MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kehadiran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) harus benar-benar dirasakan masyarakat. Tidak hanya sebagai pemersatu pemuda lintas OKP, KNPI juga harus berperan dalam menampung ide-ide positif dan kreatif para pemuda untuk selanjutnya diaktualisasikan lewat program kerja mereka.

“Kontribusi KNPI harus ada memberi manfaat untuk OKP. Kalau tidak maka tidak ada gunanya KNPI ini ada. Setidaknya KNPI bisa mempersatukan OKP-OKP yang ada bernaung di dalamnya. Jangan seperti selama ini, KNPI hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Ketua dan pengurus intinya saja,” tegas Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara, H Kodrat Shah saat diminta masukannya terkait bakal dilantiknya kepengurusan KNPI Sumut Periode 2019-2022 di bawah kepemimpinan El Adrian Shah, Minggu (2/1).

Kodrat pun mengingatkan dan berharap KNPI Sumut di bawah kepemimpinan El Adrian Shah dapat memberikan angin segar untuk kebangkitan pemuda di Sumut. “Ini memang menjadi tugas berat bagi Ananda El Adrian Shah. Bagaimana mengakomodir ide-ide kreatif dari kader-kader terbaik dari perwakilan-perwakilan OKP yang bernaung di KNPI. Buatlah kegiatan-kegiatan positif hingga kekompakan ini semakin terjalin. Kalau sudah bersatu, maka marwah KNPI ini akan turut terangkat,”sambung Kodrat.

Begitupun Kodrat pun tak menampik mengelola dinamika internal KNPI sekaligus merespon tantangan eksternal kaum muda tidaklah mudah. Begitupun Kodrat Shah menyakini kalau El Adrian Shah dapat membawa KNPI Sumut lebih bermartabat jika meninggalkan pola-pola lama dimana pengurusnya cenderung lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau segelintir pengurus semata.

“Pola-pola lama itu harus ditinggalkan. Rangkul semua OKP. Libatkan mereka di kegiatan-kegiatan KNPI. Jadi mereka juga ikut merasa memiliki. Kalau sudah kompak maka apapun akan mudah. Termasuk juga gesekan-gesekan antar pemuda akan dapat diminimalir dan kalaupun terjadi KNPI bisa menjadi penengahnya,” ujarnya lagi.

Jika telah bersatu maka lanjut Kodrat akan memudahkan bagi KNPI untuk menjalankan program-program kerja khususnya dalam membentuk Karakter, mentalitas, kearifan serta kematangan seseorang untuk bisa menempatkan kepentingan dan kebaikan bersama melampaui ambisi pribadinya semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Jangan lupa, bangun juga hubungan baik dengan Forkompimda. KNPI harus Bersinerji dengan semua stake holder dan pemerintah. Pembangunan Bangsa ini memerlukan sumbangsih tenaga dan pikiran pemuda. Semoga dibawah kepemimpinan El Adrian Shah KNPI Sumut memiliki martabat,” pungkasnya. (adz/ila)

Sedikitnya 71 perwira menengah (Pamen) dan perwira pertama (Pama) jajaran Polda Sumut dimutasi dari jabatannya. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin nomor ST/100/I/KEP./2020 tertanggal 31 Januari 2020.

Dalam surat tersebut, personel yang dimutasi mulai dari pangkat AKBP, Kompol, AKP, Iptu, Ipda, Aiptu, dan termasuk PNS. Dari ke-71 personel itu, terdapat nama AKBP Juliani Prihartini yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polretabes Medan. Kini, Juliani dipercayakan menjadi Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumut.

Sebagai pengganti yang menduduki jabatan Kasatlantas Polrestabes Medan, diisi oleh Kompol H Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq yang sebelumnya merupakan Pamen Polda Sumut lulusan Diksespimmen 2019. Sementara itu, AKBP Alimuddin Sinurat yang sebelumnya menduduki jabatan Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumut kini diangkat sebagai Kabagops Polrestabes Medan.

Selanjutnya, AKBP Azuar yang menjabat Wakasat Sabhara Polrestabes Medan dimutasikan sebagai Pamen Polrestabes Medan dalam rangka pensiun. Pengisi jabatan yang ditinggalkan Azuar, dipercayakan Kompol Edward Nauman Saragih yang sebelumnya menjabat Kasubbag Humas Bagops Polrestabes Medan.

