BERI KETERANGAN:Camat Silima Pungga-Pungga, Sahat Maruli Tua Sinaga (kiri) didampingi Kades Bakal Gajah saat memberikan keterangan kepada wartawan. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi, mengeluhkan kondisi sekolah dasar negeri (SDN) yang ada di desa mereka, hanya memiliki seorang guru.
Keluhan masyarakat itu disampaikan Kepala Desa Bakal Gajah, Humitar Sitorus di Kantor Camat Silima Pungga – Pungga, saat mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Rabu (5/2).
Humitar menerangkan, kondisi sekolah sangat memprihatinkan tanpa Kasek dan guru PNS. Jumlah siswa sebanyak 87 orang. Tahun 2019, 3 guru berstatus PNS dan telah pensiun.
Humitar menyebut, dapat kita pastikan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) pasti tidak efektif dan kualitasnya sangat diragukan. Pasalnya, ketiadaan Kasek serta minimnya guru berstatus PNS, terpaksa pihak sekolah dan komite mengangkat guru honor dan disiplin ilmu bukan keguruan atau hanya tamatan SMA. Mereka digaji sebesar Rp150.000 per bulan.
Kades mengaku, kondisi sekolah itu sudah pernah disampaikan langsung ke Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dan Ketua DPRD, Sabam Sibarani, namun sampai sekarang tidak ada respons dan realisasi penempatan guru PNS.”Dan menyedihkan lagi, saya peroleh informasi pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini tidak ada ke SDN Bakal Gajah,”kesalnya.
Humitar mengaku, dalam rapat koordinasi yang dipimpim Camat Silima Pungga-Pungga, Sahat Maruli Tua Sinaga sudah menyampaikan agar bisa diteruskan ke Bupati.
Camat Silima Pungga-Pungga, Sahat Maruli Tua Sinaga kepada wartawan mengatakan, mengakui sudah mendapat laporan Kades terkait kondisi SDN Bakal Gajah.
Camat mengatakan, masalah kekurangan guru butuh kebijakan kepala daerah terkait pengalokasian atau penempatan guru.
Diakui Sahat, persolan guru di Kecamatan Silima Pungga-Pungga sangat luar biasa. Belum ada pemerataan guru. Misalnya, di satu sekolah terjadi penumpukan guru, sementara di sekolah lain kurang.
Disebutkan Camat, kekurangan guru status PNS juga terjadi di SDN Desa Lae Rambong dan SDN Desa Siratah.
“Masalah ini akan disampaikan langsung ke Bupati agar segera dilakukan penempatan guru kesekolah yang sangat membutuhkan guru berstatus PNS, pungkasnya. (rud)
DISUMPAH: Majelis hakim PN Binjai mengambil sumpah seorang petugas kepolisian sebelum memberikan kesaksian pada sidang lanjutan kasus judi tembak ikan dengan 8 terdakwa, Rabu (5/2). teddy/sumut pos
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai kembali menggelar sidang lanjutan judi tembak ikan, di Ruang Sidang Cakra, Rabu (5/2) siang. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dedy didampingi Tri Syariawani dan Aida Harahap, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi dari polisi, Briptu Riki Afandi Padang.
Di hadapan majelis hakim, Briptu Riki mengungkapkan delapan tersangka memiliki peran masing-masing saat ditangkap.”Ada yang main, ada juga yang melihat-lihat,”ujar Riki. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Benny Sembiring pengganti Herlina sempat menyoal Darwis Johan yang disebut selaku pengelola tempat usaha tembak ikan.
Diakui Briptu Riki, jika pihaknya saat melakukan penggeberekan, turut mengamankan Darwis Johan.
“Cuma duduk saja dia (Darwis Johan). Enggak tahu (kenapa dilepas),” kata saksi. Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim pun menunda sidang pada 12 Februari mendatang dengan agenda yang sama.
Sebelumnya, dari 11 tersangka yang diamankan Petugas Unit Pidana Umum Polres Binjai, hanya 8 tersangka yang didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Binjai, Kamis (30/1).
Sementara sebelumnya, petugas Polres Binjai turut mengamankan Darwis Johan (56) sebagai penanggung jawab lokasi judi tembak ikan, Dewi (23) sebagai operator game dan M Yusuf (17).
Dan 8 tersangka yang menjalani sidang adalah, Syahrial (51) warga Jalan Tengku Amaludin, Kelurahan Limau Sundai, Binjai Barat; Zitsop alias Opis (30) warga Jalan Salak, Kelurahan Limau Sundai, Binjai Barat; Diki (23) warga Jalan Durian, Kelurahan Limau Sundai, Binjai Barat; Johan (77) warga Jalan KH Wasyid No 51 Kelurahan Pekan Binjai, Binjai Kota; Abuan (63) warga Kampung Tanjung, Kelurahan Pekan Binjai, Binjai Kota; Irwan Leo (63), Halim Tanzil (52) warga Kampng Tanjung Kelurahan Pekan Binjai, Binjai Kota dan Agustina (35) warga Jalan Telpon Gang Flamboyan Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota (operator game).
Mereka diamankan dengan barang bukti Barang bukti yang diamankan ada 2 unit mesin game ikan, uang tunai Rp4.329.000, 36 kartu chip dan 6 hp.
Diketahui, penggerebekan lokasi judi tembak ikan yang dilakukan polisi di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Pekan Binjai, Binjai Kota pada Rabu 27 November 2019. (ted/han)
UJICOBA: Plt Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi, saat ujicoba lintasan transportasi massal skema Buy The Service (BTS), Rabu (6/2). Markus/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bus Rapid Transit (BRT) yang menggunakan metode Buy The Sistem (BTS) rencananya akan mulai dioperasionalkan April mendatang.
Pelaksana tugas (Plt), Wali Kota Me-dan, Ir H Akhyar Nasution MSi menjelaskan, tahun pertama dioperasikannya transportasi massal skema BTS ini akan digratiskan. Artinya, masyarakat yang menggunakan moda angkutan skema BTS tidak akan dikenakan biayan
“Tiket gratis tahun pertama,” ujarnya saat uji coba penggunaan BRT di Terminal Amplas, Medan, Rabu (5/2).
Akhyar menegaskan, tidak ada penggunaan uang tunai ketika masyarakat menggunakan BRT. “Naik BRT harus pakai e-money, tapi tidak di cas biaya, tanpa e-money tidak bisa masuk, tahun pertama sosialisasi gratis tapi bisa naik itu harus e-money. Nanti ketika diberlakukan tarif masyarakat sudah terbiasa melakukan,” kata Akhyar.
