TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerima audensi Kepala Badan Pusat Stastistik (BPS) Kota Tebingtinggi, Intan Menggalawati di Balai Kota, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Selasa (16/6). Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan program kerja BPS dalam melaksanakan survei Potensi Desa (Podes).

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyetujui dan sangat mendukung program survei Podes ini. “Saya segera melakukan rapat persiapan terkait hal ini dan akan menugaskan para camat dan lurah untuk mengikuti program ini dan melaksanakan tugas ini dengan sebaik baiknya,” papar Umar Zunaidi Hasibuan.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Tebingtinggi Intan Menggalawati Harahap Kota Tebingtinggi juga melaporkan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di Kota Tebingtinggi diantaranya pelaksanaan sensus penduduk diundur sampai dengan September 2020.

“Selain hal tersebut, saya sampaikan bahwa pelaksanaan sensus penduduk 2020 saat ini masih perlu ditingkatkan karena masih mencapai 19,88 persen untuk Kota Tebingtinggi,” bilangnya.

Tampak hadir Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kabag Perekonomian Zahidin, Kabag Pembangunan Abdul Halim Purba, Kabag Pemerintahan Sadama Yanto dan Kadis PMK. (ian)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat, benar-benar menerapkan protokol kesehatan serta terus waspada dalam aktivitas sehari-hari. Pasalnya, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bisa kapan saja dan di mana saja menyerang manusia.

“Wabah ini belum berakhir. Kita tidak tahu dimana dan kapan virus itu menyerang. Untuk itu, kita semua harus terus berjuang memutuskan mata rantainya. Cepat atau lambat berakhirnya pandemi ini, berpulang dari diri kita,” kata Terbit Rencana PA kepada wartawan di Stabat, Selasa (16/6). Hal ini disampaikannya, menyikapi meninggalnya seorang ASN Pemkab Langkat berinisial RW (54), yang dinyatakan positif Covid-19 di RS Martha Friska Multatuli, Selasa (16/6) dini hari pukul 03.30 WIB.

“Saya atas nama pribadi dan Pemkab Langkat mengucapkan turut berdukacita. Kepada almarhum saya ucapkan terimakasih atas pengabdiannya,”kata Terbit Rencana PA.

Dia pun berharap, semoga keluarga almarhum diberikan ketabahan dan keikhlasan menghadapi cobaan ini. “Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah, diberikan ampunan dan ditempatkan di sisi-Nya. Mari seluruh ASN Pemkab Langkat, bersama kita mendoakan untuk ampunan almarhum,” ajaknya.

Sementara, Jubir Gugus Tugas Covid-19 Langkat, Dr M Arifin Sinaga menyampaikan, almarhum RW telah dikebumikan secara protokol kesehatan di pemakaman Covid-19 Simalingkar, Medan. Berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Martha Friska, No:025/SKM/RSMFRSMF-RVC/VI/2020, ditandatangani dr Franciscus Ginting. Almarhum RW didiagnosa terkonfirmasi positif Covid-19, positif TB Paru dan positif Hipertensi DM type 2.

Sebelumnya, almarhum sempat dirawat di RS GL Tobing Tanjungmorawa, kemudian dipindah ke RS Martha Friska pada 12 Juni 2020. Almarhum dinyatakan positif Covid-19 pada 8 Juni 2020. Arifin juga menjelaskan, awalnya, almarhum pada 27 Mei 2020 mengalami deman tinggi, setelah minum obat redah. Lalu pada 5 Juni 2020 mengalami batuk, sesak nafas, dan ada sputum yang berbercak darah.

Kemudian pada 7 Juni 2020, almarhum dibawa ke RS Latersia Binjai dirawat selama 2 hari. Lalu pada 8 Juni pukul 24:00 WIB, dirujuk ke RS GL Tobing. Akhirnya dirujuk ke RS Martha Friska dan meninggal di RS tersebut.

Kadis Kominfo Langkat, H Syahmadi menambahkan, sesuai dengan Surat Edaran Kemen PAN-RB Nomor 8 tahun 2020 terkait pengaturan shift jam kerja di lingkungan ASN. Bupati Langkat akan segera memberlakukan sistem kerja dalam 2 shift sehari, yang diatur dalam bentuk surat edaran bupati. “Surat edaran ini akan segera di terbitkan dalam minggu ini. Tujuannya, untuk menghindari terlalu banyaknya personil yang berkumpul di satu kantor,” terangnya.(yas)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – MENDUKUNG penerapan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai telah membuat sarana cuci tangan. Ini dilakukan agar masyarakat Kota Rambutan dapat menjaga pola hidup bersih.

