MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah wabah Covid-19 ini, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Sumatera Utara siapkan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak Corona dengan total bantuan mencapai 300 hingga 500 ton beras per bulan.

Hal itu, diungkapkan Humas Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut, Karni Lubis saat dikonfirmasi Sumut Pos melalui pesan Whatsapp, Jumat (17/4) siang. Ia mengungkapkan, pihaknya menjamin pasokan beras aman. Beras tersebut, merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota di Sumut.

Karni mengatakan, pihak Bulog Sumut baru memproses atau sudah menyalurkan bantuan beras ukuran 5 kilogram per Kepala Keluarga (KK) dari Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang. “Sampai kemarin yang sudah pasti jalan Medan dan Deliserdang. Kemudian, proses nego ada 12 kabupaten/kota lagi. Dan kemungkinan masih ada yang menyusul,” tuturnya.

Karni mengungkapkan, dari hasil negosiasi tersebut, antara Bulog Sumut dan Pemkab/Pemko itu, diperkirakan pada pekan depan penyaluran atau pendistribusian beras akan dilaksanakan. “Sebenarnya sudah hampir 2/3 jumlah kabupaten/kota se-Sumut yang mengajukan. Tapi saat ini, masih proses nego dan konsultasi antara pihak pemkab/pemko tersebut dengan pihak Bulog. Kemungkinan minggu depan sudah mulai ada action (pendistribusian) untuk penyaluran beras bantuan tersebut,” bebernya.

Karni mengungkapkan, dari kerjasama antara Pemkab/Pemko dalam penyaluran bantuan tersebut, bantuan beras yang terbesar disalurkan ke Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebingtinggi, dan Kabupaten Serdangbedagai.”Bantuan tersebut sekitar 700 sampai dengan 1.200 ton,” kata Karni.

Karni menambahkan, kebutuhan beras saat pandemi Covid-19 ini akan meningkat dengan penyaluran bantuan tersebut. Dengan kondisi itu, Bulog Sumut sudah menyiapkan tambahan pasokan dari Bulog dari luar Sumut. “Insya Allah untuk persediaan stok kita mencukupi. Karena dalam masa penyaluran tersebut. Stok/persediaan Kita juga akan dikirim dari Bulog wilayah lain dari Sumut. Informasi dari teman-teman, sekitar 300 ton sampai 500 ton per bulan (beras disalurkan untuk bantuan tersebut),” pungkas Karni.(prn/gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepekan lagi, Umat Islam bakal memasuki Bulan Suci Ramadan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara (Sumut) pun mengeluarkan sembilan fatwa terkait ibadah untuk Umat Muslim selama Ramadan. Kesembilan fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian tata cara beribadah di masa pandemi Covid-19.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumut, Akmaluddin Syahputra mengatakan, sembilan fatwa tersebut dikelompokkan menjadi empat, pertama tata cara salat, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), puasa dan zakat. Untuk tata cara salat ke masjid, ada dua syarat yang ditentukan oleh fatwa MUI. Pertama harus menggunakan masker dan kedua yang boleh ke masjid hanya laki-laki saja. Sedangkan untuk perempuan dan anak-anak diharapkan salat di rumah.

“Kita tetap ke masjid untuk beribadah, karena saat ini kondisi Sumut belum begitu darurat, tetapi ada syaratnya. Pertama, hanya laki-laki yang diperbolehkan salat jamaah di masjid, entah itu tarawih, salat Jumat, salat lima waktu. Dan kedua, bila ke masjid harus menggunakan masker, karena kita tidak tahu siapa yang terpapar Covid-19.

Bisa saja Anda sendiri tetapi tidak ada gejala. Jadi, memakai masker hukumnya mubah,” terang Akmaluddin di Media Center Gugus Tugas Covid-19 Sumut Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan yang disiarkan langsung melalui live streaming di kanal YouTube Humas Sumut, Jumat (17/4).

Sedangkan untuk jarak shaf salat, fatwa MUI Sumut memutuskan tidak ada perubahan, sesuai dengan tata cara salat jamaah yang benar. Selain itu, pada setiap salat MUI juga menganjurkan untuk membaca doa Qunut Nazillah baik saat salat jamaah dan salat sendiri. “Kalau untuk shaf tidak ada perubahan, tetapi jangan terlalu rapat. Dan yang perlu diingat, baca doa Qunut Nazillah setiap salat baik salat jamaah atau sendiri,” tambahya.

Masih terkait tata cara salat, MUI Sumut juga tidak mengharamkan penggunaan hand sanitizer dengan syarat alkohol yang digunakan untuk pembersih tangan tersebut berasal dari alkohol kimiawi, bukan khamar. “Alkoholnya harus berasal dari kimiawi, bukan khamar,” tegasnya.