Karena tidak ada transaksi uang tunai saat masyarkat naik BRT, lanjut dia, maka bus yang melayani masyarakat tidak perlu menggunakan kenek.”Cukup satu sopir, tidak ada kenek, naik pintu depan keluar pintu belakang, naik turun di halte atau bus stop,” papar Akhyar lagi.
Selain itu, lanjut Akhyar, penumpang akan dinaikkan dan diturunkan di halte atau bus stop. Dari seluruh koridor yang akan mendukung kelancaran transportasi massal dengan skema BTS akan memiliki 400 buah halte atau bus stop. “Tempat yang tidak dapat dibangun halte, solusinya menggunakan bus stop,” terangnya.
Dalam melayani 5 Koridor tersebut, lanjut Akhyar, 81 unit akan disiapkan. Bus akan berangkat setiap 10 menit sekali dan tepat waktu. Meskipun tidak ada penumpang, bus akan tetap berjalan. Kemudian, bus akan berhenti di setiap halte atau bus stop, masing-masing jarak halte atau bus stop satu dengan lainnya sekitar 500 meter. Bus yang dioperasiokan nantinya kapasitas 19 seat dan 15 orang untuk berdiri.
“Yang membuat moda transportasi ini berbeda dengan moda transportasi lainnya, karena memiliki teknologi. Dengan teknologi yang dimiliki, setiap kali mau melintasi traffic light, lampu langsung berubah hijau sehingga bus tidak berhenti. Dengan demikian warga yang menggunakan jasa moda transport ini tidak akan pernah terjebak dengan lampu merah,” terangnya.
Akhyar memastikan kehadiran BRT tidak akan mematikan atau menghilangkan pendapatan supir angkot. Sebab, pasar BRT dan angkot berbeda. Keduanya memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, ia meminta sopir angkot untuk tidak risau dengan kehadiran BRT.”Angkot akan jadi feeder atau pengumpan, tidak ada yang dirugikan. Kita rubah perilaku dari kendaraan pribadi jadi kendaraan umum, tanpa ini tidak akan berlaku BRT kita,” kata Akhyar lagi.
Setelah BRT ini, kata Akhyar, Pemko Medan akan membangun interkoneksi antar moda sehingga warga masyarakat dari rumah ke tempat tujuan bisa sekali jalan tidak perlu pertukaran moda sekali aja.
Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munte mengatakan, sejumlah perusahaan jasa transportasi yang tergabung di dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan berencana membentuk sebuah konsorsium untuk bisa menjadi operator Bus Rapit Transit (BRT) yang akan operasional April mendatang.”Pengusaha lokal berminat untuk menjadi pelaksana atau operator BRT, kami bisa mengikuti ketentuan yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan massal,” ujar Mont Gomery Munte, saat ikut menjajal uji coba BRT di Terminal Amplas, Medan, Rabu (5/2).
Karena ini proyek besar, lanjutnya, maka Organda berencana membuat konsorsium. Nanti, satu perusahaan saja yang mengajukan penawaran untuk paket pekerjaan ketika sudah dilelang Kementerian Perhubungan. “Ketika jadi pemenang, dibagikan ke perusahaan yang tergabung di konsorsium, intinya semua terlibat, kalah tidak itu yang bahaya,” tutur Gomery.
Dalam waktu dekat, lanjut Gomery, sejumlah perusahaan yang tergabung di Organda akan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dalam rangka pembentukan konsorsium. “Pengusaha lokal tidak kalah dengan pengusaha angkutan luar kota, kita siap mensukseskan program BRT ini,” bilangnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis menyambut baik niatan Organda yang ingin ikut lelang pengadaan jasa BRT di Medan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. “Kalau bisa memenuhi standar, klasifikasi dan mampu, saya pikir tidak ada masalah. Kita dukung pengusaha lokal,” tuturnya. (map/bbs)
UJICOBA: Plt Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi, bersama Kasubdit Angkutan Umum Ditjen Hubdat Kementrian Perhubungan, Hadi Setyabudi P, Kadishub Kota Medan, Iswar Lubis serta rombongan, saat ujicoba lintasan transportasi massal skema Buy The Service (BTS), Rabu (6/2). Markus/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt), Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi menguji coba Lintasan Transportasi Massal Skema Buy The Service (BTS), Rabu (6/2). Rencananya, angkutan perkotaan sistem BTS di Kota Medan ini akan dioperasikan pada April mendatang dengan menggunakan 81 unit bus. Sedangkan sang sopir akan bergaji Rp5 jutan
Pengujian lintasan bus massal tersebut dilakukan Akhyar bersama Kasubdit Angkutan Umum Ditjen Hubdat Kementrian Perhubungan, Hadi Setyabudi P, Ketua Organda Medan, Montgomery Munthe, Kadishub Sumut, Abdul Haris, Kadishub Kota Medan, Iswar Lubis serta sejumlah pengusaha angkutan.
Dari 5 lintasan koridor yang telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran BTS, Akhyar menguji lintasan Koridor 2 yang melayani rute Lapangan Merdeka-Terminal Amplas dengan berjarak sekitar 9,6 Km.
Untuk Koridor 2, jumlah halte yang dimiliki sebanyak 56 buah dan dilayani bus besar sebanyak 11 unit. Selain Koridor 2, ada lagi Koridor 1 dengan rute Terminal Pinang Baris-Lapangan Merdeka sepanjang 9,7 Km dengan 46 buah halte dan dilayani bus besar sebanyak11 unit.
Kemudian Koridor 3 Belawan-Lapangan Merdeka dengan panjang 24,1 Km dan memiliki 112 halte serta dilayamni bus besar sebanyak 21 unit. Lalu, Koridor 4 yakni Tuntungan-Lapangan Merdeka sepanjang 18,1 Km dengan memiliki halte sebanyak 87 buah dengan dilayani 17 unit buah. Serta Koridor 5 yakni Tembung-Lapangan Merdeka sepanjang 8,3 Km dan memiliki 42 buah halte serta dilayani bus besar 10 unit.
Pengujian dimulai dari Lapangan Merdeka. Akhyar bersama rombongan menggunakan dua unit bus. Selain ingin melihat kelancaran, pengujian juga dilakukan dalam rangka untuk melihat waktu tempuh bus. Dengan kecepatan normal, bus ternyata membutuhkan waktu sekitar 20 menit hingga sampai Terminal Amplas.
