HADIRI: Bupati Karo Terkelin Brahma saat menghadiri Rapat Koordinasi di Hotel Mulia.
deo/sumu tpos
HADIRI: Bupati Karo Terkelin Brahma saat menghadiri Rapat Koordinasi di Hotel Mulia.
deo/sumu tpos
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan bahwa pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Karo guna membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam akses keuangan.
“Melalui keberadaan TPAKD yang telah terbentuk, seluruh pemangku kepentingan terkait dapat bersinergi dalam membuka akses keuangan yang lebih besar kepada masyarakat, terutama pelaku usaha,” kata Terkelin.
Menurutnya, hal itu dapat terwujud apabila lembaga jasa keuangan memperluas jaringan, kantor yang menjangkau semua daerah khususnya di Kabupaten Karo, dengan sasaran keuangan bagi para petani, pelaku UMKM dan pelaku pariwisata. Terkelin berharap TPAKD Karo yang baru terbentuk, dapat berjalan efektif dan produktif. Juga perlu dukungan alokasi anggaran dari APBD. “TPAKD merupakan forum koordinasi untuk lintas lembaga di Kabupaten Karo.
Dengan banyaknya elemen (dalam TPAKD) diharapkan peran serta dari Bank Indonesia. Sebab Bank Indonesia berpengalaman di bidang pembinaan UMKM,” ujarnya di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Koordinasi Antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan seluruh tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Selasa (10/12), di Hotel Mulia, Jakarta. (deo/han)
UNJUKRASA: Massa AMPD saat berorasi di depan gedung DPRD Deliserdang. Mereka menyampaikan, agar oknum anggota dewan berinisial CMR yang menelantarkan istri dicopot sebagai anggota DPRD.
UNJUKRASA: Massa AMPD saat berorasi di depan gedung DPRD Deliserdang. Mereka menyampaikan, agar oknum anggota dewan berinisial CMR yang menelantarkan istri dicopot sebagai anggota DPRD.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Belasan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Deliserdang (AMPD) berunjukrasa di depan gedung DPRD Deliserdang. Mereka meminta oknum dewan berinisial CMR dicopot sebagai wakil rakat, karena telah menelantarkan istri siri berinisial SA (23).
Setelah berorasi selama 45 menit, massa AMPD pun diterima oleh Kabag Humas DPRD Deliserdang, Buyung Hasibuan. Mereka pun diajak masuk ke ruang BKD dan diterima oleh anggota DPRD, Siswo Adisuwito.
Dihadapan perwakilan demontrasi, Siswo Adisuwito menjelaskan, bahwa mereka bukan diterima oleh BKD. Namun anggota DPRD Deliserdang. “Saya perwakilan, karena semata-mata karena anggota dewan. Bukan merupakan perwakilan BKD,”ucap Siswo.
Mendengar penjelasan tersebut, massa yang dikoordinatori Bahrin Rambe berharap agar Siswo menyampaikan aspirasi mereka ke pimpinan DPRD Deliserdang.
Sementara itu, SA yang merupakan istri siri CMR yang ikut dalam rombongan aksi AMPD mengaku, bahwa dirinya sudah sempat nikah siri dengan CMR.
“Kami sudah nikah siri. Saat itu saya sudah hamil dua bulan. Tapi setelah itu, sampai melahirkan anak hasil bungan kami, CMR tak pernah menafkahi saya dan anak kami,”bilang SA. Dijelaskan SA, dia bersama CMR merupakaan tetangga berhadapan rumah di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal. Ia dekat dengan CMR saat SA hendak mengurus perceraian dengan suami pertama.
“Awal dekatnya, sewaktu hendak mengurus perceraian. Saat itulah kami dekat, dan kami melakukan hubungan suami istri di Hotel Batik Medan,”ungkap SA. SA pun berharap dengan aksi unjukrasa yang dilakukan, dewan kehormatan DPRD Deliserdang memberikan sanksi tegas terhadap CMR.
“Saya minta CMR memberi nafkah kepada anak hasil hubungan kami. Dan CMR dipecat,”harapnya.
Sebelumnya, CMR menjelaskan, bahwa apa yang dituduhkan SA dan AMPD adalah bohong.”Tak benar apa yang dituduhkan mereka. Saya akan melaporkan pihak-pihak yang menfitnah,” katanya. (btr/han)
UJIAN: Para peserta CASN mengikuti ujian seleksi yang menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test).Penulis: Grid Network.
istimewa
SUMUTPOS.CO – Ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di berbagai instansi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi. Untuk para pelamar yang tidak lolos, diberikan waktu sanggah maksimal 3 hari usai pengumuman.
“Waktu sanggah tiga hari, yakni tanggal 16 hingga 19 Desember,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).
Pemerintah pun berjanji akan menjawab sanggahan tersebut secara langsung.
“Ya langsung, kalau Anda merasa memenuhi syarat tapi kemudian tidak memenuhi syarat tentu kami sampaikan ke instansi terkait,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga membeberkan sedikit perihal tes yang akan diujikan bagi para peserta CPNS 2019. Ia menyebut, soal ujian akan dibuat langsung oleh lembaga dan instansi yang berkompeten. Meski dalam pengelolaan, ujian tersebut merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Yang membuat soal Kemenristekdikti, yang menyimpan soal adalah Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Mungkin dalam konteks materi-materi yang menyangkut radikalisme, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan Kepolisian, melibatkan Kejaksaan Agung. Tapi yang mengelola ujian CPNS itu adalah BKN,” pungkas Tjahjo.
