31 C
Medan
Saturday, April 18, 2026
Home Blog Page 4265

Masyarakat Kembali Hadang Pengukuran Lahan PTPN II

PENGAMANAN: Kepolisian melakukan pengamanan saat penghadangan okupasi lahan PTPN II di Desa Manunggal Labuhan Deli, Selasa (9/6).
PENGAMANAN: Kepolisian melakukan pengamanan saat penghadangan okupasi lahan PTPN II di Desa Manunggal Labuhan Deli, Selasa (9/6).
PENGAMANAN: Kepolisian melakukan pengamanan saat penghadangan okupasi lahan PTPN II di Desa Manunggal Labuhan Deli, Selasa (9/6).
PENGAMANAN: Kepolisian melakukan pengamanan saat penghadangan okupasi lahan PTPN II di Desa Manunggal Labuhan Deli, Selasa (9/6).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pengukuran lahan PTPN II di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli kembali mendapat hadangan dari masyatakat sekitar. Masyarakat menilai okupasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tersebut cacat hukum.

“Kami tidak ingin digusur. Kalau memang ini lahan PTPN, kenapa sekarang baru diukur. Bisa jadi okupasi ini ilegal tidak berkekuatan hukum,” teriak masyarakat, Selasa (9/6) di lokasi.

Ratusan yang menolak okupasi atau pengosongan lahan yang akan dilakukan PTPN II mendapat pengamanan dari Polres Pelabuhan Belawan. Warga tergabung dalam Kelompok Tani Maju Lestari Indonesia Semangat Baru meminta kepada PTPN untuk tidak mengambik lahan yang sudah dikuasai masyarakat selama puluhan tahun.

“Hari ini PTPN II kkembali datang untuk melakukan pengukuran, kami di sini menghuni sudah 20 tahun, kami tetap menolak untuk diokupasi,” teriak warga lagi.

Terpisah, Ketua Kelompok Tani Maju Lestari Indonesia Semangat Baru Sumut , Mangapul Siregar mengaku, warga merasa resah dengan surat edaran yang diberikan pihak PTPN II yang meminta semua warga untuk segera mengosongkan lahan dengan dalih diareal HGU No. 111 ini akan kembali ditanami tebu.

Sebab, ada 4000-an KK yang menetap di lahan tersebut. Apabila PTPN II tetap memaksakan untuk mengusir masyarakat, maka akan terjadi keributan masaal. Ia berharap, agar permasalahan itu dapat disikapi oleh pemerintah.

“Kami menilai surat yang diperlihatkan mereka itu palsu, sebab sebelum pihak PTPN II melakukan pengukuran lahan sudah terlebih dahulu mereka menerbitkan surat HGU No. 11 tersebut,” ucapnya.

Selain itu, lahan yang sudah ditempati masyarakat banyak berdiri rumah ibadah, sekolah dan fasilitas lainnya. Harapannya, Presiden Jokowi bisa melihat penderitaan yang dialami masyarakat Desa Manunggal.

“Kami akan laporkan ini ke istana, ini adalah lahan milik rakyat. Bukan milik mafia yang ingin merampas hak rakyat. Kami ingin Presiden Jokowi mendengar penderitaan yang kami alami,” cetusnya.

Masyarakat di lokasi mendapat pengawalan dari polisi akhirnya membubarkan diri setelah petugas pengukuran lahan PTPN II meninggalkan lahan tersebut. (fac/azw)

225 Personel Poldasu Dimutasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi baru-baru ini melakukan pemutasian tugas personel kepolisian di lingkungan Poldasu.

Sebanyak 225 personel dimutasi, mulai dari Bintara, Perwira Pertama, dan Perwira Menengah. Hal ini sesuai Surat Telegram, Nomor, ST/513/VI/KEP/2020, yang dikeluarkan langsung oleh Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin, MSi melalui Kasubbid Penmas, AKBP MP Nainggolan membenarkan adanya pergeseran, dan mutasi tugas di lingkungan Polda Sumut.

“Benar, 225 Personel Jajaran Polda Sumut dimutasitugaskan. Hal ini biasa guna penyegaran, dan peningkatan kinerja Polda Sumut,” ujar MP Nainggolan kepada wartawan di Medan, Selasa (9/6).

