LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Camat STM Hulu Kabupaten Deliserdang, Budiman Sembiring, menghadiri panggilan penyidik Sat Reskrim Polresta Deliserdang, Sabtu (11/7) sekira pukul 13.15 WIB.

Budiman mengaku datang ke Polresta Deliserdang dengan menumpang angkutan umum. Budiman mengaku sudah kedua kalinya dipanggil penyidik Sat Reskrim Polresta Deliserdang dan selalu dihadirinya. 

Panggilan pertama, penyidik mempertanyakan terhadap Budiman Sembiring terkait perambahan hutan. Kepada penyidik, Budiman Sembiring menjelaskan lokasi penambangan berbatasan dengan kawasan hutan. “Saya belum tahu terkait apa makanya dipanggil kedua kalinya. Mungkin bisa saja mengenai izin penambangan. Saat panggilan pertama, saya dimintai keterangan hampir setengah hari,” jawabnya.

Hampir setahun menjabat Camat STM Hulu, Budiman Sembiring mengakui tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi apapun terkait kegiatan penambangan batu koral yang sudah beroperasi sejak enam tahun lalu maupun dugaan penebangan kayu.

Trantib Kecamatan STM Hulu sudah turun kelokasi untuk mempertanyakan soal izin. Namun seorang pria yang mengaku bermarga Barus yang dijumpai dilokasi penambangan secara lisan menjawab Trantib jika PT AM memiliki izin tapi tak menunjukkan surat izinnya

Ditambahkan Budiman Sembiring, sepengetahuannya, Kepala Desa Gunung Manumpak B Jonmedi Saragih belum dipanggil penyidik Sat Reskrim Polresta Deliserdang. “Bupati Deliserdang mungkin sudah tahu jiak saya dipanggil polisi. Karena dalam surat panggilan itu ada tembusannya ke Bupati Deli Serdang,” pungkasnya

Seperti diberitakan, penambangan diduga tanpa izin dan dugaan penebangan kayu di Dusun I Desa Manumpak B Kecamatan STM Hulu sudah beroperasi sejak enam tahun lalu. Menurut pria bermarga Barus yang mengakui memiliki saham dan lahan dilokasi penambangan itu, jika cuaca bagus 25 ton bahan baku batu koral setiap hari diolah dan hanya 40 persen saja jadi batu kerikil pecah. (btr)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Kasat Res Narkoba Polresta Deliserdang AKP. Ginanjar Fitriadi SH.Sik berharap Wartawan unit Polresta Deliserdang (WUPDS ) Gerakan 17 (G-17) terus mendukung dan menjalin komunikasi yang baik.

Dikatakannya saat acara Coffe Morning di Rumah Makan Pelangi Jalan Sutan Hasanuddin Pasar III Kecamatan Lubukpakam Sabtu (11/7) pagi.

AKP. Ginanjar Fitriadi SH.Sik hadir bersama Wakasat res Narkoba Iptu. Freddy Siagian , Kaur Bin Ops Iptu. R.Sianipar dan Kaurmintu Aiptu.H. Kata.

AKP. Ginanjar Fitriadi SH.Sik mengatakan kepada WUPDS G-17 dirinya baru sempat bertatap muka dengan rekan-rekan wartawan karena semenjak tiga minggu pindah ke Polresta Deliserdang masih banyak kegiatan.

” Baru ini kita bertatap muka, saya berterima kasih rekan rekan WUPDS G17 yang sudah menerima kedatangan saya untuk bertugas disini dan mendukung sebagai mitra kerja dalam pemberitaan yang nantinya bisa lebih memajukan polresta Deliserdang,” katanya.

AKP Ginanjar Fitriadi memperkenalkan diri dan mengatakan dirinya sekitar tiga tahun bertugas di Sumatera Utara.

Disebutkanya ia pernah menjabat Kapolsek Patumbak Polrestabes Medan kemudian bertugas di Polres Tapsel sebagai Kasatreskrim dan sekarang di Polresta Deliserdang sebagai Kasat res Narkoba.

