SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) memiliki luas sawah 28.016,95 hektare. Lahan pertanian ini berada di 17 kecamatan dan 243 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 610.900 jiwa.

“Potensi pertanian cukup luas dan saat ini masih panen, persediaan pangan di Kabupaten Sergai dalam menghadapi wabah Covid-19 masih aman bahkan surplus,” demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Sergai, Radianto, Rabu (8/4), dalam siaran persnya.

Ia menambahkan sentra tanaman padi antara lain berada di Kecamatan Pegajahan, Perbaungan, Pantaicermin, Teluk Mengkudu, Seirampah, Sei Bamban, Tebingtinggi, Tanjungberingin, Bandarkhalipah, Tebingsyahbandar, Serbajadi, Silinda, Dolokmasihul dan Sipispis.

Pada tahun 2019 Kabupaten Sergai dengan luas panen 69.018 hektare menghasilkan beras 250.198 ton dengan kebutuhan 77.169 ton sehingga surplus 173.029 ton. Sedangkan luas panen dari bulan Januari hingga April 2020 seluas 25.266 ha menghasilkan beras 91.592 ton.

“Kebutuhan beras di Kabupaten Serdang Bedagai selama periode Januari sampai April ini adalah 25.731 ton, sehingga masih surplus 65.861 ton. Dengan kebutuhan beras rata-rata per bulan sebesar 6.433 ton, maka sampai periode panen Agustus-September ketersediaan pangan di Kabupaten Serdang Bedagai masih aman,” bebernya.

Radianto menjelaskan, Kabupaten Sergai dengan pola tanam yang dimulai di bulan April sampai September 2020 dengan estimasi tanam seluas 28.016,95 hektare, maka akan didapatkan luas panen untuk periode September-Desember seluas 26.988 hektare dengan estimasi provitas 5,8 ton per hektare, maka didapatkan produksi 156.530 ton. Dengan demikian akan didapatkan beras 98.206,92 ton.

“Maka Estimasi kebutuhan beras di Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode Mei sampai Desember adalah 51.462 ton, maka berdasarkan estimasi tersebut masih akan ada surplus beras 46.744,92 ton,” terangnya.

Terpisah, Terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengatakan Kementerian Pertanian(Kementan) bersama pemerintah derah (Pemda) dan pelaku usaha bekerja sama dalam penanggulangan penyebaran wabah covid 19 dengan menyediakan pangan selama pandemik berlangsung. Sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hasil panen petani harus menguntung dan distribusi pangan pun dipastikan lancar. (bbs/azw)

“Masyarakat tidak perlu panik terkait ketersediaan pangan, Kementan dan pemda menjamin dan akan terus bekerjasama memenuhi ketersediaan tersebut,” katanya.

Secara nasional, Kementan memperkirakan panen raya akan berlangsung April dengan luas panen sekitar 1,73 juta hektare dengan produksi 5,27 juta ton beras. Kemudian, panen padi akan berlanjut pada Mei dengan luas panen sekitar 1,38 juta hektare dengan produksi 3,81 juta ton beras.

“Karena itu sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pangan harus aman dan harga stabil. Kami mengantisipasi jangan sampai harga gabah di tingkat petani jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP),” tegasnya.

“Pemerintah dalam hal ini Kementan melakukan intervensi dan upaya untuk stabilisasi harga saat panen padi ini. Kami punya program Kostraling (Komando Startegi Penggilingan Padi) melalui pendekatakan KUR (Kredit Usaha Rakyat),” pungkasnya. (bbs/azw)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Penyaluran sembako di Kota Tebingtinggi khususnya di Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi berjalan lancar. Semua berjalan sesuai dengan petunjuk protokoler penangan Covid 19, yang dimulai tanggal 7- 10 April 2020.

Penyaluran Program sembako Tahun 2020 dilaksanakan di seluruh warong elektronik (e-warong) yang ada di Tebingtinggi. Jumlahnya sebanyak 12 e-warong. Tidak ada kendala, penerima bantuan sembako ini untuk keluarga penerima mamfaat dari program keluarga harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Tebingtinggi berjumlah 8.629 KPM.

Dalam penyalurannya, masyarakat datang untuk mengambil sembako dengan menggunakan kartu kombo (ATM). Pemilik kartu diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum melakukan transaksi dan menjaga jarak 1, 5 meter.

