TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kemeriahan tahun baru Imlek di Kota Tebinginggi sudah terlihat, dimana warga Tionghoa mulai sibuk menghiasi rumahnya dengan pernak pernik imlek, seperti lampu lampion.

Umumnya hiasan berupa pernak pernik banyak terlihat di vihara- vihara, baik pada vihara tertua maupun vihara vihara baru yang ada di kota Tebingtinggi.

Minggu(19/1), terpantau ratusan lampu lampion sudah menghiasi Jalan Veteran, yang berdekatan dengan Vihara Mahadana.

Kemeriahan itu lebih didominasi oleh Vihara Avalokitespara Hong Sanse Tample, yang berada di Jalan Tengku Hasyim Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi.

Vihara tersebut merupakan satu satunya vihara yang terindah di Kota Tebingtinggi, dan banyak warga masyarakat maupun luar Kota Tebingtinggi menjadikan vihara ini sebagai wisata religi.

Bukan hanya dikunjungi oleh etnis Tionghoa untuk beribadah, namun banyak juga warga pribumi yang bukan beragama Budha berkunjung ke vihara tersebut, hanya untuk sekedar ber swafoto.

Pimpinan Vihara Avalokitespara Hong Sanse Tample, Suhu Dharma Surya mengatakan, terkait soal persiapan Tahun baru Cina yang masuk pada shio Tikus, yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2020.

Dimana dalam astrologi Cina, semua tahun dipresentasikan dengan hewan. “Tahun 2020 sendiri adalah tahun Tikus Logam yang diprediksi akan menjadi tahun yang menguntungkan,” jelasnya.

Suhu Dharma Surya berharap kiranya ditahun Tikus Logam ini bisa membawa keberkahan bagi umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, agar terhindar dari kerusuhan namun membawa kedamaian.

“Dengan kedamaian, ketentraman tentulah akan aman, dengan kondisi aman, kita semua gampang mencari makan. Tapi kalau tidak aman, gimana kita mau tenang cari makan, semuanya serba susah,” jelasnya. (ian/han)

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Surat keputusan (SK) atas perpanjangan masa jabatannya pun tengah diproses Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu.

“Ya, ini untuk tahun kedua Pak Asren (menjabat Pj bupati Pakpak Bharat). Hanya saja SK perpanjangannya belum terbit, masih kita proses,” ujar Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung menjawab Sumut Pos, Minggu (19/1).

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya menyampaikan restunya kepada Asren untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat Pakpak Bharat, sampai kepala daerah yang baru terpilih melalui Pilkada serentak 2020 ini. Edy bahkan menyebut, mantan kepala Satpol PP Sumut itu sudah terlanjur cocok dengan masyarakat Pakpak Bharat.

“Kayaknya sudah terlanjur cocok rakyat sama dia, sambil mengantar rakyat ini untuk pemilihan bupati di situ, dan sudah saya perpanjang,” ujarnya menjawab wartawan usai peresmian Masjid Gubsu di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Jumat (17/1).

Sebelumnya Asren dilantik Gubsu pada jabatan tersebut, 17 Januari 2019. Tentu persetujuan Edy itu menjadi kejutan istimewa bagi mantan Kadis Kominfo Sumut dan kepala BPBD Sumut itu. Sebab pada syukuran tahun baru di rumah dinasnya kemarin, Asren menyebutkan jika masa tugasnya di Pakpak Bharat akan berakhir dalam hitungan hari.

Ditanya wartawan lagi apa alasan mendasar Asren dipertahankan? Edy tegaskan lagi karena rakyat Pakpak Bharat menghendakinya.

“Rakyat menghendaki itu, rakyat yang mau, mau diganti nanti, belajar lagi, udah yang udah aja,” katanya.

Secara khusus dia berpesan agar Asren mempersiapkan Pilkada Pakpak Bharat 2020 ini. Tujuannya agar terwujud Pilkada yang jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin yang amanah di Pakpak Bharat.

