LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Suasana di terminal penumpang pesawat Bandara Kualanamu, Deliserdang, terlihat sepi. Tak ada aktivitas sedikitpun sejak ditutupnya layanan penerbangan komersial pada 24 April 2020 lalu.

Saat ini, sudah memasuki hari ke-11 sejak ditutupnya bandara. Kondisi terminal kedatangan dan keberangkatan, baik itu untuk penerbangan domestik maupun internasional terhenti. Mulai kegiatan bisnis berupa kios-kios, lapangan parkir kendaran roda dua dan empatn

terlihat kosong. Bahkan PT Angkasa Pura II merumahkan karyawannya untuk sementara.

Penutupan kegiatan penerbangan komersial yang dilakukan pengelola Bandara Kualanamu untuk mendukung Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Namun, PT Angkasa Pura II (Persero) dipastikan akan beroperasi kembali melayani penerbangan komersial pada Senin, 1 Juni 2020.

Pelaksana Tugas Maneger Humas Bandara KNIA Paulina Simbolon menyebutkan, saat ini bandara hanya beroperasi untuk melayani penerbangan kargo dan sejumlah penerbangan khusus. Adapun operasional bandara memang masih terus berjalan untuk melayani penerbangan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu/wakil kenegaraan dan perwakilan organisasi Internasional. Operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) untuk pemulangan WNI maupun WNA, operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.

Operasional Angkutan Kargo (kargo penting dan esensial). Pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (passenger / cabin compartement) khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta pangan. Operasional lainnya dengan seizin dari menteri dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19.

“Sebagai bandara alternatif apabila terdapat pesawat yang mengalami kendala teknis dan operasional, dan membutuhkan bandara untuk mendarat dan Penerbangan yang mengangkut sampel infection substance COVID-19,” ujar Paulina, Minggu (3/5).

Sementara itu, Maskapai Lion Air yang sempat menyatakan akan beroperasi, Minggu (3/4) telah memberikan keterangan resmi untuk membatalkan rencana tersebut. Melalui Humas Lion Air Group Danang Mandala Priantoro mengatakan, telah dilakukan penyesuaian yang dimaksud yakni penundaan operasional exemption flight Lion Air Group hingga pemberitahuan selanjutnya (until further notice/ UFN).

Penundaan terjadi karena dibutuhkan persiapan-persiapan yang lebih komprehensif, agar maksud dan tujuan pelaksanaan penerbangan tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan berlaku serta memenuhi unsur-unsur keamanan dan keselamatan penerbangan, termasuk tidak menyebabkan penyebaran corona virus disease (Covid-19).

Lion Air Group secara menyeluruh selalu berkoordinasi bersama regulator serta berbagai pihak terkait, dengan harapan apabila penerbangan akan dilaksanakan dapat beroperasi lancar, sehingga bisa memenuhi kebutuhan transportasi udara sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama masa angkutan udara Idul Fitri periode 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. (btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit (RS) GL Tobing Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, tetap beroperasi dalam menangani pasien Covid-19 seperti biasanya, setelah sempat terjadi aksi mogok yang dilakukan tenaga medis, Sabtu (2/5) sore. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan saat diwawancarai di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (3/5).

“Sekarang para tenaga medis tersebut sudah berkenan bertugas kembali dan masalah ini juga sudah selesai sebenarnya. Namun informasi ini sudah merebak kemana-mana, soal PHK lah, soal insentif lah padahal itu tidak benar. Ini cuma soal fasilitas kamarn

yang awalnya satu kamar untuk satu orang, kini menjadi satu kamar dihuni dua orang,” ungkapnya.

Alwi menuturkan, terjadi perbedaan yang signifikan terkait biaya hotel tenaga medis yang bertugas di RS GL Tobing dengan tenaga medis yang bertugas di RS Martha Friska, sehingga terjadi kesenjangan dan dikhawatirkan menjadi masalah hukum. “Kita tidak tahu sampai kapan Covid-19 ini akan berlalu. Sedangkan untuk anggaran kita, seberapa pun banyaknya juga terbatas.

Untuk biaya hotel petugas yang ada di RS GL Tobing, kita sudah mengeluarkan uang Rp400 juta (untuk dua minggu) dan minggu ini tagihannya sekitar Rp530 juta. Sedangkan tenaga medis yang bertugas di RS Martha Friska hanya Rp400 juta untuk satu bulan. Sudah terjadi kesenjangan yang cukup jauh dan ini perlu kita sinkronkan dan efisienkan, sehingga tidak menjadi masalah hukum belakangan,” terangnya.

