi masyarakat Islam Sumatera Utara menyatakan siap perang melawan upaya oknum manapun yang kembali ingin menumbuhkan paham komunis di republik ini.

Hal tersebut digelorakan ratusan elemen ormas Islam yang mengatasnamakan Front Anti Komunis dan Penyelamat Pancasila Sumut, saat berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP), di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (24/7).

Di tengah guyuran hujan, massa aksi terus berorasi secara bergiliran untuk menegaskan penolakan atas RUU HIP. Disertai teriakan takbir, massa menyatakan siap perang dan maju melawan upaya komunis tumbuh di Indonesia. Mereka menilai bahwa RUU HIP menjadi pintu masuk ajaran atau paham yang pernah menghabisi ulama.

Selain itu, massa berharap semua pihak menolak keberadaan RUU tersebut yang menciptakan kegaduhan bangsa. Massa pun mendesak elit politik bangsa untuk menghapuskan RUU HIP. Sebab dinilai akan menjadi produk hukum yang memberikan kebebasan terhadap komunis di Indonesia.

“Ada orang yang mengaku toleransi sesungguhnya kami yang paling toleran. Seleksi alam akan membuktikan. Umat Islam menjaga gawang persatuan dan kesatuan Indonesia. NKRI harga mati,” kata Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumut, Indra Suheri, yang memimpin rombongan aksi.

Ia mengatakan bahwa komunis yang ada di Indonesia dengan sebutan PKI adalah orang-orang biadab. Orang-orang yang anti terhadap TNI Angkatan Darat, anti terhadap orang baik di negara ini.

“PKI yang selalu haus darah. Siap perang dengan PKI. Jadi musuh kita bukan aparatur negara. Musuh kita bukan polisi,” tegasnya seraya menilai RUU HIP menciptakan konflik horizontal serta penghianatan terhadap bangsa, NKRI dan Pancasila.

Aksi massa akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution. Dalam pertemuan itu, perwakilan massa mempertanyakan sikap elit politik terhadap sejumlah rancangan yang dinilai akan merusak ideologi bangsa.

Indra Suheri mengatakan, sebenarnya sudah ada payung hukum yang tidak mengizinkan gerakan komunis di Indonesia. Menurut dia, gerakan politik biadab pernah dilakukan komunis pada 1965 dimana komunis membantai jenderal terbaik Indonesia, membunuh santri dan ulama. “Hal itu jelas, RUU HIP merupakan kepentingan salah satu partai untuk menggelorakan kembali gerakan PKI,” terangnya.

Saat ini banyak kepentingan yang melindungi PKI di Indonesia. Terbukti adanya PKI yang terang-terangan menunjukkan simbolnya. Proses hukum terhadap mereka tidak pernah ada. “Mereka dilarang karena organisasi yang bertentangan dengan UU tetapi tidak ada proses hukum. Ada partai tertentu yang melindungi gerakan mereka,” ujarnya.

Pihaknya juga menyesalkan banyak orang pintar di Indonesia yang hanya menyimpan ilmu di dalam kepala. Semestinya kata dia para pemikir menyimpan ilmu dalam hati. Sehingga muncul keinginan melindungi negara. “Kami hanya tidak rela melihat penipuan, penghianatan terhadap NKRI,” katanya.

Harun Mustafa merespon bahwa posisinya sama dengan Front Anti Komunis dan Penyelamat Pancasila Sumut yang menggelar aksi damai hari itu. “Saya juga sama posisinya dengan front sama-sama menolak komunis. Jadi itu juga yang kami sampaikan,” katanya.

Disamping meminta agar RUU HIP segera dicabut dari Prolegnas, sebelum membubarkan diri massa juga menolak RUU BPIP menjadi UU dan meminta BPIP dibubarkan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 96 narapidana (napi) anak di Sumatera Utara (Sumut) menerima Remisi Anak Nasional (RAN) pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2020. Hal ini disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumutn

“Total menerima RAN I sebanyak 96 napi anak. Sedangkan, RAN II nol,” ungkap Humas, Josua Ginting, Kamis (23/7) malam.

Josua Ginting menyampaikan 96 napi itu, menerima pemotongan masa tahanan dengan perincian selama 1 bulan pemotongan masa tahanan berjumlah 68 orang, dua bulan sebanyak 10 orang, dan tiga bulan berjumlah 18 orang.

“Untuk SK Remisi Anak Nasional sudah disampaikan kepada masing-masing UPT di wilayah kerjanya di Sumut,” jelasnya.

Lebih lanjut kata dia, napi anak yang berhak menerima Remisi Anak Nasional dengan syarat berkelakukan baik selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian, ?untuk tindak pidana umum harus telah menjalani pidana minimal 3 bulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan tanggal 23 Juli 2020

“Selanjutnya, belum berumur 18 tahun. Tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik,” urainya.