Asren sendiri dipastikannya tidak maju dalam pertarungan Pilkada Pakpak Bharat. “Karena saya tanya, kamu maju? Nggak katanya. Itu dia berarti apa ya, adil gitu,” ungkapnya. (prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran virus Asian Swine Fever (ASF) yang membunuh puluhan ribu ternak babi di 18 kabupaten/kota di Sumut, memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat yang berpenghasilan dari ternak babi.

Mengingat obat penangkap serangan virus ASF belum ditemukan, Pemprov Sumut, telah mempersiapkan sebuah daerah di Sumut menjadi restock bibit babi, seandainya serangan virus membunuh seluruh ternak babi di daerah tertentu.

“Pemprovsu sudah memikirkan restock babi di Sumut, yakni Pulau Nias. Kita pilih Nias karena daerah ini masih steril dan belum terinfeksi ASF. Nias juga sudah terbukti tempat yang tepat untuk pengembangbiakan babi, karena hampir setengah populasi babi ada di sana. Jadi sekarang kita ketat mengawasi Nias, jangan sampai daerah ini terjangkit virus ASF,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap, kepada wartawan di kantornya, akhir pekan kemarin.

Selain itu, kata Azhar, Pemprov Sumut juga sedang mempertimbangkan tindakan selanjutnya dalam menangani wabah ASF. Pertama, memberikan ganti rugi berupa hewan ternak lain kepada peternak babi yang terdampak ASF. Hewan ternak yang diberikan seperti sapi, kambing, ayam bahkan ikan, di mana dana bantuan ini berasal dari APBN/APBD provinsi dan kabupaten/kota.

“Sumut dan pusat sudah mempertimbangkan memberikan bantuan hewan ternak lain kepada peternak babi yang terdampak virus ASF. Apakah itu nanti kambing, sapi, kerbau, ayam atau mungkin ikan. Kita tidak bisa memberikan babi lagi, sampai Sumut bersih dari ASF. Kami minta agar kabupaten/kota mendata dengan baik agar sama-sama kita dapat membantu rakyat kita yang terkena musibah karena ASF ini,” terangnya.

Saat ini, Pemprovsu masih berusaha menekan laju penyebaran virus dengan menerapkan berbagai tindakan, seperti menghentikan lalu-lintas distribusi babi, baik masuk maupun keluar Sumut, menghentikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), membuat posko reaksi cepat di setiap daerah, disinfektan, dan pendataan babi.

Tindakan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo Nomor 13758 SE/PK.300/F/12/2019.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian, Pemprov Sumut juga melakukan tindakan pencegahan seperti biosecurity, mendampingi dan membina peternak babi, sosialisasi terkait ASF kepada peternak secara intensif, dan merespon cepat semua kasus kematian babi.

Meski demikian, Pemprov Sumut tetap mengeluarkan SKKH untuk babi-babi yang dipastikan tidak terinfeksi ASF, agar usaha peternakan babi tetap berjalan. “Karena nyatanya, masih sangat banyak babi yang tidak terjangkit virus ASF di Sumut,” kata Azhar.

Diduga Masuk Lewat Produk Olahan

Azhar menjelaskan, setelah Cina yang menjadi sumber ASF di Asia, Indonesia menjadi negara ke-11 yang terkena wabah ini setelah Vietnam, Filipina, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Laos, Kamboja, Myanmar dan Timor-Leste.

Aa tiga indikasi virus ini masuk ke Sumut dan sekarang menjangkit di 18 kabupaten/kota. “Mulanya dari Cina dan kemudian menyebar ke Filipina, Vietnam, Timor-Leste dan negara asia lainnya. Virus ini diduga masuk ke Sumut melalui produk olahan babi dari negara tertular, sisa-sisa makanan dari pesawat atau kapal dari negara terjangkit yang diberikan kepada hewan ternak, dan masuknya babi dari pintu-pintu ilegal,” terangnya.

