MEDAN, SUMUTPO.CO – Dewan Kehormatan Provinsi (Dewan Pers) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) mengaku kecewa atas sikap pemerintah yang tidak memperhatikan dan memperdulikan para insan pers, terutama mereka yang ikut serta terjun langsung dalam bertugas meliput terkait virus corona (Covid-19).
Bahkan, di dalam anggaran yang digelontorkan Pemerintah RI, melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp405,1 triliun untuk tanggulangi dampak Covid-19 ini, semua fokus pemerintah masuk menjadi perhatian pemerintah, tetapi tidak ada satu pun perhatian kepada media dan insan pers.
“Ini sungguh disayangkan dan sangat mengecewakan. Media dan pers juga menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat. Tetapi mengapa malah tidak diperhatikan, padahal insan pers ini juga sangat rentan terpapar Covid-19,” kata Ketua PWI Sumut H Hermansjah kepada Sumut Pos di Medan, Senin (6/4).
Di satu sisi, kata Hermansjah, pihaknya mengapresiasi pemerintah dalam memperhatikan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Terutama, untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, yang sedang tidak bekerja atau buruh dengan penghasilan harian menjadi sulit mencari nafkah di luar rumah karena adanya peraturan Work For Home (WFH) atau anjuran dirumah saja, serta mereka yang terpapar Covid-19.
Namun, di sisi lain, pemerintah melupakan satu komunitas seperti pers. Padahal banyak juga pers yang mengharapkan penghasilan harian (honor yang diterimanya sesuai berita yang diproduksinya). “Tentu pers ini juga masih dikategorikan prasejahtera. Selain itu, perusahaan media saat ini juga sedang mengalami guncangan hebat karena situasi dan kondisi (sikon) perekonomian yang tidak stabil,” paparnya.
Penghasilan perusahaan media, kata Hermansjah, bersumber dari oplah, iklan dan jalinan kerja sama dengan mitra, baik instansi pemerintah, BUMN, swasta maupun pengusaha.
Sementara, selain sikon saat ini yang tidak stabil, munculnya wabah Covid-19 di dunia hingga memasuki wilayah Indonesia, menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap orang. Hal ini tentunya berdampak terhadap perusahaan media dan insan pers.
Belum lagi, lanjutnya, perusahaan pers harus memikirkan gaji karyawannya dan juga pajak percetakan untuk setiap lembar kertas yang diproduksi. Selain itu, iklan-iklan dan kerja sama juga sudah sulit diperoleh.
Di tengah-tengah kegalauan tersebut, media dan insan pers harus tetap berkontribusi dan memproduksi berita secara profesional, ikut mencerdaskan masyarakat dan juga ikut berperan serta dalam melawan hoaks.
“Ini sungguh membuat kita miris. Oleh karena itu, kita meminta inisiatif pemerintah agar memperhatikan keadaan perusahaan pers dan insan media ini. Kita tidak minta profesi kita dihargai, kita juga tidak minta secara berlebihan. Namun setidaknya ada sedikit kepeduliannya terhadap perusahaan media dan insan pers ini,” tegasnya.
Seperti, memberikan insentif untuk insan pers yang sudah berjibaku memburu berita di lapangan, terutama terkait Covid ini. Lalu, menghapuskan pajak percetakan dan diharapkan juga kebijakan pemerintah untuk mengimbau instansi-instansi di pemerintahan dan BUMN agar menjalin kerja sama dengan media, seperti iklan-iklan atau advetorial. “Setidaknya ini sudah sangat membantu. Janganlah pers ini dilupakan,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Kehormatan Provinsi (Dewan Pers) Sumut, H Sofyan Harahap mengimbau kepada insan pers di Sumut, walau dalam kondisi memprihatinkan saat ini terkena dampak corona, pers harus tetap survive menjalankan fungsinya mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat dan bangsa.
Menurutnya, pers adalah pejuang maka dalam situasi kritis sekalipun jangan sampai kehilangan semangat juang dalam bekerja menyebarkan informasi yang benar dan berkualitas.
“Jaga profesionalitas pers. Memang situasi saat ini berat, tapi yakinlah setiap kali ada kesulitan pasti bakal ada kemudahan, walaupun perhatian elite politik dan kekuasaan sangat kurang terhadap pers. Jangan jadi pecundang, jaga marwah pers dengan tingkatkan dedikasi dan kemampuan profesi, tetap kritis dan idealis, beranilah menyuarakan kebenaran dengan liputan mendalam dan investigasi,” pesannya.
Dalam hal ini, lanjut Sofyan, adalah tugas wakil rakyat dan Dewan Pers bersama konstituen organisasi pers, PWI dan organisasi terkait pers lainnya, SPS dan organisasi perusahaan pers lainnya dalam memikirkan anjloknya iklan dan tiras koran.
Mahalnya bahan baku koran dan lainnya, termasuk kesejahteraan wartawan, pihaknya berharap pers juga mendapatkan stimulus dari negara berupa keringanan pajak buat perusahaan pers dan kemudahan-kemudahan dalam bekerja untuk insan pers di lapangan, terlebih keselamatan diri wartawan.
“Ayo semangat, kita tunjukkan kontribusi pers sangat berperan besar dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus dengan membuka data korban positif corona lewat investigasi agar warga di sekitarnya tahu dan tanggap waspada menjaga dirinya,” imbaunya.
Sofyan juga mengajak insan pers agar mendesak pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara (Provsu) agar transparansi soal anggaran.
“Desak pemerintah dan gugus depan transparansi anggaran, juga kesamaan visi dan misi jika memang diperlukan karena Covid-19 bukan aib, harusnya ramai-ramai korban positif membuka diri, seperti di luar negeri para selebriti, perdana menteri, para menteri, pemain bola dan yang lainnya untuk kepentingan umum yang lebih besar,” pungkasnya. (mag-1/ila)