543 Pelamar Tak Lolos di Dairi
Untuk penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Dairi, hingga kemarin sebanyak 13.869 berkas pelamar sudah selesai diverifikasi secara online. Dari 13.869 berkas tersebut, sebanyak 13.326 berkas telah memenuhi syarat (MS).
“Namun 543 berkas pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sementara sisanya sebanyak 5.866 berkas pelamar belum terverifikasi,” kata admin SSCN CPNS daerah pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi, Musa Sembiring, menjawab wartawan, Selasa (10/12).
Diterangkan Musa, data berkas yang sudah terverifikasi secara online tersebut hingga Selasa (10/12) pagi. Adapun berkas pelamar yang lebih banyak TMS yaitu formasi tenaga kesehatan sebanyak 379 pelamar. “Sedangkan dari formasi guru sebanyak 164 berkas pelamar dinyatakan TMS,” ujarnya.
Sebelumnya, Kasubbit Pemberhentian Pengadaan dan Informasi BKPSDM Dairi, Rico Sihombing mengatakan, pelamar yang tidak lolos seleksi berkas, tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD).
Seleksi berkas secara online berlangsung sejak 28 November 2019, dan sesuai jadwal berakhir pada 13 Desember 2019. Tetapi apabila waktu yang ditentukan tidak cukup karena jumlah pelamar banyak, bisa diusulkan penambahan waktu ke BKN maupun Menpan-RB.
Rico menyebut, untuk tahun 2019 ini, Pemkab Dairi hanya membuka 2 formasi penerimaan CPNS, yakni tenaga guru sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang dengan total 285 orang. “Sesuai rencana, SKD dilaksanakan bulan Februari 2020, berlokasi di Dairi,” tandasnya.
Buka Penerimaan CPNS di 2020?
Sementara itu, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, pendaftaran CPNS di 2020 akan kembali dibuka jika kuota tahun ini belum mencukupi. Menteri Tjahjo menjelaskan hal ini bisa saja terjadi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya seleksi CPNS di beberapa daerah jumlah peserta yang lulus tidak mencukupi kebutuhan.
“Tahun kemarin itu ada banyak daerah yang enggak lulus semua juga ada,” kata dia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).
Dia mengungkapkan saat ini tenaga yang dibutuhkan untuk CPNS adalah jurusan IT dan tenaga spesialis lainnya seperti dokter hingga ahli intelijen untuk formasi di BIN.
“Kalau ada yang memenuhi kebutuhan masih banyak maka tahun depan kalau (seleksi CPNS 2019) ini sudah selesai akan kami buka lagi,” ujarnya.
Namun dia mengaku belum mengetahui kapan kira-kira seleksi CPNS 2020 bakal dibuka. Sebab untuk proses seleksi tahun ini saja memakan proses yang tidak sebentar sejak pembukaan dibuka pada 11 November lalu.
Namun dia memberikan bocoran posisi yang akan paling banyak dibutuhkan pada 2020 adalah tenaga pengajar dan kesehatan. Terutama untuk penempatan di daerah. “Jadi ke depan kita mengutamakan untuk pengadaan tenaga guru, dan tenaga kesehatan, di tambah tenaga-tenaga penyuluhnya. Makanya kalau tahun ini sudah, kita nanti buka lagi,” tutupnya.
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebelumnya melaporkan, hingga Rabu (27/11/2019) sore, jumlah pendaftar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di portal sscn.bkn.go.id telah hampir mencapai 5 juta orang.
Angka tersebut terus meningkat, meski 241 instansi telah menutup pendaftaran dan 157 instansi beberapa jam lagi juga akan menutup pendaftaran CPNS 2019.
Instansi dan formasi dengan jumlah pelamar terbanyak atau yang menjadi favorit pelamar CPNS 2019, yakni 1. Kementerian Hukum & HAM : 708.488 orang, 2. Kementerian Agama : 128.620 orang, 3. Kejaksaan Agung : 70.584 orang, 4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur : 57.314 orang, 5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : 53.908 orang, 6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : 50.528 orang, 7. Mahkamah Agung RI : 46.070 orang, 8. Pemerintah Provinsi Jawa Barat : 36.364 orang, 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : 29.681 orang, 10. Kementerian Kesehatan : 29.299 orang. (rud/bbs)
DIPAPAH: Evan Dimas dipapah keluar lapangan karena mengalami cedera di babak pertama. Indonesia gagal juara setelah kalah 0-3 dari Vietnam.
DIPAPAH: Evan Dimas dipapah keluar lapangan karena mengalami cedera di babak pertama. Indonesia gagal juara setelah kalah 0-3 dari Vietnam.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penantian Indonesia untuk medali emas SEA Games dari sepak bola semakin panjang. Itu terjadi setelah kekalahan 0-3 oleh Vietnam dalam final di Rizal Memorial Stadium, Manila, tadi malam. Memori manis 28 tahun lalu di stadion yang sama tak terulangn
Selama babak pertama, Indonesia mengawali laga dengan sangat baik. Kombinasi serangan dari sayap dan tengah membuat pertahanan Vietnam terus tertekan. Namun, Vietnam yang memainkan garis pertahanan rendah begitu solid. Mereka menumpuk pemain di area sendiri dan menanti kesempatan serangan balik.
Namun, cedera yang dialami Evan Dimas pada menit ke-20 mengubah permainan. Evan ditarik keluar lapangan karena cedera di kaki kiri akibat terjangan bek Vietnam Doan Van Hau. Karena tak sanggup melanjutkan pertandingan, pelatih Indra Sjafri pun memasukkan Syahrian Abimanyu sebagai pengganti.