Pemprov sendiri sebelumnya mengaku, tidak pernah berencana melakukan pemusnahan massal ternak babi di Sumut pascawabah virus ASF. Bantahan itu untuk menanggapi munculnya gerakan #savebabi di media sosial, yang menuduh Gubernur Edy Rahmayadi memiliki rencana untuk melakukan pemusnahan massal (stamping out) babi.

“Tidak ada pernyataan Gubernur Sumut untuk melakukan pemusnahan babi atau stamping out. Di Indonesia, stamping out sendiri bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2012, kecuali hewan yang terjangkit penyakit zoonosis (berbahaya bagi manusia). Itu harus segera diputus penyebaran virusnya,” tegas Azhar.

Gubsu Dituding Lakukan Pembiaran

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi pernah mengatakan, sedang mempertimbangkan ide pemusnahan babi di Sumut, menyusul serangan wabah ASF. Namun pernyataan itu dibantah melalui Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut.

Terkait bantahan itu, Pengurus Asosiasi Peternak Babi (Asperba) Sumut, Hendri Duin, mengatakan Gubernur mungkin membatalkan usul memusnahkan babi di Sumut. Tetapi di pihak lain, Gubsu juga dinilai tidak melakukan langkah konkrit dalam menghentikan penyebaran virus. Akibatnya virus terus menyebar hingga ke sejumlah wilayah di Sumut yang sebelumnya tidak terjangkit virus ASF.

“Pada akhirnya, ternak babi di beberapa wilayah di Sumut akan terus bermatian tanpa terkendali. Langkah Gubsu yang tidak melakukan langkah nyata apapun itu, terkesan sebuah tindakan pembiaran atas merebaknya kematian babi di Sumut. Karena dimusnahkan tidak, tapi memberi solusi untuk masalah ini juga tidak,” ucap Hendri, kemarin.

Kata Hendri, pemerintah seharusnya sudah sejak lama mengambil langkah nyata dalam memberantas virus ASF. Atau setidaknya melakukan langkah pencegahan yang serius, agar virus tidak emakin merebak di Sumut.

“Kasus ini ‘kan sudah beberapa bulan terjadi. Tadinya hanya di beberapa kabupaten/kota di Sumut, sekarang sudah menyebar ke mana-mana. Para peternak terus merugi, tapi seolah tak ada solusi,” ujarnya.

Disebutkan Hendri, memang hingga saat ini belum ditemukan cara efektif dalam memberantas virus ASF yang menyerang ternak babi. Tetapi bisa dimininalisir dengan melakukan penhentian penyebaran. “Faktanya, tetap menyebar ke wilayah lain. Jadi langkah pencegahan penyebaran juga tidak dilakukan secara maksimal,” kritiknya pedas.

Jika ini terus dibiarkan, menurut Hendri, Sumatera Utara akan memasuki masa kelangkaan babi dalam waktu beberapa bulan ke depan. “Kalau tidak ada solusi nyata, Sumut dipastikan akan mengalami kelangkaan babi, paling lama 4 bulan lagi. Artinya, masyarakat Kota Medan ataupun masyarakat Sumut yang biasa mengonsumsi daging babi akan kesulitan mendapatkannya. Begitu juga dengan para pengusaha, mereka harus mencari babi dari luar Sumut. Ini pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih besar,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah konkrit ataupun upaya-upaya nyata, dalam melakukan penuntasan virus ASF yang menjangkit babi di Sumut.

“Kalaupun mungkin memang belum ada vaksinnya, mungkin bisa dengan lebih memperketat sistem zonasi peredaran babi seperti dikemukakan sejak awal. Yakni babi tidak bisa masuk dari dan ke luar kabupaten/kota yang terjangkit ke wilayah yang aman. Atau mungkin ada langkah-langkah yang lebih efektif lagi? Semua berharap pemerintah lebih serius menangani kasus kematian babi ini,” tutupnya. (prn/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski agenda penyelenggaraan Festival Danau Toba (FDT) tengah dipertimbangkan untuk berlangsung dua tahun sekali, bukan berarti Kawasan Danau Toba bakal sepi agenda wisata.

