MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019 direncanakan digelar pada 27 Januari-28 Februari 2020. Menjelang tes SKD tersebut, Kantor Regional (Kanreg) VI Medan telah mengumumkan beberapa titik yang akan digunakan untuk tes SKD. Di Kota Medan, lokasi SKD berada di SMPN 1 Bunga Asoka-Asam Kumbang Medan, dengan estimasi 2.316 peserta.

Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas BKN Paryono membenarkan informasi terkait pengumuman lokasi tes SKD di Medan tersebut. “Informasi itu benar. Kanreg VI sudah umumkan tempat lokasi tes SKD CPNS 2019,” katanya, Jumat (10/1).

https://www.google.com/maps/place/UPT+SMP+Negeri+1+Medan/@3.5640075,98.6187484,21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2570c18e2e1e25cc!8m2!3d3.5640805!4d98.6187796?hl=id

Dia mengatakan, nantinya hasil SKD diumumkan sekitar tanggal 22-23 Maret 2020. “Selanjutnya, instansi dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) mulai tanggal 25 Maret 2020 hingga 10 April 2020. Pengumuman hasil seleksi tersebut dapat disampaikan pada 27-30 April 2020 guna integrasi nilai SKD dan SKB untuk kemudian diumumkan hasilnya tanggal 1 Mei 2020,” kata Paryono.

Sedangkan terkait adanya beberapa ketentuan dalam proses pencetakan kartu peserta ujian CPNS 2019 yang berlaku untuk semua instansi, dia mengatakan, pada kartu peserta ujian, ada dua kartu. Yaitu kartu peserta ujian dan lembar panitia ujian CPNS.

Adapun ketentuannya, yakni, Cetak dengan menggunakan tinta warna; Potong pada bagian garis putus-putus; Pada lembar Panitia Ujian CPNS peserta sudah menuliskan nama dan tanda tangan pada kolom yang disediakan dan diserahkan kepada panitia pada saat akan ujian; Pin peserta didapat pada saat akan mengikuti ujian dan mendapatkan tanda tangan panitia serta Kartu peserta ujian jangan dilaminating

Selain itu, lanjutnya, apabila peserta mencetak kartu ujian sebelum 1 Januari 2020, maka dinyatakan tidak valid. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada peserta yang lolos administrasi, untuk mencetak ulang kartu peserta ujiannya.

Apabila peserta mencetak kartu ujian sebelum 1 Januari 2020, lanjutnya, maka dinyatakan tidak valid. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada peserta yang lolos administrasi, untuk mencetak ulang kartu peserta ujiannya. (kps/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) membangun 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional untuk kawasan Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro) mendapatkan respon positif dari DPRD Medan. Sebab, kebutuhan akan TPA alternatif bagi Kota Medan sudah sangat mendesak hingga harus segera dicari solusi untuk mempercepat pembangunan ketiga TPA regional tersebut.

Pasalnya, saat ini Kota Medan hanya memiliki 1 TPA, yakni di kawasan Jalan Paluh Nibung Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. TPA dengan luas 4 hektare itu pun dinilai sudah tidak mampu lagi dalam menampung masuknya sampah sebanyak 1500 ton perhari dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan dalam 3 tahun kedepan.

“TPA terjun itu memang sudah tidak sanggup lagi menampung sampah sebanyak itu, jadi adanya TPA baru sebagai TPA alternatif memang kita harapkan menjadi salah satu solusi dari persoalan sampah di Kota Medan. Kalau memang Pemprovsu punya rencana untuk membangun 3 TPA baru itu, tentu itu sangat bagus dan tentu kita dukung sepenuhnya,” kata Anggota Komisi IV DPRD Medan, Hendra DS, Jumat (10/1).

Disebutkan Hendra, persoalan sampah di Kota Medan memang sudah masuk ke dalam tahap memprihatinkan, hingga kebutuhan akan adanya TPA alternatif memang sangat mendesak.

