MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berjalannya sistem penerepan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Medan yang dikuatkan oleh Perwal No.27 tahun 2020, tentang penerapan AKB di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan, dinilai tidak berjalan dengan baik sehingga perlu dikaji ulang.

Alasannya, penerapan AKB dinilai hanya untuk menyelamatkan ekonomi, namun tidak berfokus untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

Hal itu dikatakan bukan tanpa alasan. Sebab, Pemko Medan dinilai hanya membuat Perwal tetapi dijalankan tanpa pengawasan yang ketat. Untuk itu, Perwal No.27/2020 dinilai perlu untuk dikaji ulang kembali.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST mengatakan, Peraturan Walikota (Perwal) Medan No 27/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada kondisi pandemi Covid 19 di Kota Medan sulit diterapkan.

Sebab, isi pasal demi pasal dalam Perwal tersebut banyak yang tidak mungkin dapat diterapkan hingga perlu dikaji ulang.

“Sebelum disosialisasikan perlu dilakukan penyempurnaan. Karena di dalam Perwal pelaksanaan AKB di beberapa fasilitas umum seperti pasar tradisional, tempat kerja, rumah ibadah, restoran, usaha akomodasi dan pusat perbelanjaan diwajibkan untuk membentuk satuan tugas mandiri tanggap Covid 19 dan mereka diminta bertanggungjawab melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah,” tegas anggota Pansus Covid-19, Sudari ST kepada Sumut Pos, Jumat (10/7).

Dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan ini, pembentukan satuan tugas mandiri tanggap Covid 19 ini akan sulit diimplementasikan karena banyaknya tempat-tempat umum yang tidak terorganisir secara resmi dan bahkan tidak ada pengelolanya.

“Banyak pasar tradisional di Medan yang tidak ada pengelolanya secara resmi. Kalau pun ada pengelolanya yang resmi dan terbukti melanggar Perwal, maka sanksi maksimalnya dicabut izin dan usahanya ditutup. Jadi tujuan Perwal apa, kan tidak mungkin dibuat untuk mematikan usaha,” ujarnya.

Dijelaskannya, kalau pun Perwal tersebut diberlakukan tanpa dikaji ulang, Sudari menyarankan agar memaksimalkan Perwal tersebut dengan melakukan sosialiasi yang sangat ekstra. Sehingga, masyarakat dan pelaku usaha paham dan mengerti tujuan dibuatnya Perwal.

“Perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Untuk itu butuh sosialisasi yang cepat melalui seluruh perangkat pemerintahan bahkan tim khusus. Kita harus jujur, saat ini bahkan sangat banyak masyarakat yang tak tahu apa itu AKB,” jelasnya.

Tak cuma itu, kata Sudari, berlakunya Perwal AKB tidak membuat Perwal No.11/2020 dicabut, melainkan berlaku secara bersamaan. Anehnya, banyak hal yang menjadi tanggungjawab Pemko Medan di Perwal No.11/2020 yang tidak teralisasikan.

“Perwal AKB berlaku, tapi Perwal No.11/2020 juga berlaku. Di Perwal No.11/2020 dikatakan bahwa Pemko Medan akan menanggung kebutuhan hidup dasar dari PDP, sekarang ada berapa banyak PDP di Kota Medan, apa betul Pemko melalui gugus tugas ada menanggung itu. Jangan cuma buat Perwal saja, tapi realisasinya gak ada. Perwal yang lama saja gak jalan, ditambah lagi dengan Perwal yang baru,” tegasnya.

Artinya, lanjut Sudari, semua tanggungjawab Pemko dalam Perwal No.11/2020 masih tetap harus dilaksanakan Pemko Medan.”Semua itu akan kita tanyakan di rapat Pansus berikutnya. Mungkin Senin atau Selasa nanti,” paparnya.

Tak hanya itu, Sudari juga mengatakan, bila dikaji dari sisi sanksi, Perwal AKB tidak ada bedanya dengan sanksi pada Perwal No.11/2020.

“Jadi kesannya ini cuma Perwal copy paste saja, faktanya kewajiban Pemko didalam Perwal tidak dilaksanakan. Intinya, Perwal AKB memang perlu di kaji ulang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, adanya AKB dinilai belum mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Hal itu dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan dari hari ke hari.

Berdasarkan data yang dilansir gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan pada Kamis (9/7) pukul 17.30 WIB, sudah terdapat 1.319 kasus positif Covid-19 dan 168 PDP di Kota Medan. Dari jumlah itu, 362 di antaranya dinyatakan sembuh dan 75 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan rencananya akan menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) usai meninjau bangunan yang diduga liar karena berdiri diatas lahan aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Jalan Industri/Jl Ringroad, Sabtu (11/7).

Bangunan itu diduga telah menyerobot lahan Pemko Medan serta menggangu aset pemerintah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum tersebut.

“Kita turun berdasarkan pengaduan masyarakat ke DPRD Medan. Aset Pemko jangan sampai jatuh ke tangan oknum tertentu demi kepentingan pribadi,” ucap Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi IV, Dame Duma Sari Hutagalung dan Antonius Devolis Tumanggor disela-sela peninjauan.