Tahun 2020 ini, Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) telah mempersiapkan Calender Of Event Danau Toba 2020. Sekitar 30 event akan diperkenalkan ke publik akhir bulan Febuari 2020.

“Ada sekitar 30 event yang disiapkan untuk mendongkrak kunjungan jumlah wisatawan nasional (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) ke danau terbesar Asia Tenggara itu. Rinciannya, 7 event internasional, 10 event nasional, dan 13 event lokal atau komunitas. Saat ini, ke-30 event tersebut tinggal tahapan finishing,” kata Direktur Utama (Dirut) BOPDT, Arie Prasetyo, kepada Sumut Pos, Minggu (19/1).

Arie menjelaskan, untuk event lokal pihaknya mengarah ke rutinitas. Contohnya, Upacara Adat Amora di Danau Toba.”Event ini layak ditonton, tapi basisnya lokal. Kearifan lokal kita angkat menjadi pertunjukan tari di Parapat dan Tobasa,” tutur Arie.

Sementara itu, event internasional salah satunya Samosir Music Internasional (SMI). “Event Samosir Music Internasional bukan digawangi oleh pemerintah. Tapi dikomandani oleh oleh komunitas alias non pemerintah. Menurut kami secara tata kelola, SMI baik. Pemerintah sifatnya harus mendukung,” jelas Arie.

Selain itu, ada juga event sport tourism internasional yang ditarget mampu mendatangkan wisman untuk berkunjung ke Danau Toba pada tahun 2020 ini. Saat ini, BPODT sedang melakukan finalisasi rencana kerja sama penyelenggaraan event balap sepeda internasional, Grand Fondo New York (GFNY).

Event sport tourism, tidak hanya digelar di level internasional, tetapi juga berskala nasional. Namun ia belum membeberkan nama kegiatannya, dengan alasan masih tahap perampungan acara serta jadwal pelaksanaan.

Berikutnya, ada Karnaval Pesona Danau Toba. Event ini masuk event nasional. Namun akan dikemas dengan baik dan profesional, baik dalam hal konsep acara maupun promosi. Karnaval Pesona Danau Toba ini akan digiring menjadi top event Danau Toba tahun 2020.

“Karnaval Danau Toba sudah digelar beberapa kali, dan memiliki keunikan tersendiri. Acara ini akan digelar dekat Bandara Silangit. Agar potensinya lebih baik lagi, event ini akan dipromosikan lebih baik lagi dan akan kita jadikan top event,” jelasnya.

Puluhan event di danau Toba ini mendapat dukungan langsung dari BOPDT dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertujuan untuk memperkenalkan Danau Toba secara nasional dan internasional.

Arie memperkirakan, jumlah kunjungan wisman ke Sumut hingga Desember 2019 mencapai 250.000 orang. Adapun jumlah kunjungan rata-rata ke Danau Toba sekitar 61 persen dari jumlah kunjungan ke Sumut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mencatat, jumlah wisman sepanjang Januari-November 2019 sebesar 236.198 orang atau naik 10,12% secara tahunan.

Sebelumnya, Festival Danau Toba telah digelar sejak 2013 hingga 2019 di 7 kabupaten/kota di sekitar kawasan Danau Toba. Namun event FDT ini dinilai kurang mampu mendongkrak jumlah wisatawan ke Danau Toba. Sehingga sempat muncul wacana untuk menggelarnya sekali dua tahun saja. (gus)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo menggelar Simulasi Sistem Computer Asissted Test (CAT) penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2020 di SMP Negeri 3 Berastagi, Sabtu (18/1).

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Pelaksanaan simulasi sistem Computer Asissted Test (CAT) bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat, khususnya peserta simulasi tentang apa itu computer asissted test (CAT), kemudian juga diharapkan dapat memberikan kesiapan yang lebih bagi para peserta tentang kinerja dan tatakerja computer asissted test (CAT).