“Alhamdulillah, kita mengusulkan 8 koridor tapi 5 koridor yang disetujui Kementrian Perhubungan. Insya Allah (koridor) ini akan terus berkembang. Kemudian Terminal Amplas saat ini sedang dalam proses tender dan rencananya awal April dimulai pembangunan.
Nantinya Terminal Amplas akan memiliki fasilitas setaraf dengan bandara,” kata Akhyar setibanya di Terminal Amplas usia pengujian lintasan Koridor 2. Akhyar menjelaskan, pengujian yang dilakukan ini merupakan program pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan dari Kementerian Perhubungan RI.
Hadirnya moda transportasi ini, kata Akhyar, diharapkan angkutan umum yang ada di perkotaan, khususnya Kota Medan dapat lebih memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Di samping itu juga tentunya dalam upaya mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Me-dan.
Apabila sistem ini berjalan lancar, kata Akhyar, segera diikuti dengan pembangunan interkoneksi antar moda, guna memudahkan masyarakat yang berangkat dari rumah tidak perlu ganti moda angkutan hingga sampai tujuan dengan melibatkan angkutan kota. “Jadi tidak ada yang dirugikan dalam sistem ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis menyebut BRT dengan sistem BTS merupakan bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dalam hal transportasi massal.
Iswar mengaku nantinya sopir atau pengendara bus tidak dibebankan lagi terhadap pendapatan. “Sopir tinggal jalan, tidak perlu berpikir apakah ada penumpang atau tidak, karena ada penumpang atau tidak mereka sudah digaji Rp5 juta per bulan,” ujar Iswar.
Transportasi massal dengan menggunakan BTS, lanjutnya, murni menggunakan APBN atau anggaran Kementerian Perhubungan. “Kami siapkan programnya, Kementrian Perhubungan yang membiayai,” ungkapnya.
Selama ini, diakui Iswar, transportasi masal yang sudah ada belum berjalan dengan baik karena pengemudi masih dibebankan pendapatan. “Kalau masih memikirkan pendapatan, jangan berharap aturan akan ditaati,” ujarnya. Seluruh biaya operasional, kata dia, akan ditanggung oleh pemerintah. Sehingga pengusaha jasa transportasi bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mulai dari bus yang nyaman, tepat waktu dan sebagainya.
Usai pengujian, Kasubdit Angkutan Massal Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Hadi Setyabudi SP menerangkan, Kemenhub memberikan bantuan kepada kota besar di Indonesia, termasuk Kota Medan yakni program pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dengan skema BTS. Untuk Kota Medan, moda transportasi massal ini akan beroperasi pada April 2020 dengan melayani 5 Koridor. “Kemenhub menyediakan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk moda transportasi massal skema BTS di Kota Medan, berarti anggaran 1 koridor sebesar Rp10 miliar. Untuk tahun pertama beroperasi, moda transportasi massal ini gratis,” ujar Hadi. (map/ila)
KALDERA: Pemandangan Danau Toba terlihat dari The Caldera Toba Nomadic Escape. Pengembangan Danau Toba saat ini terkendala pembebasan lahan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan pembebasan lahan, saat ini masih menjadi kendala utama dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba. Jika persoalan pembebasan lahan tak dapat teratasi, dikhawatirkan target pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk menuntaskan pengembangan Danau Toba pada akhir tahun 2020 ini, bakal tak terealisasi.
Direktur Utama Badan Otoritas Periwisata Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo, menyayangkan persoalan pembebasan lahan terus berlarut-larut. Meski solusi sudah diberikan, namun masih saja persoalan lahan tak tuntas. Hal ini berdampak terhadap pembangunan dan realisasi anggaran yang tidak berjalan dengan maksimal.
“Artinya, anggaran yang disediakan tidak terserap maksimal. Ini sebenarnya (pengerjaan) dari Kementerian PUPR, kita dilibatkan dalam proses-prosesnya. Tapi, fungsi dan tugas banyak wewenang dari Kementerian PUPR dan pemerintah kabupaten. Sementara pemerintah pusat, hanya menyediakan dana,” ungkap Arie.
Arie menambahkan pihaknya terus melakukan upaya untuk menyelesaikan kendala dalam hal penataan kawasan Danau Toba. Karena, infrastruktur pendukung terus dilakukan sampai saat ini. “Kita carikan solusi, agar serapan anggaran ini maksimal,” ujarnya.
Arie menolak jika dikatakan, status super prioritas KSPN Danau Toba bakal dicabut pemerintah pusat. Menurutnya kata dicabut tidak tepat, melainkan pemerintah akan mengkaji ulang untuk mencari solusi menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Danau Toba.
Menurutnya, hingga saat ini pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan Danau Toba masih dilakukan Kementerian PUPR dengan alokasin
dana bersumber APBN senilai Rp4 triliun. “Alokasinya tetap segitu (Rp4 triliun), tapi kalau tidak dicarikan jalan keluar ini bisa saja dikaji ulang. Intinya, masalah lahan ini. Baik pemerintah kabupaten se-kawasan Danau Toba harus dapat mengatasi masalah lahan. Kalau lahannya tidak clear and clean, bagaimana kita melakukan eksekusi,” tandasnya.
Komisi D Bakal Panggil Ditjen Bina Marga Wilayah I
Menyikapi rendahnya serapan anggaran untuk pengembangan KSPN super prioritas Danau Toba, Komisi D DPRD Sumut berencana memanggil Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga Wilayah I guna mengetahui persoalan yang dihadapi. “Kita ingin tahu secara jelas dan detil, apa-apa saja kendala di lapangan,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut, Jumadi menjawab Sumut Pos, Rabu (5/2).
Menurutnya, seharusnya jika urusan pembebasan lahan sebagai awal pembangunan terlaksana memang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. “Jadi wajar bila pekerjaan tidak berjalan maksimal, kalau pembebasan lahan belum clear. Mestinya pemda yang merampungkan soal ini,” katanya.
