MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama stakeholder telah menjamin ketersediaan pasokan sembako pada jelang Natal dan Tahun Baru, hal itu belum dirasa cukup. Sebab, masyarakat lebih utama membutuhkan harga sembako yang stabil atau jangan melonjak naikn

Wakil Ketua DPRD Medan sekaligus Koordinator Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengatakan, jaminan ketersediaan saja tidaklah cukup. Pemerintah juga berkewajiban untuk menjaga harga bahan-bahan pokok untuk tetap berada pada harga yang semestinya.

“Tapi kalau bicara menjamin harga bahan pokok tidak naik, saya pikir itu belum bisa dibuktikan. Tren dari tahun ke tahun saat jelang perayaan hari besar agama, termasuk Idul Fitri dan Natal, harga-harga bahan pokok justru naik secara signifikan. Banyak ibu rumah tangga yang mengeluh, stoknya ada di pasaran, tapi harganya yang melonjak tinggi. Bahkan biasanya harga-harga itu sudah mulai naik dari 1 atau 2 pekan sebelumnya,” ujarnya.

Untuk itu, kata Bahrum, pada Momen Natal dan Tahun Baru kali ini, Pemko Medan harus bisa membuktikan bahwa selain menjamin ketersediaan bahan pokok, Pemko Medan juga harus bisa menjamin harga bahan pokok agar tetap stabil.

Senada dengan Bahrum, anggota Komisi II DPRD Medan dari fraksi NasDem, Afif Abdillah mengatakan bahwa tugas pemerintah bukan hanya sekadar menjadi ketersediaan bahan pokok tetapi juga menjamin harga-harga bahan pokok tetap pada harga yang sewajarnya.

“Sudah bukan rahasia lagi, kalau sudah menjelang hari raya keagamaan, harga-harga bahan pokok pada naik, ibu-ibu banyak yang mengeluh. Kita paham prinsip ekonomi yang menyebutkan, semakin tinggi permintaan maka akan semakin besar penawaran, tapi semua itu bisa disiasati oleh pemerintah. Kalaupun haus terjadi kenaikan, diharapkan kenaikan itu masih dalam batas wajar,” kata Afif.

Sebab, lanjut Afif, seluruh masyarakat harus tetap punya daya beli yang baik saat jelang hari raya keagamaan. “Jangan nantinya hanya mereka yang punya taraf ekonomi yang baik saja yang bisa menikmati hari raya, tetapi mereka yang tergolong ekonomi rendah juga harus bisa turut merasakan indahnya berhari raya,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan, Kantor Wilayah (Kanwil) I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Polrestabes Medan dan Satgas Pangan Kota Medan, melakukan pertemuan terkait jamian stok sembako pada Natal dan Tahun Baru, Senin (9/12) di Kantor KPPU di Jalan Gatot Subroto Medan.

Kepala Dinas Ketapang Kota Medan, Emilia Lubis menjamin ketersedian sembako serta menjaga harga bahan pokok yang tetap stabil jelang perayaan tersebut. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Musyawarah Calon Kepala Sekolah Sumatera Utara mengadukan persoalan pengangkatan seorang guru menjadi kepala sekolah ke Komisi E DPRD Sumut, Selasa (10/12). Mereka menilai ada kejanggalan dalam mekanisme yang dijalankan Dinas Pendidikan Sumut.

Seorang guru SMAN 2 Medan, Oloan Pangaribuan mengungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi Komisi E bersama pihak Disdik Sumut, menyesalkan aturan yang diberlakukan instansi tersebut. Lantaran, ada guru yang diangkat sebagai kepala sekolah (Kasek) tetapi tidak dinyatakan lulus ujian memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Dirinya menduga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah dilanggar.

“Dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 18.356 Tahun 2018 diatur tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Permen ini diduga dilanggar dalam pengangkatan kepala sekolah saat ini tidak sesuai,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, mulanya ada 600 lebih guru yang mengikuti ujian seleksi untuk menjadi kepala sekolah. Dari 600 orang itu, 53 guru yang dinyatakan lulus dan berhak diangkat menjadi kepala sekolah sesuai aturan yang berlaku.

