MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) dan Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Sumatera Utara bekerja sama dengan Fakulitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, menggelar Diskusi Publik Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Aula Ruang Sidang FISIP USU, Selasa (10/12).

Tema acara yang mengangkat Hari Anti Korupsi Momentum Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan menghadirkan narasumber Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Rebublik Indonesia, Barita Simanjuntak, dan Ketua PERADI Medan, Charles Janner Natigor Silalahin

Ketua Komjak RI, Barita Simanjuntak mengatakan, untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, maka integritas peradilan pidana sekarang ini mesti diperkaya dengan pendekatan- pendekatan lain, agar dapat terciptanya keadilan.

“Itulah sebabnya apa yang kita bicarakan sekarang kalau kita berada di dalam, semangat memberantas korupsi. Maka pemberantasan dan pencegahan korupsi juga mengalami perubahan. Di mana paradigma yang baru dan cara pandang baru, profesi baru untuk dimaknai norma-norma hukum,” kata dia.

Hal ini menurutnya agar masyarakat ataupun negara dapat mencapai tujuan dengan baik dan memerhatikan hukum pidana. Di mana hal tersebut merupakan cara Mahkamah Konstitusi (MK) tentang delik tindak pidana korupsi menjadi delik materi bukan korwil.

“Di satu sisi hal itu akan menimbulkan kerja ekstra bagi penegak hukum. Tapi pada sisi lain, itu akan menunjukkan dan meningkatkan kompetensi penegak hukum yang berkualitas,” ungkapnya.

Ketua PERADI Medan, Charles Silalahi mengucapkan terima kasih atas kegiatan diskusi publik dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi. Dikatakannya bahwa permasalahan korupsi bukanlah suatu permasalahan yang besar.

“Korupsi ini sebenarnya bukan masalah yang besar selama kita bisa sama-sama berperan aktif dalam hal melakukan pengawasan disitu. Tapi karena kita melakukan pendiaman, makanya masalah korupsi ini pun jadi besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Felix Sidabutar menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komjak RI yang bersedia hadir untuk berdiskusi bersama dalam rangka memeringati Hari Anti Korupsi Internasional. “Terima kasih kepada Bang Barita yang sudah bersedia hadir dan berdiskusi soal anti korupsi bersama kami disini,” ucap Felix yang juga Sekretaris AJH Sumut.

Ia pun mengatakan, alasan mengapa pihaknya bisa menghadirkan Barita karena selain dia orang Medan juga baru diangkat menjadi ketua Komjak RI. “Dan hari ini kita hadirkan beliau ke Medan bersama dengan Ketua PERADI Medan, Charles Silalahi supaya kita bisa berdiskusi dan berkomitmen agar sama-sama kita bisa memberantas korupsi sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan dengan tenteram dan nyaman,” katanya.

Turut hadir Ketua DPP AJH Dofu Z Gaho, Ketua DPW AJH Sumut, Irwan Ginting, Ketua DPD AJH Siantar, Dumariah Sihombing, DPD AJH Simalungun, Esmanto Hutabarat, DPD AJH Sergai, Arman didampingi Sekretaris, Azwen Fadly, Ketua DPD KNPI Sumut, Samsir Pohan, serta Asintel Pengawasan dan Bagian Pengawasan Kejati Sumut dan jajaran. (rel/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Reklame ilegal kian menjamur di Kota Medan, bertebaran dan menempel hampir di setiap sudut Kota, membuat wajah Kota Medan kian semrawut. Dewan Kota Medan meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk serius melakukan penertiban.

Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus mengatakan, kondisi reklame ilegal di Kota Medan memang telah cukup lama meresahkan warga Kota karena dinilai merusak wajah kota. Pemerintah pun dinilai tidak mampu dalam melakukan penertiban reklame-reklame tersebutn

Untuk itu, Robi meminta agar dinas terkait mau melakukan pengawasannya dengan maksimal. Bukan hanya sekadar memberikan izin, tetapi juga harus bertanggungjawab atas izin yang telah dikeluarkannya.

“Bila ada yang menyimpang atau sama sekali tak punya izin, harusnya mereka bertindak cepat dengan berkoordinasi ke Satpol PP agar dieksekusi. Bila sampai sekarang masih juga ditemukan ada reklame liar di Kota Medan, itu sebenarnya bukti lemahnya pengawasan dinas terkait dalam hal ini. Mereka harus membenahi kinerjanya dalam hal pengawasan,” tegasnya.