“Maka kita akan minta Pemko Medan untuk lebih intens dalam melakukan koordinasi dengan Pemprovsu agar rencana pembangunan ketiga TPA itu bisa segera terlaksana. Toh, itu untuk kebutuhan kita juga. Jalin komunikasi, tanya apa yang bisa kita bantu supaya proses pembangunannya bisa segera terealisasi,” sebutnya.

Apabila nantinya ada kendala, kata Hendra, misalnya terkait anggaran, maka Pemko Medan bisa saja membantunya dari sisi anggaran. Walaupun mungkin terbatas dan hanya sebagian, namun DPRD Medan mengaku siap untuk membantu menganggarkannya.

“Kalau memang butuh sokongan anggaran, barangkali kita bisa bantu menganggarkannya. Mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk membantu. Nantinya kan kita juga yang akan menggunakannya, maka tidak salah kalau kita bantu,” katanya.

Senada dengan Hendra, anggota Komisi IV DPRD Medan lainnya, Dedy Aksyari Nasution mengatakan bahwa pihaknya akan meminta Pemko Medan untuk lebih menjalin komunikasi secara intens dengan Pemprovsu terkait hal ini.

“Inikan kebutuhan kita, maka kita yang harus lebih aktif sekalipun merupakan proyek Pemprovsu. Kalau tak ada TPA alternatif, kita akan sangat sulit untuk mencari solusi dari TPA terjun yang akan segera over kapasitas,” ujar Dedy.

Namun begitu, lanjut Dedy, Pemko Medan juga diminta untuk mulai memikirkan langkah-langkah lainnya sebagai solusi dari persoalan sampah selain pembangunan TPA regional tersebut.

“Mungkin kita bisa mencontoh Surabaya atau kota-kota lainnya di Indonesia, mereka sudah punya solusi dari persoalan sampah walaupun TPA mereka terbatas. Lalu saya dengar juga Pemko Medan mau bekerja sama dengan Jepang dan China soal mengelola sampah, kita minta ini bukan jadi wacana saja tapi ada realisasinya,” pungkasnya. (map/azw)

10 OPD Pemprovsu Lowong Tanpa Pimpinan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Skema pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemptovsu) sesuai dengan janji sekretaris daerah (sekda) sekaligus Ketua Pansel, R Sabrina. Hal ini dapat terlihat dalam pelantikan eselon II dan eselon III yang dilakukan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Jumat (10/1).

Dua posisi asisten akhirnya diisi berdasarkan asesmen. Yakni Arsyad Lubis sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan, dan Arief Sudarto Trinugroho sebagai Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan. Arsyad sebelumnya menjabat kepala Dinas Pendidikan. Sedangkan Arif Trinugroho menjabat Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP).

Selain melantik eselon II, pada kesempatan itu Gubsu juga melantik 85 eselon III di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu. Di mana antara lain Harvina Zuhra sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo, Muhammad Ikhsan sebagai Kepala Bagian Keprotokolan pada Biro Humas dan Keprotokolan, Iwan Sutani sebagai Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Keprotokolan, Fahri Azhari sebagai Kepala Bagian Pelayanan Media dan Informasi pada Biro Humas dan Keprotokolan.

Harris Topan sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah pada BPPRD, Emmy Suryana Lubis sebagai Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Yuliani Siregar sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Khairul Saleh sebagai Kepala Bidang Rumah Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, Hardiyanto sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Andriyansyah Putra Lubis sebagai Kepala UPT Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pandan pada BPPRD, Budiman Soaloon Nasution sebagai Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Labuhanbatu pada Badan BPPRD.