Adapun, beberapa perwira menengah yang dimutasi, mendapatkan posisi baru, serta pergantian adalah beberapa kapolsek jajaran Polrestabes Medan.

Sejumlah perwira menengah yang mendapat posisi baru, yakni Kompol Edison Siagian SH diangkat sebagai PS Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumut. Sebelumnya menjabat Kanit 1 Subdit 3 di Ditreskrimsus Polda Sumut. Kompol Hongkop Sihombing SH diangkat sebagai Kanit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumut. Sebelumnya, Kaurpullahinprodok Subbid Pio Bidhumas Polda Sumut.

Selanjutnya, Kompol Syamsinar, yang menjabat sebagai kabagsumda Polres Tobasamosir, diangkat sebagai Kaurpullahinprodok Subbid Pio Bidhumas Polda Sumut. AKP Arlen Siagian SH, yang menjabat sebagai kasatsabhara Polres Tapanuli Utara, diangkat sebagai Kabagsumda Polres Tobasamosir.

Kapolsek Pangururan Polres Samosir AKP Radiaman Simarmata diangkat sebagai Kasatsabhara Polres Tapanuli Utara. Kapolsek Bangun Polres Simalungun AKP Banuara Manurung SH diangkat sebagai Kapolsek Pangururan Polres Samosir. Paur Subbaganev Bagbinopsnal Ditlantas Polda Sumut AKP Lambok Stepanus Gultom SH diangkat sebagai Kapolsek Bangun Polres Simalungun. Kanit 3 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumut Kompol Wira Prayatna SH SIK MH, diangkat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumut.

Kemudian, Kasatresnarkoba Polresta Deliserdang, AKP Maradof Oktavianus SE, diangkat dalam sebagai Kanit 3 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumut. Kasatreskrim Polres Tapanuliselatan, AKP Ginanjar Fitriadi SH SIK, diangkat sebagai Kasatresnarkoba Polresta Deliserdang. Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumut Iptu Paulus Robert Gorby Pembina SIK, diangkat dalam Jabatan Baru, sebagai Kasatreskrim Polres Tapanuliselatan. Kanitreskrim Polsek Medan Labuhan Polres Pelabuhan Belawan Iptu Deny Indrawan Lubis SIK, diangkat sebagai Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumut.

Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Ronny Nicolas Sidabutar SH SIK MH, diangkat sebagai Kasatresnarkoba Polrestabes Medan. Kapolsek Medan Baru Polrestabes Medan Kompol Martuasah Hermindo SIK, diangkat sebagai Kasatreskrim Polrestabes Medan. Kapolsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan, Kompol Aris Wibowo SIK, diangkat sebagai Kapolsek Medan Baru Polrestabes Medan. Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol Otniel Siahaan SIK MIK, diangkat sebagai Kapolsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan. (mag-1/azw)

Wagubsu Optimis Sumut Swasembada Bawang Merah, Panen Tiga Kali Setahun

TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6). istimewa/ SUMUT POS
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6). istimewa/ SUMUT POS
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6). istimewa/ SUMUT POS
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6). istimewa/ SUMUT POS

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya merealisasikan swasembada pangan, khususnya pada komoditi bawang merah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6).

“Kita datang ke Desa Liang Pematang ini karena mendengar di sini banyak menghasilkan bawang merah. Masyarakat di desa ini hampir rata-rata menanam bawang merah yang saat ini harganya di pasar sedang tinggi dan kita tahu juga Sumatera Utara masih mengambil bawang merah dari Brebes. Jadi kita mau lihat potensi lahan di sini. Kalau memungkinkan seperti ini, kita bisa mengembangkan tanaman bawang merah lebih banyak lagi,” ujar Wagubsu didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Sumut Tohar Suhartono dan Kepala Desa Liang Pematang Bahagia Tarigan.

Menurut Wagubsu, hal ini juga sesuai dengan visi dan misi membangun Sumatera Utara yang bermartabat oleh Gubernur Edy Rahmayadi. “Kita yakin dan optimis karena memang tujuan visi pembangunan Gubernur Bapak Edy Rahmayadi dan saya sebagai wakilnya, salah satunya adalah mendongkrak pertanian di Sumatera Utara dan kita yakin, dengan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan membantu keperluan-keperluan masyarakat saya yakin ini bisa berhasil,” tutur Musa Rajekshah.

