MEDAN, SUMUTPOS.CO – Education USA dan Konsulat Amerika Serikat (AS) untuk Sumatera menggelar U.S Higher Education Fair 2020 yang akan berlangsung Hotel Grand Aston City Hall Grand Ballroom, Jalan Balai Kota No.1, Medan, Kamis, (13/2), pekan depan.

Dalam pameran ini, Konsul AS bekerja sama dengan belasan perguruan tinggi ternama di negeri Paman Sam itu, yakni San Mateo Colleges of the Silicon Valley, Lycom’mg College, Edmonds Community College, Tacoma Community College, Missouri Western State University dan ACT.

Kemudian, University at Buffalo, The State University of New York, SCAD (Savannah College of Art and Design), IELTS, New Jersey Institute of Technology (NJIT) o Stony Brook University, University of Colorado Boulder, University of Arizona, AMINEF Fullbright Scholarships dan LPDP.

Konsul AS untuk Sumatera, Guy Margalith menjelaskan saat ini kurang lebih 9.000 orang Indonesia belajar di AS. Pemerintah Amerika Serikat ingin meningkatkan jumlah tersebut dan menjadi mitra pilihan Indonesia di kawasan lndo-Pasifik, terutama di bidang pendidikan.

“Di pameran pendidikan U.S. Higher Education Fair ini, murid dan orangtua murid akan mendapatkan informasi,” ungkap Guy dalam jumpa pers di Medan, Jumat (7/2) pagi.

Dalam pameran pendidikan AS ini, Guy mengungkapkan mengenai ragam institusi pendidikan di AS, kesempatan beasiswa, dan cara mengajukan visa pelajar. Dengan ini, ia berharap kepada warga di Kota Medan dapat memanfaatkan pameran ini, untuk mendapat pendidikan yang lebih baik di AS.

“Bukan hanya perwakilan dari Institusi pendidikan tinggi dari Amerika Serikat, pameran ini juga akan dihadiri oleh AMINEF yang mengelola beasiswa Fullbright, LPDP, dan penivakilan bagian Konsuler dari Kedutaan Amerika Serikat Jakarta,” kata Guy.

Selain kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan perwakilan kampus AS, akan diadakan juga pada waktu yang bersamaan serangkaian sesi informasi yang berguna untuk membantu calon siswa yang berminat melanjutkan pendidikan di AS.

Amerika Serikat memiliki kampus dan universitas ternama di dunia dan memiliki sepertiga anggaran riset dunia. Hal itu memacu lulusan AS untuk berinovasi dan berwirausaha. Gelar yang didapat dari AS juga diakui di dunia serta menyiapkan siswa untuk memasuki tenaga kerja global. Pendidikan di AS membuka banyak pintu lapangan kerja dan berbagai kesempatan unik.

“EducationUSA yang didukung oleh Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Luar Negeri AS ini merupakan jaringan global yang terdiri atas lebih dari 450 pusat konsultasi pendidikan yang beroperasi di 170 negara. EducationUSA di Sumatera berlokasi di Banda Aceh dan Medan,” pungkasnya.

Untuk informasi lebih lanjut sehubungan EducationUSA U.S Higher Education Fair 2020, kunjungi halaman Facebook https://www.facebook.com/EdUSAlndonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kesempatan belajar di AS www.educationusa.state.gov.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan merasa Permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan untuk memindahkan lokasi pelaksanaan MTQ di Jalan Ngumban Surbakti, Medan Selayang karena adanya rumah makan nonhalal di sekitarnya adalah hal yang wajar-wajar saja. Namun hal yang dikhawatirkan oleh pihak MUI sebagai kendala dalam pelaksanaan MTQ dipastikan oleh Pemko Medan tidak akan terjadi.

“Lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan MTQ nanti di Jalan Ngumban Surbakti, tepat di depan Dealer Daihatsu. Di Jalan Ngumban Surbakti itu memang ada rumah makan nonhalal, tetapi tidak berdekatan dengan lokasi MTQ,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Agama Pemko Medan, Adlan kepada Sumut Pos, Jumat (7/2).

Dikatakan Adlan, jarak antara lokasi pelaksanaan MTQ dengan Rumah Makan nonhalal terdekat, sedikitnya sudah berjarak 300 meter. “Paling dekat radius 300 meter, itu rumah makan yang ke arah Jalan Setiabudi. Sedangkan yang ke arah Jalan Jamin Ginting, itu jaraknya bahkan lebih dari 500 meter,” ujarnya.