Sayang, Syahrian belum mampu memainkan ritme dan variasi serangan dari tengah. Di sisi lain, Indonesia juga keteteran dalam transisi dari menyerang ke bertahan. Dan, bermula dari sepakan bebas, Doan Van Hau mampu menjebol gawang Indonesia yang dikawal Nadeo Argawinata pada menit ke-39.
Selama SEA Games 2019, ini kali pertama Indonesia kebobolan pada babak pertama. Juga, kali pertama Indonesia lebih dulu tertinggal oleh lawannya. Ketika kalah oleh Vietnam di fase grup, Indonesia lebih dulu unggul pada babak pertama melalui Sani Rizki.
Babak kedua, Witan Sulaeman digantikan Egy Maulana. Tapi, sama seperti babak pertama. Vietnam tetap menunggu di area pertahanan. Mereka memberi ruang Indonesia membangun serangan, tapi begitu memasuki sepertiga akhir lapangan, pressing lebih ketat mereka berikan.
Indonesia yang monoton mengandalkan kecepatan pemain sayap, kesulitan untuk menembus pertahanan Vietnam yang rapat. Syahrian yang menggantikan Evan, gagal menghadirkan variasi dari lini tengah. Indonesia malah kebobolan pada menit ke-59 oleh sepakan Hung Dung Do.
Keputusan Indra memasukkan M. Rafli menggantikan Sani Rizki (632 ) juga tak banyak berpengaruh. Bahkan, keteledoran Indonesia dalam mengantisipasi set pieces kembali terulang. Lagi-lagi Doan Van Hau menjebol gawang Indonesia pada menit ke-73 setelah memanfaatkan bola muntah sergapan kiper Nadeo Argawinata.
Bagi Vietnam, mereka akhirnya mengakhiri puasa emas sepak bola dalam 60 tahun terakhir. Ini juga final pertama mereka dalam satu dekade terakhir. Pada 2009, mereka tembus final, tapi kalah oleh Malaysia 0-1. Kali terakhir Vietnam juara pada SEA Games 1959 yang saat itu masih bernama South East Asia Peninsular Games (SEAP Games). Bahkan Vietnam kala itu masih disebut Vietnam Selatan.
Adapun Indonesia, sejak era milenium, sebelum 2019, dua kali mencapai final. Yakni pada 2011 dan 2013. Pada 2011 kalah oleh Malaysia dalam adu penalti dan pada 2013 kalah oleh Thailand 0-1. Dari tiga final di era milenium, inilah kali pertama Garuda Muda kalah paling telak. Tak berdaya. (jpc)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil survei yang dirilis City Research Center (CRC) menempatkan Ihwan Ritonga di posisi teratas dengan persentase 19,7, mengalahkan bakal calon petahana Akhyar Nasution (13,4 persen), membuat Ihwan semakin pede (percaya diri) menghadapi Pilkada Medan 2020. Bahkan, politisi Partai Gerindra ini tak gentar meski harus bertarung dengan Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution maupun Bobby Afif Nasution yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo.
Menurut Ihwan, hail survey tersebut menjadi barometer baginya dan sebagai bukti kalau masyarakat menginginkan dirinya majun
sebagai calon Wali Kota Medan. “Walau kita tahu hasil survey itu bisa berubah dari waktu ke waktu, namun saya hargai itu. Saya secara pribadi berterimakasih atas hasil survey itu. Itu bukti respon positif dari masyarakat kepada saya,” ucap Ihwan kepada Sumut Pos, Selasa (10/12).
Ihwan juga optimis akan diusung Partai Gerindra di Pilkada Medan nanti, meski saat ini juga ada nama Dahnil Anzar Simanjuntak yang berkeinginan maju di Pilkada Medan. “Sejak awal saya selalu optimis, tapi saya juga selalu tekankan dengan tim, bahwa saya tidak hanya siap diusung oleh partai, tetapi juga harus siap bila tidak diusung. Partai punya penilaian sendiri dan kita harus menghargai itu, tapi di sisi lain kita juga yakin bahwa partai dapat menilai secara objektif akan sosok yang akan diusung,” bebernya.
Bila nantinya mendapatkan restu DPP Gerindra, Ihwan juga mengaku siap untuk bersaing dengan calon-calon Wali Kota Medan lainnya. Tak hanya sosok Akhyar, bahkan Ihwan mengaku siap untuk bersaing dengan Bobby Nasution. “Mmereka berdua punya kans yang besar untuk diusung PDIP, tentu kita harus siap menghadapi kemungkinan siapapun yang akan menjadi pesaing kita,” tegasnya.
Dikatakan Ihwan, kondisi persaingan itu tidak akan membuatnya gentar. Sebab, dia mengaku tidak menjadikan posisi Wali Kota Medan sebagai ambisi, melainkan pengabdian. Siapapun nantinya yang ditunjuk PDIP sebagai pesaingnya di Pilkada Medan, menurutnya hal itu tentu akan dipertimbangkan secara matang oleh partai besutan Megawati tersebut.
“Mereka pasti akan memilih yang terbaik, dan Gerindra juga akan memilih yang terbaik. Kita siap bersaing, tentunya secara sehat, bukan harus gontok-gontokan. Intinya, kita akan mengajak masyarakat untuk dapat memilih secara cerdas agar Kota Medan dapat menjadi lebih maju dari kondisi saat ini,” katanya.