Apalagi, saat melakukan peninjauan di lapangan, Ijeck cukup dibuat kagum dengan hasil bawang merah yang menjadi komoditi unggulan dari daerah ini. Ijeck mengapresiasi tanaman bawang bisa ditanam hingga tiga kali dalam setahun. Daerah di sini cukup cocok dengan ketinggian mencapai 800 mdpl, didukung oleh cuaca dan udaranya yang sangat mendukung.

Melihat kondisi lapangan, Ijeck optimis Sumut bisa meningkatkan panen bawang merah di Sumut. Apalagi, Sumut memiliki banyak daerah yang berada pada ketinggian 700 mdpl, yang bagus untuk pengembangan tamanam bawang merah.

“Kita mau peningkatan panen bawang merah supaya swasembada pangan khususnya bawang serta ketahanan pangan kita juga bisa teratasi untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi suasana Covid-19 ini kita tahu banyak daerah juga sekarang ini menutup atau sedikit memperketat hasil-hasil bumi keluar dari daerahnya. Melihat situasi itu, kita juga harus melakukan langkah-langkah persiapan ke depan,” jelas Ijeck.

Kepala Desa Liang Pematang Bahagia Tarigan mengapresiasi kehadiran Wagub Musa Rajekshah ke desanya.

Dijelaskan Bahagia, sudah sejak dulu desanya menjadi salah satu lumbung penghasil bawang merah. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bawang merah, seluruh warganya diajak untuk terus mengembangkan ilmu menanam bawang merah. Terbukti saat ini masyarakat sudah bisa menanam bawang merah hingga tiga kali dalam setahun.

“Kalau dulu, masyarakat kita hanya menanam bawang itu sekali setahun yaitu pada musim kemarau ataupun di bulan April. Bersama dengan warga kita lakukan pengembangan dan ternyata cuaca di sini masih cukup baik untuk pengembangan bawang merah. Masyarakat kita itu sudah menanam bawang merah tiga kali dalam setahun.” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Sumut Tohar Suhartono juga optimis dengan rencana Wagub Sumut mengenai pengembangan potensi bawang merah, serta melihat potensi lain yang bisa dikembangkan bersamaan dengan bawang merah. (prn/han)

Ikuti Program Asimilasi, 25 Tahanan Lapas Binjai Dibebaskan

DISERAHKAN: Sebanyak 25 warga binaan Lapas Binjai yang mengikuti program asimilasi diserahkan kepada keluarganya. teddy/ SUMUT POS
DISERAHKAN: Sebanyak 25 warga binaan Lapas Binjai yang mengikuti program asimilasi diserahkan kepada keluarganya. teddy/ SUMUT POS
DISERAHKAN: Sebanyak 25 warga binaan Lapas Binjai yang mengikuti program asimilasi diserahkan kepada keluarganya.  teddy/ SUMUT POS
DISERAHKAN: Sebanyak 25 warga binaan Lapas Binjai yang mengikuti program asimilasi diserahkan kepada keluarganya. teddy/ SUMUT POS

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 25 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dibebaskan dalam rangka mengikuti program asimilasi atau program kemanusiaan demi mencegah penyebaran Covid-19.

Warga binaan tersebut langsung diserahkanterimakan Kalapas Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian kepada keluarganya di Ruang Tunggu Layanan Kunjungan Lapas Kelas II A Binjai, Senin (8/6). “Ini merupakan tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi pada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,” kata Maju, Selasa (9/6).

Kepada keluarga penjamin 25 warga binaan tersebut, Maju mengingatkan agar mereka yang mengikuti program asimilasi memiliki arti bukan berarti bebas. Adalah, napi asmilasi dalam program menghindari Covid-19 ini wajib tinggal di rumah.

Tidak berkumpul atau mengumpulkan massa. “Ketika napi asimilasi melanggar ketentuan, status asimilasi dicabut dan dikembalikan ke Lapas untuk menjalani sisa masa tahanan. Asimilasi tetap berstatus narapidana yang tetap terikat dengan berbagai aturan-aturan,” beber mantan Kepala Rumah Tahanan Tanjunggusta ini.