Selain itu, Kompol Darwin Ginting yang menjabat Kapolsek Kota Pinang Polres Labuhanbatu dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polda Sumut dalam rangka pemeriksaan. Penggantinya, dipercayakan kepada Kompol Semeon Sembiring yang sebelumnya menjabat Kanit 3 Subdit II Ditres Narkoba Polda Sumut.

Kemudian, jabatan Kasatreskrim Polres Padang Sidimpuan yang sebelumnya dijabat AKP Abdi Abdillah kini dipercayakan kepada AKP Bambang Herianto, yang sebelumnya menjabat Panit 1 Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasu. AKP Abdi Abdillah selanjutnya akan menjabat sebagai Kapolsek Batang Toru Polres Tapsel.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan yang dikonfirmasi membenarkan adanya mutasi ini. Kata dia, mutasi jabatan dalam tubuh Polri merupakan hal yang biasa sebagai proses penyegaran dan regenerasi. “Mutasi adalah hal yang biasa di tubuh Polri. Hal ini juga untuk proses regenerasi dan penyegaran organisasi,” ujarnya singkat. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) masih berlanjut. Meskipun tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perusahaan tersebut masih membangunan pabriknya secara ilegal. Karenay, Pemko Medan harus menghentikan pembangunan pabrik STTC tersebut.

Pengamat Kebijakan Pemko Medan, Bambang Santoso SH, MH, mengatakan, setiap bangunan atau gedung untuk didirikan harus melalui proses perizin bangunan, artinya perlu adanya dasar syarat secara lingkungan dan analisa dampak mengenai lingkungan (AMDAL). Bila izin dasar itu tidak dipenuhi, maka IMB untuk gedung itu belum bisa diterbitkan oleh dinas terkait. “Kalau kita lihat, bagaimana IMB-nya bisa keluar, sedangkan Amdal-nya tidak ada. Jadi, patut kita duga pembangunan itu berdiri secara ilegal,” tegasnya, Minggu (2/2).

Dikatakan Bambang, dalam UU No 28 Tahun 2002 tetang bangunan gedung diatur pada Pasal 39 dijelaskan, setiap bangunan yang tidak punya izin, wajib dilakukan pembongkaran. Jadi, tidak ada alasan bagi pemko untuk menunggunggu atau memeberikan toleransi kepada bangunan yang tidak mempunyai izin. “Sudah jelas izinnya bermasalah, seharusnya Pemko Medan sudah bisa menghentikan pembangunan perusahaam tersebut. Jangan membiarkan sampai bangunan itu rampung,” ungkap Bambang.

Terkait proses izin yang akan dijalankan perusahaan itu, lanjut Bambang, perlu adanya persyaratan yang perlu dipahami tentang masalah lingungan agar keselamatan lingkungan tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat.

“Mendirikan gedung atau pabrik, sangat berhubungan dengan upaya pemantauan lingkungan (UPL), upaya kelola lingkungan (UKL) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan berkaitan dengan lingkungan hidup,” ujar Bambang.

Apabila proses syarat yang sudah ditentukan, pihak pemilik bangunan tidak menjalankan prosedur, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana dimaksud di dalam ketentua UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 109 yang pada pokoknya menegaskan, setiap orang yang melakukan usaha datau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

“Tidak ada alasan bagi Pemko Medan, membiarkan pihak – pihak yang melanggar aturan untuk mendirikan bangunan secara liar. Jangan, karena adanya intervensi atau pembekingan, maka kebijakan pembangunan di Kota Medan merugikan masyarakat dan PAD bagi sumber pendapatan Pemko Medan,” tegas Bambang.

Sementara itu, pihak komisi II DPRD Medan sebagai counterpart dalam masalah ini pun berjanji akan segera memproses pelanggaran ini dengan akan mengunjungi secara langsung perusahaan yang bergerak di bidang rokok tersebut.

“Senin (hari ini) akan dirapatkan dulu oleh internal komisi II tentang jadwal kunjungannya. Segera, pasti segera kita jadwalkan dengan teman-teman di Komisi II,” ucap Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Sumut Pos, Minggu (2/2).

Namun, kata Sudari, pihaknya tidak akan mengumumkan kapan mereka akan melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut.

