Jangankan Padam, Listrik Kedip pun Kami Tak Ingin..

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada yang datang, ada yang pergi. Begitulah ketika seseorang telah selesai mengabdi dan memasuki masa purna bakti atau pensiun, harus meninggalkan segala aktivitas di tempat kerjanya dulu, untuk digantikan dengan rekan kerja yang lain.

Adalah Deputi Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut, Rudi Artono, sudah memasuki masa pensiunnya. Posisinya digantikan rekannya, Jimmy Aritonang.

Purna bakti Rudi Artono ini digelar dengan acara pisah sambut, yang dihadiri GM PLN UIW Sumut, M Irwansyah Putra, para manager PLN, seluruh humas PLN Regional Sumatera/Sumut, Senin (27/1) di Medan.

GM PLN UIW Sumut, M Irwansyah Putra, dalam kata sambutannya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Rudi atas kerja samanya selama ini. “Kita melepas Pak Rudi dengan hati berat. Sebab, begitu banyak yang dia sumbangkan. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pak Rudi dapat dilanjuti oleh penggantinya. Semoga kordinasi ke depan lebih baik lagi antara media dan managemen PLN,” harap Irwansyah.

Irwansyah turut mendoakan para humas PLN lainnya dapat mengikat koordinasi kerja pada seluruh PLN Bagian Sumatera, khususnya Sumatera Utara. “Apa yang sudah dikaryakan, baik kepada stakeholder maupun kepada media, perlu ditindaklanjuti dan dikuatkan kembali koordinasinya,” pesan Irwansyah kepada para humas.

Irwansyah juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas koordinasi sulit yang sudah dilewatkan saat Natal dan Tahun Baru, dalam keandalan listrik. Selain itu, juga baru melewati event Imlek. Bahkan, dalam 13 hari ke depan nanti, akan menghadapi Cap Go Meh. Tak hanya itu, termasuk kegiatan Ujian Nasional. “Nah, semua kegiatan kelender rutin itu harus kita amankan listriknya, kita jaga keandalan listriknya,” ujarnya, sembari mengatakan terus melakukan keandalan listrik dalam menghadapi Pilkada Medan.

Dikatakan Irwansyah, untuk keandalan listrik, perlu waktu yang panjang dengan membangun sistim kelistrikan selama 5-10 tahun dalam membangun Gardu Induk (GI) atau pembangkit listrik. “Unit-unit pembangunan tetap terus melanjutkan membangun pembangkit-pembangkit, mulai dari pembangkit Pangkalansusu dan pembangkit lainnya di Sumatera Utara,” ujar Irwansyah.

Sementara itu, Rudi Artono yang memasuki masa purna bakti, tak mampu menahan haru saat diminta untuk memberikan kata sambutannya. “Terima kasih sudah mau bekerja sama. Kalau bukan karena kalian, saya tidak ada apa-apanya,” ujar Rudi dengan suara bergetar.

Tak lupa juga Rudi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada media yang turut mendukung kinerjanya. Mulai dari berita-berita kondisi kelistrikan hingga persoalan lainnya yang mampu dipecahkan secara bersama-sama.

“Kami orang PLN, tak ada niat sedikitpun sengaja memadamkan listrik. Jangankan untuk memadamkan listrik, bahkan listrik berkedip pun kami tak ingin. Kami ingin listrik semakin andal dan masyarakat bisa menikmatinya dengan nyaman,” ujar Rudi. (ila)

Saat ini pemilik PD Pasar adalah Plt Wali Kota. Dalam rangka menjalankan perusahaan daerah, maka pemilik perusahaan mengangkat badan pengawas dan jajaran direksi. Termasuk, melakukan pemberhentian merupakan wewenang pemilik perusahaan. Untuk itu patuhi dan laksanakan keputusan pemilik perusahaan tersebut.”

Ir Wiriya Alrahman
Sekda Kota Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekda Kota Medan, Ir Wiriya Alrahman mengatakan, PD Pasar milik Pemko Medan, bukan milik pribadi. “Saat ini pemilik PD Pasar adalah Plt Wali Kota. Dalam rangka menjalankan perusahaan daerah, maka pemilik perusahaan mengangkat badan pengawas dan jajaran direksi.

Termasuk, melakukan pemberhentian merupakan wewenang pemilik perusahaan. Untuk itu patuhi dan laksanakan keputusan pemilik perusahaan tersebut,” tegas Sekda saat memimpin apel di halaman Kantor PD Pasar Lantai III Pasar Petisah, Senin (27/1).