Terkait persoalan itu, Alwi pun sudah melakukan komunikasi kepada para tenaga medis yang bertugas di RS GL Tobing yang berjumlah sekitar 80 orang, agar bersedia menggunakan satu kamar untuk dua orang. “Saya sudah komunikasikan pada teman-teman yang bertugas. Tolonglah mohon berkenan untuk dua orang satu kamar. Nanti pun satu kamar itu akan kita bedakan jam shift tugasnya, dan satu kamar itu nanti akan ada dua tempat tidur yang berjarak untuk tetap menjaga physical distancing, karena di daerah lain juga sistemnya seperti itu,” terangnya.

Akhirnya, para tenaga medis pun setuju dengan tawaran tersebut, apalagi mengingat situasi seperti ini penting untuk melakukan efisiensi anggaran. “Mereka semua setuju. Inikan kita sedang dalam keadaan darurat, jadi semuanya harus dilakukan dengan cepat. Sembari berjalannya waktu, ada hal yang harus kita koreksi yang sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Dimana memang awalnya kita memfasilitasi satu kamar untuk satu orang, namun anggaranya ternyata terlalu besar untuk itu,” tambahnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi agar pasien tidak ada telantar, Alwi pun sempat memindahkan pasien yang ada di RS GL Tobing ke RS Martha Friska. “Ada 20 pasien yang sedang dirawat. 17 orang saya pindahkan ke RS Martha Friska, sedangkan 3 orang lagi sudah pulang ke rumah karena telah dinyatakan sembuh,” tambahnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah juga menegaskan, permasalahan mogok kerja telah ada titik temu. Kata Aris, rumah sakit ini masih tetap sebagai rujukan pasien Covid-19. “Rumah sakit tersebut merupakan yang pertama sebagai tempat rujukan pasien Covid-19.

Walapun saat ini sudah ada RS Martha Friska Medan yang juga tempat rujukan pasien Covid-19, tidak pernah dibedakan antara keduanya. Bahkan, tidak pernah terlintas sedikitpun menutup RS GL Tobing yang sudah menjadi sejarah di Sumut dalam penanganan pasien Covid-19,” ujar Aris, Minggu (3/5).

Dikatakannya, tenaga medis RS GL Tobing protes soal gaji yang baru pekan depan akan dibayar. Aris mengaku, dipastikan uang untuk membayar gaji mereka ada tetapi tidak bisa seenaknya dibayarkan langsung begitu saja. “Uang untuk gaji ada, dibayarkan pakai uang negara jadi enggak bisa asal-asalan.

Ada proses administrasi yang harus dipenuhi atau diverifikasi dulu agar uang tersebut aman digunakan. Artinya, kami tidak mau dikemudian hari terjadi persoalan misalnya diperiksa lembaga terkait karena tidak sesuai prosedur. Makanya, mohon maaf dan harap dimaklumi memang sedikit terlambat. Akan tetapi, jangan khawatir insya Allah minggu depan (pekan ini, red) ini dituntaskan,” katanya.

Terkait protes tenaga medis soal penginapan di hotel yang menjadi dua orang pada satu kamar dari sebelumnya satu orang satu kamar, Aris menyatakan sudah disepakati Paramedis RS GL Tobing selama ini diinapkan di salah satu hotel dekat Bandara Kualanamu Internasional, Deliserdang.

“Paramedis sudah kembali menempati hotel yang menjadi tempat penginapan mereka sementara, dengan catatan tetap mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan yaitu 1 kamar 2 orang. Terkait bagaimana pengaturannya dalam satu kamar, kan bisa disesuaikan. Seandainya ada penginapan di sekitar RS GL Tobing yang bisa disewa dan lebih murah, maka kenapa tidak,” ucapnya.

Aris mengimbau, kepada paramedis di rumah sakit tersebut jangan membuat sesuatu yang merugikan tidak hanya dirinya sendiri melainkan orang lain. Jangan sampai sudah 1 bulan lebih berjuang bersama, namun karena hanya ada masalah kecil lalu terprovokasi sehingga bermusuhan. “Kita tidak mau semuanya diperiksa oleh lembaga terkait pengeluaran anggaran, padahal memiliki tujuan mulia.