Sementara itu, jumlah penghuni Lapas dan Rutan se-Sumatera Utara hingga hari ini, berjumlah 28.994 orang dengan perincian 21.375 napi pria, 1.150 napi wanita, 6.218 tahanan pria dan 201 tahanan wanita. “Napi anak pria berjumlah 109 orang dan tahanan anak pria sebanyak 26 orang,” pungkas Josua. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara kembali melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Gedung Graha Pena Medan, kantor sekaligus percetakan harian Sumut Pos dan Posmetro Medan di Jalan Sisingamangaraja Medan.

Penyemprotan disinfektan secara berkala ini, bertujuan menangkal sekaligus memutus rantai penularan virus Covid-19 yang masih mewabah hingga kini di Kota Medan, Provinsi Sumut. Seisi gedung, mulai dari lantai I sampai III, tak luput disemprot petugas dan relawan PMI pada Kamis (24/7) sore.

Direktur Sumut Pos, Pandapotan MT Siallagan mengapresiasi kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan PMI Sumut di gedung Graha Pena Medan. Pihaknya mengungkapkan, PMI merupakan salah satu lokomotif yang berpartisipasi aktif dalam memutus rantai penularan virus korona.

“Terima kasih kepada jajaran PMI Sumut yang selalu cepat merespon permohonan kami untuk melakukan penyemprotan disinfektan sebagai salah satu cara menangkal dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Semoga kemitraan antara Sumut Pos grup dan PMI Sumut terus terjalin dengan baik, dalam hal semua aspek,” katanya.

Kepala Markas PMI Sumut, Ade Yudiansyah mengatakan, dengan senang hati membantu setiap permohonan masyarakat dan pihak perusahaan untuk penyemprotan cairan disinfektan.

“Selama ketersediaan alat yang dibutuhkan dan relawan juga ada, PMI Sumut selalu siap melayani permintaan penyemprotan disinfektan,” katanya kepada Sumut Pos.

Pihaknya, kata dia, selalu siap berkontribusi aktif membantu pemerintah dalam rangka mempercepat penyebaran virus Covid-19. Terlebih soal penyemprotan cairan disinfektan ini, menurutnya, tetap rutin dilakukan pihaknya terutama pada zona-zona merah di Kota Medan.

“PMI harus bersama-sama dengan masyarakat memerangi pandemi ini. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat. Mari bersama kita bantu pemerintah memutus rantai penularan virus ini, sehingga kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala,” katanya.

Penyemprotan cairan disinfektan di Gedung Graha Pena Medan rencana dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Terhitung Kamis hingga Sabtu (26/7), sejak pagi dan sore hari. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran Covid-19 di Kota Medan semakin merah. Hingga Jumat 24/7), tingkat penularan positif Covid-19 yang terkonfirmasi di Kota Medan telah tembus ke angka 2.000 kasus, persisnya 2.012 kasus. Angka kematian juga terus bertambah, dan telah tembus ke angka 101 kasus.

Berdasarkan laporan GTPP Covid-19 Kota Medan pada situs https://covid19.pemkomedan.go.id/ pada Jumat (24/7), kasus positif Covid-19 di Kota Medan yang terkonfirmasi telah tembus ke angka 2.012 kasus. Selain itu terdapat 210 kasus suspect.

Dari total kasus positif yang terkonfirmasi itu, 607 orang sudah dinyatakan sembuh, namun angka kematian juga masih meningkat dan tembus ke angka 101 kasus.

Menyikapi kenaikan angka itu, publik menyoroti kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan, dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19n

Pasalnya, setelah dibentuk lebih dari 3 bulan dan telah menghabiskan anggaran hingga Rp150 miliar, GTPP Covid-19 Medan dinilai belum berhasil menanggulangi tingkat penularan.

“Kita terus berupaya. Kalau penyemprotan, kita masih rutin, kok. Dalam minggu ini saja ada berapa kantor OPD yang kita semprot. Mulai dari PKPPR, Dishub, Dinas PU, Dinas Sosial, DPRD Medan dan masih banyak lagi yang lain. Belum lagi pasar-pasar. Gugus Tugas Medan dibantu kecamatan masih terus melakukan penyemprotan. Apalagi kalau kita terima laporan klaster baru, pasti petugas kita langsung turun menyemprot,” kata Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Medan, Arjuna Sembiring, menanggapi sorotan masyarakat, Jumat (24/7).

Dijelaskannya, GTPP masih berfokus menyosialisasikan serta mengawasi jalannya Perwal No. 27/2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan.

“Setiap OPD terus berupaya mengawasi jalannya Perwal. Gugus tugas setiap hari sosialisasi di pusat-pusat perbelanjaan modern, pasar-pasar tradisional, dan tempat-tempat umum lainnya. Walaupun kita lakukan secara random, karena tak semua juga dapat dikunjungi setiap hari. Maklum, jumlah personil kita terbatas,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Medan ini.

Begitupun, pihaknya akan terus meningkatkan upaya dalam menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. “Kita juga masih menunggu petunjuk dari pusat soal GTPP ke depannya. Apakah akan diubah menjadi satu komite yang akan menangani 2 satgas, yaitu satgas pemulihan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, atau tidak. Bila nanti ke depannya seperti itu, berarti nanti akan ada fokus masing-masing,” tandasnya.