Apabila tidak puas dengan keputusan pemilik perusahaan, kata Sekda lagi, silahkan tempuh jalur hukum. Dikatakannya, persoalan ini tidak mucul dengan tiba-tiban

Sebelum dilakukan pemberhentian, Badan Pengawas sudah memberikan surat peringatan tiga kali yakni No.72/BP/II/2019 tanggakl 20 Februari 2019 (Surat Peringatan I), kemudian No.84/BP/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 (surat peringatan II0 dan No.110/BP/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 (Surat Peringatan III).

“Jadi persoalan (pemberhentian) ini tidak muncul tiba-tiba, tapi sudah melalui proses yang sangat panjang dan sudah dijelaskan Badan Pengawas. Tidak usah kita buka alasannya, nanti kita buka-bukaan saja di pengadilan. Untuk itu, mari kita laksanakan dan patuhi keputusan pemilik perusahaan sambil menunggu putusan berkekuatan hukum tetap dan kita siap menjalankan apapun hasil putusan berkekuatan hukum tetap nantinya,” tegasnya.

Sekda selanjutnya minta kepada seluruh jajaran PD Pasar untuk bekerja dengan sebaiknya untuk memajukan PD Pasar. Diingatkannya, bekerja harus sesuai dengan rule yakni Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sedangkan kepada Plt Dirut dan Direktur Operasional PD Pasar, Sekda minta segera melakukan konsolidasi dengan baik bersama seluruh jajaran PD Pasar. “Tolong jaga kekondusifan dan lebih terpenting lagi tingkatkan pelayanan kepada para pedagang dan masyarakat sebagai konsumen,” pesannya.

Di kesempatan itu Sekda kembali menegaskan, berdasarkan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB) yang telah dikeluarkan, tidak ada pengutipan retribusi kepada para pedagang di Pasar Kampunglalang. Menurut Sekda, hal itu dilakukan Pemko Medan untuk membantu para pedagang yang selama 3 tahun terlunta-lunta karena proses pembangunan yang dilakukan.

“Kalau mau dikutip, jangan retribusi untuk pemakaian tempat berjualan, melainkan uang kebersihan, jaga malam maupun uang air dan listrik. Di luar itu, saya minta jangan ada pengutipan yang dilakukan. Sebab tidak ada uang PD pasar yang digunakan untuk pembangunan Pasar Kamponglalang!” tegasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi saling dorong dan tarik menarik terjadi antara Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan yang dicopot, Rusdi Sinuraya dengan personel Satpol PP, Senin (27/1). Ini terjadi saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, yang juga Ketua Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Kota Medan, hendak memakai ruangan kerja Dirut PD Pasar yang biasa dipakai Rusdi. Namun Rusdi menolak dan menghalangi.

Awalnya, Rusdi Sinuraya didampingi Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Arifin Rambe yang juga ikut diberhentikan, lebih dulu melaksanakan apel. Tak lama berselang, barulah Sekda tiba bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Sekretaris Bawas, Khairul Syahnan, Asisten Umum Renward Parapat, Kepala Inspektorat Ikhwan Habibi Daulay, Kepala Satpol PP HM Sofian, Plt Dirut PD Pasar Nasib, Plt Direktur Operasional Gelora KP Ginting, juga menggelar apel di tempat sama di kantor PD Pasar, lantai tiga Pasar Petisah, Jalan Razak Kota Medan.

Memang sejak awal, dugaan kericuhan sudah diprediksi. Sebagai langkah antisipasi, seratusan personel gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Sabhara Polrestabes Medan dan unsur TNI berjaga-jaga di lokasi. Selain itu, terlihat sejumlah massa juga berada di lokasi berbaur dengan para pegawai.

Usai apel, Sekda melanjutkan rapat di ruangan yang selama ini digunakan Rusdi Sinuraya sebagai ruangan kerja. Namun Rusdi menolak dengan bertahan di depan ruangan, sehingga sempat terjadi ketegangan karena petugas Satpol PP langsung merangsek maju untuk membuka jalan untuk Sekda memasuki ruangan.

Lantaran Rusdi menghalangi di depan pintu masuk, sejumlah petugas Satpol PP langsung menariknya dan sempat terjadi dorong-dorongan. Apalagi belasan pria tak dikenal tampak siap untuk memberikan bantuan kepada Rusdi. Tak ingin ribut, Sekda pun mengalah dan membatalkan dilakukannya rapat.

Usai Sekda meninggalkan lokasi, Plt Dirut dan Plt Direktur Operasional serta DirekturAdministrasi dan Keuangan Osman Manalu berkumpul di ruangan Direktur Operasional. Tak bersama berselang, Hasnel Hasibuan mewakili para pegawai PD Pasar menyampaikan isi hati seluruh pegawai.