Pihaknya sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi, disebabkan tidak ada komitmen kuat yang ditunjukkan tujuh pemda di kawasan Danau Toba menyambut program pemerintah pusat guna pengembangan KSPN Danau Toba, di mana telah menetapkan status destinasi super prioritas terhadap kawasan tersebut. “Kami tentu menyayangkan hal itu, makanya kami kira apa yang kawan-kawan Komisi B sampaikan saat RDP dengan BPODT untuk menjadwal lagi pertemuan secara khusus, sudah tepat agar lintas komisi bisa menggali lebih dalam duduk kendalanya seperti apa. Selain itu juga dapat mendorong mencari solusi yang terbaik,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia menyarankan, sekiranya pemda di tujuh kawasan tersebut dapat memaksimalkan potensi Danau Toba, dengan sinergitas dan kekompakan dalam menyambut semua program pemerintah pusat mengembangkan KSPN Danau Toba. “Sebab yang akan menerima manfaat atas banyaknya investasi di kawasan Danau Toba, secara khusus yang akan merasakan adalah pemda dan masyarakatnya. Secara umum tentu bagi Sumut dan Indonesia secara nasional, karena Danau Toba adalah destinasi pariwisata internasional,” katanya.
Sekretaris Komisi B DPRDSU, Viktor Ahmad Hadian sebelumnya menyatakan, persoalan pembebasan lahan terkait pembangunan super prioritas kawasan Danau Toba akan dibicarakan dengan mengundang BPODT secara khusus. Pihaknya mengaku miris mendengar paparan dari BPODT sekaitan hal itu. “Dana pusat Rp4 T mungkin hanya akan terlaksana Rp1 T saja. Banyak kendala, salah satunya pemkab sekitar Danau Toba terkesan tidak siap, khususnya kendala pembebasan lahan. Rencana pembangunan pelabuhan bebas juga mungkin akan batal. Sementara waktu tersisa untuk program super prioritas ini hanya tinggal dua tahun. Nampaknya BPODT perlu diundang RDP lanjutan dengan lintas komisi DPRDSU,” katanya.
Kementerian PUPR Pastikan Akhir 2020 Tuntas
Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan pengembangan KSPN super prioritas Danau Toba, tuntas akhir 2020. Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Danau Toba merupakan satu dari 5 KSPN Super Prioritas yang pengembangannya ditargetkan selesai akhir tahun ini. “Saya kira tahun 2020 ini kami pada 5 destinasi wisata prioritas khususnya untuk infrastruktur harus selesai. Dengan begitu, tahun 2021 kami bisa melanjutkan 5 destinasi wisata lainnya,” terang Basuki, Rabu (5/2).
Pengembangan KSPN Super Prioritas Danau Toba menelan anggaran senilai Rp1,5 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Rinciannya, rehabilitasi Embung Pea Nadeak dan penyediaan air baku kawasan Kaldera Danau Toba Rp124,3 miliar.
Selanjutnya, anggaran sebesar Rp 871,3 miliar digunakan untuk pembangunan Jalan Lingkar Siborong-borong dan pembangunan kantilever Medan-Berastagi. Kemudian, dana senilai Rp231,1 miliar untuk Pematangan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Salagian dan pembangunan TPA Sidikalang. Terakhir, pembangunan sarana hunian pendukung kawasan pariwisata untuk dijadikan sebagai home stay, senilai Rp 329 miliar.
Pengembangan KSPN Super Prioritas Danau Toba dikerjakan secara bersamaan dengan empat KSPN Super Prioritas lainnya yakni Borobudur, Manado Bitung-Likupang, Labuan Bajo, dan Mandalika dengan total anggaran yang dikucurkan Rp 5,2 triliun. Menurut Basuki, pengembangan KSPN tersebut merupakan bagian dari “10 Destinasi Bali Baru” untuk meningkatkan sektor pariwisata Indonesia serta membuka lapangan kerja baru. “Kenapa harus pariwisata? Karena, pariwisata lebih cepat untuk membuka lapangan kerja dengan biaya yang lebih murah. Intinya, kita dapat bersaing dengan negara lain. Itulah yang menjadi keunikan tersendiri di Indonesia,” tuntas Basuki. (gus/prn/bbs)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2019 tercatat berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2019 mencapai 5,02 persen.
Realisasi itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Angka pertumbuhan ekonomi itu juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2019 dipatok 5,3 persen.
‘’Mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada level 5 persen di tengah situasi perekonomian saat ini bukan pekerjaan mudah,’’ ujar Suhariyanto di kantor BPS, Jakarta, kemarin (5/2).
Pria yang akrab disapa Kecuk itu menuturkan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 yang mencapai 5,02 persen dapat dikatakan baik. Sebab, kondisi perekonomian global pada tahun lalun
masih dipenuhi dengan ketidakpastian. ‘’Angka ini bisa dimaklumi,’’ imbuhnya.
Dia memerinci, penyumbang terbesar dalam struktur produk domestik bruto (PDB) nasional adalah sektor industri. Padahal, pada 2019, sektor tersbeut mengalami perlambatan yang cukup dalam.
BPS mencatat, sektor industri menyumbang 19,7 persen dari total struktur PDB. Sektor tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,8 persen atau jauh lebih rendah dibandingkan capaian pada 2018 yang tercatat sebesar 4,27 persen.
Adapun wilayah Jawa masih menjadi penyumbang terbesar bagi ekonomi RI sepanjang 2019. Pulau Jawa memberikan kontribusi 59 persen terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan 5,52 persen.
‘’Sepanjang 2019 provinsi-provinsi di pulau Jawa dan Sumatera itu memberikan kontribusi terbesar pada Indonesia, di Jawa terbesar di Jakarta,’’ kata Kecuk.
Adapun Sumatera memegang kontribusi 21,32 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan 4,57 persen. Kemudian disusul Kalimantan dengan porsi 8,05 persen dengan angka pertumbuhan 4,99 persen.
Namun, ada juga wilayah yang mencatat pertumbuhan ekonomi minus yakni Papua. Wilayah tersebut mengalami minus 15,72 persen karena adanya penurunan produksi tambang di Freeport.
‘’Pertumbuhan ekonomi Papua kuartal I sampai kuartal IV 2019 selalu kontraksi. Penyebab utamanya adalah Freeport yang produksinya menurun karena ada peralihan sistem tambang di sana,’’ katanya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah memilih tetap bersikap optimistis meskipun pertumbuhan ekonomi 2019 turun dibandingkan 2018. Sebagaimana sebelumnya, patokan Jokowi adalah perbandingan dengan negara-negara sesama anggota G-20. ’’Kita ini nomor dua, growth kita,’’ terangnya di Istana negara kemarin.
Menurut dia, justru Indonesia harus bersyukur karena masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Di saat negara-negara lain banyak yang mengalami penurunan. Apalagi, bukan hal mudah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen di saat perekonomian global sedang lesu.