Ujian tersebut, kata dia, sudah setahun yang lalu. Namun, hingga kini ia dan rekan-rekannya yang dinyatakan lulus tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepsek. Malahan, yang tidak lulus seleksi diangkat menjadi kasek oleh Kepala Dinas Pendidikan, Arsyad Lubis. “Ada yang gagal ujian tetapi diangkat menjadi kepala sekolah, ini seakan mengabaikan peraturan yang ada, yaitu Permendikbud itu,” ujarnya.

Dirinya menduga adanya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan kepala Dinas Pendidikan terhadap pengangkatan guru menjadi kepsek. “Saya menduga adanya permainan yang dilakukan untuk menjadi kepala sekolah ini,” katanya.

Wakil Ketua Komisi E, Berkat Laoli juga menduga bahwa di Disdik Sumut masih ada mafia-mafia yang bermain untuk bisa mengangkat guru menjadi kasek. “Ada kemarin yang bilang sama saya bahwa ada yang bisa mengangkat kepala sekolah. Saya bertanggungjawab terhadap orang yang membisikkan kepada saya tentang itu,” bebernya.

Pihaknya juga menyesalkan hingga kini masih kesulitan berkomunikasi dengan Kadisdik Sumut, Arsyad Lubis. “Kenapa kami WA dan telepon tidak dibalas, padahal kami ingin menyampaikan aspirasi kami,” ujarnya.

Menjawab ini, Kadisdik Sumut Arsyad Lubis mengatakan pengangkatan guru menjadi kasek sebenarnya sudah sesuai regulasi. Sebab di Permendikbud tersebut masih diberi waktu sampai 2020. Setelah itu, barulah diberikan sanksi bagi kepsek yang tidak pernah mengikuti penguatan kepsek.

“Kita sudah sampaikan ke teman-teman forum supaya mereka bersabar, dan akan kita prioritaskan. Sama dengan Komisi A yang akan menyurati pak gubernur, agar memprioritaskan kawan-kawan di forum untuk pengangkatan,” katanya.

Sebenarnya, ungkap dia, pihaknya sudah mengangkat 14 orang kasek. Namun persyaratannya, ia meminta mesti ada usulan dari cabang dinas tentang nama-nama kepseknya. Sementara yang di cabdis menurut dia, tidak mungkin usulkan orang yang tidak ada di wilayahnya.

“Sebenarnya yang lulus-lulus ini untuk (kepsek) di Medan. Maka saya bilang persyaratannya, jika mereka mau ditempatkan bisa kami prioritaskan lebih cepat. Dan di Permendikbud sendiri masih membuka kesempatan itu hingga tahun depan,” katanya.

Diketahui, SE Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 18.356 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan; memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-I) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B; memiliki sertifikat pendidik; bagi guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang HIIc; pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing masing, kecuali di TKJTKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TKlTKLB; memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir; memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun; sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Kemudian, tidak pemah dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pemah menjadi terpidana; dan berusia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepsek; memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, sebagaimana diatur dalam Bab III, Pasal 8 ayat (9). (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peserta BPJS Kesehatan yang ingin mengganti kelas tak perlu menunggu setahun. Bahkan, bagi peserta mandiri, tak perlu melunasi tunggakan untuk bisa turun kelas atau ganti kelas. Sebab, pihak BPJS Kesehatan telah memberi kemudahann

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Johana mengatakan, sebagai wujud komitmen peningkatan mutu layanan serta sekaligus memberikan kemudahan layanan administrasi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini, telah dikembangkan program PRAKTIS.

PRAKTIS adalah singkatan dari Perubahan Kelas Tidak Sulit yaitu memberikan kemudahan dalam layanan administrasi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Perorangan yang menginginkan perubahan kelas sesuai kemampuan (termasuk turun kelas) tanpa harus menunggu masa waktu satu tahun kelas perawatan yang sama.

“Peserta dapat memanfaatkan program PRAKTIS ini adalah yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2020 dan diberlakukan untuk satu keluarga yang sudah terdaftar semua. Artinya, satu keluarga itu sudah terdaftar semua baru bisa ganti kelas,” ungkap Johana, Selasa (10/12).