“Karena kalau kita umumkan, namanya ya bukan sidak (inspeksi mendadak). Nanti waktu kunjungan akan kita jelaskan semua hasil kunjungan kita. Kalau memang terbukti tidak punya IMB dan Anda maka akan langsung kita tindaklanjuti, sebab memang sudah melanggar aturan,” katanya.

Sembari menunggu jadwal yang ditentukan oleh Komisi II, terang Sudari, pihaknya kembali meminta kepada pihak pemerintah setempat, yakni Camat Medan Belawan untuk tanggap dan tidak melakukan pembiaran terhadap aktivitas PT STTC dan perusahaan lainnya yang ada di wilayahnya.

Dikatakan Politisi PAN ini, semua perusahaan harus memiliki izin sesuai peraturan yang berlaku. Bila tidak, Pemerintah setempat dalam hal ini Pemko Medan melalui pihak Satpol PP dapat melakukan penerima kepada perusahaan yang dimaksud.

“Masyarakat pun bisa saja melakukan gugatan class action terhadap Pemeritah Kota Medan apabila Pemko Medan melakukan pembiaran

Senada dengan Sudari, Wakil Ketua DPRD Medan dari Dapil Medan Utara, HT Bahrumsyah juga mengatakan hal yang sama. Bahrum mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan untuk segera menjadwalkan kunjungan ke PT STTC di Kawasan Belawan tersebut. “Tentu saja, saya akan segera mengkonfirmasi ke Komisi terkait (Komisi II),” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengaku sudah menyurati perusahaan tersebut, namun surat yang dilayangkannya ke PT STTC justru tidak mendapatkan respon atas pembangunan yang sudah mereka lakukan. Pihaknya pun mengaku sudah meneruskan masalah itu ke dinas terkait. Sebab katanya, Dinas terkaitlah yang memiliki kewenangan tersebut.

Namun usai Ahmad SP mengatakan hal tersebut, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Armansyah Lubis justru mengaku tidak mengetahuinya karena belum mendapatkan informasi tersebut dari Camat Medan Belawan, Armansyah pun berjanji akan segera menurunkan tim pengawasnya ke PT STTC.

Seperti diketahui, PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) mendirikan pabrik untuk pergudangan mega proyek seluas 2 hektar lebih di Jalan Raya Pelabuhan Belajar, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini jelas melanggar aturan dan UU yang berlaku serta merusak tatanan aturan yang telah diterapkan Kota Medan. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi rokok ini sejak awal penimbunan, penembokan dan pembangunan, diketahui tidak memiliki izin.(fac/map/ila)

SUMUTPOS.CO – Pesawat Batik Air jenis Airbus A330 dengan nomor penerbangan ID8619 yang mengangkut 238 Warga Negara Indonesia (WNI) berangkat dari Bandara Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok sekitar pukul 05.00 waktu setempat, dan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Minggu (2/2) sekitar pukul 08.35 WIB.

USAI pendaratan tepat di apron depan kargo Bandara Hang Nadim, pesawat berbadan besar buatan Prancis tersebut tak langsung membuka pintu dan menurunkan ratusan penumpangnya. Setelah dipastikan terparkir, selang beberapa menit, puluhan petugas medis berpakaian pelindung anti virus terdiri dari empat warna, yakni putih dari tenaga medis militer maupun Kementerian Kesehatan pusat kuning dari karantina, serta hijau dan merah dari apron langsung mendekat ke garbarata (tangga penurunan penumpang).

Para petugas medis yang berpakaian lengkap pelindung anti virus tersebut langsung bergerak naik dan masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, para petugas medis mengecek kembali suhu tubuh serta gejala lainnya satu persatu penumpang sebelum para penumpang itu keluar dari pesawat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Tjejep Yudiana yang turun langsung memantau evakuasi pemindahan ratusan penumpang dari pesawat Airbus menuju tiga pesawat TNI AU yang terlebih dahulu terpakir, dua berjenis boeing 737-400 serta satu pesawat Hercules C-130. Tiga pesawat milik TNI AU itu sudah terparkir di apron kargo Bandara Hang Nadim Batam sejak Sabtu (1/2) lalu.

Pantauan Batam Pos (grup Sumut Pos) di Bandara Hang Nadim Batam, tepatnya di garbarata atau pintu keberangkatan A8, atau garbarata terdekat dari apron kargo setelah jeda 15 sampai 20 menit usai pengecekan petugas medis di dalam pesawat, satu persatu WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok, menyusul merebaknya virus corona di negara Tirai Bambu tersebut, dipersilakan turun tangga menuju pesawat TNI AU yang hendak memberangkatkan mereka menuju tempat karantina di Natuna.