Kepala Pengamanan Lapas Kelas II A Binjai, Rinaldo Tarigan menambahkan, 25 warga binaan yang mengikuti program asimilasi ini merupakan tahap VIII. Syarat warga binaan yang dapat mengikuti program ini adalah, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menjalani setengah hukuman pidana.

“Ini merupakan bagian dari proses pembinaan narapidana Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan membaurkan narapidana ke dalam masyarakat,” pungkasnya. (ted/han)

Polresta Deliserdang Terima Bantuan Sembako Siantar Top

DIABADIKAN: Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak diabadikan bersama Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK dan jajaran di sela-sela penyerahan bantuan.
DIABADIKAN: Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak diabadikan bersama Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK dan jajaran di sela-sela penyerahan bantuan.
DIABADIKAN: Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak diabadikan bersama Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK dan jajaran di sela-sela penyerahan bantuan.
DIABADIKAN: Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak diabadikan bersama Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK dan jajaran di sela-sela penyerahan bantuan.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – PT Siantar Top memberikan bantuan sebanyak 1.500 paket sembako kepada Polresta Deliserdang untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak Covid-19, Selasa (9/6).

Bantuan paket sembako tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak kepada Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, S.IK, didampingi Kabag Sumda Kompol Dr. Srimin Pinem ,SH, Mkn.

Wira Simanjuntak mengatakan, bantuan 1.500 paket sembako diberikan perusahaan kepada Polresta Deliserdang berupa 7,5 ton beras, Minyak Goreng 1,5 ton, mie instan dan roti biskuit untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

“Kami perusahaan bekerjasama dengan Polresta Deliserdang memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah wabah virus Corona,” kata Wira Simanjuntak.

Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Yemi Mandagi, S.IK menyambut baik kepedulian PT. Siantar Top yang memberikan bantuan sembako untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid 19.(btr/han)

Lion Air Group Kembali Terbang

BOING 737-8 MAX: Pesawat Boing 737-8 Max milik maskapai Lion Air saat parkir di bandara. Kemenhub memutuskan untuk mengkandangkan pesawat jenis ini untuk sementara hingga waktu yang belum ditentukan.
Lion Air

KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Maskapai Lion Air Group terdiri Lion Air, Batik Air dan Wings Air berencana membuka kembali layanan terbang reguler dari Bandara Kualanamu Deliserdang, Rabu (10/6).

Corporate Comunication And strategi Lion Air Group, Danang Mandala Priantoro, Selasa (9/6) menyampaikan, agar calon penumpang memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan pesawat udara yang ditetapkan selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut surat edaran No. 7 Tahun 2020, calon penumpang hanya membutuhkan bukti tes kesehatan seperti PCR atau Rapid Test dan atau surat keterangan kesehatan. Bagi calon penumpang Lion Air Group yang akan bepergian mulai 10 Juni 2020 agar memperhatikan, tes kesehatan yang digunakan Rapid Test dengan masa berlaku 3 hari, atau jika tes kesehatan yang digunakan Reverse Transcription–Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), masa berlaku 7 hari. “Apabila kedua metode tes di atas tidak tersedia di daerah asal, maka calon penumpang harus mendapatkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) dari dokter rumah sakit/ Puskesmas. Untuk itu calon penumpang Lion Air Group harusmencermati masa berlaku dari dokumen kesehatan yang digunakan,”ujar Danang.

Lion Air Group mewajibkan dan meminta calon penumpang agar mematuhi ketentuan penerbangan Lion Air Group, yakni tiba lebih awal di terminal keberangkatan, yaitu empat jam sebelum keberangkatan.

Penerbangan Lion Air Group domestik tetap di Terminal 2E dan internasional di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Untuk bandar udara lainnya yang beroperasi tetap di terminal yang sama, menunjukkan kartu identitas diri yang sah (KTP atau tanda pengenal lainnya),

Mengenakan masker sebelum penerbangan, saat di dalam pesawat hingga mendarat dan saat kedatangan serta keluar dari bandar udara, Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan pembunuh kuman (hand sanitizer),

Mengikuti aturan jarak aman (physical distancing) selama di terminal bandar udara, menjaga kebersihan selama berada di dalam pesawat dan mengikuti petunjuk awak pesawat.(btr/han)

Bupati Sudah Pegang Nama Peserta Calon JPT Pratama, Pelantikan Tunggu Persetujuan KASN