“Ada 50 unit perangkat cuci tangan yang telah kami buat demi tetap menjaga masyarakat agar terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” kata Kepala BPBD Kota Binjai, Ahmad Yani, Selasa (16/6).

Yani menjelaskan, perangkat atau sarana cuci tangan ini sudah disalurkan ke sejumlah titik fasilitas umum yang strategis. Juga ke tempat-tempat pelayanan publik yang strategis.

“Seperti lapangan, stadion, dan pasar-pasar tradisional. Untuk masjid-masjid juga tapi untuk sementara, masjid yang besar dulu,” urai Yani.

Sementara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia masker terkait Perwal tersebut. Titik razia kali ini di seputaran Tugu Pahlawan Binjai, Jalan Sutomo, Binjai Utara. Puluhan pengendara terpaksa diberhentikan oleh tim gabungan karena tidak memakai masker yang bertentangan dengan wajib masker sesuai Perwal No 16/2020. Namun, penindakan yang dilakukan kali ini tidak langsung melakukan penahanan KTP terhadap warga yang terjaring.

Begitupun, tim sudah memberikan peringatan pertama sekaligus imbauan pembinaan kesadaran masyarakat. Tadi kami turun ke Jalan di depan Kantor Pos Binjai melakukan razia masker. Masih banyak yang belum sadar keselamatan mereka,” kata Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Binjai, Arif Sihotang.

“Jadi tadi diberi imbauan dan peringatan. KTP belum ditahan, masih bagian peringatan penegakan Perwal Nomor 16 Tahun 2020. Sekitar seminggu ke depan baru dilakukan penindakan menahan KTP,” pungkasnya. (ted)

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Pj Bupati Pakpak Bharat Dr H Asren Nasution MA, membacakan Nota Pengantar Bupati atas 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pakpak Bharat dalam sidang paripurna DPRD Pakpak Bharat, Selasa (16/6).

Adapun ketujuh Ranperda tersebut, (1) Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak; (2) Ranperda tentang Tata Kelola Pasar Rakyat dan Pasar Tradisional di Kabupaten Pakpak Bharat; (3) Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 8/2006 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum; (4) Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2019-2025; (5) Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; (6) Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Pakpak Bharat; dan (7) Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2/2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Secara gamblang dalam nota pengantar ini Pj Bupati menjelaskan tentang dasar hukum, maksud dan tujuan serta hal-hal yang berkaitan dengan perlunya dihadirkan ketujuh Ranperda ini. Dia juga berharap akan masukan dari DPRD untuk penyempurnaan Ranperda dimaksud, sehingga nantinya dapat disetujui menjadi Perda.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Mansehat Manik, DPRD Pakpak Bharat langsung membentuk 2 panitia khusus untuk membahas ketujuh Ranperda ini agar lebih maksimal. Sidang Paripurna diskors menjelang tengah hari dan akan dilanjutkan pada Sidang Paripurna berikutnya pada tanggal 1 Juli 2020 yang beragendakan Pemandangan Umum DPRD atas Nota Pengantar Bupati. (tam)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Polisi menggratiskan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat yang kelahiran 1 Juli. Pemberian pengurusan SIM gratis itu dalam rangka bakti sosial menyambut hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli.

“SIM gratis bagi warga yang kelahiran tanggal 1 Juli, dengan KTP Deliserdang,” kata Kasat Lantas Polresta Deliserdang, Kompol Rina Tarigan SIK, Selasa (16/6).

Dijelaskannya, pemberian pengurusan SIM gartis tersebut hanya untuk yang mengurus perdana SIM A-C. Namun, terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran pada 26 dan 27 Juni ke Sat Lantas Polresta Deliserdang di Lubukpakam.