Pascapelantikan ini, berdasarkan catatan Sumut Pos, 10 OPD kini lowong alias tanpa pimpinan. Adapun 10 posisi OPD yang lowong tanpa pimpinan tersebut yaitu; BPKAD, BPPRD, Diskominfo, Dinas Koperasi, dan UMKM, BKD, Rumah Sakit Jiwa Prof dr Muhammad Ildrem, Dinas Kehutanan, Biro Organisasi, Dinas Pendidikan dan Dinas PMPPTSP. Sesuai skema yang pernah disampaikan Sekda Sabrina, 10 JPT Pratama tersebut nampaknya akan dilelang lagi.

Gubsu Edy Rahmayadi dalam arahan usai mengambil sumpah dan janji jabatan seluruh pejabat yang dilantik, menegaskan agar mereka siap melaksanakan tugas yang baru diemban. Dia menceritakan dirinya yang pernah dilantik puluhan kali selama dinas kemiliteran, namun tetap siap meskipun dikirim ke hutan.

Lebih lanjut diharapkannya agar semua pejabat yang dilantik, memberikan kerja-kerja terbaik terutama untuk menyelaraskan dengan tempat tugas yang baru, demi terwujudnya segera penyerapan anggaran yang berkualitas.

Para pejabat yang dilantik juga menandatangani pakta integritas supaya bekerja sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Hadir Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis, para kepala OPD, dan sejumlah pejabat eselon III lainnya serta para keluarga pejabat yang dilantik. (prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak lima pelajar SMA dari dua sekolah di Medan diamankan petugas Satlantas Polrestabes Medan, dari Jalan Sudirman, Medan, persisnya, depan Taman Ahmad Yani, Jumat (10/1). Pasalnya, para pelajar yang disebut-sebut berasal dari SMAN 1 Medan dan SMA Harapan terlibat tawuran.

Informasi dihimpun, semula puluhan pelajar yang dikabarkan berasal dari SMAN 1 Medan melintas dengan mengendarai sepeda motor dari Jalan Sudirman dan hendak menuju simpang Jalan Diponegoro. Namun, sesampainya di depan Taman Ahmad Yani, mereka menggeber-geber sepeda motornya.

Selain itu, mereka juga melakukan penyerangan dengan melempari batu dan benda tumpul ke arah pelajar SMA Harapan yang tengah berada di taman tersebut. Merasa tak terima, pelajar SMA Harapan langsung membalas serangan.

Akan tetapi, tawuran tersebut berlangsung singkat dan bahkan tak sampai 5 menit. Sebab, petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang tengah berada di pos yang berada persis di seberang taman tersebut sudah siap siaga. Polisi lalu membubarkan kedua kelompok pelajar yang terlibat tawuran. Tak pelak, para pelajar berhamburan. Namun, lima diantaranya berhasil diamankan dan kemudian dibawa ke pos.

Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Juliani Prihartini mengatakan, para pelajar yang diamankan kemudian dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, didata dan kemudian diserahkan kepada keluarganya masing-masing.

“Kami mengimbau kepada para pelajar agar menjaga keamanan dan ketertiban umum. Diharapkan, mereka tidak membuat onar dan keributan karena nantinya bisa diproses hukum lebih lanjut,” ujar Juliani.

Ia menambahkan, pelajar merupakan generasi penerus bangsa ini. Tugas pelajar adalah menuntut ilmu dan belajar dengan rajin. “Para pelajar adalah kaum terdidik, dan nantinya menjadi generasi penerus bangsa ini ke depannya,” tandas Juliani. (ris/azw)

Jual Ginjal untuk Berobat, Itu Tidak Benar..

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum (RSU) Eshmun memberi keringanan biaya dengan menggratiskan biaya perawatan RH (1,2), pasien yang mengalami keretakan pada tengkorak belakang. RH merupakan anak dari Rico Simanjuntak (43), warga Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan yang mau menjual ginjal demi biaya perobatan buah hatinya itu.

Direktur Utama (Dirut) RSU Eshmun, dr Rudi menyatakan, ia terkejut mendengar kabar bahwasanya Rico mau menjual ginjalnya demi biaya perobatan anaknya. Bahkan, kabar tersebut sempat viral di medsos yang seolah-olah ada paksaan untuk segera membayar biaya perawatan di rumah sakit.