MUI Sumut juga mengeluarkan fatwa terkait kepengurusan BKM. BKM dianjurkan membersihkan masjidnya sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan untuk penggunaan dana, BKM juga diperbolehkan menggunakannya untuk pembelian sabun, disinfektan, hand sanitizer dan peralatan untuk pembersihan masjid sesuai protokol serta membayar uang transportasi imam atau ustadz.

“BKM boleh menggunakan dananya untuk keperluan pembelian barang-barang pembersih sesuai protokol kesehatan pemerintah seperti sabun, hand sanitizer dan lainnya. Juga diperbolehkan memberikan uang transport kepada imam atau ustadz,” tegas Akmaluddin.

Terkait puasa, MUI Sumut juga memutuskan tidak ada perubahan. Hanya saja ada pengecualian untuk medis dan para medis yang bekerja menangani Covid-19. “Bagi medis dan paramedis tetap wajib berniat puasa, tetapi bila dalam prosesnya seperti di siang hari mendapat kesulitan, dia boleh berbuka, tetapi dia harus tetap menggantinya setelah Ramadan,” tambah Akmaluddin.

Dan yang terakhir adalah masalah zakat. Fatwa MUI Sumut mengatakan, zakat harus disegerakan pembayarannya. Zakat fitrah misalnya harus dibayar di awal Ramadan atau zakat harta yang nisabnya sudah sampai. “Untuk zakat harus disegerakan,” tegas Akmaluddin.

Keputusan MUI Sumut ini dikeluarkan pada 15 April 2020 setelah melalui tiga persidangan. Untuk semua dalil terkait Fatwa MUI ini bisa di akses di website MUI Sumut www.muisumut.com.(*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumut, selain fokus pada

penyiapan rumah sakit, perlengkapan medis dan tim medisnya, Pemprovsu juga tengah menyiapkan bantuan untuk dampak sosial bagi seluruh masyarakat Sumut. Tak tanggung, anggaran yang disiapkan pun cukup fantastis, mencapai Rp1,5 triliun yang akan dikucurkan dalam tiga tahap.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan, bantuan ini ditujukan bagi mereka yang berdampak langsung mengalami penurunan pendapatan, sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. “Ini yang sedang dilakukan di desa dengan menggunakan dana desa. Artinya, dilakukan refocusing dan realokasi dana, termasuk juga di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” kata Edy saat meninjau laboratorium PCR RS USU, Jumat (17/4).

Terkait penanganan nonfisik (dampak sosial) ini, kata Edy, ada tiga tahap yang dilakukan. Tahap pertama, dilakukan refocusing dan realokasi dana sekitar Rp502 miliar lebih khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utaran

(Pemprovsu). “Kita berharap dalam 3 bulan ini bisa menyelesaikan masalah Covid-19,” ucap Edy.

Apabila tidak terselesaikan, lanjut Edy, maka atas seizin DPRD Sumut dianggarkan kembali Rp500 miliar lagi sebagai tahap kedua hingga 3 bulan ke depannya. “Jika tidak selesai juga persoalan bencana non alam ini, maka ada tahap ketiga yang direncanakan yaitu Rp 500 miliar kembali,” jelasnya.

Tak hanya itu, ujar dia, penyelesaian permasalahan Covid-19 ini dengan membantu perusahaan-perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pegawainya. Walaupun, saat ini sudah 21.000 pegawai perusahaan yang sudah dirumahkan dan di-PHK. “Makanya, ini menjadi perhatian juga baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi atau daerah. Pemerintah Pusat sedang mendata, termasuk juga di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dampak dari PHK akan dibantu berupa Kartu Prakerja. Selain itu, kita juga akan memberikan bantuan-bantuan kebutuhan hidup dan sedang direncanakan,” papar mantan Pangkostrad ini.

Edy juga menyatakan, perusahaan-perusahaan juga akan diberikan bantuan, apa kesulitan yang mereka hadapi. Misalnya, apakah impor yang harus dibantu, persoalan dengan pajak, dan sebagainya. “Kita akan fasilitasi perusahaan tersebut agar tidak pailit atau bangkrut, sehingga para pegawainya tidak dirumahkan atau di-PHK,” akunya.

Menurut dia, hal-hal itulah yang menjadi strategi Sumut menghadapi bencana Covid-19 ini. Jadi, bukan menerapkan PSBB. “Kepada masyarakat Sumut diingatkan untuk mengikuti instruksi pemerintah supaya stay at home atau berdiam diri di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, maka wajib ada keperluan mendesak dan gunakan masker. Selain itu, terapkan social dan physical distancing, jauhi atau hindari kerumunan. Ini harus dilakukan masyarakat untuk memutus mata rantai penularan virus, sehingga kita tidak perlu menerapkan PSBB karena risikonya cukup berat,” tukasnya.

Untuk diketahui, sejumlah kalangan di Sumut menyarankan agar Gubsu Edy Rahmayadi mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk penerapan PSBB, seperti Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, elit politik hingga elemen masyarakat. Namun, ada juga yang tak mendukung diterapkannya PSBB di Sumut.