Di saat Hasnel berbicara, Rusdi tiba-tiba datang dan menarik mikrofon dari tangannya. Tindakan Rusdi mendapat protes dan sorakan dari para pegawai. Aksi dorong-dorongan pun kembali terjadi, namun tidak sampai berakhir ricuh. Hasnel dan kawan-kawan pun memilih mundur. Apalagi melihat belasan pria tak dikenal kembali masuk dan berkumpul di sekitar ruangan yang selama ini dipergunakan Rusdi Sinuraya untuk bekerja.

Selang setengah jam kemudian, Nasib beserta Gelora dan Osman kemudian meninggalkan PD Pasar. Sedangkan Rusdi beserta Arifin bertahan di lokasi, termasuk puluhan pria yang tak dikenal. Jelang tengah hari, kondisi PD Pasar semakin kondusif. Namun sebagian besar para pegawai tidak bekerja dan bertahan di seputaran Pasar Petisah.

Usai suasana kondusif, Rusdi Sinuraya yang ditanya wartawan mengatakan, ia memastikan tetap bertahan pada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pemberhentiannya.

“Tapi ada upaya paksa dari Pemko Medan melalui Sekda sebagai Ketua Badan Pengawas. Saya sampaikan, saat ini saya masih Direktur Utama PD Pasar Kota Medan. PTUN sudah menetapkan penundaan. tolong hormati keputusan tersebut,” tegas Rusdi kepada wartawan, Senin (27/1) didampingi penasihat hukum Refman Basri.

Rusdi mengatakan, negara ini adalah negara hukum, sehingga tidak boleh ada yang berlaku semena-mena. “Ini preseden tak baik bagi negara kita. PD Pasar adalah milik negara, bukan pribadi, tapi saya duduk di sini berdasarkan undang-undang. Negara membayar saya untuk duduk di sini. Saya ikut fit and proper test sehingga terpilih, ada masa jabatan saya,” jelasnya.

Menurutnya, dia bisa diberhentikan hanya dengan tiga hal, yakni mengundurkan diri, meninggal dunia dan diberhentikan dengan tidak hormat apabila sudah berkekuatan hukum tetap.

“Sampai saat ini satu peringatan pun dari walikota tidak ada, dan satu surat pengaduan hukum pun tidak ada. Jadi dasarnya mana. Saya menolak kezaliman ini,” katanya.

Terkait keinginan Sekda untuk masuk ke ruangannya, Rusdi mengaku menentangnya karena lantaran Sekda tidak bisa menunjukkan surat secara hukum. “Kalau memaksakan, saya akan tuntut secara hukum,” jelas dia.

Refman Basri menambahkan, surat pemberhentian Dirut telah ditunda oleh PTUN. Di dalam surat itu tertulis, meski telah ditunjuk Plt Dirut dan Plt Direktur Operasional, namun keputusan ini tidak dapat dilaksanakan karena pelaksanaan objek sengketa ditunda. “Jadi harus patuh. Siapa pun di republik ini harus patuh hukum. Mau presiden maupun wali kota harus patuh hukum,” tegasnya.

Pelanggaran terhadap objek sengketa, kata dia, harus bertanggung jawab secara hukum. Sedangkan terkait pernyataan Plt Wali Kota Medan yang mengungkapkan belum menerima surat penetapan PTUN, menurutnya bisa jadi para petinggi Pemko Medan memang belum menerima secara langsung.

“Tetapi kita punya bukti bahwa 23 Januari 2020, sudah diserahkan ke Pemko Medan. Saya juga sudah membuat resmi kepada Plt Wali Kota Medan dan Dirut pada 24 Januari 2020 terkait surat penetapan ini,” bebernya.

Sementara, Sekda yang ditemui di ruangannya memastikan pihaknya baru menerima putusan PTUN pada Senin (27/1) siang. “Tidak ada kami terima surat PTUN itu kemarin,” tegasnya.

Dia juga memastikan, Selasa (28/1) pihaknya dipanggil pengadilan untuk menjalani sidang terkait putusan pemberhentian. “Kami juga akan menyampaikan keberatan karena tidak pernah dipanggil dan tiba-tiba putusan sudah keluar,” kata Sekda.

Ditemui terpisah, Plt Dirut PD Pasar Nasib yang disinggung soal keluhan pegawai PD Pasar yang belum menerima gaji akibat konflik ini, memastikan pihaknya sedang mengupayakan agar gaji para pegawai PD Pasar Kota Medan bisa segera dibayar.

“Sedang kami upayakan. Seharusnya saya yang menandatangani, namun karena ada kejadian ini, pihak bank jadi ragu. Ini kami sedang memanggil mereka untuk menjelaskan persoalannya, supaya pihak bank tidak ragu lagi. Semoga bisa segera terselesaikan dan gaji para pegawai bisa segera dibayar,” ujarnya berjanji. (map/ila)