Saat menuruni tangga pesawat, para penumpang satu persatu berikut barang bawaannya langsung disemprot petugas medis dengan spray (cairan) disinfektan atau anti bakteri. Tak cukup sekali. Satu penumpang disemprot sedikitnya empat sampai lima petugas medis membawa tempat seperti jerigen yang dipanggul di punggung sebelum memasuki pesawat TNI AU.

“Pegang besi tangga garbarata. Pelan-pelan saja turunnya. Masing-masing pejamkan mata saat disemprot disinfektan ya,” ujar beberapa petugas medis yang berpakaian anti virus mengarahkan penumpang agar saat disemprot cairan disinfektan tak mengenai mata.

Tjejep menegaskan, dari pihak Dinkes Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinkes Batam sendiri pada proses pemindahan penumpang dari pesawat Batik Air menuju pesawat TNI AU di Bandara Hang Nadim Batam, menurunkan sedikitnya 30 tenaga medis yang didalamnya sudah termasuk dokter paru-paru, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan tenaga perawat.

“Tak hanya dokter dan tenaga medis dari kami saja Dinkes Kepri dan Batam yang membantu evakuasi pemindahan dari pesawat Batik Air ke pesawat TNI AU yang akan mengangkut penumpang menuju Natuna. Dari pihak TNI AU, Kantor Pelabuhan di Batam serta pihak Polda Kepri juga menurunkan tenaga medisnya membantu proses evakuasi di Bandara Hang Nadim,” tegasnya.

Tjejep juga membenarkan, WNI yang dipulangkan transit ke Bandara Hang Nadim Batam, bukan berjumlah 245 orang, melainkan hanya 238 orang. “Ada tujuh orang yang memang tak ikut dipulangkan yang kami dapat kabarnya dari Kemenkes. Empat orang di antaranya memilih tetap tinggal di Wuhan. Sementara tiga lainnya tak lolos proses pemeriksaan kesehatan oleh pemerintah Tiongkok setempat, sehingga terpaksa tertahan di Wuhan,” terangnya.

Untuk 238 penumpang yang dipulangkan dari Wuhan, lanjut Tjejep, dipastikan sudah melalui pemeriksaan kesehatan oleh pemerintah Tiongkok sebelum diterbangkan ke Batam, dan dinyatakan sehat, tak terkontaminasi virus corona. “Semua yang dipulangkan ini bukannya terpapar ataupun positif terkena virus corona, semua penumpang dipastikan dalam kondisi clear, sehat,” tegasnya.

Kenapa sampai Batam dan Natuna nanti juga diperiksa? “Karena memang prosedurnya seperti itu. Dari WHO (badan kesehatan dunia, red) juga memerintahkan untuk itu demi pencegahan. Masa yang positif terpapar saja masih diperhatikan, ini yang jelas-jelas dalam kondisi sehat dinyatakan dengan bukti pemeriksaan baik oleh pemerintah Tiongkok dan Indonesia sendiri, tak boleh pulang,” terangnya.

Tak hanya sebanyak 238 penumpang yang dipulangkan saja yang wajib melalui pemeriksaan serta sterilisasi dengan cara disemprot cairan disinfektan di sekujur tubuhnya. Para kru pesawat seperti pramugari maupun pramugara, pilot dan co-pilot yang membawa 238 penumpang juga diwajibkan menjalankan pemeriksaan serupa.

Para kru pesawat, pilot dan co-pilot mendapatkan giliran turun dari pesawat paling akhir setelah semua penumpang dipastikan turun dan diperiksa. Sementara proses pemindahan penumpang dari pesawat Batik Air menuju pesawat TNI AU sendiri juga dilakukan secara terkoordinasi.

Mengenai tiga WNI yang tidak bisa dipulangkan karena tidak lolos screening dari WHO, sontak menimbulkan spekulasi negatif pada ketiganya. Mereka diduga suspect 2019-nCoV sehingga tak diizinkan meninggalkan Hubei.

Salah satu anggota tim penjeput WNI di Wuhan Budi Sylvana mengamini. Benar adanya bahwa ada tiga orang WNI yang ditinggal. Dia tak tahu pasti jenis kelamin dan nama mereka. “Yang jelas mereka tidak dibolehkan pihak imigrasi Tiongkok karena sakit,” tuturnya.