Untuk itu, Ihwan mengaku telah mempersiapkan diri dalam menghadapi Pilkada Medan 2020. Tak ingin berfokus kepada siapa yang nantinya akan menjadi lawannya di Pilkada Medan, Ihwan justru mengaku lebih mempersiapkan diri pada program-program serta pendekatan secara langsung kepada masyarakat Kota Medan.
“Masyarakat harus tahu bahwa kita punya banyak cara untuk bisa membangun Kota Medan menjadi lebih baik, itu fokusnya, bukan fokus kepada siapa yang nantinya akan menjadi pesaing kita. Masyarakat Kota Medan sudah cukup cerdas untuk memilih, masyarakat cenderung akan memilih calon yang dinilai paling mengerti dan paling siap untuk membangun Kota Medan,” sebutnya.
Proses Penjaringan Masih di DPD Gerindra Sumut
Sementara proses penjaringan bakal calon Wali Kota Medan oleh Partai Gerindra Kota Medan masih berlangsung. Ada 14 nama yang mendaftar ke DPC Gerindra Kota Medan. Namun hingga saat ini, nama-nama tersebut belum diusulkan ke DPP. Hingga saat ini, prosesnya masih di tingkat DPD (provinsi).
“14 berkas pendaftar sudah kita kirim ke DPD Gerindra Sumut, sampai sekarang masih ada proses tahapan di DPD Gerindra Sumut yang harus dilalui oleh para pendaftar, yaitu proses survey independent dan wawancara,” kata Ketua DPC Gerindra Medan, Bobby O Zulkarnain kepada Sumut Pos, Selasa (10/12).
Setelah melalui proses tersebut, kata Bobby, barulah DPD Gerindra Sumut bersama DPC mengusulkan nama-nama balon yang mendaftar tersebut ke DPP. “Nanti setelah (prosesnya) selesai, baru kami bahas bersama, setelah itu baru di kirim ke DPP. Untuk nama-namanya kita belum tahu, apakah akan diusulkan semuanya atau akan dikerucutkan dulu sebelum kita usulkan ke DPP, itu nanti akan di bahas lagi,” ujarnya.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Warjio menilai, bukan tidak mungkin PDI Perjuangan dan Partai Gerindra bakal berkoalisi di Pilkada Medan. “Kalau hitungan matematika, tentu keduanya bisa mengusung calonnya masing-masing di Pilkada Medan. Tapi kalau dalam politik, semua bisa terjadi. Hitung-hitungan politik jelas berbeda,” kata Warjio kepada Sumut Pos, Selasa (10/12).
Tak hanya itu, mendaftarnya Bobby Nasution ke DPD PDIP Sumut dan membaiknya hubungan Megawati dengan Prabowo juga bisa menjadi indikasi akan bersatunya dua partai pemilik suara terbanyak di DPRD Medan tersebut. “Inikan Pilkada Medan, bukan soal 01 atau 02 lagi. Ditambah lagi hubungan Prabowo dan Megawati yang membaik, kita ketahui saat ini Prabowo masuk dalam kabinet. Selain Akhyar, nama Bobby Nasution juga maju lewat PDIP, ini juga bisa jadi potensi bersatunya kedua partai besar itu,” jelasnya.
Ditegaskan Warjio, hal itu bisa saja terjadi mengingat keputusan ada di tangan DPP. “Baik Akhyar maupun Bobby, keduanya punya potensi untuk maju, tak ada yang tak mungkin mengingat politik itu sangat cair. Begitu juga di kubu Gerindra, ada nama Ihwan Ritonga maupun Dahnil Anzhar. Mereka bisa bersatu, bisa juga tidak, karena semua keputusan ada ditangan DPP,” tutupnya. (map)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelaku pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin (55), belum terungkap. Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto, sebelumnya mengungkapkan tersangka masih orang dekat korban. Perhatian publik sempat tersedot kepada istri korban, Zuraida Hanum (42), yang keterangannya soal korban keluar rumah pukul 5 pagi, dinilai kurang cocok dengan hasil otopsi yang memperkirakan koran meninggal sekitar pukul 3 atau 4 subuh.
Ditanya mengenai dugaan keterlibatan istri hakim PN Medan dalam kasus ini, putri Jamaluddin, Kenny Akbari, mengatakan hal itu tak mungkin dilakukan sang ibunda. “Enggak mungkin. Kalau memang iya, apa motifnya?” kata Kenny Akbari, saat menjadi narasumber di acara Fakta Tv One, Selasa (10/12).
Kenny menilai, sang ayah selalu memberikan seluruh kebutuhan ibundanya. “Secara finansial, apa sih yang enggak dikasih ke bunda?” ucap Kenny Akbari.
Meski demikian, Kenny Akbari mengakui ada sejumlah kejanggalan dalam peristiwa yang menimpa sang ayah. Pertama, Kenny menyebut sang ayah jarang keluar rumah di pagi hari buta. “Yang biasanya keluar rumah duluan itu aku sekitar pukul 06.00 – 06.30 WIB, atau bisa lebih cepat dari itu,” ucap Kenny Akbari.
Sedangkan sang ayah, biasanya pergi belakangan. Karena itu, perginya sang ayah di pagi hari buta itu bukanlah kebiasaan Hakim Jamaluddin. “Iya janggal juga sih. Selama aku tinggal di sini, dia enggak pernah pergi sepagi itu. Katanya keluar pukul 5 pagi dan mau jemput kenalan di bandara. Itu seperti bukan ayahku sekali,” kata Kenny Akbari.
Kedua, soal pernyataan ibundanya yang menyebutkan bahwa ponsel Jamaluddin sempat mati dan tak bisa dihubungi. Kenny merasa mematikan hape jarang dilakukan sang ayah. “Pasti dia jawab walaupun lagi sidang sekalipun,” tegas Kenny Akbari.