Para peserta yang mengikuti pelaksanaan simulasi sistem Computer Asissted Test (CAT) penerimaan CASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Karo Tahun 2020 adalah para pelamar CASN Formasi Tahun 2019 yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai dengan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Karo Nomor :800/5509/BKD/2019 tanggal 26 Desember 2019.

Adapun Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan simulasi sistem Computer Asissted Test (CAT) penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2020 sejumlah 1..200 orang pendaftar pertama yang mendaftar pada laman https://simada.karokab.go.id/simulasicat

Hadir pada pembukaan Simulasi CAT ini, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Sekda kab Karo Drs. Kamperas Terkelin Purba, MSi, Wakil Ketua DPRD Davit Sitepu, Unsur Forkopimda dan beberapa pimpinan OPD.

Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH dalam sambutannya di hadapan para peserta simulasi menyebutkan, bahwa tidak ada praktik kolusi dan nepotisme dalam penerimaan CASN. Jangan percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan dan membantu kelulusan saudara. Kelulusan seseorang hanya ditentukan oleh kemampuan pribadinya sendiri dan tentu atas kehendak Tuhan yang maha Esa” ungkap Bupati Karo. (deo/han)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Aparat kepolisian dibantu TNI melakukan pemusnahan ladang ganja seluas 5 hektare di Pegunungan Simpang Pahu, Desa Banarlancat, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut). Pemusnahan dilakukan dengan cara mencabut dan membakar ratusan ribu batang tanaman ganja siap panen.

“Pemusnahan narkoba ini melibatkan Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polres Jakarta Barat, Polres Madina dengan dibantu Koramil 13 Penyabungan. Ini merupakan pengembangan dari pengungkapan 254 kilogram ganja oleh Polres Jakarta Barat. Salah satu tersangkanya bernama Saparuddin,” ujar Kapolres Madina, AKBP Irsan Sinuhaji, Minggu (19/1).

Irsan mengatakan, pemusnahan ladang ganja ini melibatkan 60 personel dari Polres Madina, Koramil 13 Panyabungan, Ditnarkoba Polda Metro Jaya dipimpin Kasubdit 1, AKBP Ahmad Fanani Eko, Satnarkoba Polrestro Jakbar dipimpin AKBP Erick Frendriz, dan personil Ditnarkoba Polda Sumut AKBP Akala FJ.

Di pengunungan ini, ditemukan ladang ganja seluas 3 hektare dengan tanaman 180.000 batang ganja setinggi 150 centimeter (cm) hingga 200 cm yang siap panen.

Selain itu, juga ditemukan 30 kilogram ganja kering. Tak jauh dari lokasi awal, petugas juga menemukan ladang ganja seluas 2 hketare yang berisi 120.000 batang pohon dengan usia tanam yang sama.

“Luas ladang dari dua lokasi kurang lebih 5 hektare dengan tanaman yang siap panen sebanyak 300.000 batang. Semua kita cabut dan musnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Yang kita bawa turun hanya 30 batang untuk barang bukti,” tegas Irsan. (bbs/azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Stand kuliner Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Stabat dalam pameran pembangunan dan gebyar memeriahkan HUT ke-270 Pemkab Langkat, mendapat apresiasi

dari Bupati Terbit Rencana PA.

Bubur pedas, yang merupakan kuliner khas melayu sajian stan Cabdis Langkat mendapat acungan jempol Bupati Langkat yang datang mencicipi.

Bupati Terbit Rencana PA juga mengapresiasi tinggi terhadap hasil kreasi para siswa SMK dan SMA yang ada di Stabat.

“Meskipun sebenarnya SMK dan SMA tidak berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, namun dalam pameran pembangunan dalam rangka hari jadi Langkat ke 270. Cabdis Stabat Dinas Provsu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyukseskan gebyar hari jadi Kabupaten Langkat.” kata Bupati Langkat, saat hadiri pameran pembangunan dan gebyar HUT Langkat ke-270 tahun, Jumat (17/1).