” Ya sekitar tiga tahun tugas di Sumut , Kapolsek Patumbak , Kasatreskrim Polres Tapsel dan sekarang di Kasat res Narkoba Polresta Deliserdang, saya berharap silahturahmi ini terus berjalan dan kita semua saling komunikasi,” tandas Ginanjar.

Sementara itu Ketua WUPDS G-17 Batara Sidik Tampubolon beserta pengurus menyambut baik kedatangan AKP. Ginanjar Fitriadi di kabupaten deliserdang. Ia menyebutkan akan selalu menjalin silahturahmi dan komunikasi kerja dalam pemberitaan mendukung kinerja Satnarkoba Polresta Deliserdang maupun secara umum polresta Deliserdang agar polresta Deliserdang semakin maju kedepannya.

” Pemberitaan yang seimbang harus konfirmasi, kawan kawan WUPDS G-17 akan selalu komunikasi dan jangan sungkan sungkan untuk konfirmasi ke sat narkoba polresta Deliserdang, ini semua kita harapkan agar pers yang tergabung di WUPDS G-17 bisa lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tentunya dengan pemberitaan yang positif kita sama sama bisa membuat lebih maju polresta Deliserdang” tukas Batara Tampubolon. (btr)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Puluhan orangtua di Desa Ria Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan merasa kecewa dengan pelasanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasidi SMAN 1 Pollung. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun anak di Desa Ria Ria yang berhasil masuk di sekolah favorit tersebut.

Warga Desa Ria Ria, Porlina boru Limbong (53) yang juga salah satu orangtua dari puluhan anak yang tidak diterima di SMAN 1 Pollung menyatakan anaknya tamatan dari SMP Negeri 3 Desa Ria-Ria. Dari desanya, hanya SMAN 1 Pollung yang paling dekat dengan jarak 3,5 kilometer.

“Anak saya maunya di SMAN 1 Pollung ini, karena dekat dari rumah, tapi tidak diterima , malah yang jauh ada yang diterima,” keluhnya.

Porlin mengatakan, jika di sekitar tempat tinggalnya, tidak ada satupun anak yang berhasil masuk ke SMA Negeri 1 Pollung karena sistem zonasi. Dan merekapun bingung jika anak mereka tidak dapat bersekolah di sekolah negeri. Pasalnya, biaya untuk masuk kesekolah swasta terbilang berbeda jauh dengan sekolah negeri.

”Jadi kalau menurut sistem zonasi dan aplikasi zonasi, seharusnya anak saya lulus, namun kenyataannya tidak lulus. Kami pun para orangtua menjadi bingung dan cemas dengan kondisi anak kami saat ini,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan orangtua calon peserta didik lainnya, Hotda Siregar.

Menurut dia, sistem zonasi yang digunakan dalam PPDB online SMAN 1 Pollung tidak jelas. Karena, ada seorang calon peserta didik yang tinggal di Kecamatan Pollung jaraknya ke SMAN 1 Pollung 6 sampai 7 km, lulus.

“Jadi menurut saya, ini tidak masuk logika. Mulai dari masalah anak yang dekat dengan zonasi sekolah, tapi tidak lulus dan angka jarak yang juga salah,” timpal Boy Siregar.

Jika memang ada cara lain untuk memperbaiki data yang salah atau lainnya, menurut dia, seharusnya SMAN 1 Pollung melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Nah sementara itu, para orangtua tidak mengetahui apapun. Pastinya kami waswas dan merasa digantung nasib anak kami,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Pollung, Alberth Banjarnahor didampingi Ketua Panitia PPDB, Rusbin Sinaga mengatakan, bahwa pelaksanaan PPDB SMA online dengan jarak zonasi ini berdasarkan aturan.

Menurutnya, penyebab banyaknya kesalahaan jarak pada sistem zonasi itu ada di sistem online yang dikelola oleh Provinsi.

“Kita tidak tahu masalah online ini, itu di Provinsi,” ujar Ketua Panitia PPDB.