Pendamping Program Sembako dari Kemensos RI Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Sopian mengatakan saat penyaluran program sembako bulan April tahun 2020 ini di mana KPM mendapatkan Rp200.000 dan ini sudah dimulai dari bulan Maret 2020. program sebelumnya KPM hanya menerima Rp 150.000 per bulan.

“Terkait imbas covid 19 ini, Presiden RI, Pak Jokowi telah memberikan tambahan Rp50.000 untuk program sembako bagi penerima PKH dan KKS di Indonesia. Jumlah yang diterima Rp200.000 per KPM,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Tebingtinggi M Syah Irwan mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pendamping (TKSK) agar memonitor penyaluran program sembako bulan April tang yang bertepatan dengan mewabahnya virus Covid 19.

Dalam program sembako ini, KPM menerima sembako dalam bentuk barang seperti beras 10 kilogram (kg), telur 14 butir, tempe ukuran besar 2 batang, buah pir, kacang hijau 1 kg, teri nasi 1/4 kg, dan sayur wortel 1 kg.

Sementara, Pemko Tebingtinggi akan membantu 5.000 Kepala Keluarga (KK) untuk menerima bantuan paket sembako.

“Tanggal 16 April akan dibagikan kepada masyarakat yang terimbas Covid 19 sebanyak 5.000 Paket sembako. Sembako ini akan membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan hidup,” jelas Wali Kota Tebingtinggi melalui Kabag Perekonomian Kota Tebingtinggi Zahidin, Rabu (8/4).

Penerima bantuan sembako ini nantinya di peruntukan bagi masyarakat diluar penerima bantuan PKH, KKS (bantuan sembako) dan penerima beras madani. Bantuan ini di khususkan kepada yang paling berdampak yaitu ekonomi bagi masyarakat miskin di Kota Tebingtinggi.

“Penerimanya yaitu pedagang pedagang kecil, penarik becak bermotor, supir angkot, ojol dan korban PHK akibat dampak Covid 19,” jelasnya.(ian/azw)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Usai roundown di Kota Tanjungbalai, Gubernur Sumatera Utara (GUBSU) Edy Rahmayadi peninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batubara, Rabu (9/4). sekitar pukul 12.35 WIB.

Dalam perbincangan Direktur RSUD dr JL Purba tidak mampu menjawab segala pertanyaan yang di lontarkan Gubernur Edi. Termasuk kesiapan tim medis saat menghadapi pasien tertular Virus Corona. Bahkan tenaga medis RSUD Batubara tidak paham cara menggunuakan APD (alat pelindung diri).

“Ini menyangkut nyawa orang lho, hati-hati kalian” ketus Edy kepada mereka.

Ucapan pedasnya itu, lansung didengar oleh yang berada di dalam ruangan VIV, di antaranya, Bupati Batubara, Ir Zahir, Ketua DPRD M Syafii, Sekda Sakti Alam Siregar, Kepala Dinas Kesehatan drg Wahid Khusairi, Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis, dan para awak media yang turut ambil kesempatan dalam liputan.

Berikutnya, Gubsu meminta kepada tenaga medis untuk mencatat kekurangan yang dibutuhkan RSUD Batubara terkait penanganan Corona dan fungsi dari alat yang diberikan.”Catat itu, apa-apa saja yang kurang paham terkait bagaimana cara menggunakan APD yang benar” ujar Gubsu.

Permintaan Edi itu, setelah dr Restuti meminta peragakan kepada para tenaga medis bagaimana cara menggunakan APD yang sesungguhnya.

Mirisnya, para tenaga medis yang seyogianya bertugas untuk menangani tentang Covid-19, tidak tau bagaimanan cara untuk menggunakan APD jenis pakaian pelindung Virus Corona.

Hal itu dapat dibuktikan, ketika dr Restuti yang tergabung dalam rombongan guburnur meminta bagaimana cara untuk menggunaknannya.

Saat itu juga, Gubsu Edi mencontohkan kepada anak buah Direktur RSUS, seandainya ini (Pabung Kodim 0208) sebagai pasien Corono, lantas apa yang ibu lakukan, tanya Gubsu. Namun jawaban tenaga medis tak sama apa yang disampaikan Gubsu.

“Kalau begini caranya belum siap, makin mati orang nanti,” kata Gubsu di hadapan Bupati Batubara Zahir.