Terbit Rencana PA mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi dan peran serta Cabdis Pendidikan Stabat, dan dapat ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat Langkat yang religius, cerdas dan bermartabat

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat Dinas Provsu Ichsanul Arifin Siregar, S.STP mengucapkan terimakasih dan merasa mendapatkan kehormatan sekali kunjungan Bupati Langkat.

“Semoga berbekal dari arahan Bapak Bupati Langkat, kiranya dapat terus memotivasi kami untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga visi bapak gubernur dan wakil gubernur dalam hal mewujudkan masyarakat Sumut yang cerdas dan bermartabat terutama dalam dunia pendidikan akan dapat kita capai bersama-sama,” kata Ichsan.

Disebutkan Ichsan, Cabdis Stabat menampilkan hasil kreativitas para siswa dan siswi SMK dan SMA termasuk dari SLB baik dalam bidang teknologi dan IT dan bidang-bidang lain sesuai dengan kompetensi yang mereka tekuni. (yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dimulai tahun 2020 ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, meningkatkan manfaat program perlindungan pekerja di seluruh pekerja Indonesia.

Dijelaskan Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Binjai, TM Haris Sabri Sinar, menyatakan, peningkatan manfaat atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada seluruh pekerja Indonesia, tanpa mengalami kenaikan nominal iuran.

Hal tersebut sepenuhnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, pada 2 Desember 2019.

“Tentu saja manfaat-manfaat tersebut akan diterima para pekerja Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dan aktif membayar iuran,” terangnya, belum lama ini.

Menurut Haris, peningkatan manfaat program perlindungan dan jaminan sosial pekerja merupakan bagian dari jaring pengaman untuk mencegah resiko sosial-ekonomi masyarakat pekerja, agar mereka dan keluarganya mendapatkan perlindungan pada saat terjadi insiden kecelakaan kerja dan kematian.

Meski demikian, Pemerintah Republik Indonesia akan tetap berusaha meningkatan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia secara lebih optimal. Terutama melalui evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

“Dengan manfaat perlindungan ini, diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan lebih nyaman dan tenang. Sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas perusahaan, sesuai dengan visi Presiden Jokowi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” ungkapnya.

Haris menambahkan, program JKK yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK mencakup perlindungan resiko kecelakaan kerja, dimulai dari mereka melakukan perjalanan berangkat, pulang, dan beraktivitas di tempat kerja, termasuk pada saat di perjalanan dinas.

Program JKK sendiri selama ini hadir dengan manfaat yang lengkap, antara lain perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat total yang nilai maksimalnya sebesar 56 kali upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work).

“Menariknya, manfaat JKK menjadi justru semakin membaik, dengan adanya perubahan peningkatan manfaat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2019,” jelasnya.

Hal ini terkait dengan adanya manfaat santunan pengganti upah pekerja selama tidak bekerja, yang nilainya ditingkatkan menjadi 100 persen untuk 12 bulan, dari sebelumnya hanya enam bulan, dan seterusnya sebesar 50 persen hingga si pekerja sembuh.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2019, Haris pun mengakui, terdapat pula regulasi yang mengatur peningkatan manfaat biaya transportasi pengakutan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Dalam hal ini, biaya transportasi angkutan darat dinaikan dari Rp 1 juta menjadi maksimal Rp 5 juta, biaya transportasi angkutan laut naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, dan biaya transportasi angkutan udara dinaikan menjadi Rp 10 juta dari sebelumnya Rp 2,5 juta.

“Pemerintah memastikan ketahanan dana program JKK dan JKM yang dikelola BPJAMSOSTEK masih sangat cukup untuk menopang manfaat yang baru, sehingga peningkatan manfaat ini dapat dilaksanakan tanpa menaikkan iuran kepesertaan,” serunya.

Selain itu, lanjut Haris, terdapat pula bantuan beasiswa bagi anak pekerja. Bantuan ini merupakan manfaat program JKK yang mendapatkan kenaikan cukup signifikan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2019.