Ketiga, soal pernyataan sang ibunda bahwa ada teror ‘tabrak pagar’ ke rumah mereka seminggu sebelum Jamaluddin ditemukan tewas. “Aku bingung kapan ditabraknya itu pagar? Katanya pagi ditabraknya, mungkin aku enggak ada dirumah. Tetapi seharusnya ada bekas ditabraknya di pagar itu kalau memang benar. Pasti aku tahu kok beda ya pagar rumahku, tetapi itu tak ada,” bebernya.
Istri Sempat Minta Uang Rp25 Juta
Dalam acara yang sama, asisten pribadi Hakim PN Medan Jamaluddin, Firman Effendy, menceritakan pertemuan terakhirnya dengan Hakim PN Medan, yang terjadi sekitar satu pekan sebelum tewasnya Jamaluddin. “Kita ketemu Sabtu siang pukul 11.00 WIB. Kita pergi ke Tebing saat itu,” jelasnya.
Menurutnya, saat itu korban agak pendiam tak seperti biasanya. “Dia biasa ceria dan bercanda sama saya,” ucap Firman.
Merasakan gelagat aneh sang bos, Firman lantas menegur Jamaluddin. “Saya tanya ke beliau ada apa, rasanya lain sekali. Beliau bilang ada masalah sedikit nanti saya tau,” ungkapnya. Meski demikian, Firman tak menyebutkan lebih lanjut mengenai masalah yang dihadapi Jamaluddin.
Firman juga mengungkapkan bahwa sang istri Hakim PN Medan, Zuraida Hanum, sempat meminta uang sebelum Jamaluddin ditemukan tewas. “Dia sempat meminta uang Rp25 juta. Katanya untuk bank,” kata Firman.
Dimintai uang puluhan juta, Firman mengaku bingung, karena tak ada uang yang dipegangnya saat itu. “Jawaban Bapak (Jamaluddin, Red) terakhir itu minta tolong, agar uang proyek disisihkan ke ibu,” ungkap Firman, tanpa mengungkap uang proyek apa.
Sempat Terlihat di PN
Sebelumnya, Humas PN Medan, Erintuah Damanik menjelaskan, ada hakim yang sempat melihat Jamal keluar dari mobil untuk absen, pada Jumat (29/11). “Saya melihat pergi enggak. Cuma melihat turun dari mobil si Hakim Pak Morgan dilihatnya, disebutnya ‘ganteng kali kulihat’. Itu sekitar jam-jam 7 pagi ,” jelasnya di depan ruang otopsi RS Bhayangkara, Medan, beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan bahwa Jamal tidak mengenakan pakaian training seperti yang dipakainya ketika ditemukan meninggal. Malah Jamal terlihat mengenakan jeans dan kemeja. “Di situ masih pakai jeans, belum pakai training. Nah di situ dia absen lah. Yang jelas Pak Morgan tadi lihat bahwa dia dilihat turun dari mobil,” jelasnya.
Meski absen, Jamaluddin tidak mengikuti kegiatan sosialisasi e-Litigasi yang diadakan Mahkamah Agung di PN Medan. “Beliau enggak ikut sosialisasi jam 8.30 WIB. Hari ini memang olahraga ditiadakan karena ada sosialisasi e-Litigasi. Itu selesai sampai jam 12 siang,” jelasnya.
Erintuah juga menjelaskan, Hakim lainnya bernama Dominggus Silaban pagi hari itu juga sempat melihat Jamal tepat di depan ruangan Humas. “Kebetulan kami sama pulang dari kantin dengan pak Hakim Dominggus. Pak Dominggus bilang dirinya lihat Pak Jamal. Tapi saya enggak lihat. Itu sekitar jam-jam 8 lah. Jadi perkiraan kita, setelah dari situ dia tidak nampak lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Hakim Jamaluddin ditemukan tewas di mobil Toyota Land Cruiser Prado berpelat BK 77 HD di areal kebun sawit Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (29/11/2019). Berdasarkan hasil autopsi, diketahui korban sudah meninggal 20 jam sebelum dilakukan autopsi. Artinya, sang hakim dperkirakan meninggal sekitar pukul 03.00 atau 04.00 pagi.
Namun, istri Jamaluddin yakni Zuraida Hanum (42) menyebutkan bahwa suaminya meninggalkan rumah sekitar pukul 05.00 WIB.
Satpam Perumahan Royal Monaco, Muhyadin juga menyebutkan pada 29 November subuh, ia melihat Zuraida Hanum yang membuka pagar. Saat itu sekitar pukul 05.00 WIB.
Hingga kemarin, polisi belum menetapkan tersangka pembunuhan. Kapoldasu mengatakan, pihaknya masih memeriksa alibi dan keterangan 25 saksi, serta memeriksa sejumlah barang bukti. Juga masih mencari handphone korban, untuk mengecek siapa sosok yang disebut-sebut dijemput Jamaluddin di Bandara Kualanamu Internasional, sebelum ditemukan tewas di dalam mobilnya. (trib/bbs)
SOLU BOLON
Peserta lomba Solu Bolon ikut memeriahkan FDT 2019. Lomba tradisional ini diharapkan mampu menarik minat wisatawan.
SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) ke-7 tahun 2019 yang digelar di Parapat, Kabupaten Simalungun, ternyata belum mampu menarik wisatawan datang berkunjung. Bahkan, event lomba Solu Bolon atau perahu besar (perahu naga) yang harusnya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya mancanegara, tenryata sepi pengunjung.