Sejauh ini, tutur Jokowi, komunikasi antara otoritas moneter dalam hal ini bank sentral, dengan pemerintah masih tergolong baik. ’’Kebijakan moneter oleh Bank Indonesia yang sangat prudent kebijakan perbankan oleh OJK yang sangat prudent, itu sangat baik,’’ lanjutnya. Begitu pula keboijakan fiskal di APBN.
Ditambah lagi, kepercayaan internasional kepada Indonesia juga masih terjaga. Sejumlah rating agency juga memberikan kenaikan pada posisi Indonesia. ’’Misalnya Japan Credit Rating, memberikan tambahan level yang lebih tinggi kepada kita,’’ tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Karena itulah, dia masih optimistis dengan kondisi perekonomian yang ada, termasuk pertumbuhannya. (dee/byu)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepanikan masyarakat terhadap penyebaran virus corona, berdampak terhadap stok atau persediaan masker di Kota Medan. Stok masker di sejumlah apotik di Kota Medan pun mulai menipis karena tingginya permintaan.
Andi, pemilik Apotik Andi di Jalan Zainul Arifin, mengaku stok masker di apotiknya tersisa dua kotak lagi (satu kotak isi 50 masker). Harga jual satuan masker biasanya Rp1.000 hingga Rp2.000. “Saya sudah minta 50 kotak ke sales maskernya, tapi yang ada tinggal 19 kotak,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (5/2).
Ia menuturkan, meski permintaan tinggi, namun dirinya tidak ada menaikkan harga masker baik satuan ataupun perkotak. Sebab, jika harga dinaikkan maka pembeli akan protes dan kemungkinan tidak mau membeli. “Kalau harganya dinaikkan, mungkin bisa-bisa enggak jadi beli,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Rudi, seorang pegawai Apotik Bintang yang juga di Jalan Zainul Arifin. Kata Rudi, sebulan terakhir ini penjualan masker cenderung meningkat sehingga stok semakin berkurang. “Tinggal tiga kotak lagi, biasanya stok kami puluhan kotak. Kemungkinan karena dampak wabah virus corona, sehingga permintaan masker meningkat,” ujarnya.
Tak jauh beda disampaikan J Tarigan, pegawai Apotik Nasional di Jalan Jaming Ginting, Padangbulan, Medan. Dikatakannya, stok masker di apotiknya tinggal dua kotak lagi. “Biasanya stok masker kami paling sedikit belasan, tapi semenjak adanya berita-berita virus corona stok yang ada menipis karena banyak yang beli masker,” tuturnya.
Sementara, Manajemen PT Antar Mitra Sembada (AMS) sebagai salah satu distributor masker di Sumut mengatakan, stok masker menipis dikarenakan permintaan dari mini market, apotik dan toko obat terus meningkat. “Stok masker di sini tidak memadai, kalaupun apotik meminta 50 kotak maka kami hanya memberikan cuma 19 kotak. Sebab, stoknya juga tinggal segitu,” ujar Supervisor Logistik PT AMS, Rena Vahwid Siregar.
Menurutnya, meningkatnya permintaan masker karena penyebaran virus corona yang belakangan ini terjadi di sejumlah negara. Meski permintaan melonjak, akan tetapi harga tidak ada kenaikan dari perusahaan. “Harga sudah terprogram secara nasional, enggak bisa seenaknya kami menaikkan harga dalam situasi seperti ini,” tukasnya.
Menyikapi meningkatnya permintaan masker ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan diminta untuk tidak main-main dalam mengeluarkan imbauan penggunaan masker kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan Corona Virus. “Dinkes minta masyarakat pakai masker, tapi maskernya mulai langka. Ini tak boleh terjadi. Artinya, antara imbauan dan penyediaan masker tidak sejalan,” kata anggota Komisi II DPRD Medan, Wong Chun Sen kepada Sumut Pos, Rabu (5/2).
Dikatakan politisi PDIP ini, seharusnya pemerintah dapat memastikan ketersediaan masker dengan harga yang stabil untuk warga Medan. “Kalau mengeluarkan imbauan, seharusnya didukung dengan ketersediaan. Tugas pemerintah untuk memastikan ketersediaan masker di Kota Medan supaya imbauan bisa dijalankan dengan baik. Kalau tidak tersedia dan harganya mahal ya bagaimana bisa mengikuti imbauan,” ujarnya.
Untuk itu, Wong meminta agar Pemko Medan bersama OPD terkait memastikan ketersediaan masker dengan harga yang terjangkau. “Jangan dibiarkan ada oknum-oknum yang memanfaatakan kesempatan ini sebagai ajang bisnis dan mencari keuntungan secara pribadi. Kita tahu, semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi penawaran, tapi tidak untuk kondisi-kondisi tertentu. Untuk masker yang menjadi imbauan, harusnya stok nya selalu ada dan harganya tetap stabil,” tegasnya.
Anggota Komisi II lainnya, Afif Abdillah mengatakan, bila memang ada imbauan untuk tetap menggunakan masker, maka pemerintah harus terus mengkampanyekan penggunaan masker berikut memastikan ketersediaannya. “Tetapi masyarakat juga diminta untuk tetap tidak khawatir secara berlebihan, masyarakat juga harus fokus untuk menjaga kesehatannya, terutama daya tahan tubuh dan jangan mudah termakan isu-isu negatif yang beredar. Sebab, hingga saat ini belum ditemukan satu pun kasus virus corona di Indonesia, terkhusus di Kota Medan. Ditambah lagi, mulai hari ini penerbangan dari dan ke Wuhan telah ditutup,” tandasnya.(ris/map)
KUNJUNGI: Menhan Prabowo Subianto dan Menkes Terawan Agus Putranto mengunjungi WNI yang sedang menjalani karantina di Natuna, Rabu (5/2).
KUNJUNGI: Menhan Prabowo Subianto dan Menkes Terawan Agus Putranto mengunjungi WNI yang sedang menjalani karantina di Natuna, Rabu (5/2).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – EMPAT mahasiswa asal Sumut, dikabarkan ikut menjalani karantina di Natuna, Kepulauan Riau, bersama 234 warga negara Indonesia yang baru dipulangkan dari Kota Wuhan, Tiongkok, pada Minggu (2/2) lalu. Kini, keempat warga Sumut itu masih menjalani proses karantina hingga 16 Februari 2020.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan mengakui, pihaknya telah mendapatkan informasi terkait warga Sumut yang dikarantina di Natuna usai dievakuasi dari Wuhan. Pun begitu, Alwi mengaku belum mengetahui identitas dari keempat warga yang berstatus mahasiswa tersebut.