Sebab, dalam sebulan biaya penginapan tenaga medis RSU Martha Friska sekitar Rp300 juta lebih. Sedangkan tenaga kesehatan RS GL Tobing mencapai sekitar Rp1 miliar. Itu biaya untuk hotel atau penginapan saja, belum yang lain. Jadi, bisa dibayangkan jika ada lembaga yang memeriksa keuangan negara dan mempertanyakan, kenapa biaya yang di Medan lebih murah ketimbang di luar Medan,” papar sekretaris Dinas Kesehatan Sumut ini.

Sementara, dalam keterangan pers melalui video streaming Youtube, Jubir GTPP Covid-19 Sumut lainnya, Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB menyatakan hal yang sama. “Kita dapat kabar tidak benar tentang petugas kesehatan (RS GL Tobing) yang dikatakan di-PHK dan sebagainya, sehingga perlu diluruskan,” ucapnya.

Menurut Whiko, mereka dibentuk dalam beberapa tim satgas kesehatan yang memiliki jadwal dan batas waktu dalam bekerja. Jadwal petugas kesehatan terdiri dari dua minggu bekerja operasional di rumah sakit. Selanjutnya pelaksanaan karantina dua minggu, satu minggu di antaranya mengkarantinakan diri di penginapan hotel. “Setelah tim pertama melaksanakan karantina, maka operasional rumah sakit dilakukan oleh tim kedua dan demikian seterusnya. Setelah bekerja 1 bulan, kembali tim yang pertama dapat bertugas kembali usai pelaksanaan karantina,” cetusnya.

Whiko juga menyatakan, mengenai informasi permasalahan penggajian tidak benar, karena petugas kesehatan yang tergabung dalam tim kesehatan RS GL Tobing memiliki SK Gubernur Sumatera Utara dan mendapatkan insentif tenaga medis. Artinya, rumah sakit itu tetap memberikan pelayanan, menerima rujukan pasien Covid-19. “Sebanyak 17 pasien diantaranya sempat kita pindahkan ke RS Martha Friska Multatuli, sedangkan 3 orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan dapat dipulangkan,” tukasnya sembari menambahkan, tidak pekerjaan yang berlangsung dengan sempurna tanpa keseimbangan dukungan dari semua pihak.

Jangan Sampai Keringat Kering Baru Dibayar

Menyikapi persoalan ini, DPRD Sumut meminta Pemprov Sumut melalui GTPP Covid-19 Sumut, segera menyelesaikan kewajiban terhadap para tenaga medis yang telah menjadi garda terdepan menangani pasien Corona. “Memang hasil tabayun saya ke Pak Alwi (Kadis Kesehatan), beliau sampaikan bahwa ini demi efisiensi anggaran. Semula kan tenaga medis satu orang per kamar, nah diusulkan jadi satu kamar berdua. Namun tenaga medis tak mau dengan alasan takut penyebaran corona. Namun untuk honorium ini jangan sampai keringat mereka kering, baru dibayarkan oleh Pemprovsu, itu dzalim namanya,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto menjawab Sumut Pos, kemarin.

Dia menilai, dinamika yang terjadi ini disebabkan kurang baiknya pengelolaan bencana Corona yang dilakukan GGTP Covid-19 Sumut. Baik dari aspek pengelolaan keuangan, keteraturan cara kerja tenaga medis ataupun aspek lainnya. “Saya bilang, infonya sudah dikucurkan Rp110 miliar melalui Plt Kepala BPKAD Ismael Sinaga dari pemprov ke Disnakes Sumut. Saya minta beri ke DPRD rinciannya, agar kami awasi penggunaannya. Beliau tak jawab,” kata politisi PKS itu.

Menurutnya, sistem koordinasi Tim GTPP Covid-19 Sumut tidak lancar. Sehingga menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Terutama ihwal permintaan honor para tenaga medis yang telah bekerja menangani pasien corona kepada Pemprovsu. “Semua unsur yang terlibat dalam tim gugus ini, sepertinya tidak memainkan peran maksimal sesuai tugas dan fungsinya. Padahal, tim ini memiliki alokasi anggaran yang besar,” ujarnya.