Namun Budi tak bisa memastikan apa sakitnya mereka. Dia meyakinkan, jika tiga WNI itu akan dirawat oleh pihak pemerintah Tiongkok dan perwakilan Indonesia di Negri Panda itu.

Isu suspect ini pun langsung ditampik Dubes RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun. Meski tak memaparkan alasan penolakan keluar area Hubei, ia menegaskan, ketiganya tidak terpapar virus yang masih belum ada vaksinnya tersebut. “Enggak benar itu,” ujarnya singkat.

Plt Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah menambahkan, ketiganya terus dimonitor. KBRI Beijing pun terus memberikan dukungan untuk hal-hal yang diperlukan. “Setelah mereka tidak bisa dibawa pulang, kita koordinasi dengan otoritas setempat. Mereka sudah diantar ke asrama,” ungkapnya.

Pemprovsu Berserah ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyerahkan sepenuhnya penanganan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan dan Tubei, Tiongkok, kepada Pemerintah Indonesia. “Jikalau ada warga Sumut dari total WNI yang sudah dievakuasi tersebut, maka kita percayakan kepada pemerintah kita untuk menanganinya. Sebab, sangat sulit akses kita masuk ke sana. Penanganan akibat nCoV ini sangat khusus dan rumit,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan menjawab Sumut Pos, Minggu (2/2).

Kesulitan akses masuk ini, diakui Alwi, salah satunya soal informasi dan data warga Sumut yang berada di Tiongkok. Melihat penanganan cepat dari pemerintah pusat, pihaknya mempercayakan seluruh prosedur yang sudah dilakukan. Termasuk selama 14 hari akan langsung diisolasi ke Natuna, Kepulauan Riau. “Kami tak bisa mendapat dan mengetahui, adakah warga kita yang berada di Tiongkok sampai saat ini. Namun, jika termasuk dalam evakuasi yang dilakukan ada warga kita, maka kita percayakan penuh sudah ditangani pemerintah kita dengan baik,” katanya.

Disinggung lagi, adakah upaya jemput bola ke Imigrasi guna mengetahui data warga Sumut yang dievakuasi, ia menekankan, cukup memercayakan standar operasional prosedur yang tengah dilakukan pemerintah saat ini. “Dari yang dievakuasi itu jika ada warga Sumut maka dipastikan sudah ditangani dengan baik. Apalagi sampai sejauh ini kami belum mendapat instruksi dari pusat, untuk ikut dalam evakuasi tersebut. Ya kita percayakan sepenuhnya pemerintah menangani ini, sembari juga melakukan upaya preventif di wilayah Sumut,” kata mantan Kadis Kesehatan Labuhanbatu itu.

Pihaknya bersama pemerintah daerah di Sumut juga terus berkoordinasi melakukan pencegahan virus mematikan tersebut. Upaya tersebut diakuinya paling tepat dilakukan saat ini. Bahkan sejak kemunculan wabah tersebut semakin mengancam dunia, pihaknya telah bergerak cepat melakukan upaya preventif.

“Ya, antara lain memastikan seluruh TKA (tenaga kerja asing) tidak suspek corona, baik dari dan ke Sumut. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Bandara Kualanamu dan pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan setiap penumpang dari luar negeri terutama yang datang dan mau ke China,” ungkapnya.

Kadis Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar sebelumnya mengutarakan, pihaknya belum punya data berapa jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumut yang berada di China. Sebab sejauh ini pencermatan pihaknya tidak ada TKI asal Sumut yang bekerja di negeri Tirai Bambu melalui jalur biro tenaga kerja. “Sebaiknya itu ditanyakan ke Imigrasi. Sudah pasti ada itu datanya semua. Kalau kami kan hanya berdasarkan yang terdaftar resmi saja. Jika dari Imigrasi, baik yang bekerja profesional ataupun pelajar dari Sumut tentu gampang diketahui datanya,” katanya.

Begitupun pihaknya siap berkoordinasi lebih lanjut bilamana ke depan diketahui ada TKI asal Sumut yang masuk dalam evakuasi Pemerintah Indonesia saat ini. “Kita tunggu dan lihat perkembangan selanjutnya,” katanya.(jpg/prn)