JELASKAN: Sekretaris BKPSDM Dairi, Horas Pardede didampingi Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata saat menjelaskan proses lelang JPT Pratama 14 OPD di lingkungan Pemkab Dairi.
JELASKAN: Sekretaris BKPSDM Dairi, Horas Pardede didampingi Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata saat menjelaskan proses lelang JPT Pratama 14 OPD di lingkungan Pemkab Dairi.
JELASKAN: Sekretaris BKPSDM Dairi, Horas Pardede didampingi Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata saat menjelaskan proses lelang JPT Pratama 14 OPD di lingkungan Pemkab Dairi.
JELASKAN: Sekretaris BKPSDM Dairi, Horas Pardede didampingi Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata saat menjelaskan proses lelang JPT Pratama 14 OPD di lingkungan Pemkab Dairi.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Seleksi calon Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi telah menemui babak akhir. Semua tahapan dilakukan panitia seleksi (Pansel) sudah selesai. Tiga nama setiap Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang dilelang hasil seleksi sudah dipegang Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, Dapot Tamba melalui Sekretaris, Horas Pardede didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata ditemui wartawan, Selasa (9/6).

Horas menerangkan, sebanyak 63 orang peserta seleksi telah selesai mengikuti semua tahapan. Dari peserta 63 orang tersebut.

“Untuk posisi 3 besar tinggal 42 orang untuk memperebutkan 14 Pimpinan OPD yang saat ini lowong dan masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt),” ucap Pardede.

Ketiga besar nama peserta sudah diserahkan pansel kepada Bupati. Bupati yang akan merekomendasikan satu orang dari tiga nama yang diajukan pansel untuk menduduki JPT Pratama atau posisi eselon II. Sementara pelantikan pejabat eselon II tersebut, tinggal menunggu persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kemungkinan, pelantikan dalam waktu dekat akan segera dilakukan,” tutupnya.

Ke 14 pimpinan OPD yang dilelang tersebut antaralain, Kepala Dinas Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Sekwan, PUTR, BKAD, Pariwisata, KB, Disdukcatpil, Inspektorat, Dispemdes, Bappeda, Dinas Sosial serta Disperindag UKM.

Peserta lelang jabatan eselon II Pemkab Dairi dikuti ASN dari Kota Medan, Humbang Hasundutan, Simalungun serta Pakpak Bharat. (rud/ram)

Pemprov Sumut Kembangkan Agribisnis

Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut / Imam Syahputra NARASUMBER: Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina menjadi Narasumber dalam Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Universitas Medan Area di Ruang Command Center, lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (9/6).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut / Imam Syahputra NARASUMBER: Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina menjadi Narasumber dalam Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Universitas Medan Area di Ruang Command Center, lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (9/6).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut / Imam Syahputra NARASUMBER: Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina menjadi Narasumber dalam Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Universitas Medan Area di Ruang Command Center, lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (9/6).
NARASUMBER: Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina menjadi Narasumber dalam Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Universitas Medan Area di Ruang Command Center, lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (9/6).Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut / Imam Syahputra.

 MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2020 bakal melambat dan mempengaruhi berbagai indikator sosial ekonomi, termasuk sektor ketahanan pangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengeluarkan kebijakan pengembangan agribisnis agar dapat mempertahankan ketahanan pangan demi mengantisipasi terjadinya keresahan sosial.

 “Pertumbuhan ekonomi Sumut kita tahun ini diperkirakan melambat. Pada triwulan I tahun 2020 sebesar 4,65 %. Jika dibandingkan pada triwulan I tahun sebelumnya sebesar 5,31 %, ini tentunya menurun,” ujar Sekdaprov Sumut R Sabrina, saat menjadi narasumber pada Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang digelar Universitas Medan Area (UMA), di ruang Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (9/6).

 Hadir menjadi narasumber lainnya dalam Webinar tersebut Rektor IPB Arif Satria, dan AFAOR (Programme) FAO Indonesia Ageng S Herianto. Webinar ini dibuka oleh Rektor UMA Dadan Ramdan dan diikuti oleh jajaran tenaga pendidik kampus UMA.

 Dikatakan Sabrina, selama masa pandemi ini, maka fenomena ekonomi regional Sumut untuk produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan produksi kayu bulat hasil hutan meningkat pada triwulan I-2020, namun industri makanan dan minuman mengalami penurunan, industri CPO juga mengalami penurunan. Sementara untuk belanja modal bangunan baik APBD maupun APBN menurun pada triwulan I. Begitu juga dengan jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan signifikan.