Kabar itu menyebutkan bahwa selama biaya perawatan dan pengobatan belum dibayar, maka anak dan istrinya, Maysarah, tidak diperbolehkan pulang.

“Tidak benar kabar itu, dan saya sangat terkejut karena tidak pernah mendengar sama sekali rencana orang tua mau menjual ginjalnya. Bahkan, sehari setelah viral di medsos saya baru bertemu dengan orang tua pasien.

Mungkin, maksud dari orang tua pasien karena kesulitan ekonomi, sehingga menunjukkan keikhlasan atau kerelaannya untuk menolong anaknya sampai-sampai rela mau menjual ginjalnya. Namun, hal itu tidak benar, tidak ada diminta rumah sakit seperti itu,” ungkap Rudi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, kemarin (9/1).

Dijelaskan Rudi, semula Rico bersama istrinya datang ke rumah sakit membawa anaknya yang masih berusia 1 tahun 2 bulan dalam kondisi kritis akibat terjatuh (pada 26 Desember 2019). Kondisi anaknya, mengalami retak di tengkorak belakang bahkan mengalami kejang hingga tak sadarkan diri.

“Awalnya kita anjurkan penanganan pada pasien dilakukan perawatan ICU, namun karena terkendala biaya maka pihak rumah sakit berinisiatif menawarkan bantuan tanpa membebankan dan jaminan biaya terlebih dahulu. Harapannya, pasien bisa ditangani dan diberikan pertolongan,” terang Rudi.

Singkat cerita, sambung Rudi, sampai pada akhirnya tanggal 6 Januari 2020, kondisi pasien sudah menunjukkan kondisi membaik yang signifikan. Terlebih, saat ini pasien sudah dipulangkan sejak 7 Januari.

“Secara administrasi, pasien dirawat selama 13 hari. Akan tetapi, dokter-dokter di rumah sakit yang menangani pasien tersebut ternyata tergerak hatinya dan meminta kepada manajemen untuk menggratiskan biaya perawatan pasien. Jadi, seharusnya biaya yang dikenakan sekitar Rp12 juta lebih maka menjadi Rp9 juta lebih,” katanya.

Sementara, Rico mengatakan, dirinya berniat menjual ginjalnya karena rasa kasih sayang kepada anaknya, RH, yang dirawat di RSU Eshmun. Sebab, Rico tak mampu membayar biaya perobatan lantaran tak memiliki pekerjaan tetap alias serabutan.

“Kemauan menjual ginjal tidak ada paksaan dari orang lain sama sekali, dan itu muncul dengan sendirinya sebagai seorang ayah yang ingin menolong anaknya. Tapi itulah, atas kebaikan rumah sakit maka tanpa ada biaya jaminan mau merawat anak saya hingga kondisinya membaik,” ujarnya.

Diutarakan Rico, niat spontannya itu terlanjur tersebar ke medsos. Bahkan, direspon anggota DPRD Medan, Aulia Rahman, untuk mencari solusi penyelesaian yang dihadapi.

“Selain rumah sakit yang telah merawat anak saya hingga dalam kondisi baik dan meringankan biaya perawatan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Medan menaruh kepedulian yang telah membantu membayarkan biaya perobatan anak saya. Tak hanya itu, terima kasih juga kepada PLN,” tukasnya. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan berencana untuk mulai menerapkan sistem transportasi Buy The Service (BTS), yakni sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator swasta untuk melayani masyarakatn

Sistem ini sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan jasa layanan transportasi masal yang layak dan ramah penumpang. Layanan ini juga akan menjadi sistem transportasi masa kini yang mengedepankan profesionalisme jasa angkutan tepat waktu dengan harga yang sangat terjangkau.