GTPP Butuh Perubahan

Menanggapi hal ini, anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Rizki Nugraha SE, mengatakan sistem kerja GTPP Covid-19 Kota Medan butuh koreksi dan perubahan. Pasalnya, hasil kerja GTPP masih jauh dari harapan.

“Kalau kita melihatnya dari sisi kinerja, tentu banyak yang harus dibenahi. GTPP harus banyak melakukan perubahan dan peningkatan kinerja. Jangan harapkan hasil, kalau tak ada perubahan kinerja,” jawab Rizki kepada Sumut Pos, Jumat (24/7).

Menurut Rizki, selama ini GTPP Covid-19 Medan tidak pernah terbuka kepada Pansus Covid-19 DPRD Medan tentang perkembangan dan penanganan Covid-19. “Bagaimana kita bisa membantu mereka, jika mereka sendiri tidak terbuka kepada DPRD? Terlalu banyak yang mereka tutupi. Pansus telah menguaknya satu per satu. Dari situlah kita tahu kalau kinerja gugus tugas sangat buruk. Intinya keterbukaan, agar sama-sama tahu harus membenahi dari mana,” sebutnya.

Tidak dilibatkannya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Medan dalam kinerja gugus tugas Covid-19 Kota Medan, menurut Rizki Nugraha, sebagai kesalahan fatal yang tidak bisa diterima secara logika. “Melakukan perubahan, salahsatunya ya dengan melibatkan para dokter dan para ahli lainnya dalam menangani pandemi. Kita akan desak GTPP segera melakukan perubahan itu. Senin ini, mereka sudah kita panggil dalam rapat Pansus,” pungkasnya.

Tebingtinggi Menjadi 21 Orang

Selain Kota Medan, penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi juga semakin meluas. Hampir semua kecamatan di kota lemang ini masuk zona merah. Sebelumnya Tim GTPP Covid-19 Kota Tebingtinggi mencatat ada 19 orang kasus positif, kini bertambah menjadi 21 orang.

Juru Bicara Tim GTPP Covid-19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia, mengakui penambahan kasus Covid 19 di kota itu karena kesadaran masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 masih rendah.

“Ada dua kasus kematian akibat Covid-19 di Kota Tebingtinggi. Satu orang warga Kecamatan Padang Hulu Kota, sudah dimakamkan secara SOP Covid-19. Satu lagi warga ber-KTP Tebingtinggi, meninggal di rumah sakit di Kota Medan, warga Jalan Gunung Lauser Kecamatan Rambutan, dimakamkan di Medan, Kamis (23/7) malam,” katanya, Jumat (24/7).

Adapun warga Kecamatan Padang Hulu yang meninggal tersebut berjenis kelamin perempuan, berinisial Ing (52). Dimakamkan dengan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI. “Meninggal di rumah sakit di Kota Medan sekira pukul 21.30 WIB,” bilangnya.

Untuk penyebaran kasus penyebaran Covid -19 di Kota Tebingtinggi sampai pada Jumat siang (24/7), tercatat PDP meninggal sebanyak 5 orang, PDP sembuh 5 orang, isolasi mandiri 55 orang, dan selesai isolasi dinyatakan sehat sebanyak 1.938 orang.

dr Nanang meminta kepada masyarakat Kota Tebingtinggi untuk terus berhati hati dengan penyebaran pandemi Covid-19. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri.

“Pakai masker jika berpergian ke luar rumah. Selalu rajin mencuci tangan dengan air mengalir, menyediakan hand sanitizer, menjaga jarak atau phisical distancing, dan upayakan tinggal di rumah (stay at home) jika memungkinkan. Kalau bukan dari diri sendiri, bagaimana kita bisa mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di kota ini?” kata Nanang.

Sekretaris Dinas Perkimsi Kota Tebingtinggi, Jhon, yang menangani masalah penggalian kubur lahan milik Pemko Tebingtinggi, menuturkan anggota yang menggali kubur pada malam hari sempat dilempari warga menggunakan batu. Alasan warga menolak tempat pemakaman jenazah positif Covid-19, karena dekat dengan perumahan warga, tepatnya di Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar —langsung berbatasan dengan Kabupaten Sergai.

“Penggali kubur sempat dilempari dengan benda keras. Warga juga sempat menolak. Tetapi karena ada pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI, pemakaman berjalan lancar hingga pagi hari,” jelasnya.

Danramil 13 Tebingtinggi Kodim 0204 Deliserdang, Kapten Inf Budiono didampingi Waka Polres TebingtinggI Kompol Sarponi, yang memimpin langsung pemakaman warga positif Covid-19, mengaku sempat kewalahan dengan penolakan warga. Tetapi setelah diberi penjelasan, masyarakat mulai memahami.

“Jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti, dan dibungkus menggunakan plastik secara rapat. Jadi virusnya tidak bisa menular kepada warga setempat, karena mayat bersama peti dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian dikubur kembali menggunakan tanah,” bilang Kapten Budiono.

Dia meminta masyarakat jangan khawatir, karena penularan Covid-19 apabila kita bersentuhan langsung secara dekat dengan penderita, melalui cairan droplet lewat bersin atau batuk. (map/ian)