Legislatif sangat menyayangkan peristiwa dimaksud terjadi akibat ketidakprofesionalan GTPP Covid-19. Padahal, para tenaga medis itu mempertaruhkan nyawa menjalankan tugas untuk percepatan penanganan penyebaran virus Covid-19 dari Sumut. “Ini pertarungan hidup mati. Mereka mempertaruhkan nyawa membantu Sumut melawan Covid-19. Tapi sayang, perlakuan terhadap mereka tidak setimpal apa yang mereka pertaruhkan. Karenanya kami meminta Gubsu selaku ketua gugus tugas, agar dengan cepat menyelesaikan persoalan ini terutama menyangkut honor para tim medis,” pungkasnya. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melihat perkembangan data Covid-19 di Sumut belakangan ini, belum ada tanda-tanda penurunan, tapi malah menunjukkan tanda peningkatan. Hal ini menandakan, penyakit dari virus Corona masih ada dan berpotensi terus menularkan di masyarakatn

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, jumlah pasien positif kembali bertambah. Dari sebelumnya berjumlah 117 orang, kini menjadi 124 orang. “Penderita positif Covid-19 sebanyak 124 orang atau meningkat 7 pasien dibandingkan hari kemarin. Dari jumlah tersebut, 93 orang berada di Medan, 12 Deliserdang, 4 Asahan, 4 Pematangsiantar, 3 Simalungun, dan kabupaten/kota lainnya,” ungkap Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB dalam keterangan pers melalui video streaming Youtube, Minggu (3/5) sore.

Namun demikian, penurunan terjadi dengan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang sedang dirawat saat ini sebanyak 158 orang karena sebelumnya mencapai 162 orang. “Dari 158 orang, 101 di antaranya dirawat di Medan, 22 Deli Serdang, 5 Pematangsiantar, 3 Tanjungbalai, kabupaten/kota lainnya. “Untuk pasien meninggal masih sama seperti sebelumnya yang diharapkan tidak ada penambahan yaitu 13 orang, dengan rincian 9 orang di Medan, 3 Deli Serdang dan 1 Asahan. Begitu juga pasien positif Covid-19 yang sembuh masih tetap 41 orang,” beber Whiko.

Menurut dia, melihat perkembangan data Covid-19 di Sumut belakangan ini belum ada tanda-tanda penurunan dan bahkan masih ada tanda peningkatan. “Untuk itu, kita terus mengajak masyarakat Sumut tetap melakukan upaya pencegahan penularan dengan menjaga diri dan keluarga. Selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak antar sesama 2 meter, serta menjauhi kerumunan dan perkumpulan orang banyak,” tukasnya. (ris)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 agak berbeda kali ini. Adalah tanpa upacara lantaran Pandemi Covid-19.

Meski demikian, Dinas Pendidikan Kota Binjai tidak hanya berdiam berdiri. Hardiknas yang jatuh pada Sabtu (2/5) ini, Disdik Binjai membagikan masker dan takjil gratis kepada pengendara yang melintas di depan Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kartini, Binjai Kota, yang dimulai pukul 17.00 WIB.

Kadisdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting bersama sejumlah staf, turun dalam aksi bagi masker dan takjil memperingati Hardiknas tersebut. “Peringatan Hardiknas tahun ini mengangkat tema: belajar dari Covid-19. Pembagian masker dan takjil gratis akan digelar selama 3 hari, dimulai hari ini,” ujar dia.

Hari kedua aksi bagi masker dan takjil pada Senin (4/5) dan terakhir Selasa (5/5). “Hari kedua dan ketiga kita laksanakan di 5 kecamatan. Kita akan membagi tim, hari kedua dilaksanakan oleh guru SD dan SMP dan hari ketiga dilaksanakan Himpaudi,” bebernya.

Dia menjelaskan titik pembagian masker dan takjil dan 5 kecamatan nantinya. Binjai Timur di perempatan Km 19.

Binjai Utara di perempatan Pajak Pagi Kebun Lada. Binjai Barat di Lingkungan I, Kelurahan Sukamaju. Binjai Selatan di pertigaan Rumah Sakit Bangkatan dan Binjai Kota di perempatan Balai Kota Binjai.

“Kegiatan ini kita laksanakan dari dana sukarela. Ini bagian dari hari pendidikan mengingat upacara secara nasional ditiadakan. Artinya, di samping upacara yang ditiadakan, kita tetap melaksanakan kegiatan yang dapat memutus mata rantai Covid-19,” tandasnya. (ted)