Kemudian, lanjujtnya, bagi peserta perorangan atau mandiri, di mana peserta tersebut masuk dalam kategori PBPU. Peserta kategori ini bisa ganti kelas tanpa harus melunasi tunggakannya dulu. “Jadi, tagihan selanjutnya sudah di kelas yang baru bukan kelas yang lama. Namun tetap tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan kalau belum dilunasi tunggakannya,” jelas dia.

Disebutkan Johana, dalam ketentuan ini juga perubahan kelas perawatan dapat turun dua tingkat dari kelas perawatan yang lama. Misalnya, dari kelas 1 ke kelas 3. Perubahan atau penurunan kelas perawatan diberikan satu kali dalam periode 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020. Ini dapat dilakukan melalui Mobil Customer Service, Aplikasi Mobile JKN, Call Center 1500400 atau datang langsung ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Rahman Cahyo menambahkan, pergantian kelas kepesertaan ini tidak ada biaya administrasi alias gratis. Perubahan kepesertaan ini juga berlaku pada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, termasuk juga penonaktifan.

“Selain penonaktifan peserta secara bersamaan juga didaftarkan sejumlah peserta lain sebagai pengganti yang sudah dilengkapi NIK valid dan terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Penonaktifan dan perubahan peserta PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI APBN tahun 2019, jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa sudah termasuk dengan perubahan dan pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI,” jelas Rahman.

Dijelaskan dia, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi masif untuk memastikan peserta PBI yang dinonaktifkan mengetahui informasi tersebut dan paham apa yang harus dilakukan agar tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan.

Untuk mengetahui apakah seorang peserta termasuk masih berstatus peserta PBI atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan dengan menginfokan kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

“Jika peserta tersebut termasuk yang sudah dinonaktifkan, maka ia tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI APBD yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda),” terang Rahman.

Diutarakannya, apabila peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI tetapi ketersediaan anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk menjadi peserta PBI pada periode selanjutnya.

“Sementara jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen PBPU atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran,” pungkasnya. (ris/ila)

Komunitas Teman Untuk Baik Rayakan Natal Bersama Yapentra

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas Teman Untuk Baik merayakan Natal bersama anak-anak tunanetra di Yayasan Pendidikan Tunanetra di Tanjung Morawa, Deliserdang, baru-baru ini. Perayaan Natal sekaligus memeringati Hari Difabel Internasional yang bertepatan pada 3 Desember 2019.

Ratusan anak tunanetra yang hadir dalam perayaan bertemakan “Nyanyian Surgawi” tersebut menyambut kedatangan anak muda yang tergabung dalam Komunitas Teman Untuk Baik.

Ketua Komunitas Teman Untuk Baik, Omving, mengungkapkan kegiatan tersebut terlaksana karena kerinduan dari teman-teman enterpreuneur Kristen berbagi bersama anak-anak berkebutuhan khusus seperti Yapentra Tanjung Morawa. “Teman Untuk Baik ini adalah kumpulan pemuda-pemuda bekerja sebagai entrepreneur di Medan yang memiliki kerinduan untuk berbagi dengan anak-anak berkebutuhan khusus,” katanya.

Menurut dia, label untuk penyandang cacat di Indonesia berubah-ubah. Ada difabel, diferensia, penyandang cacat, berkebutuhan khusus, disabilitas, tetapi hanya berubah nama tetapi tidak mengubah nasib mereka. “Harapan kami melalui peringatan hari internasional penyandang cacat seperti ini dan Natal dapat membuka banyak orang untuk melihat bahwa anak-anak seperti di Yapentra ini tidak sekadar berkumpul dan dikasihani. Kami berharap ke depan akan lahir generasi tunanetra yang benar-benar bisa memberikan motivasi dan inspirasi,” katanya.

Pengurus Yapentra, Linda Hutagalung, mengungkapkan kebahagiaan kepada Komunitas Teman Untuk Baik yang mau berbagi kepada anak-anak tunanetra.

“Kita tentunya berterimakasih kepada pemuda-pemuda ini, mereka pemuda yang bekerja dalam kesibukan namun masih sempat untuk memikirkan dan berbagi kepada anak-anak di Yapentra ini, semoga para pemuda ini selalu dalam lindungan Tuhan, dan selamat Natal juga buat kita semuanya,” ucapnya. (rel/prn)