Peserta yang mengikuti perlombaan ini juga cuma diikuti 9 tim yang berasal dari berbagai kabupaten di Sumut, memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Lomba Solu Bolon yang sarat tradisi itu pun minim penonton, hanya beberapa warga lokal dan pengunjung saja yang datang.
Bukan itu saja, pihak panitia juga hanya menyediakan dua Solu Bolon untuk bertanding. Sehingga peserta harus bergantian memakai solu yang sama.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Nofida Telaumbanua kepada wartawan mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan yang maksimal dalam even ini. Dia pun berharap, perlombaan Solu Bolon ini mampu menjadi salah satu daya tarik wisatawan. “Sebelumnya di Balige juga pernah dilakukan Solu Bolon (tradisi). Nah, di sini kita buatkan Solu Bolon (dragon) inikan rame,” kata Ria kepada wartawan di Parapat, Kabupaten Simalungun, Selasa (10/12).
Ria menjelaskan, sesuai aturan, setiap tim itu ada 12 orang, dua orang cadangan. Pastinya, perlombaan ini menjunjung tinggi sportivitas dan kekompakan tim. “Sebenarnya peminatnya besar, Balige mau kirim (peserta). Tapi persiapannya kurang, karena stamina harus fit mempergunakan tenaga yang kuat, harus cek kesehatan, sanggup enggak dia mengikuti lomba ini. Jangan nanti (terjadi hal tak diinginkan), di danau itukan resikonya berat, apalagi inikan dilihat luar negeri,” ungkap Ria.
Menurutnya, 9 tim jadi peserta yang bertanding itu bukan hasil seleksi, namun memang sudah siap secara fisik untuk bertanding. Perlombaan ini, menunjukan kegiatan FDT digelar secara meriah. “Kalau untuk Solu Bolon inikan saya rasa terbatas orangnya, tidak semua bisa. Karena secara fisik kan orangnya harus siap. Apalagi inikan kelompok juga. Secara fisik dan tim juga diperlukan. Karena kegiatan kita di Danau Toba, jadi harus seimbang kegiatannya di darat dan di air,” sebutnya.
Ke depan, lanjutnya, ini menjadi tolok ukur Pemprov Sumut untuk lebih baik lagi. Akan lebih banyak lagi kegiatannya dan persiapannya dan lebih matang. “Banyak yang datang, bukan hanya warga di sekitar kita, dari luar kota juga bisa datang,” harapnya.
Soal pengunjung atau penonton yang sepi setiap kegiatan, Ria menampiknya. “Kalau penonton atau pengunjung, inikan karena hari kerja atau sekolah. Tapi nanti kalau sore bisa masuk pengunjungnya,” bebernya.
Kordinator Pelaksana Solu Bolon, Terbit Tarigan menambahkan Solu Bolon ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan nenek moyang yang digunakan untuk mencari ikan.
“Nah saat ini ada permainan di Festival Danau Toba (FDT), makanya kita buat yang di air. Tahun depan akan ada lomba lainnya lagi seperti cari koin dalam air untuk anak-anak, karena tujuan kita kan salah satunya menarik wisatawan khususnya mancanegara yang ditargetkan pusat 1 juta namun pak Gubernur bilang jangan muluk-muluk sama bu Kadis, 500 ribu aja sudah bagus,” pungkasnya.(gus)
DEMPET PERUT:
Bayi kembar siam dempet perut asal Labuhanbatu lahir di RSUP H Adam Malik Medan. Bayi kembar berjenis kelamin laki-laki ini tengah dirawat intensif oleh tim dokter di ruang khusus bayi baru lahir atau NICU RSU P H Adam Malik Medan.
DEMPET PERUT:
Bayi kembar siam dempet perut asal Labuhanbatu lahir di RSUP H Adam Malik Medan. Bayi kembar berjenis kelamin laki-laki ini tengah dirawat intensif oleh tim dokter di ruang khusus bayi baru lahir atau NICU RSU P H Adam Malik Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik kembali merawat bayi kembar siam. Kali ini, bayi kembar siam yang lahir dari pasangan suami istri asal Kabupaten Labuhanbatu lahir di rumah sakit tersebut melalui operasi sesar, Senin (9/10) kemarin sekitar pukul 10.15 WIB.
Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, bayi kembar siam ini berjenis kelamin laki-laki. Bayi tersebut merupakan anak pertama dan kedua dari pasangan S (32) dan NR (25) asal Kabupaten Labuhanbatu. “Kondisi bayi ini lemah, dan ditemui adanya perdempetan di bagian perut,” ujar Rosa, Selasa (10/12).
Disebutkan Rosa, bayi kembar ini memiliki berat 2.640 gram dengan panjang 39 cm. Keduanya, kini dirawat intensif oleh tim dokter di ruang khusus bayi baru lahir atau NICU. Tim dokter yang menangani n
dari spesialis anak, jantung, bedah anak, dan lainnya.
“Bayi kembar siam ini masih terus dalam penanganan tim dokter, secara kasat mata kedua bayi ini dempet di bagian perut. Namun belum diketahui sejauh mana dempetan di bagian perut dalam, apakah masih ada lagi organ lain yang menempel dan apakah bayi punya kelainan lain? Saat ini masih terus diperiksa tim dokter,” jelas Rosa.