“Pak dokter jangan main-main,” ungkap Gubernur Edy secara langsung kepada Direktur RSUD Batubara, dr JL Purba saat berada di dalam ruangan VIP atau ruangan Isolasi Covid-19.

Di tempat itu juga, Gubsu menyarankan kepada pihak RSUD Batubara dan Kepala Dinas Kesehatan segera mengirim tenaga medis ke Medan untuk diberikan pelatihan. (mag-14/azw)

TANJUNG BALAI, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengunjungi RSUD Dr Tengku Mansyur dan lokasi isolasi tenaga kerja indonesia (TKI) dari Malaysia untuk memastikan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kota Tanjungbalai berjalan dengan baik.

Didampingi Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial dan Bupati Asahan Surya, Gubernur Edy Rahmayadi langsung mendatangi tempat Isolasi TKI dari Malaysia yang terletak di Kecamatan Sei Tualang Raso. Di sana Gubernur Edy bertemu dengan 20 orang TKI yang sedang dikarantina, juga terdapat 1 ibu hamil, 1 warga Jakarta dan 1 warga Madiun.

“Kalian tidak sedang dihukum, tetapi sedang menjalakan prosedur untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Selama menjalani masa isolasi, banyak berolahraga dan terus berdoa agar semuanya bisa sehat,”ujar Gubernur Edy.

Setelah itu, Gubernur beserta rombongan menuju ke RSUD Dr Tengku Mansyur. Di sana Edy Rahmayadi juga memastikan kelengkapan dan ketersediaan alat untuk penanganan pasien Covid-19 kepada tim yang akan bertugas menangani pasien. “Dengan petugas kesehatan yang sudah dilengkapi APD, saya harap rumah sakit jangan ada yang menolak pasien baik itu ODP ataupun PDP,” pesan Edy.

Bersamaan dengan itu, Edy pun menyerahkan bantuan kepada pihak rumah sakit berupa 50 Alat Perlindungan Diri (APD), 100 buah Rapid test dan 1.000 masker. Setelah itu Gubernur meninjau keadaan ruang isolasi yang ada di RSUD Dr Tengku Mansyur.

Pada kesempatan tersebut, Edy pun menjelaskan kenapa Tanjungbalai berstatus Zona Merah. “Karena banyaknya pelabuhan yang timbul di antara Kota Tanjungbalai dengan Kabupaten Asahan, sehingga para TKI dari negara Malaysia pasti berlabuhnya kesini, seperti tadi ada yang asal Jakarta dan Jawa Timur semuanya berlabuh kesini. Tapi saat ini sudah diisolasi oleh bapak Walikota Tanjungbalai,”ujar Edy.

Ia pun melanjutkan bahwa zona merah yang diberikan karena letak geografis Tanjungbalai. “Jika dilihat dari jumlah kasus, Tanjungbalai memang belum ditemukan pasien yang positif, tapi secara letak geografi bisa dikatakan zona merah agar diperhatikan datangnya orang terutama dari Malaysia,” terangnya.

Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial mengapresiasi kepedulian Gubernur Edy dengan mengunjungi langsung Kota Tanjungbalai. “Saya selaku Wali Kota Tanjungbalai, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang telah hadir untuk melihat situasi dari Kota Tanjungbalai. Di mana kehadiran beliau memberikan kami pencerahan dan ilmu untuk menuntaskan penyebaran dari Covid-19,” ujarnya.

Syahrial juga berpesan agar warga Tanjungbalai mengikuti instruksi gubernur dengan tetap berada di rumah.”Saya juga mengimbau warga Kota Tanjungbalai agar tidak keluar rumah dan tetap menjaga kesehatan. Saya juga mengharapkan dengan kehadiran bapak gubernur meninjau RSUD T Mansyur Tanjungbalai dapat membantu memfasilitasi perlengkapan APD kami untuk menangani pasien PDP,” pungkasnya. (prn/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – IKATAN Dokter Indonesia Cabang Kota Binjai menunjukkan rasa kemanusiaannya di tengah Pandemi Covid-19. Aksi kemanusiaan yang dilakukan kumpulan dokter ini menyasar kepada penarik becak bermotor.

Menurut Ketua IDI Cabang Kota Binjai, dr Evan Doni, aksi kemanusiaan berbagi kepada penarik betor ini dilakukan spontanitas. Artinya, tanpa perencanaan jauh hari sebelumnya.