Kondisi jarak yang sejauh itu, kata Adlan, dipastikan tidak akan menggangu proses berjalannya pelaksanaan MTQ ke-53 Kota Medan. “Jauh kok itu, gak akan mengganggu lah. Aktivitas di rumah makan itu juga gak akan mengganggu apapun di pelaksanaan MTQ kita, jangan khawatir,” katanya.

Oleh karena itu, sambung Adlan, pihaknya tidak akan meminta sejumlah rumah makan nonhalal di kawasan tersebut untuk tidak beraktivitas atau menutup rumah makannya sementara waktu.

“Gak lah, tak perlu disuruh tutup, mereka gak menggangu kok. Apalagi pak Plt Wali Kota baru saja meninjau langsung ke lokasi MTQ di Jalan Ngumban Surbakti ini, gak ada masalah, semua tetap seperti rencana awal,” ujarnya.

Dilanjutkan Adlan, permintaan pemindahan lokasi juga tak perlu dilakukan. Sebab lokasi yang sudah ditentukan di Jalan Ngumban Surbakti tersebut dinilai sudah sangat tepat dan strategis.

“Pak Plt Wali Kota sudah melihat langsung, tak perlu dipindah. Lokasinya sudah sangat bagus dan strategis, apalagi tidak mudah mencari lokasi yang bagus seperti ini di Kota Medan termasuk di Medan Selayang sebagai tuan rumah. Ini sudah sangat bagus lokasinya, kita yakin pelaksanaan MTQ akan berjalan dengan ramai dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan menyoroti lokasi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kota Medan ke-53 yang berkas di Jalan Ngumban Surbakti Kota Medan. Tak begitu jauh dari lokasi itu ada sejumlah rumah makan Non Halal, MTQ tingkat Kota Medan sendiri bakal digelar pada 15-22 Februari 2020.

Rumah makan yang menjual makanan nonhalal itu berada di pinggir jalan sebelum dan setelah lokasi serta seberang lapangan tempat MTQ bakal digelar. Ketua MUI Kota Medan, H Muhammad Hatta pun meminta agar lokasi MTQ bisa dipindahkan ke lokasi lainnya. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 bersama Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sumut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) melaksanakan seminar dan konsultasi ASI Eklusif Mencegah Stunting.

Kegiatan mengangkat tema: Mencegah Stunting, Menjadikan Anak Sehat dan Cerdas Sejak Dini, dihadiri SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1 M Eriansyah, Kepala Dinas PPPA Sumut.

Nurlela yang sekaligus menjadi narasumber, Camat Medan Belawan Ahmad SP, Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA) Sumut Misran Lubis, Tim PKK Kecamatan Medan Belawan dan tokoh masyarakat.

“Kegiatan Seminar dan Konsultasi ASI Eklusif ini merupakan salah satu program kesehatan yang dijalankan oleh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pelindo 1 kepada masyarakat dengan memberi edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Belawan.

Kami berharap dengan hadirnya kami di tengah-tengah masyarakat, mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Belawan. Kegiatan ini berupa rangkaian acara yang selanjutnya dilaksanakan di lingkungan XII Belawan Bahari,” terang SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1, M Eriansyah di Belawan, Jumat (7/2).

Selanjutnya, Ketua FK PUSPA Sumatera Utara Misran Lubis menjelaskan bahwa FK PUSPA Sumut sudah terbentuk di empat kabupaten di Sumatera Utara, antara lain di Tanjung Balai, Sibolga, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan.

Terkait hal itu ada tiga elemen besar yang harus disatukan terkait pemberdayaan perempuan dan anak yaitu pemerintah, CSO terkait konsep, dan pengusaha sehingga FK PUSPA Sumatera Utara, konsen melakukan pencegahan, mendorong sistem rujukan penanganan dan kordinasi antar lembaga dan memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Sumatera Utara diantaranya isu anak dan perempuan.

Dalam sambutannya, Camat Medan Belawan Ahmad SP menyampaikam rasa terima kasihnya kepada FK PUSPA Sumut yang telah menyelenggarakan kegiatan Seminar dan Konsultasi ASI eklusif kepada masyarakat di sekitar Belawan dan juga kepada Pelindo 1 yang selalu mendukung tiap kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat Belawan.

SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1 M Eriansyah mengatakan, baru baru ini Pelindo 1 sudah menyalurkan bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilingkungan Belawan berupa Sunatan Massal, Pengembangan Kawasan Manggrove dan Sekolah Alam di Secanang belawan, Penataan Kampung Ramah Anak di Belawan Bahari, Bantuan Panti Asuhan.

Kemudian, bantuan Rumah Ibadah, bantuan pengembangan pendidikan di Belawan serta pengobatan gratis di Belawan. Semua kegiatan itu dilakukan dalam bentuk kepedulian Pelindo 1 terhadap pemberdayaan dan pembinaan lingkungan Khususnya diwilayah kerja Pelindo 1. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menuai kritikan dari Pengamat Lingkungan Kota Medan, Jaya Rajuna.

Jaya Rajuna mengatakan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan dinilai tidak berfungsi menjalankan tugasnya untuk menindak bangunan yang tidak memiliki izin lingkungan yang manjadi dasar untuk mengurus izin bangunan.

“Apapun ceritanya, lahan yang dibangun STTC seluas 2 hektare itu harus ada izin lingkungan. Bagaimana mereka bisa urus IMB, kalau izin dasar dari lingkungan tidak ada. Semua itu sejalan untuk diurus, desaian bangunan yang akan diajukan dapat merinci restribusi yang harus mereka bayar nantinya untuk izin pembangunan tersebut,” pungkas Jaya Arjuna.

Tidak adanya izin lingkungan yang dipegang oleh STTC, kata Dosen USU ini menduga, BLH yang tidak mampu menindak atau memberi sanksi sudah jelas tidak berfungsi menjalankan tugasnya.

“Coba kita lihat saja seperti Podomor, jelas – jelas AMDAL-nya bermasalah, tapi mereka tidak berani membongkar. Apalagi sekelas STTC, menurut saya bubarkan saja BLH kalau memang tidak berfungsi,” tegasnya.

Jaya Rajuna mendesak, agar BLH Kota Medan bekerja berdasarkan fungsinya. Bila pembangunan itu mau dilanjutkan, harus melaksanakan proses izin yang sudah ditetapkan. Tetapi tidak dilakukan pembiaran pembangunnya secara ilegal.

“Sebenarnya, AMDAL itu ada gunanya juga bagi pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Kenapa harus berat mengurus izinnya, jadi kita minta pemerintah harus tegas dalam hal lingkungan,” pungkas Jaya Arjuna.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Medan, Sudari ST sangat menyayangkan sekaligus mengkritik lambannya kinerja DLH Kota Medan dalam merespon kabar PT STTC tersebut. Sebab, sampai saat ini DLH tak kunjung datang juga ke sana. “Padahal informasi sudah didapatkan, tapi responnya lamban,” ucap Sudari ST.

Dikatakan Sudari, alasan Kepala DLH Kota Medan, Armansyah Lubis yang menunggu arahan dari Komisi II untuk mengunjungi PT STTC sangat tidak tepat. Sebab, menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan PT STTC merupakan kewajiban DLH Kota Medan.

“Kalau mau kesana ya segera lah, kenapa harus menunggu arahan dari Komisi II? Itukan tanggungjawabnya. Kalau misalnya mau sama-sama dengan Komisi II ke lokasi, ya sudah, bisa berkoordinasi dan tunggu arahan Komisi. Tapi kalau sebelumnya mereka juga mau meninjau sendiri dulu ke lokasi, ya kan gak ada yang melarang juga. Jangan jadikan koordinasi dengan Komisi II sebagai alasan lambannya DLH ke PT STTC,” kata Sudari.

Sudari berharap, DLH Kota Medan dan OPD terkait bisa segera mengunjungi proyek pembangunan gudang PT STTC guna melihat dan segera menindaklanjuti pelanggaran yang mereka lakukan.

“Lebih cepat mereka kesana lebih baik. Tolong lah, DLH dan OPD terkait jangan tidur melihat kondisi ini, beri respon yang cepat atas pelanggaran yang jelas-jelas terjadi. Hal-hal seperti ini bisa kita kategorikan sebagai pembiaran, dan ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT membenarkan bahwa PT STTC memang belum memiliki IMB. Dijelaskannya, pihak PT STTC memang sudah pernah mengajukan izin tersebut, namun ditolak karena masih bermasalah dengan pihak kepolisian.