Di sisi lain, layanan ini dikhawatirkan akan berpengaruh bagi angkutan kota (angkot) konvensional yang selama ini telah ada di Kota Medan. Dengan adanya layanan ini, para penumpang diprediksi akan meninggalkan angkot dan beralih ke Bus Buy The Service.

Menanggapi hal ini, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Mont Gomery Munthe mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar kabar akan berlakunya BTS di Kota Medan pada bulan Februari atau Maret mendatang.

“Kami sudah diberi tahu oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi maupun Kota Medan bahwa BTS itu memang mau diterapkan bulan Februari atau Maret nanti,” ucap Gomery kepada Sumut Pos, Jumat (10/1).

Namun, Gomery justru mengaku bahwa perusahaan jasa angkutan di Kota Medan justru tidak berkeberatan dengan hadirnya BTS di Kota Medan. Tetapi pihaknya mengajukan beberapa syarat kepada pemerintah sebelum menerapkan BTS di Kota Medan. Hal itu dilakukan agar tidak merugikan para pelaku usaha jasa angkutan di Kota Medan.

“Kita dukung adanya BTS itu, tapi kami minta pemerintah juga mengizinkan kami untuk membuat trayek yang baru agar lebih panjang dari trayek yang selama ini sudah ada. Misalnya trayek Pinangbaris-Amplas, itu bisa diperpanjang jadi Pinangbaris-Lubukpakam atau ke kawasan yang tidak dijangkau oleh BTS,” ujar Gomery.

Disebutkan Gomery, pemerintah harus bisa menjadikan BTS sebagai solusi dari angkutan kota menjadi angkutan perkotaan. BTS diharapkannya dapat menjadi pelengkap angkutan bagi masyarakat, bukan justru menjadi pesaing bagi angkutan kota.

“Kami sudah pernah berdiskusi dengan Dishub soal ini, angkutan kota diharapkan bisa menjadi feeder bagi bus BTS, sebab bus BTS hanya akan berjalan dari koridor-koridor yang sudah ada. Angkutan Kota yang ada nanti akan menjadi angkutan bagi masyarakat dari tempatnya menuju koridor BTS atau ke lokasi-lokasi yang tidak terdapat bus BTS,” urainya.

Selain memberdayakan jasa angkutan kota sebagai feeder, kata Gomery, pemerintah juga berencana akan menggandeng para sopir angkutan kota yang selama ini berkendara di Kota Medan sebagai sopir yang nantinya juga akan mengendarai Bus BTS.

“Intinya kami tidak keberatan kalau bus BTS beroperasi di Kota Medan. Tapi dengan catatan, bahwa soal perpanjangan trayek itu harus disetujui terlebih dahulu, harus diterapkan terlebih dahulu, baru bus BTS akan beroperasi di Kota Medan. Kami tidak mau para pelaku jasa angkutan akan merugi kalau Bus BTS sudah beroperasi tapi trayek yang berlaku tetap trayek yang lama,” katanya.

Menanggpai hal ini, pengamat transportasi Kota Medan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Medis Sejahtera Surbakti mengatakan bahwa BTS memang merupakan moda transportasi modern yang layak diterapkan di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Medan.

“Tetapi sistem ini harus didukung oleh berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi di kota itu sendiri. Sebab sistem yang diharapkan akan menyediakan jasa angkutan yang layak dan modern ini diharapkan tidak akan merugikan salah satu pihak, diantaranya para pelaku usaha jasa angkutan,” katanya.

Selain itu, kata Medis, rencana pemerintah menyediakan Bus BTS juga sebenarnya tidak semata-mata untuk menciptakan layanan transportasi yang layak bagi masyarakat tetapi lebih kepada merubah kebiasaan para pengguna kendaraan pribadi, terkhusus pengendara mobil pribadi.