Sebelumnya, bantuan beasiswa hanya sebesar Rp 12 juta yang diberikan untuk satu anak pekerja. Namun saat ini meningkat hingga 1.350 persen, dengan nominal maksimalnya sebesar Rp 174 juta untuk dua anak pekerja.

“Adanya peningkatan nominal bantuan beasiswa, tentunya lebih menjamin pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan bagi anak pekerja, mulai dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK), hingga si anak pekerja itu lulus dari bangku kuliah,” jelasnya.

Adapun rincian nominal bantuan beasiswa yang akan diterima anak pekerja, antara lain jenjang pendidikan TK hingga SD sederajat sebesar Rp 1,5 juta per tahun untuk setiap anak, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal delapan tahun.

Kemudian, jenjang pendidikan SLTP sederajat sebesar Rp 2 juta per orang setiap tahun untuk satu anak dengan menyelesaikan pendidikan maksimal tiga tahun.

Selanjutnya, jenjang pendidikan SLTA sederajat sebesar Rp 3 juta per tahun untuk satu anaj, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun.

Lalu, jenjang pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau kurus pelatihan sebesar Rp 12 juta per tahun untuk satu anak dengan menyelesaikan pendidikan maksimal lima tahun.

“Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun. Bagi anak pekerja peserta BPJAMSOSTEK yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar, yang orangtuanya telah meninggal dunia atau cacat total, maka beasiswa akan diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah,” seru Haris.

Namun pemberian bantuan beasiswa bagi anak pekerja akan berakhir di saat anak mencapai usia 23 tahun, menikah, atau bekerja. Sebab tujuan utama program ini ialah agar anak-anak pekerja tidak ada yang putus sekolah, pada saat orangtuanya meninggal atau cacat total akibat kecelakaan kerja.

Lebih jauh Haris pun menguraikan penambahkan manfaat program JKK terkait perawatan pekerja di rumah (home care). Tidak tanggung-tanggung, peningkatan biaya maksimal home care dapat mencapai Rp 20 juta per tahun untuk setiap kasus, dan diberikan kepada peserta BPJAMSOSTEK yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

“Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2019 juga mengatur pemeriksaan diagnostik, yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK). Hal ini dilakukan untuk memastikan pengobatan pekerja dilakukan hingga tuntas,” sebutnya.

Sebaliknya, kata Haris, BPJAMSOSTEK tidak hanya meningkatkan manfaat atas program JKK. Sebab peningkatan manfaat yang tidak kalah signifikan juga diterapkan pada program JKM.

Selama ini, manfaat program JKM yang diterima ahli waris pekerja hanya terdiri dari santunan kematian yang diberikan secara sekaligus dan berkala selama 24 bulan, bantuan biaya pemakaman, serta beasiswa untuk satu anak, dengan total manfaat sebesar Rp 24 juta.

Namun dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2019, saat ini total manfaat santunan JKM meningkat hingga sebesar 75 persen menjadi Rp 42 juta. Ini tidak terlepas dari kepedulian Pemerintah untuk membantu meringankan beban pekerja dan keluarga yang ditinggalkan.

Adapun rincian santunan kematian dalam program JKM jumlahnya naik dari Rp16,2 juta menjadi Rp 20 juta, santunan berkala meninggal dunia dari Rp6 juta untuk 24 bulan menjadi Rp12 juta, dan biaya pemakaman naik dari Rp3 juta menjadi Rp 10 juta.

Selain manfaat diatas, program JKM juga memberikan bantuan beasiswa dengan perubahan poin-poin yang sama dengan manfaat program JKK, yaitu maksimal mencapai nominal Rp 174 juta untuk dua orang anak.

“Kami tentunya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan semua kementerian atau lembaga yang telah mendukung peningkatan manfaat program JKK dan JKM. Sebab hal ini sangat membantu pekerja dan keluarganya, sekaligus bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja,” pungkas Haris. (ted)