Kata Rina, bagi warga yang ikut program SIM gratis ini harus mengikuti prosedur pengurusan SIM berupa melengkapi dokumen kependudukan berupa fotocopy KTP, mengurus surat keterangan kesehatan dari klinik yang dihunjuk. “Bagi warga yang ikut SIM gratis akan diajari simulasi mengemudi kendaran,” terangnya. (btr)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pembagian 18 ribu masker kain selama 3 hari sosialisasi Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona di Kota Binjai, menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Bahkan ada anggapan, pembagian masker tersebut merupakan aksi kampanye terselubung jelang Pilkada Binjai, dimana istri Wali Kota Binjai, Lisa Andriani Lubis bakal maju sebagai bakal calon wali kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros angkat bicara terkait tudingan kampanye terselubung tersebut. “Memang, pembagian masker yang dilakukan selama 3 hari ini untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan Perwal Nomor 16 Tahun 2020. Dalam Pasal 14 butir 1 huruf c dijelaskan, masyarakat wajib menggunakan masker jika berada di luar rumah atau tempat umum,” kata Rudi kepada Sumut Pos, Selasa (16/6).

Terlebih, dia bilang, Kota Binjai juga tercatat sebagai zona merah. Jumlah yang positif Covid-19 sejauh ini sudah 15 orang. Karenanya, Perwal tersebut dilahirkan demi menjaga masyarakat agar tidak terkena Covid-19. Juga sebagai bentuk gerak cepat Wali Kota Binjai H Muhammad Idaham melakukan percepatan penanganan pandemi tersebut. “Dalam hal ini, diminta juga kesadaran masyarakat. Dan karena memang Wali Kota juga menginstruksikan masyarakat untuk sadar akan bahaya Covid-19 ini,” beber mantan Kabag Humas Setda Kota Binjai ini.

Jika hal ini terus berlanjut, tentu akan merusak segala lini sendi kehidupan. Mulai dari kehidupan bersosial hingga perekonomian. “Maka dari itu, kita semua harus sabar untuk tetap menahan diri mengurangi aktifitas di luar rumah,” ujar dia.

Soal pembagian masker dituding kampanye terselubung, Rudi Baros mengembalikan hal tersebut kepada masyarakat. “Ya terserah mereka. Yang jelas, kami dari Dinsos dan segenap OPD lainnya bekerja ikhlas,” kata dia.

“Saya juga enggak tahu darimana nuansa politisnya. Kami kerja di panas-panasan,” sambungnya.

Dia juga heran, entah dari mana tudingan kampanye terselubung tersebut. “Saat sosiisasi, yang kami bawa alat peraga Covid-19. Tidak ada bakal calon,” kata dia.

“Mari kita doakan bersama agar yang menuding atau menuduh itu tetap sehat-sehat saja. Pemko Binjai tetap konsen menyelamatkan Binjai dari bahaya Covid-19,” seru dia.

Sejauh ini, Rudi menilai, 3 hari sosialisasi yang dilakukan pada 6 titik sudah berjalan baik. Menurut dia, masyarakat Kota Rambutan sudah banyak yang tahu. Terlebih, brosur imbauan Perwal No 16/2020 juga sudah disebar dan dipasang pada titik-titik strategis fasilitas umum serta kantor-kantor pelayanan publik. Idaham dan Ketua TP PKK Kota Binjai Hj Lisa Andriani M Idaham juga turut mensosialisasikan sekaligus mengkampanyekan Perwal No 16/2020.

Tak ayal, segenap OPD di Kota Binjai pun melakukan hal serupa. Bahkan, kampanye wajib masker terkait Perwal No 16/2020 yang dilakukan Ketua TP PKK Kota Binjai tidak hanya saat pembagian masker. Ya, Hj Lisa pun ikut turun tangan melihat kondisi jalannya pembagian bansos Covid-19 yang dilakukan Dinsos. Apakah sudah menerapkan protokol kesehatan atau tidak.

“Kami dari Dinsos juga mendapat bantuan masker dari Dinsos Provsu sebanyak 20 ribu. Karena diberi bantuan ini, ya kami salurkan kepada masyarakat dan pengguna jalan agar sadar serta serius untuk dapat mengurangi kegiatan di luar. Masyarakat juga supaya benar-benar dapat mematuhi protokol kesehatan,” urai dia.

Dia menambahkan, apa yang dilakukan Pemko Binjai tidak ada mengandung unsur kepentingan lain. Tapi, yang ada hanya ingin semata-mata agar masyarakat Kota Binjai selamat dari Pandemi Covid-19.

“Jangan digiring-giring karena ini tahun politik. Ini sama sekali murni, karena Wali Kota Binjai konsen menyelematkan warga. Mari kita berpikir positif dan sama-sama kita turun ke jalan untuk mensosialisasikan bersama,” pungkasnya. (ted)