Disinggung, sifat tugas panitia sekolah, Rusbin menjelaskan hanya dalam pengawasan dan menginput data jika ada yang salah.

“Kami hanya menginput data dengan memverifikasi jika ada yang kurang, itu saja,” katanya.

Namun Albert tidak memberikan penjelasan saat disinggung tentang calon siswa yang rumah lebih jauh diterima sedangkan yang lebih dekat tidak diterima sama sekali.

Padahal, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Arsyad Lubis mengatakan, jalur zonasi diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemprov Sumut antara 0 sampai dengan 20 kilometer, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. (des/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Keluarga pasien operasi melahirkan yang ditanggung oleh BPJS merasa kecewa dengan pelayanan RSUD Sidikalang. Hal ini dikarenakan pasien diharuskan membeli perban seharga Rp250 ribu untuk menutupi bekas operasi.

Kekecewaan itu disampaikan, Robinson Simbolon (50) penduduk Perumahan Kalang Simbara Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang bersama putranya, Buki Gamaliel Simbolon (25) saat menemui Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) RSUD Sidikalang, Luber Sianturi, Jumat (10/7).

Kepada Luber didampingi sejumlah petugas medis di ruang kerja Direktur RSUD Sidikalang, Robinson mempertanyakan, pembelian perban/plester yang dibebankan kepada pasien atas nama, Agustina boru Tambunan (25) istri Buki Gamaliel pasca operasi melahirkan pada, 16 Juni 2020 lalu.

“Kenapa keluarga anak saya harus membeli perban dari klinik sementara mereka ditanggung BPJS. Anak saya peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS), kok masih disuruh beli perban dari luar rumah sakit seharga Rp250 ribu,” tanyanya kepada Luber.

Menurut Robinson, hal ini memberatkan karena anaknya merupakan korban PHK akibat Virus Corona. Selain itu, saran dari tenaga medis yang menyarankan anaknya membeli plester dari luar rumah sakit yang ada antibiotiknya.

“Jadi perban yang ditanggung BPJS apakah tidak ada antibiotiknya atau tidak sesuai standart untuk operasi?,” sebut Robinson.

Sementara itu, Buki menjelaskan, istrinya menjalani operasi melahirkan pada, 16 Juni 2020. Pas operasi, istrinya menggunakan perban ditanggung BPJS.

Setelah 4 hari menjalani perawatan, mereka pulang ke rumah. Namun, besoknya, perban istrinya terbuka, saat diperiksa bidan dikatakan ada bintik-bintik hitam (darah beku) bekas operasi. Lalu mereka mendatangi rumahsakit Sidikalang dan diperiksa di ruang OKA. Oleh petugas medis, Buki disarankan membeli perban yang bagus dan yang ada antibiotiknya supaya tidak mudah lepas. Dan, Jumat (10/7) dia membawa istrinya untuk ganti perban, dan yang dipasang perban standart BPJS.

Kabag TU RSUD Sidikalang, Luber Sianturi dalam pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah tenaga medis yang menangani pasien Agustina boru Tambunan. Luber mengatakan, semua pasien BPJS tidak ada pungutan, begitu juga pembelian perban berbayar tidak ada.

“Dan plester/perban yang ada dirumah sakit sudah sesuai standart. Begitu juga penyediaan obat atau lainya, harus dari apotik. Kita kurang tahu apa yang terjadi, sehingga ada saran dari tenaga medis untuk membeli perban dari klinik,” ujarnya.

Kebetulan, dokter yang menangani pasien tidak bisa dihadirkan karena sedang kurang sehat. Salahsatu tenaga medis yang dihadirkan Luber, dan mengetahui kejadian menyebutkan, saat diperiksa di ruang KIA, luka bekas operasi ber-pus atau bernanah serta basah.

“Hal itu bisa terjadi, bisa saja karena si pasien termobilisasi (banyak pergerakan). Penyebab lainya, sipasien kurang gizi,” ucap tenaga medis tersebut.(rud/ram)