“Jadi sebenarnya targetnya itukan adalah pengguna mobil pribadi agar mau beralih ke Bus BTS, hal ini diharapkan dapat menekan angka kemacetan di Kota Medan. Targetnya bukan mau ‘mengambil’ para penumpang angkutan kota konvensional, maka kebijakan untuk tidak merugikan mereka harus dilakukan pemerintah,” terangnya.

Medis berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat agar layanan Bus BTS dapat saling mengisi dan melengkapi dengan angkutan kota konvensional agar moda transportasi di Kota Medan semakin mampu memenuhi kebutuhan para penumpang.

“Keduanya tidak boleh bersaing tapi justru harus saling melengkapi, supaya transportasi massal di Kota Medan dapat memenuhi kebutuhan para penumpang. Bila itu sudah terjadi, perlahan kebiasaan dalam menggunakan mobil pribadi akan berkurang. Pemerintah juga harus membuat kebijakan pendukung moda transportasi ini, agar para pengguna mobil pribadi mau beralih,” pungkasnya.(map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) mengamankan 2 bayi orangutan dari salah satu rumah warga bernama Riswansyah alias Iwan Gondrong, di Dusun Kwala Nibung, Desa Pulau Rambung, Kecamatan Bahorok, Kamis (9/1) sore. Kedua bayi satwa yang dilindungi tersebut diduga kuat hendak diperdagangkan atau dijual.

Kepala BBTNGL Jefri Susiafrianto mengatakan, satu ekor bayi orangutan berusia kurang dari 1 tahun dengan jenis kelamin betina. Sedangkan seekor lagi berumur sekitar 2 tahun berjenis kelamin jantan. “Kondisinya cukup baik, saat ini kedua satwa tersebut dibawa ke Pusat Rehabilitasi dan Karantina Orangutan di Batu Mbelin, Kecamatan Sibolangit,” ujar Jefri saat memberikan keterangan pers di kantornya Jalan Selamat, Medan Denai, Jumat (10/1).

Dijelaskan Jefri, diamankannya dua bayi orangutan ini bermula dari informasi masyarakat di kawasan Bahorok. Kemudian ditindaklanjuti dan melakukan penelusuran ke media sosial, hingga akhirnya diketahui identitas yang bersangkutan lalu mendatangi rumahnya bersama aparat setempat dan instansi terkait.

“Saat didatangi rumahnya, ternyata petugas kita hanya menemukan anak dan istrinya. Selanjutnya, kita pun memeriksa isi rumah dan menemukan 2 ekor bayi orangutan tersebut,” katanya didampingi Kepala Seksi P3 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), Amenson Girsang.

Jefri menyebutkan, selain mengamankan 2 bayi orangutan turut diamankan juga 4 unit keranjang yang dirakit menjadi 2 kandang. Karenanya, diduga kuat orangutan tersebut akan segera dipindahkan atau dijual. “Ada dugaan indikasi sindikat, karena ketika kita memeriksa lokasi ditemukan alat dan bahan untuk membuat kandang. Selain itu, kardus yang kami duga menjadi tempat penyimpanan dan untuk pengiriman. Makanya, terindikasi termasuk dalam jaringan perdagangan satwa liar dilindungi,” paparnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan menyampaikan ke penyidik di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum LHK) Wilayah I Sumatera untuk proses lebih lanjut. “Kami yakin perkaranya bisa dinaikkan karena barang buktinya ditemukan di kediaman yang bersangkutan. Saat pengambilan barang bukti ada anak dan istri yang menyaksikan kegiatan dan juga kepala desa,” tandasnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V, Bahorok, Palber Turnip menyebutkan, Riswansyah memang sudah menjadi target operasi. Pasalnya, dari beberapa informasi yang bersangkutan sering mendekati dan masuk ke kawasan TNGL dengan alat berburu. “Diyakini pelaku sudah berulang melakukannya. Namun demikian, sejauh ini masih didalami lebih lanjut,” ujarnya.