“Kegiatan kami hari ini spontanitas untuk berbagi kepada masyarakat yang terkena dampak Virus Corona atau Covid-19. Semoga bantuan yang diberikan dapat mengurangi beban mereka dan keluarganya yang terkena dampak Virus Corona,” kata Evan didampingi Wakil Ketua IDI Cabang Kota Binjai, dr Melyana Bangun, Rabu (8/4).

Pembagian sembako dilakukan di Sekretariat IDI Cabang Kota Binjai, Jalan T Imam Bonjol Nomor 69, Binjai Selatan. Pengendara betor yang melintas di depan Sekretariat IDI Cabang Binjai dipanggil.

“Kami dari IDI Cabang Binjai memberikan bantuan sembako. Di dalamnya, juga ada masker. Langsung dipakai ya maskernya, supaya kita semua tidak tertular dan menulari,” kata Melyana.

Sasaran kepada penarik Betor diambil karena mereka salah satu masyarakat yang terkena dampaknya langsung. Sebab, pesan Presiden Joko Widodo yang diteruskan kepada bupati/wali kota sudah menyerukan untuk pembatasan keluar rumah dan berkumpul.

“Hari ini kami membagikan 30 paket sembako dan di dalamnya juga berisikan masker. Diharapkan, masker yang kami bagi dapat dimanfaatkan oleh abang-abang becak kita di Kota Binjai. Gunakan masker agar dapat memutuskan mata rantai dari penularan dan penyebaran Virus Corona,” seru dia.

Dia juga mengajak, agar masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. Ini sejalan dengan seruan sekaligus imbauan Presiden Joko Widodo untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

“Kalau yang tidak dianggap perlu sekali, lebih baik di rumah saja. Dan yang paling penting adalah, memakai masker kalau memang keluar rumah serta rajin mencuci tangan,” pungkasnya. (ted/azw)

KARO, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memaparkan secara detail langkah penanganan yang sudah dilakukan.

Iriani menegaskan DPRD Karo akan membantu Pemerintah Kabupaten Karo dan Gugus Tugas Covid-19 dalam penanganan virus corona, di antaranya soal anggaran.

“Menyikapi bencana non-alam (Covid-19) ini, apa yang dibutuhkan ke depan, baik segi anggaran dan yang lainnya, DPRD akan memutuskan sikap jika hal tersebut dalam rapat kerja ini dapat secara detail dirincikan,” kata Iriani saat menggelar Rapat Kerj (Raker) dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana di Gedung DPRD Karo, Selasa (7/4).

Raker tersebut dihadiri 12 anggota DPRD Karo, Bupati Karo Terkelin Brahmana yang kini menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo, Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang, Wakil Ketua I Gugus Tugas Covid-19 Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara, Wakil Ketua II Gugus Tugas Covid-19 Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono, Sekda Karo Kamperas Terkelin Purba, Asisten I Davit Trimei, Asisten III Mulianta Tarigan, Asisten II Dapat Kita Sinulingga, Kalak BPBD Karo Martin Sitepu, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kepala Dinas Kesehatan Karo Irna Safrina, Ka DPKPAD Andreasta, Dansubdenpom I/2-1 Kapten CPM Dwi Darsono.

Terkelin Brahmana menjelaskan tentang perubahan kepengurusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah disahkan melalui SK Bupati Karo Nomor: 360/116/BPBD /2020 tanggal 7 April 2020. Berdasarkan kepengurusan baru, Ketua Gugus Tugas Covid-19 kini dijabat Bupati Karo Terkelin Brahmana, dan Wakil Ketua I Gugus Tugas Covid-19 Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara, Wakil Ketua II Gugus Tugas Covid-19 Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono.

Disebutkan Terkelin, dalam penanganan Covid-19, Gugus Tugas Covid-19 semasa dijabat Martin Sitepu (Kepala BPBD Karo) selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19, telah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam pencegahan virus corona, di antaranya penyemprotan disinfektan hingga ke wilayah desa, dan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk menerapkan social distancing, physical distancing, cuci tangan, dan penggunaan masker.

Menyoal anggaran dalam penanganan Covid-19, Terkelin mengaku sedang menyusun anggaran pembiayaan. “OPD teknis sedang menyusun biaya anggran, sehingga secara detail belum dapat kita paparan. Masih tahap penyelesaian. Saatnya nanti kita sampaikan, jika berkenan Dewan terhormat supaya disetujui,” ujar Terkelin.

Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Letkol Inf Taufik Rizal Batubara menyebutkan penanganan wabah Covid-19 selama ini sudah berjalan secara berkala. Namun, untuk ke depan dalam penanganan virus corona, Rizal menyarankan pendirian posko Tim Terpadu Gugus Tugas di jalur lintas perbatasan Kabupaten Karo dengan kabupaten lainnya.

“Untuk antisipasi ini, wilayah jalur masuk perbatasan agar dibuatkan Pos Tim Gugus Terpadu, gunanya mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan bagi kendaraan masuk dan keluar (Kabupaten Karo),” ujarnya. Taufik mengemukakan, tim terpadu sudah terbentuk dan sebelum dilaksanakan, lebih dulu akan dilakukan simulasi.

Sementara itu Wakil Ketua II Gugus Tugas Covid-19, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono menjelaskan, dalam penanganan wabah virus corona, Polres Tanah Karo turut membantu Gugus Tugas dalam pencegahan dan penularan Covid-19. “Baik pendampingan ke lapangan penyemprotan disinfektan. Bahkan mobil water cannon juga diterjunkan,” katanya. (deo/azw)

Selain itu, Yustinus menegaskan, Kepolisian Resor Tanah Karo menjalankan Maklumat Kapolri dengan melaksanakan patroli pada pagi, siang, dan malam hari.

“Untuk memberikan edukasi sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak berkerumun,” ujarnya. Anggota DPRD Karo Jun Arif Bangun dan Herti Delima dari Fraksi Golkar dan Hanur menyepakati dalam penanganan Covid-19, dibutuhkan anggaran terlebih mengenai alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis.

“Maka Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura tidak keberatan anggaran ditampung dan disediakan demi keselamatan masyarakat banyak. Sebab ini prioritas paling utama,” kata Jun Arif dan Herti.

Rapat kerja pembahasan anggaran penanganan Covid-19 ditunda, menunggu Pemerintah Kabupaten Karo menyerahkan data secara rinci kebutuhan anggaran untuk penanganan virus corona. Rencananya, kebutuhan anggaran baru akan diserahkan Pemkab Karo kepada DPRD Karo pada Rabu 8 April 2020.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO -Sebanyak 547 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia akan tiba hari ini, di Bandara Kuala Namu Internasional Airport, Kabupaten Delierdang.

Dari 547 TKI, 120 di antaranya merupakan tanggung jawab Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Deliserdang untuk melakukan penanganan yang sudah diinstruksikan Gubernur Sumut sebelumnya. Segala persiapan untuk penyambutan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang sudah melakukan rapat teknis.

“Mereka (TKI) itu kan rakyat Indonesia juga, perintah bupati supaya dipersiapkan segala akomodasi dan penjemputannya,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Deliserdang, Haris B Ginting, Rabu (8/4).

Dijelaskan, penyambutan TKI itu akan dilakukan bersama Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Provinsi Sumut.

Semua TKI langsung dilakukan pengecekan dengan Rapid Test. Lalu dilakukan pendataan dan pembagian untuk penanganan lanjutan pemerintah daerah masing-masing.

“Khusus 120 TKI yang merupakan tanggungjawab Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Deliserdang yang tiba besok pukul 07.30 WIB itu akan dilakukan Rapid Test.

Apabila ada gejala langsung dirujuk ke RS GL Tobing untuk dirawat. Sementara yang tidak menunjukkan gejala akan dikarantina di Cadika komplek Pemkab Deliserdang, Lubukpakam selama 4 hari,” pungkas Haris B Ginting.(btr/azw)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – TNI AL dari kesatuan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjungbalai Asahan kembali mengamankan 20 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal baru pulang dari Negara Malaysia.

Para TKI ilegal terdiri dari 18 laki-laki dan 2 perempuan diamankan saat berlabuh menggunakan kapal kayu di Perairan Tangkahan Sipil, Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, Selasa (7/4) malam.

Danlanal Tanjungbalai Asahan, Letkol Laut (P) Dafris mengatakan, terungkapnya itu bermula dari Tim Deteksi Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 yang tergabung dari berbagai instansi menerima Informasi kedatangan TKI Ilegal dark Negara Malaysia tujuan ke Tanjungbalai Asahan.

Dari hasil penyelidikan, para TKI ilegal itu akan berlabuh di Tangkahan Sipil Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Tanjung Balai Asahan. Setibanya di tangkahan, tim langsung mengamankan dan mengevakuasi keseluruhan ke Gedung Karantina Sementara.