 Sementara untuk ketersediaan dan kebutuhan komoditas strategis di Sumut untuk periode Januari-Oktober 2020, beras masih surplus begitu juga dengan jagung, cabe merah, daging sapi, daging ayam ras dan ikan. Untuk kedelai, bawang merah dan bawang putih diperkirakan masih kurang.

“Untuk kebutuhan komoditas yang masih minus, kita akan mencoba mengembangkannya di Sumut seperti bawang merah di Humbang Hasundutan belum lama ini sudah panen. Kita harapkan Sumut bisa surplus untuk bawang merah dan bawang putih,” terang Sabrina.

 Untuk meningkatkan produksi komoditas strategis ini, lanjut Sabrina, Pemprov Sumut telah menerbitkan Surat Gubernur Sumut No. 521/3635 tanggal 23 April 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumut agar melakukan percepatan tanam dalam menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Menerbitkan Surat Gubernur Sumut No.520/2699 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumut tentang verifikasi dan validasi luas baku lahan sawah.

 Pemprov Sumut juga telah menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 75/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pemantauan Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok dengan menerbitkan Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut agar melakukan pengawalan dan pendampingan oleh petugas dan penyuluh kepada petani agar mendorong percepatan tanam terutama komoditas strategis di tengah wabah pandemi virus Corona Desease (Covid-19), sehingga produksi dan ketersediaan pangan tercukupi dengan baik.

“Kita juga melaksanakan koordinasi dengan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” katanya.

 Rektor IPB Arif Satria mengatakan, untuk membangun kemandirian pangan di masa pandemi ini maka untuk jangka pendek hal yang dilakukan adalah melindungi petani dengan mengeluarkan kebijakan logistik agromaritim serta rantai pasok pangan yang melibatkan BUMN Pangan, koperasi dan swasta nasional.

“Sistem logistik baru ini perlu inovasi berbasis teknologi 4.0, khususnya blockchain. Memperluas akses petani, peternak dan nelayan pada jaring pemasaran daring, melakukan stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan dan adanya skema perlindungan serta jaring pengaman sosial,” ujar Arif. (prn/ram)

Penerima Bantuan Kemensos di Dairi Over Kuota, 322 KK Dibatalkan, 3 KK Kembalikan Dana BST

JELASKAN: Plt Kadis Sosial Dairi, Gema Sihite. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
JELASKAN: Plt Kadis Sosial Dairi, Gema Sihite. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
JELASKAN: Plt Kadis Sosial Dairi, Gema Sihite. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
JELASKAN: Plt Kadis Sosial Dairi, Gema Sihite. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 322 Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada penyaluran tahap pertama di Dairi dibatalkan. Hal ini dikarenakan angka penerima BST over kuota dari 19.464 KK yang ditetapkan Kemensos menjadi 19.735 KK.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Dairi, Gema Sihite mengatakan ada 322 KK dibatalkan dan 3 KK yang mengembalikan dana BST. Dan yang menyalurkan itu yaitu PT Pos, BRI, dan BNI.

“Untuk penyaluran tahap pertama sudah 90 persen, sedangkan untuk tahap kedua sedang berjalan,” ujarnya.

Dijelaskannya, ke 322 KK penerima bantuan yang dibatalkan atau tidak dicairkan karena data penerima ada aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, perangkat desa, pindah serta sudah meninggal.

“Sedangkan untuk 3 KK di Kecamatan Tanah Pinem dikembalikan atau mundur sebagai penerima BST yakni 1orang sebagai perangkat desa serta 2 orang penerima dana program keluarga harapan (PKH),” ungkapnya.

Dijelaskannya, para penerima bantuan tidak mau mengambil BST itu tidak mau membubuhkan tanda tangan pakai materai.

“Kita mengapresiasi kesadaran warga yang tidak mencairkan BST tersebut. Gema meminta kepada kepala desa, jika ada warga yang belum terdata agar segera dilaporkan ke Dinas Sosial untuk validasi data,” tandasnya. (rud/ram)

Jadi Andalan Pelepas Penat Usai Pandemi, Ketua MPR Optimis Pariwisata Danau Toba Bangkit

Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimis pariwisata menjadi salah satu sektor yang akan segera bangkit di era gaya hidup baru. Salah satunya adalah kawasan Danau Toba yang disebut sempurna untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia.