Seperti diketahui, PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) mendirikan pabrik untuk pergudangan mega proyek seluas 2 hektare lebih di Jalan Raya Pelabuhan Belajar, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Hal ini jelas melanggar aturan dan UU yang berlaku serta merusak tatanan aturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Karena, perusahaan yang bergerak di bidang produksi rokok ini sejak awal proses penimbunan, penembokan hingga pembangunan, diketahui tidak memiliki izin. (fac/map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan juga telah menugaskan para pengusaha lokal yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk dapat memenuhi kebutuhan moda transportasi massal berupa Bus dengan motode pembelian jasa layanan Buy The Servis (BTS) di Kota Medan, sebanyak 81 bus. Nantinya, untuk bus besar wajib bus baru dan buatan Eropa. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar S.SiT MT mengatakan, pihaknya telah menetapkan bahwa moda transportasi massal BTS harus menggunakan unit bus dalam kondisi baru.

“Kita tidak menerima kalau busnya itu bus bekas, ya gak mungkin lah, Busnya harus bus baru dan nyaman. Kita buat moda transportasi massal berupa Bus BTS ini agar memotivasi masyarakat untuk mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Kalau Busnya tidak nyaman, bagaimana mungkin masyarakat tertarik untuk beralih naik bus,” tegas Iswar kepada Sumut Pos, Jumat (7/2).

Dijelaskan Iswar, dari 5 koridor Bus BTS yang akan beroperasi di Kota Medan, akan ada 2 koridor yang menggunakan bus dengan ukuran besar, yakni koridor 1 dengan rute Lapangan Merdeka – Terminal Pinangbaris dan koridor 2 dengan rute Lapangan Merdeka – Terminal Amplas.

“Untuk dua koridor itu kita akan pakai bus besar. Ukurannya memang besar, tapi nanti tidak seperti bus Mebidang yang High Deck. Bus BTS nanti akan dibuat Low Deck, agar lebih mempermudah penumpang untuk naik dan turun bus,” jelas Iswar.

Selain itu, kata Iswar, pihaknya meminta agar bus yang digunakan adalah bus dengan tingkat kenyamanan yang mumpuni agar dapat memanjakan para penumpang. “Untuk bus besar itu, kita minta agar bus yang digunakan adalah bus-bus buatan Eropa, kita harap bisa menggunakan Mercedes Benz atau Volvo,” katanya.

Diterangkan Iswar, sedangkan untuk tiga koridor lainnya, yakni koridor 3 dengan rute Lapangan Merdeka – Belawan, koridor 4 dengan rute Lapangan Merdeka – Tuntungan dan koridor 5 dengan rute Lapangan Merdeka – Tembung, dapat difasilitasi dengan menggunakan bus-bus berukuran sedang (Mikro Bus).

“Untuk 3 koridor lainnya, kita bisa pakai mikro bus saja. Dan untuk mikro bus ini, kita tahu merk Eropa tidak banyak pilihan, maka kita persilahkan untuk menggunakan merk-merk Jepang. Tapi tetap saja, faktor kualitas da kenyamanan penumpang tetap harus jadi yang utama. Kita mau semua armada yag digunakan untuk Bus BTS haruslah yang berkualitas agar para penumpang mau beralih untuk naik bus,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Plt Wali Kota Medan telah meninjau dan melakukan uji coba Bus BTS di koridor 2 yakni rute Lapangan Merdeka Medan – Terminal Amplas yang berjarak 9,6 Km pada Rabu (5/2) yang lalu. Hasilnya, butuh waktu 20 menit dari lapangan Merdeka menuju Terminal Amplas dengan kecepatan normal. Bus BTS yang diprediksi akan beroperasi sejak April nanti dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat luas dengan e-money non saldo selama 1 tahun masa uji cobanya.

Ada 5 koridor yang akan dibangun untuk Bus BTS tersebut, dan keseluruhannya berpusat di Lapangan Mereka Medan dengan total armada sebanyak 81 bus dan 343 halte. Rinciannya, koridor pertama dengan tujuan Terminal Pinangbaris akan menggunakan 46 halte dengan armada sebanyak 11 bus berukuran besar, koridor kedua dengan tujuan Terminal Amplas akan menggunakan 56 halte dengan armada sebanyak 11 bus berukuran besar, koridor ketiga dengan tujuan Belawan akan menggunakan 112 halte dengan armada sebanyak 21 bus berukuran sedang, koridor keempat dengan tujuan Tuntungan akan menggunakan 87 halte dengan armada sebanyak 17 bus berukuran sedang dan koridor kelima dengan tujuan Tembung akan menggunakan 42 halte dengan armada sebanyak 10 bus berukuran sedang. (map/ila)