“Informasinya begitu, tapi orangnya belum jelas. Jadi memang ada daftarnya untuk beberapa provinsi. Namun, nama dan alamatnya tidak ada,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (5/2).
Kata Alwi, dalam masa karantina, pihaknya tidak bisa ikut mencampuri proses tersebut. Sebab, proses karantina sudah ada tim yang ditugaskan untuk menanganinya. “Jadi sifatnya kita stand by, menunggu petunjuk dari tim pusat saja,” ucapnya.
Meski begitu, pihaknya tidak perlu melakukan langkah-langkah tertentu dalam menghadapi kondisi ini. Ia berharap, dalam kurun waktu 14 hari proses karantina yang dilakukan, tidak terjadi apa-apa sehingga semuanya dapat kembali ke rumahnya masing-masing. “Jadi apabila hasilnya nanti dinilai aman, kita juga tidak perlu mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti,” sebut Alwi.
Disinggung jika hasilnya positif, maka urusan karantina nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim pusat. Penanganan ini juga sudah dipersiapkan sesuai standar aturan Kemenkes, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Namun, sejauh ini kondisi mereka dipastikan sehat. “Masyarakat tidak perlu panik, jangan terpancing oleh kabar-kabar yang tidak jelas soal virus corona ini, khususnya jika keempat warga ini nanti sudah kembali pulang ke kampung halaman. Sebab, Pemprov Sumut telah melakukan langkah-langkah pencegahan diberbagai pintu masuk terhadap penyebaran virus mematikan tersebut,” tukasnya.(ris/map)
PEMERIKSAAN: Petugas Kesehatan Karantina Bandara Kualanamu memeriksa suhu tubuh penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan internasional Bandara Kualanamu, Deliserdang, Rabu (5/2). Mulai kemarin, pemerintah Indonesia secara resmi melarang warga negara asal Tiongkok masuk ke Indonesia.
SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi penyebaran virus corona atau novel coronavirus (nCoV) yang terus meluas, pemerintah Indonesia secara resmi melarang warga negara (WN) asal negeri Tiongkok masuk ke Indonesia melalui pintu-pintu kedatangan luar negeri. Salahsatunya melalui Bandara International Kualanamu (KNIA) Deliserdang. Penerapan larangan berlaku mulai Rabu 5 Februari 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan.
“LARANGAN dilaksanakan atas intruksi pemerintah Indonesia, dan diberlakukan secara serentak termasuk di Bandara Kualanamu. Satu hari pascapenetapan larangan, belum ada warga China yang masuk dari KNIA. Pun kalau ada, langsung dilakukan penolakan,” kata Kabid Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kelas I Khusus Medan, Tedi Hartadi Wibowo, Rabu (5/2).
Sejauh ini, Imigrasi Kualanamu tetap berkoordinasi dengan intansi terkait di bandara KNIA, termasuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta intansi lainnya.
Koordinator KKP Kualanamu dr M Sofyan Hendri mengakui, pihaknya sudah menerapkan larangan masuk bagi warga negara China sampai batas waktu yang belum ditentukan. “Setiap warga asing dan Indonesia yang datang dari luar negeri tetap diperiksa dan kesehatannya didata dengan mengisi kartu yang sudah disiapkan KKP. Selanjutnya melewati pemeriksaan thermoscener. Sampai sejauh ini belum ada yang terdeteksi kena virus corona dari penumpang yang mendarat melalui di KNIA,” katanya.
Eksekutif General Maneger PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Kualanamu, Djodi Prasetyo, melalui Plt Humas, Paulina Simbolon, mengatakan bandara KNIA Deliserdang sementara ini melayani rute Internasional ke delapan tempat. Yakni Amsterdam, Bangkok, Jeddah, Kualalumpur, London, Madinah, Penang, dan Singapura. “Sedangkan Hongkong baru kemarin berhenti beraktivitas, karena beberapa sebab,” jelasnya.
Untuk mencegah penyebaran virus corona yang disebut-sebut pertama kali ditemukan di Kota uhan China, AP2 Bandara KNIA sudah menyusun rencana cepat dan tanggap. Beberapa kegiatan positif telah dilakukan bekerja sama dengan pihak lainnya. Di antaranya dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional maupun Balai Karantina dan lainnya.
Adapun kegiatan yang telah dijalankan yakni menyediakan alat thermalscanner dan surveilance syndrome sebelum area imigrasi. Thermalscanner dipasang untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang yang baru datang.
Meski tidak melayani langsung rute ke Wuhan, Cina, Bandara Kualanamu terus menggunakan thermalscanner untuk mendeteksi seluruh penumpang yang datang dari luar negeri. “Sejauh ini di bandar udara Internasional Kualanamu belum ada menemukan penumpang suspect Corona dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, khususnya Sumatera Utara,” sebutnya .
Adapun garda terdepan pengawasan menggunakan alat pendeteksi dipegang oleh petugas KKP KNIA.
Alat itu juga digunakan untuk pengawasan terhadap pilot, awak pesawat, dan penumpang yang datang dan berasal dari negara terjangkit virus dimaksud.
Selain tahapan pencegahan virus corona, PT Angkasa Pura II KNIA dan pihak lainnya juga telah menyiapkan langkah cepat terhadap penumpang, pilot, dan awak kapal yang diduga terpapar virus. Jika ditemukan suhu tubuh manusia yang tidak normal yang mencapai 38 derajat Celcius, makan akan menjadi suspect. Suhu tubuh normal adalah 33,8 derajat Celcius.
“Jika suhu tubuhnya tidak normal, mereka akan dibawa ke satu ruangan yang telah disediakan (holding room). Tetapi perlu dicatat, suhu badan yang tidak normal belum bisa dipastikan terjangkit virus corona ya. Biar pihak kesehatan yang menjabarkannya,” kata dia.
Selain koordinasi pengawasan, PT Angkasa Pura II juga selalu berkoordinasi terkait dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat kepada petugas Karantina Kesehatan.
Selain ketersediaan holding room, ada juga ruang isolasi sementara yang telah memenuhi standar kementerian kesehatan, memiliki akses langsung ke apron untuk pengangkutannyan dengan ambulans.
Manajeman PT Angkasa Pura II kantor cabang Bandar Udara KNIA mengimbau kepada petugas penyelenggara kebandarudaraan khususnya di jajaran terdepan, untuk memakai masker untuk melindungi diri dari virus corona. “Pastinya PT Angkasa Pura II harus melindungi diri. Makanya kita harus memakai masker sampai kondisi atau status aman,” katanya.