“Keindahan alam Danau Toba dengan dukungan kebudayaan Batak merupakan perpaduan yang sempurna menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilann

Terlebih masyarakat Batak memiliki sistem kekerabatan marga yang kuat, yang bisa menjadi spirit membangun kawasan Danau Toba,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (9/6).

Hal itu dia katakannya saat mengisi Webinar ‘Strategi Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba di Era Gaya Hidup Baru’, yang diselenggarakan Komite Masyarakat Danau Toba.

Mantan Ketua DPR ini meyakini, karakteristik pariwisata di kawasan Danau Toba yang menawarkan keindahan alam sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin melepas penat usai pandemi Covid-19. Selanjutnya, tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah setempat bisa menjamin di sekitar kawasan pariwisata tidak terjadi kerumunan serta manajemen hotel memberikan jaminan kebersihan seluruh sarana dan prasarananya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, dalam masyarakat Batak ada nilai-nilai semangat kebersamaan yang harus senantiasa dijaga dengan baik, yaitu semboyan ‘Marsipature Hutanabe’ atau ‘Saling Membangun Kampung Halaman’.

Semboyan tersebut memiliki makna yang sangat dalam, utamanya bagi para perantau untuk membangun kampung halamannya sebagai perwujudan semangat gotong royong yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Jika setiap kelompok masyarakat Batak memiliki semangat yang sama untuk membangun daerah asal, maka kawasan Danau Toba akan maju dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada.

“Dengan banyaknya tokoh, baik pejabat, pengusaha, seniman dan budayawan, maupun tokoh lainnya yang lahir dari daerah ini, seharusnya bisa menjadi sumberdaya potensial untuk menggerakkan kemajuan perekonomian Danau Toba, terutama di saat terjadinya pandemi seperti sekarang ini,” jelas Bamsoet.

Selain itu dirinya juga berharap pemerintah bisa memberikan insentif khusus untuk merangsang para wisatawan kembali membanjiri obyek wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semisal, pemerintah bisa bekerja sama dengan maskapai penerbangan memberikan diskon tiket pesawat. “Khususnya, untuk penerbangan ke 10 kawasan wisata prioritas yang dikenal dengan 10 Bali Baru, di mana kawasan Danau Toba masuk di dalamnya. Tentunya, dengan catatan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 tetap dipertahankan,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, pada dasarnya kebutuhan masyarakat terhadap wisata sangat tinggi. Jika dahulu pariwisata hanya masuk kategori kebutuhan tersier, kini sudah menjadi kebutuhan primer. Bahkan masyarakat rela menabung untuk mempersiapkan wisata ke berbagai tempat. Tak jarang dalam setahun, setiap orang bisa dua sampai tiga kali berwisata.

“Salah satu paradigma baru pariwisata di era gaya hidup baru tak hanya sekadar pada padatnya kerumunan turis. Tetapi pada kualitas, kesan, dan pengalaman yang diberikan tempat wisata kepada para turis. Kawasan Danau Toba jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, punya potensi besar untuk segera bangkit dari pandemi,” pungkas Bamsoet.

Objek Wisata Belum Dibuka Lagi

Sementara, hingga kini belum ada tanda-tanpa kapan objek wisata di Sumut bakal dibuka kembali, meskipun bakal diterapkan konsep tatanan new normal. Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Disbudpar Sumut, Mukhlis Nasution mengatakan, untuk pembukaan kembali destinasi pariwisata di Sumut, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh pemda. Baik yang status daerahnya masih zona merah ataupun hijau dampak Covid-19, jika pun nanti destinasi wisata akan dibuka tetap harus menerapkan protokol kesehatan.

“Nah, standar operasional prosedur masing-masing daerah ini juga tentunya berbeda-beda yang akan diterapkan menyesuaikan protokol pencegahan Covid-19. Misal di destinasi pemandian, akan berbeda diterapkan untuk destinasi jenis lain,” kata Mukhlis Nasution menjawab Sumut Pos, Selasa (9/6).