Pemko Medan Susun Strategi

Menghadapi penyebaran Virus Corona yang diprediksi masih akan berlanjut hingga 3 bulan ke depan, Pemko Medan telah mempersiapkan berbagai strategi dalam menangani penyebaran virus asal negeri China tersebut. Kepada Sumut Pos, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan sekaligus Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Kota Medan, Arjuna Sembiring mengatakan, adapun beberapa strategi yang dimaksud adalah menekan angka laju pertumbuhan PDP, Suspect dan Positif Covid 19 di Kota Medan dengan beberapa langkah.

“Langkah pertama, sudah pasti kita akan semakin gencar dalam melakukan penyemprotan disinfektan di Kota Medan. Sebelumnya kita sudah mengklasifikasikan mana-mana saja wilayah yang masuk zona merah, kuning dan seterusnya. Penyemprotan akan kita fokuskan di daerah-daerah zona merah, namun kawasan yang bukan zona merah pun akan tetap kita lakukan penyemprotan sebagai pencegahan,” ucap Arjuna kepada Sumut Pos, Jumat (17/4).

Selain itu, kata Arjuna, pihaknya melalui 3 pilar hingga pada tingkat kecamatan dan kelurahan terus melakukan sosialisasi untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, hingga selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat dalam kesehariannya. “Sebab selain selalu menjaga kebersihan, imunitas juga menjadi kunci utama dalam menuntaskan penyebaran virus ini,” katanya.

Namun Arjuna mengakui, hingga saat ini, minimnya kesadaran masyarakat untuk bersikap waspada dan menjaga diri dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah masih cukup kecil. Selain itu, masyarakat jiga masih cukup banyak ditemui bepergian keluar rumahuntuk hal-hal yang tidak terlalu penting.

“Kunci dari semua ini adalah kesadaran. Bagaimanapun kita berusaha untuk menekan angka pertumbuhan kasus ini, namun kalau masyarakatnya yang masih sulit diminta untuk selalu menggunakan masker dan tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak mendesak, maka tentu ini akan menjadi sulit. Ini lah yang terus kita sosialisasikan,” ujarnya.

Terkait langkah tegas yang akan diambil Pemko Medan dalam menyikapi masyarakat yang masih sering keluar rumah untuk hal yang tidak mendesak dan masih enggan menggunakan masker saat keluar rumah, Arjuna mengatakan belum bisa mengambil tindakan tegas akan hal itu. “Masyarakat Kota Medan ini kan saudara kitanya semuanya, kalau bisa kita beri imbauan dan terus kita sosialisasikan, kita yakin lah mereka mau mengerti dan meningkat kesadarannya. Kita masih optimis masyarakat Kota Medan bisa meningkat kesadarannya,” jelasnya.

Lantas, bagaimana dengan kemungkinan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Medan? Arjuna mengatakan kemungkinan itu tidak pernah tertutup, namun hingga saat ini PSBB belum menjadi opsi untuk Kota Medan. “Belum lah, Kota Medan belum PSBB. Kita lihat kedepannya, kalau memang dibutuhkan dan memungkinkan ya kemungkinan bisa tetap ada,” jawabnya.

Tak hanya itu, masalah PSBB masih butuh pengkajian lebih lanjut untuk diterapkan di Kota Medan. “Kita juga sedang menunggu arahan, instruksi dan sikap yang diambil oleh pak Gubernur (Sumut). Kalau memang nanti itu akan menjadi pilihan yang harus diambil, yabisa saja. Tapi yang jelas saat ini Medan belum PSBB,” katanya.

Dilanjutkannya, begitu juga soal anggaran terkait penanganan Covid 19 di Kota Medan, saat ini Pemko Medan sedang membahas hal tersebut dan akan mempersiapkannya. “Soal anggaran pasti akan dibahas dan memang sedang dibahas juga, ini juga merupakan salah satu strategi Pemko Medan dalam menghadapi Covid 19 di Medan,” tutupnya. (ris/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ditanya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumut, Gubernur Edy menyatakan, belum menerapkannya. Alasannya, hingga saat ini kondisi Sumut belum darurat.

“Saat ini Sumut mengambil langkah lain, yaitu secara fisik menyiapkan rumah sakit dengan berbagai peralatannya. Kedua, melakukan antisipasi non fisik, yakni antisipasi dampak sosial dengan refokusi dan realokasi dana sebanyak Rp500 miliar untuk tahap awal,” ujar Edy.

Terakhir, Edy berpesan kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini ke kampung halaman, untuk mencegah wabah Covid-19 meluas. “Gunakanlah sosial media untuk menjaga silahturahim. Covid-19 ini tidak mau tahu, siapa pun kita. Untuk itu, sayangilah keluarga dengan tetap tinggal di rumah. Tahun ini kita bersilahturahim dari rumah masing-masing saja,” tambahnya.(*)