Saat peninjauan, pihak dewan pun mencoba menyimak keluhan masyarakat yang diwakili Robert Sihotang SH MH dan Jakon Tinambunan SH serta pemilik rumah Raja Toga Manurung beserta Rosma br Sinurat.

Diketahui, lahan yang disebut sedang sengketa berukuran 4 x 24 meter itu merupakan roilen jalan dan merupakan tanah milik Pemko Medan yang merupakan jalur hijau berdasarkan surat keputusan perdata yang sudah Inkrah dari PN Medan.

Selain itu, lahan dari pinggir parit sekitar 10 meter yang merupakan roilen Jalan juga diperuntukkan sebagai jalur hijau. Tetapi, ada seorang warga lainnya yakni Gunaran alias Acai yang mengklaim tanah itu sebagai miliknya dan membangun tembok yang menutup rumah keluarga Raja Toga Manurung br Sinurat.

Saat itu juga, Paul Simanjuntak merasa heran kenapa sampai ada oknum yang mengaku pemilik lahan. Dengan kondisi bangunan yang diduga liar, akses jalan terganggu dan bangunan berada diatas parit dan sudah ditutup dengan cor beton.

Pada kesempatan itu, Paul didampingi Antonius Tumanggor dan Dame Duma Sari Hutagalung meminta agar Dinas PU Kota Medan, untuk melakukan penindakan atas pengecoran atas parit yang dilakukan oleh Gunaran Cs.

Sementara itu, Antonius Tumanggur mengaku telah mendapat laporan dari pihak Dinas DPKPPR Kota Medan Cahyadi, bahwa pihak Gunaran sudah diberikan 2 kali surat peringatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan di lahan yang merupakan masih milik pemko Medan tersebut.

Sedangkan Dame Duma Sari Hutagalung mengatakan, pihaknya akan mengawal terus masalah tersebut sampai pihak Gunaran/Acai mengakui jika tanah yang diperkarakan olehnya adalah milik Pemko Medan.

Kembali lagi, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, mereka dari komisi IV DPRD kota Medan sudah sepakat, bahwa masalah ini akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (13/7).

RDP akan melibatkan Dinas PU Medan, Dinas PKPPR Kota Medan, Satpol PP Kota Medan, Camat Medan Sunggal, Lurah, Kepling dan semua yang terkait dalam masalah tersebut.

“Kita akan minta dinas PU kota Medan untuk membongkar pengecoran parit yang sudah dilakukan. Dan kepada Plt Wali Kota Medan untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut sebagai jalur hijau,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut) meminta kepada Kemenag Kabupaten/kota menaati protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Idul Adha penyembelihan hewan kurban. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Agama Nomor 18 tahun 2020n

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Sumut, M David Saragih dalam surat tersebut meminta kepada seluruh satuan kerja, pengurus badan kenaziran masjid (nazir masjid), pengurus majelis taklim dan pimpinan lembaga keagamaan islam serta masyarakat islam dengan memberdayakan penyuluh agama islam untuk mensosialisasikan surat edaran tersebut.

Kemudian, melalukan koordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid 19 Kabupaten/Kota, untuk kelancaran penyelenggaraan shalat idul adha dan penyembelihan hewan kurban.

Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan shalat idul adha dan penyembelihan hewan kurban sesuai suray edaran dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kanwil Kemenag Sumut.

Terpisah, Kabag Umum dan Humas Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut), M Darwis membenarkan pihaknya telah menerima surat edaran Menteri Agama, untuk di sosialiasikan ke Kemenag Kabupaten/Kota.

“Benar, Pak Plt (M Davis Saragih) telah mengirimkan surat kepada Kakan Kemenag Kabupaten/Kota, tentang penyelenggaraan shalat idul adha dan penyembelihan hewan kurban,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) kembali mempertanyakan prihal status tanah yang telah dihuni warga lebih dari 62 tahun kepada Presiden RI, Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Formas Riwayat Pakpahan kepada wartawan, Kamis (9/7/2020) malam seusai rapat pengurus Formas di kediamannya di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia.

Riwayat menyampaikan, pada Maret 2020 lalu, Presiden RI Joko Widodo sudah membahas persoalan tanah Sari Rejo, Medan Polonia yang sedang bersengketa dengan TNI AU. Setelah Maret 2020n

pihaknya belum juga menerima kabar kelanjutan penyelesainnya.

“Dalam rapat pengurus tadi, kami sudah bersepakat akan menyurati kembali Presiden RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Udara, Gubsu dan Wali Kota Medan,” kata Riwayat.

Hal ini, lanjutnya, untuk menegaskan kembali bahwa persoalan tanah seluas 260 Ha di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia belum tuntas. “Kami mendesak agar secepatnya dituntaskan persoalan tanah yang sudah dihuni sekitar 30 ribu warga Kota Medan,” ucapnya didampingi Tokoh Pemuda di Sumut, Abdul Ghofur Ritonga.