Ia mengakui, sudah banyak pemda yang mengirimkan draf SOP kepada Disbudpar Sumut, di mana nantinya diusulkan oleh tim perumus ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, sebelum kebijaksanaan konsep new normal diterapkan di provinsi ini.

“Merujuk pada SOP yang berbeda-beda pada lokasi wisata yang ada di Sumut, kemudian perlu dilihat pula daerah itu zona merah atau zona hijau. Pak gubernur menekankan akan hati-hati dalam mengkaji ini, dan sedang dibahas sebelum dirumuskan sebagai bagian dari konsep new normal melalui SOP tentang destinasi pariwisata yang dikirim daerah,” terangnya.

Mengenai konsep new normal sendiri, diakuinya, masyarakat juga mesti diberikan pemahaman utuh. Artinya, jika dilihat dari kondisi di lapangan hari ini, masyarakat terkesan menganggap bahwa new normal itu sebagai kondisi yang telah normal dari wabah Corona. “Padahal konsep tersebut adalah bagaimana kita punya kebiasaan baru di tengah virus yang masih mewabah, serta meskipun aktivitas sosial mulai dibuka perlahan-lahan tetap mesti mematuhi protokol pencegahan Covid-19,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu niat pemerintah menerapkan tatanan hidup baru ini agar sektor perekonomian kembali bergeliat di tengah pandemi Covid-19. Termasuk sektor pariwisata yang memang sebagai pendukung bergeraknya roda perekonomian masyarakat. “Tetapi saya tidak ingat daerah mana saja yang telah mengirimkan SOP tersebut. Namun yang jelas hal itu akan jadi masukan bagi sektor pariwisata kita dalam penerapan new normal di Sumut,” pungkasnya.

Sementara pengamat pariwisata, Wahyu Ario Pratomo meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk segera membuka kembali sektor pariwisata agar perekonomian dapat tumbuh. “Penerapan new normal bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat,” kata Wahyu kepada Sumut Pos, Selasa (9/6).

Diakuinya, selama pandemi Covid-19 ini, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul atau terdampak. “Setelah mengalami pengetatan aktivitas, tentunya masyarakat merasa jenuh. Dengan waktu yang sebagian besar dihabiskan di rumah membuat hidup menjadi lebih tidak berwarna, sehingga berwisata ke daerah lain akan menjadi kegiatan yang diidamkan oleh masyarakat,” jelas Wahyu.

Di sisi lain ia mengungkapkana, pelaku bisnis di sektor pariwisata mengalami pendapatan yang merosot tajam. Bahkan hotel-hotel di daerah pariwisata ditutup untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Penerimaan yang rendah berakibat hotel dan restoran di kawasan pariwisata tidak memperoleh pendapatan. Ketika masyarakat di sekitar itu tidak memiliki pendapatan, maka masalah sosial akan dapat muncul,” ungkap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU itu.

Dengn begitu, ia menilai, pembukaan objek wisata akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan wisata. Namun, pemerintah harus hadir dengan menyiapkan aturan yang harus dipatuhi bersama, agar korban tidak bertambah. “Jadi, protokol kesehatan harus ditaati. Dan tidak boleh dilanggar. Apabila ada wisatawan yang sakit, tidak boleh ke hotel. Harus menggunakan masker. Hand sanitizer disediakan, tempat cuci tangan harus disediakan,” kata Wahyu.

Tentunya hal ini bertujuan untuk keselamatan bersama. Ia menjelaskan, pebisnis di sektor pariwisata dapat kembali beroperasi, masyarakat dapat bekerja kembali dan wisatawan dapat menikmati liburan. “Pemerintah selaku regulator, telah menyusun aturan yang harus dipenuhi secara utuh. Jangan pengawasan nanti setengah-setengah,” tutur Wahyu.

Wahyu mengingatkan, peristiwa terakhir yang kemudian mencoreng destinasi pariwisata di Danau Toba, yaitu tenggelamnya Kapal Sinar Bangun, beberapa tahun lalu. Bermula dari lengahnya pengawasan. “Jangan sampai nanti, Danau Toba menjadi sorotan dunia karena menjadi sumber penyebaran virus Covid-19. Hilanglah citra Danau Toba menjadi destinasi wisatawan unggulan di Indonesia,” tandasnya. (dtc/prn/gus)