Tolak Visa & Entry Permit
Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sumut, mengatakan terhitung mulai Rabu (5/2), pihaknya menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan bagi WN Tiongkok.
Surat edaran Nomor IMI-0954.GR.01.01 Tahun 2020 menyatakan menolak semua visa kunjungan, visa tinggal terbatas, dan visa tinggal terbatas saat kedatangan, kepada orang asing yang pernah tinggal di wilayah Tiongkok, dalam kurun waktu 14 hari sebelum permohonan diajukan. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dari WN Tiongkok.
Masih dalam SE tersebut, WN Tiongkok dan orang asing pemegang izin tinggal tetap yang izin masuk kembalinya habis masa berlaku, tidak dapat diberikan entry permit ke wilayah Indonesia selama 14 hari ke depan.
Permohonan visa tinggal terbatas saat kedatangan bagi calon TKA dan orang asing pemegang izin masuk kembali (Multiple Re-Entry Permit) tidak dapat diberikan izin masuk, apabila pernah mengunjungi Tiongkok. Tak hanya itu, penolakan juga berlaku bagi orang asing pemegang kartu perjalanan pebisnis APEC dan tenaga kerja serta orang asing pemegang izin tinggal terbatas dalam kurun waktu 14 hari.
Kemudian, apabila setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi dari stakeholder terkait, bahwa orang asing pernah tinggal atau terjangkit virus corona, agar dilakukan penolakan. Melakukan sosialisasi maskapai penerbangan dan agen perkapalan terkait peraturan ini.
Selanjutnya, memberikan izin tinggal dalam keadaan terpaksa sebagaimana dalam peraturan Kemenkumham RI No 27 Tahun 2014, diberikan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari untuk setiap kali perpanjangan.
Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian TPI Medan, M Akbar Adi Nugroho membenarkan tentang surat edaran tersebut. “Iya, 30 hari ke depan. Sampai dengan tanggal 29 Februari 2020,” sebutnya, Rabu siang.
Mengenai berlakunya pembatalan terbang dan pemberian visa tinggal bagi WN Tiongkok, pihaknya saat ini belum mendata WN Tiongkok yang masih tinggal di Indonesia. “Kami belum bisa info karena data yang ada terkumpul di Pusat,” katanya.
Sebelumnya, pihak imigrasi pada tanggal 5 Februari 2020, akan menolak kedatangan dan penerbangan dari Tiongkok. “Kemungkinan untuk yang dari daratan Cina itu ditolak. Tapi nggak ada penerbangannya dari Kualanamu. Direct flight itu dari Kualalumpur (Malaysia) kita semua, nggak ada dari daratan Cina,” katanya.
“Kalau kebijakan pusat itu sudah diresmikan, pelaksanaannya tidak kita tunda. Terutama untuk yang dari Cina daratan,” pungkasnya.
Perusahaan Wajib Melapor
Terpisah, Dinas Ketenagakerjaan Sumut meminta seluruh perusahaan yang terutama mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di Sumut untuk segera melapor, bilamana ada pekerjanya yang terindikasi terjangkit virus corona.
Kadisnaker Sumut, Harianto Butarbutar, mengatakan imbauan tersebut bermaksud jika ditemukan ada TKA yang terkontaminasi virus corona, agar langsung diisolasi ke RSUP H Adam Malik dan RSU USU.
“Agar virus tidak sampai menyebar ke Sumut, kita minta para pengusaha jangan menutupi bila menemukan gejala virus berbahaya tersebut pada pekerjanya,” katanya, Rabu (5/2).
Pengamatan Disnaker, para TKA tersebar di dua daerah di Sumut dengan berbagai pekerjaan. Mulai dari teknisi, industri, tenaga pengajar di sekolah internasional, dan lainnya. Sementara mengenai izin, berasal dari pemerintah pusat.
“Sejauh ini TKA di Sumut masih negatif corona. Kita telah mengimbau para perusahaan untuk segera melapor ke Pemprov Sumut atau Disnaker Sumut, jika menemukan ada indikasi gejala tanda-tanda virus corona kepada pekerjanya,” katanya.
Sampai saat ini pihaknya belum ada menerima laporan TKA terimbas virus corona. “Kabarnya TKA tersebut lebih banyak tinggal di Sumut dan jarang bepergian ke daerah asalnya,” katanya.
Selain itu, pihaknya belum mengeluarkan izin Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke China. Namun ke Malaysia cukup banyak. Untuk mengantisipasi masuknya virus corona ke Sumut, Disnaker Sumut mendapat perintah dari pemerintah pusat untuk mendata dan mengawasi seluruh TKA di Sumut, khususnya dari China. Pengawasan ini dilakukan guna mengantisipasi adanya pekerja asing yang terkontaminasi virus corona.
Pihaknya juga sudah menjalankan perintah dari Kementerian Tenaga Kerja, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan aparat keamanan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pekerja asing yang ada di Sumut.
Kampanye Wisata Ditunda
Sementara itu, masifnya wabah corona di berbagai belahan dunia, berimbas pada sektor pariwisata Sumut. Bidang pemasaran dan promosi wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut menunda kampanye wisata ke daerah-daerah terdampak.
Kadisbudpar Sumut, Ria Nofida Telaumbanua, mengungkapkan edaran yang dibuat pihaknya merupakan tindak lanjut dari surat Kemenpar dan Ekonomi Kreatif pada 27 Januari 2020. “Ya, saya yang usulkan dan saya yang konsep berdasarkan surat dari Kemenpar. Jadi sifatnya kami hanya menindaklanjuti saja,” katanya.
Imbauan tertuang pada nomor surat 556/1037/2020 kepada Dinas Pariwisata di 33 kabupaten/kota di Sumut, tertanggal 3 Februari 2020 yang ditandatangani Sekdaprovsu, R Sabrina. Isinya, seluruh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten/kota se Sumut untuk turut serta memantau arus kedatangan wisatawan mancanegara di pintu masuk kedatangan, baik darat, laut maupun udara di daerahnya masing-masing, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap wisatawan jika ada yang terdampak.
Mengalihkan untuk sementara waktu aktivitas promosi dan pemasaran wisata ke daerah-daerah yang terdampak penyebaran virus corona. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk merespon kondisi saat ini; 4. Segenap jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap keadaan segera pulih dan wabah dapat ditangani segera mungkin dan tidak menimbulkan keresahan bagi kita semua. (btr/man/prn)
SUMUTPOS.CO – HINGGA Selasa 4 Februari 2020., kasus virus corona di seluruh dunia mencapai angka 20.630. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono, berdasarkan data dari World Health Organization ( WHO).