“Setelah kita amankan, untuk mencegah kemungkinan membawa wabah Covid-19, kita dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim Kesehatan RSUD Tengku Mansyur,” ungkap Danlanal Tanjungbalai Asahan.

Terpisah, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I, Laksma TNI Abdul Rasyid menegaskan, prajurit dari Lantamal I saat ini terus meningkatkan patroli laut di wilayah kerjanya. Salah satunya di Tanjungbalai Asahan guna mendukung upaya pemerintah dalam memutus penularan Covid-19.

“Kedatangan tenaga kerja secara tidak resmi, saat ini sedang banyak terjadi sehingga melalui patroli baik intelijen dan maritim rutin dilaksanakan guna meminimalisir adanya risiko penularan Covid-19 yang dimungkinkan melalui kedatangan orang dari luar negeri,” pungkas Danlantamal.

Mengenai pemulangan TKI secara besar-besaran melalui jalur Ilegal, katanya, perlu didalami lebih lanjut guna mengantisipasi kemungkinan penularan Covid-19 yang berasal dari luar negeri.

“Jadi, para TKI Ilegal yang diamankan selain dilakukan pengecekan Kesehatan, diarahkan untuk membersihkan diri dan diistirahatkan di tempat yang telah disediakan. Mereka diimbau agar baju yang dipakai saat ini untuk dibuang dan jangan dipakai lagi untuk menghindari kemungkinan membawa virus corona selama perjalanan kembali ke Indonesia,” pungkas Abdul Rasyid. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga yang mengalami lost income (hilang penghasilan), baik dari sektor formal maupun informal, akibat pandemi Covid-19, berpeluang mendapar bantuan dari pemerintah pusat, melalui program kartu prakerja.

“Program bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Sumatera Utara mendapat kuota bantuan untuk 180 ribu orang lebih. Disnaker Kota Medan siap membantu warga Kota Medan yang termasuk di dalam syarat-syarat sesuain

ketentuan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan, Hannalore Simanjuntak, kepada Sumut Pos, Rabu (8/4).

Sebelumnya, kartu prakerja ini dibuat hanya untuk warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan. Tapi saat ini, juga diperuntukkan bagi warga yang lost income akibat pandemi Covid-19.

“Awalnya, kartu prakerja ini dianggarkan sekitar Rp10 triliun dan pendaftarannya bisa online. Tetapi karena wabah Covid-19 ini, Kemenaker menambahkan anggaran menjadi Rp20 triliun, untuk membantu pekerja yang di-PHK atau dirumahkan,” ujarnya.

Masyarakat dapat menggali informasi dengan mengunjungi website prakerja.kemnaker.go.id. Disnaker Kota Medan juga sudah mengupload informasi tersebut melalui sosial media.

“Warga Kota Medan yang masuk kriteria yang ditetapkan, bisa mendaftar. Nanti ada nomor WA (Whatsapp) dari Disnaker yang bisa membantu mengisi formulir. Silakan cek websitenya,” katanya.

Penerima kartu prakerja, lanjutnya, tidak boleh sama dengan penerima bantuan serupa dari kementerian lainnya. Pemerintah membuka program itu mulai tanggal 9 April 2020.

“Sebelum tanggal 9, kami akan membantu —baik perorangan maupun perusahaan yang merumahkan pekerjanya—, untuk membantu mengisi formulir, sehingga bisa cepat dikirim melalui provinsi ke pusat. Sehingga verifikasinya cepat dan masyarakat cepat mendapatkan manfaatnya,” tutupnya.

Mendukung kebijakan tersebut, pimpinan DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah, meminta Disnaker mendata warga Kota Medan yang dirumahkan karena pandemi Covid-19.

“Disnaker harus aktif ‘menjemput bola’ dan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan di Kota Medan, agar bisa mendaftarkan para pekerjanya yang dirumahkan,” katanya.

Bahrum juga meminta Disnaker aktif membantu pekerja yang kehilangan penghasilan, baik dari sektor format maupun informal. “Kalau dari pusat ada bantuan, harusnya dari Disnaker Kota Medan juga ada. Karena kita meyakini, jumlah total masyarakat yang kehilangan penghasilannya lebih dari 180 ribu orang. Disnaker Medan harus berbuat sesuatu untuk hal ini,” tandasnya.(map)