Ia menuturkan, dokter spesialis bedah anak sudah melihat kondisi kedua bayi. Kesimpulan awalnya tidak ada indikasi pemisahan emergensi. Karena itu, perlakuan terhadap bayi tersebut sama seperti kembar siam dempet perut sebelumnya. “Organ dalam bayi juga tengah diperiksa, tim dokter ingin memastikan ada tidaknya organ yang menempel. Jadi, untuk sementara ini akan terus dirawat sampai diputuskan pulang pascaoperasi pemisahan,” cetus Rosa.
Diutarakan dia, jika hasil pemeriksaan semuanya normal, maka operasi pemisahan bayi akan dilaksanakan saat usianya dinilai mencukupi. Perkiraan dokter, operasi pemisahan pada usia 9 bulan.
“Untuk ibu bayi kembar siam ini, juga masih dalam perawatan untuk masa pemulihan pascaoperasi sesar. Mengenai biaya, dipastikan merupakan peserta BPJS Kesehatan. Namun, berdasarkan pengalaman pemisahan bayi kembar dempet perut sebelumnya yaitu Adam dan Malik, hanya sebagian biaya ditanggung BPJS Kesehatan karena nominalnya melebihi nilai yang ditanggung. Jadi, sebagian biaya lainnya diambil alih rumah sakit. Tapi, nanti kita lihat perkembangannya, bisa saja ada bantuan dari Pemkab asal orang tua bayi,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya bayi kembar siam dempet perut bernama Adam dan Malik dirawat di RSUP H Adam Malik. Bayi ini lahir di RSUD Sibolga pada tanggal 22 November 2018 lalu. Bayi tersebut lahir dengan memiliki berat 4,7 kg dan tinggi 45,55 cm. (ris)
BANTUAN; Area Manajer Belawan PT PHPO, Andry Simamora didampingi Humas, Martua Muda Daulay bersama Lurah Bagandeli, Ashril memberikan bantuan kesehatan secara simbolis kepada masyarakat.
BANTUAN; Area Manajer Belawan PT PHPO, Andry Simamora didampingi Humas, Martua Muda Daulay bersama Lurah Bagandeli, Ashril memberikan bantuan kesehatan secara simbolis kepada masyarakat.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di Kota Medan, terdapat 42 kelurahan masuk dalam katagori miskin. Dan, 75 persen di antaranya berada di wilayah Medan Utara. Karenanya, PT Permata Hijau Palm Oil (PHPO) merespon hal ini dengan peduli terhadap warga di kawasan itu.
Salah satu kepedulian itu dengan menggelar pengobatan gratis kepada ratusan masyarakat di Lorong Sawita, Lingkungan 14, Kelurahan Bagandeli, Medan Belawan.
Program kesehatan gratis bekerja sama dengan Klinik Permata Mabar dilakukan secara rutin oleh perusahaan bergerak di bidang pengelolahan sawit ini langsung mendapat antusias ratusan masyarakat sekitar.
Area Manajer PT PHPO Belawan Andry Simamora, Selasa (10/12), mengatakan, pengobatan gratis yang diprogramkan sudah berlangsung secara rutin oleh perusahaan. Program itu dilakukan secara merata di setiap areal wilayah perusahaan kepada masyarakat prasejahtera atau warga yang membutuhkan.
Kegiatan kesehatan yang dilaksanakan menggunakan dana CSR dalam bentuk pemberian obat, pemeriksaan gula darah dan vitamin kepada masyarakat.
“Ada sebanyak 130 masyarakat yang ikut mengikuti program kesehatan yang kita salurkan. Umumnya, masyarakat mengeluh gangguan lambung dan sakit gigi, semuanya kita berikan pelayanan dengan baik,” kata Andry didampingi Humas PHPO Martua Muda Daulay.
Dengan adanya kegiatan sosial yang dilaksanakan perusahaan secara rutin, lanjutnya, dapat membangun kepedulian kepada masyarakat. Sehingga, mampu mendukung perkembangan dan kemanjuan perusahaan ke depannya.
“Selain kegiatan ini, kita juga memprogramkan kegiatan fogging, khitan massal dan pasar murah. Seluruh kegiatan sosial perusahaan dibagi dalam program Permata pendidikan, sosial dan ekonomi,” tutur Andry.
Sementara, Lurah Bagandeli, Ashril, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepedulian PHPO dalam membantu program Pemko Medan menciptakan warga yang sehat.
“Dari 40 perusahaan yang ada di Belawan, hanya PHPO lebih fokus peduli terhadap masyarakat prasejahtera. Kegiatan rutin ini dapat terus ditingkatkan, kita juga mendoakan agar perusahaan tetap berkembang dan maju,” katanya.
Hadir dalam acara ini, Humas Abdul Chalik, Kepala Tata Usaha, Jandri Marbun, HRD Warsudi dan dihadiri jg Humas PHPO Martua Muda Daulay. Mewakili Kandir Rudi Tampubolon. (fac/ila)
PERINGATI: Seorang wanita menunjukkan stiker saat peringati Hari HIV Sedunia. Saat ini penderita HIV/AIDS masih mendapat diskriminasi.
PERINGATI: Seorang wanita menunjukkan stiker saat peringati Hari HIV Sedunia. Saat ini penderita HIV/AIDS masih mendapat diskriminasi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), khususnya di Sumatera Utara (Sumut) masih mengalami diskriminasi. Padahal, jumlah mereka terus bertambah dan membutuhkan dukungan dan motivasi dalam melawan penyakitnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Kadinkes Sumut) dr Alwi Mujahit Hasibuan mengakui stigma negatif dan diskriminasi terhadap ODHA hingga kini masih tetap ada. Karenanya, untuk menekan perilaku tersebut, semua pihak harus bergandengan tangan guna memperkuat sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat.