Riwayat juga menyampaikan, langkah-langkah politik seperti membuat komitmen politik dengan Walikota Medan, Ketua DPRD Medan, Gubernur Sumutera Utara, DPRD Sumut, DPD RI Perwakilan Sumut, DPR RI melalui Komisi II sudah ditempuh, dan semuanya menyatakan tanah yang seluas 260 ha di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia adalah milik masyarakat.

Tapi sampai sekarang langkah politik itu hanya sebatas komitmen saja, setelahnya dalam bentuk yuridis yakni terkait status kepemilikan atas status tanah masyarakat belum juga jelas.

“Padahal kami yang memiliki rumah di Sari Rejo ini taat membayar PBB, kemudian pajak lainnya. Artinya kontribusi kita sebagai warga negara sudah dilaksanakan, tapi kenapa hak kami atas status tanah tak kunjung dikeluarkan oleh pemangku kepentingan,” ungkapnyanya.

Riwayat menegaskan, setelah perjalanan panjang, dan beragam upaya dilakukan yang sesuai dengan aturan yang ada, seperti membuat komitmen politik, korespondensi ke sejumlah pemangku kepentingan dan demonstrasi jumlah besar sudah diturunkan.

Bahkan, kata Riwayat, Formas Sari Rejo juga sudah pernah bertemu Sejumlah Staf Presiden di Istana Negara. Masalah ini sudah sampai di meja Presiden RI, dan ini adalah langkah maju. Karena tinggal tandatangan Presiden RI yang bisa menuntaskan persoalan tanah 260 Ha yang dihuni sekitar 30 ribu jiwa ini.

“Kami meminta Wali Kota, dan Gubernur Sumut sama-sama dengan Formas mendesak Presiden RI agar masalah tanah masyarakat ini bisa diselesaikan,” tegasnya.

Dia menerangkan, Kementerian Pertahanan memang benar menyebut tanah 260 Ha di Kelurahan Sari Rejo terdaftar sebagai Inventarisir Kekayaan Negara (IKN) di Kementerian Keuangan nomor 50506001.

Tapi, yang sebenarnya ini hanya dalih dan inventaris yang dibuat-buat saja. Sebab, dasar asetnya hanya SKT saja, makanya dari total 500-an hektare, sekarang sisanya hanya sekitar 300-an hektaresaja, itu juga sudah banyak berdiri bangunan mewah.

Sedangkan warga Sari Rejo yang sudah menghuni sejak 60 tahun sebelum adanya Pangkalan Udara dan Bandara Polonia tidak dianggap sebagai pemilik tanah.

“Formas pernah ke Kemenkue untuk mempertanyakan terkait IKN Bom 50506001, tapi sudah lebih tiga tahun tidak ada jawabannya. Bahkan, surat kami juga tidak pernah dibalas. Inikan sama seperti pengakuan untuk akal-akalan saja. Kami minta Presiden RI Joko Widodo serius menuntaskan masalah ini, jangan lagi cuma didata, dibicarakan dan dirapatkan saja. Masyarakat Sari Rejo hanya butuh bukti selesainya masalah tanah masyarakat ini,” tegasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 13 pejabat di lingkungan Kemenag Sumut, yang diduga korupsi suap jabatan bakal ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), telah menaikkan status ke tahap penyidikan. Hal tersebut diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu, Agus Sahat Sampe Tua.

Dikatakannya, ketiganya sudah naik status yang sebelumnya dari tahap penyelidikan, kini naik tahap menjadi penyidikan. “Ya, udah naik. Yang sebelumnya tahap penyelidikan kini naik ke penyidikan,” ungkapnya, kepada wartawan, Sabtu (11/7).

Dikatakannya, dari ke 13 pejabat tersebut, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, dengan alasan dirinya tidak ingin buru-buru dalam penetapan tersebut. “Belum ada penetapan tersangka. Kita tidak ingin buru-buru dalam penetapan,” katanya.

Namun, saat disinggung, apakah akan diumumkan saat ulang tahun Adhyaksa, ia belum dapat memastikannya. Di lain sisi, Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mengatakan, belum dapat dipublikasikan soal penetapan tersangka, hal itu masih menjadi rahasia tim kejaksaan.

“Masih rahasia ya, belum bisa kita beberkan. Jadi nanti kalau sudah ada ditetapkan tersangka akan kita paparkan,” tegas Sumanggar.

Selanjutnya, kata dia, tahap penyidikan yang ditangani Pidsus ini, masih kembali dilakukan pemeriksaan. “Ya pasti diperiksa kembali, seperti minta keterangan ahli dan keterangan para saksi,” katanya.

Disinggung kembali apakah dari ke 13 ini akan ditetapkan sebagai tersangka, Sumanggar menegaskan bakal ada yang ditetapkan tersangka. “Ya pasti bakal ada yang ditetapkan tersangka,” kata dia. Diketahui, sebanyak 13 pejabat tersebut terdiri dari wilayah Kanwil Kemenag Sumut, hingga pejabat Eselon di Kota Medan dan Binjai. (man/ila)