“Sampai dengan kemarin tanggal 4 dilaporkan telah terjadi kasus novel corona virus yang confirm sejumlah 20.630,” kata Anung “Ada penambahan kasus baru pada tanggal 4 itu sejumlah 3.241 dan hampir 99 persen berada di Tiongkok,” saat telekonferens di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (5/2).
Anung menyampaikan, angka kematian karena virus corona mencapai 426 orang. Meski begitu, dia mengingatkan pada semua masyarakat Indonesia untuk tidak takut tetapi tetap waspada. “Tapi kita harus tetap waspada untuk melakukan berbagai upaya yang terukur dan tentunya semua harus mengikuti protokol kesehatan dari WHO yang sifatnya rigit dan harus dilakukan secara disiplin,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, ada satu orang WNI di Singapura yang terjangkit virus corona. Padahal, sebelumnya WNI berjenis kelamin perempuan tersebut tidak memiliki riwayat melakukan perjalanan ke China.
Dilansir dari keterangan yang dirilis Kementerian Kesehatan Singapura (MoH), kasus terpaparnya WNI berusia 44 tahun tersebut merupakan kasus ke-21 yang terjadi di Negeri Singa itu. Dia merupakan perempuan 44 tahun asal Indonesia yang tidak punya riwayat perjalanan ke China.
Tentang WNI terpapar virus tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan, belum berencana memulangkan WNI yang terinfeksi virus corona di Singapura. “Yang di sana biar dirampungkan oleh Singapura terlebih dulu,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).
Meski demikian, Jokowi menjamin pemerintah akan mendampingi yang bersangkutan dalam setiap proses observasi dan pengobatan di sana.
Ia mengatakan, KBRI Singapura selalu siap sedia memantau perkembangan kondisi kesehatan WNI tersebut. Ia pun meminta masyarakat Indonesia bersyukur virus tersebut tak masuk ke tanah air. “Ya kita ini, kita ini patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tidak ada, belum ada, yang namanya virus corona. Bahwa ada, satu WNI kita di Singapura masih ditangani oleh Singapura dan tentu saja didampingi oleh KBRI,” lanjut Presiden.
Menular Lewat Air Liur
Sementara itu, pakar virologi dr Fera Ibrahim membantah kabar yang menyebut virus corona bisa menular melalui pandangan mata. Ditegaskan bahwa virus corona itu sejauh ini hanya menular lewat droplet atau cairan air liur.
“Ada juga yang tanya, dengan tatapan mata apakah bisa menularkan? Tatapan mata seberapa jauh dulu. Kalau tatapan mata dekat dan lalu dia batuk bisa saja. Kalau jauh tidak akan bisa menular,” kata konsultan virologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu dalam diskusi tentang 2019 novel coronavirus (2019- nCoV) di Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2).
Dia menjelaskan, virus corona baru yang mulai mewabah di Wuhan, China, sejauh ini terbukti menular antarmanusia lewat droplet atau cairan air liur yang bisa menyebar lewat batuk atau bersin.
Tidak hanya itu, infeksi juga bisa terjadi ketika menyentuh permukaan yang terkena droplet dari orang yang positif terinfeksi oleh corona.
Namun, menurut spesialis mikrobiologi RS Universitas Indonesia itu, virus secara umum merupakan mikroorganisme parasit yang tidak dapat berproduksi di luar sel inang dan baru bisa bereplikasi diri kalau sudah masuk ke dalam sel hidup.
Artinya, saat virus corona berada di ruang terbuka, belum menjangkiti inang sel, virus tersebut masih dapat dilumpuhkan, salah satunya melalui pemanasan pada suhu sekitar 56 derajat Celsius selama 30 menit.
“Virus corona dapat mengalami kelumpuhan di tengah suhu 56 derajat Celsius saat berada di luar sel inang atau ketika berada di ruang terbuka. Jadi coronavirus itu sensitif terhadap suhu panas,” kata dr. Fera.
Selain itu, alkohol juga dapat membantu melumpuhkan virus tersebut dan cairan disinfektan yang mengandung chlorine, hydrogen peroxide disinfectant, chloroform dan pelarut lipid.
Bakal Mendapat Nama Resmi
Meski cirus corona sudah menyebar di lebih 20 negara, virus yang berasal dari Pasar Seafood Huanan di Wuhan, Provinsi Hubei, China itu ternyata belum mendapat nama resmi. Sekelompok ilmuwan menyatakan, mereka tengah menjadikan isu ini sebagai prioritas, dan bakal menyiapkan dokumen penamaan resmi.
Komite Internasional Taksonomi Virus (ICTV) sudah mendapat “tugas penting” untuk memutuskan secara formal nama resmi bagi virus corona. Menurut asisten profesor di Johns Hopkins Center for Health Security, Christal Watson mengatakan, penamaan itu mengalami penundaan. Sebab dilansir BBC via Channel News Asia Rabu (5/2), fokus dunia saat ini adalah menanggulangi penyebaran virus Wuhan itu.
Dia menuturkan bahwa penyebutan itu menjadi penting, merujuk kepada penamaan sementara dari Badan Kesehatan Dunia, atau WHO. Dia menuturkan, patogen dengan kode 2019-nCov itu dianggap terlalu sulit untuk dipakai, dan membuat media maupun publik menggunakan nama berbeda. Novel coronavirus adalah jenis virus corona yang belum teridentifikasi. Kata “n” merujuk kepada novel (baru), dan nCov adalah coronavirus.
“Bahayanya jika tidak menggunakan nama baku adalah publik memakai Virus China, nama yang bisa menciptakan kericuhan karena merujuk pada populasi tertentu,” ucap Watson.
Penamaan bisa mencakup deskripsi gejala, maupun informasi spesifik lainnya seperti kelompok umur, perjalanan waktu, tingkat keparahan, hingga lingkungan. Profeseor virologi yang masuk dalam anggota ICTV mengatakan, mereka sudah mulai mendiskusikan nama baru sejak dua pekan lalu.
Langkah terbaru mereka adalah memasukannya ke dalam jurnal ilmiah demi kepentingan publikasi, dan berharap bisa mengumumkannya dalam beberapa hari mendatang. Nantinya, nama baru virus corona itu tidak akan membuat “lidah terselip”, dengan kata lain, pengucapannya bakal lebih mudah dibanding penyakit lainnya. (ant/kps/jpnn)