“Diskriminasi bukan hanya di masyarakat umum saja, dari orang-orang kesehatan juga ada. Makanya, untuk menekan diskriminasi ini, harus dilakukan sosialisasi, advokasi, maupun edukasi kepada masyarakat. Karena mereka kan tidak bisa kita marahi,” ungkap diwawancarai saat menghadiri peringatan Hari AIDS sedunia di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Selasa (10/12).
Kata Alwi, saat ini Sumut telah menempati posisi keenam tertinggi dalam kasus HIV/AIDS di Indonesia. Namun demikian, menurutnya, hal ini tidak boleh disalahartikan karena sebetulnya banyaknya temuan kasus adalah pertanda pemerintah telah bekerja.
“Justru bagus, sebab HIV itu seperti fenomena gunung es. Kalau kita bisa temukan satu penderitanya, maka akan ada 100 orang di bawah permukaan. Jadi kalau kita bisa menemukan yang di bawah permukaan ini, maka kita bisa mencegah penyebaran yang dilakukan secara tidak sengaja,” ujarnya.
Sementara, Direktur Medik dan Keperawatan RSUP H Adam Malik, dr Zainal Safri SpPD (K) SpJP (K) mengatakan, pada peringatan Hari AIDS Sedunia yang digelar ini memang sengaja mengangkat tema untuk menghilangkan diskriminasi terhadap ODHA. “Penyakit HIV/AIDS ini kan sebetulnya sama dengan penyakit lain, penularannya tidak gampang. Penderitanya tidak bisa atau tidak boleh kita kucilkan,” tegasnya.
Diutarakan Zainal, ODHA harus dirangkul. Apalagi, penularan HIV hanya dapat dilakukan melalui kontak darah terbuka, misalnya hubungan seks bebas bukannya aktifitas biasa seperti bersalaman atau bersentuhan kulit. “Saat ini jumlah pasien rawat jalan ODHA mencapai sebanyak 700-an. Sedangkan mereka yang melakukan rawat inap, ada sekitar 200-an pasien,” sebut dia.
Zainal melanjutkan, para pasien datangnya ketika sudah berat karena mereka menyembunyikannya. “Nanti kalau sudah infeksi dimana-mana, baru mereka mau datang. Soalnya mereka merasa takut dan malu akibat stigma negatif dan diskriminasi yang masih diterimanya,” pungkas dia.
Sementara, dr Fransiskus Ginting SpPD menambahkan, suatu negara memang sudah wajib melakukan tindakan pelayanan terhadap HIV/AIDS. Oleh karenanya, pada tahun 2030 nanti, sudah dicetuskan target bahwa tidak boleh ada lagi penderita HIV/AIDS yang baru, tidak boleh ada lagi penderita AIDS yang meninggal, serta tidak boleh adanya lagi diskriminasi terhadap ODHA.
Namun, sangat disayangkan pada tahun 2019 ini Sumut malah jatuh ke posisi enam tertinggi dalam angka kasus HIV secara nasional. Karena itu, diajak kepada seluruh elemen masyarakat agar secara bersama-sama berjuang melalui peringatan Hari AIDS Sedunia ini.
“Kami dokter di sini (RSUP H Adam Malik) siap untuk membangun sistem. Namun, kalau hanya dilakukan oleh departemen kesehatan saja, maka akan gagal. Jadi perlu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat,” tukasnya.
Diketahui, jumlah kasus HIV/AIDS di Sumut mengalami peningkatan pada tahun ini. Tercatat, hingga Agustus 2019 sebanyak 9.362 ODHA.
Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut, Achmad Ramadhan menyebutkan data kumulatif dari Dinkes Sumut jumlah 9.362 ODHA meliputi 4.182 HIV dan 5.180 AIDS. Dari jumlah tersebut, Kota Medan paling tertinggi jumlahnya 5.272 ODHA dengan rincian 2.249 HIV dan 3.023 AIDS. Selanjutnya, diikuti Deli Serdang, Karo, Pematang Siantar dan Tobasa.
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penderita paling banyak adalah laki-laki 7.187 ODHA (3.144 HIV/4.043 AIDS). Selebihnya perempuan 2.175 ODHA (1.038 HIV/1.137 AIDS). Untuk golongan umur paling banyak didominasi 30-39 tahun dengan jumlah 3.842 ODHA (1.761 HIV/2.081 AIDS). Kemudian, umur 19-29 tahun 3.636 ODHA (1.471 HIV/2.165 AIDS) dan 40-49 tahun 1.242 ODHA (630 HIV/612 AIDS).
Sedangkan faktor risiko hubungan seks menunjukkan angka yang terbanyak dengan jumlah heteroseksual 7.376 ODHA (3.187 HIV/4.189 AIDS), pemakaian narkoba suntik atau intra drug user 1.118 (505 HIV/683 AIDS). Selanjutnya, transfusi darah: 84 (38 HIV/46 AIDS), anak yang terinfeksi dari ibu atau perinatal 122 (81 HIV/41 AIDS), ibu rumah tangga (IRT) 87 (71 HIV/15 AIDS), biseksual 55 (13 HIV/42 AIDS) serta hetero & IDUs: 141 (92 HIV/49 AIDS).
Data sejak April hingga Juni 2019 dari Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) dan IMS Kementerian Kesehatan RI menunjukkan, Sumut berada pada posisi ke-6 setelah Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan Papua. Dari SIHA tersebut juga, jumlah kasus yang ditemukan dan dilaporkan masih jauh dari jumlah kasus HIV yang diperkirakan. (ris/ila)