Disinggung jika nantinya pelaku tak kunjung ditemukan akankah ada proses hukum tetap berjalan, menurut Palber di dalam Undang-undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak mengenal peradilan in absentia. Ketika penyidik sudah memeriksa saksi, ahli, dan menyita barang bukti, maka penetapan tersangka bisa dilakukan tanpa yang bersangkutan hadir dulu diperiksa sebagai saksi.

“Bisa serta merta ditetapkan sebagai tesangka kemudian dipanggil sebagai tersangka 1 atau 2 kali tidak hadir, kita minta keterangan di kepala desa bahwa yang bersangkutan tidak ada lagi di tempat, lalu dimasukkan menjadi DPO. Setelah DPO, seluruh warga negara ini bisa menangkapnya untuk diserahkan kepada penyidik. Maka dari itu, melalui keterangan pers ini diharapkan mempersempit ruang gerak pelaku,” katanya.

Diutarakan Palber, orangutan adalah tipikal binatang yang akan mempertahankan anaknya dalam kondisi apapun. Dengan penemuan bayi orangutan itu, kemungkinan besar induknya dibunuh dulu baru anaknya diambil.

Sementara, Kepala Seksi Wilayah I Balai Gakkukm LHK Wilayyah I Sumut, Haluanto Ginting mengatakan, pihaknya baru menerima berkas dan bahan perkara tersebut. Selanjutnya, akan melanjutkan proses penyelidikan. “Apakah itu jaringan, akan kita selidiki. Tapi yang saya baca dari bahan yang diterima, pelaku menggunakan media sosial untuk memasarkan bayi orangutan tersebut. Makanya, kemungkinan besar ini memang jaringan,” imbuhnya.

Pendiri Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC), Panut Hadisiswoyo mengatakan, dengan diamankan dua bayi orangutan tersebut maka dipastikan ada dua induk orangutan (betina) yang dibunuh. Pasalnya, orangutan tidak akan mau melepaskan anaknya dalam kondisi apapun. Kematian induk betina akan berpengaruh pada populasi orangutan secara keseluruhan.

Panut meyakini, pelaku yang belum tertangkap itu adalah bagian dari jaringan perdagangan satwa liar dilindungi. Selama ini sudah beberapa kali terjadi pengambilan dan penjualan orangutan di Sumut. Apalagi, Medan sudah menjadi ‘pusat’ penampungan beberapa satwa yang diambil dari habitat alaminya di Sumut dan Aceh.

“Faktanya ini bayi orangutan yang masih muda dan belum disapih, tentu menjadi perhatian kita dilakukan dengan membunuh induknya. Ini kerugian berganda, ketika dapatkan duya bayi, sebenarnya ada dua induk yang mati dibunuh,” ujarnya.

Kata Panut, yang paling penting adalah upaya pencegahan dengan menuntaskan kasus ini sehingga proses hukumnya menjadi preseden baik dan memberikan efek jera. “Setiap tahun ada 10 – 15 orangutan yang kita sita atau diserahkan ke kita. Artinya itu jumlah yang bisa diselamatkan saja. Angka lain kita kecolongan. Ada informasi seperti ini kita shock karena 1 persen saja dari perburuan, bisa berpengaruh tehadap populasi,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, orangutan adalah mamalia yang berkembang biak sangat lambat, 1 betina bisa menghasilkan 3 – 4 anak yang menambah populasinya. Induk betina juga harus melatih anaknya hingga umur 6 – 8 tahun. “Maka pengambilan individu betina yang terambil atau mati, 1 saja diambil itu akan berpengaruh terhadap populasi secara keseluruhan,” tuturnya.

Apalagi, ujar dia, induk orangutan tidak akan melepaskan anaknya dalam kondisi apapun kecuali ada pemaksaan, upaya melukai atau membunuh induknya. “Kami sangat yakin, dan bisa memastikan bahwa ketika mendapatkan 2 bayi orangutan, maka induknya pasti sudah dibunuh,” pungkasnya. (ris/azw)