Kepala Satpol PP Kota Medan, M Sofyan tak mau dibilang tak bertanggungjawab untuk menertibkan reklame liar yang menjamur di Kota Medan. Menurutnya, selama ini pihaknya telah melakukan penertiban pada banyak reklame ilegal di Kota Medan.

Sofyan mengaku tidak pernah mengetahui mana reklame ilegal dan mana reklame resmi. Sebab, yang mengetahui hal itu adalah dinas-dinas terkait, yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pemberi izin dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) sebagai pemberi rekomendasi pada DPMPTSP untuk reklame yang bersifat konstruksi.

“Pelanggaran atau kata ilegal itu ada 2, pertama adalah reklame yang tidak punya izin dan yang kedua adalah reklame yang menyimpang dari izin. Nah, dari mana kami tahu mana reklame legal dan mana reklame yang ilegal? Tentu dari dinas-dinas terkait itu, karena mereka yang tahu mana yang legal dan yang ilegal, bukan kami,” ujarnya.

Secara prosedur, kata Sofyan, pihaknya biasanya akan disurati oleh dinas-dinas terkait itu, tentang mana-mana reklame yang ilegal dan harus ditertibkan. “Jadi bukan kami yang mencari mana reklame yang ilegal, tapi mereka. Sebab mereka lah yang bertugas sebagai fungsi pengawasan, bukan kami. Setelah mereka temukan mana yang ilegal, maka mereka akan menyurati kami, lalu kami akan segera eksekusi reklame yang ilegal tersebut,” katanya.

Jadi, terang Sofyan, bila ternyata hingga kini masih ditemukan reklame-reklame ilegal di Kota Medan, maka hal itu seharusnya tidak ditujukan kepada Satpol PP yang tidak punya fungsi pengawasan.

“Berbeda misalnya bila kami sudah mendapatkan surat dari Dinas terkait untuk menertibkan reklame ilegal itu, tapi ternyata tidak kami tindaklanjuti, kalau itu jelas kami yang salah. Tapi sejauh ini, kami selalu melakukan penertiban setiap kali kami mendapatkan laporan dari dinas terkait. Tentunya sesuai SOP, dengan terlebih dahulu menyurati pemilik reklame untuk membongkar sendiri reklamenya, kita beri waktu 3 hari. Bila tidak diindahkan, maka kami yang lakukan pembongkaran,” terangnya.

Sejauh mana koordinasi Satpol PP dengan dua dinas terkait itu dalam melakukan penertiban? Sofyan mengatakan cukup baik.

“Koordinasi bagus, kami sering mendapatkan surat tentang mana-mana saja yang harus kami tertibkan. Bukan hanya reklame, soal bangunan liar juga kami sering dapat surat dari dinas terkait dan kami tertibkan. Kami tidak mungkin berani melakukan penertiban bila tidak berdasarkan surat dari dinas-dinas terkait itu, karena mereka yang tahu dimana pelanggarannya. Bila kami menertibkan tanpa ada dasar, tentu kami bisa disebut melakukan pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Jangan Tebang Pilih

Sebelumnya, Komisi I meminta Satpol PP Kota Medan agar tak tebang pilih dalam melakukan penertiban, mulai dari penertiban pedagang kaki lima (PKL), penertiban reklame liar dan lainnya.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Rudiyanto SP. “Sebenarnya penertiban itu baik, tetapi harus ada solusi sebelum dilakukannya penertiban. Setelag diberi solusi namun tetap melanggar aturan, baru Satpol PP harus tegas dalam melakukan penegakan Perda,” kata Rudiyanto, kemarfin.

Salah satu anggota Komisi I DPRD Medan, Sahat Simbolon juga meminta agar Satpol PP terus melakukan penertiban, termasuk untuk reklame liar serta penertiban terhadap PKL. Karena dirinya melihat, banyak pedagang yang berjualan di badan jalan.

“Saya melihat masih banyak pedagang yang berjualan di badan jalan dan masalah banyaknya bangunan berdiri yang tak sesuai dengan IMB. Untuk itu, saya minta Satpol PP jangan tebang pilih dalam menertibkan, kita minta agar penertiban dilakukan secara merata,” ujar Sahat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Satpol PP Kota Medan, M Sofyan berjanji untuk menuntaskan persoalan reklame bermasalah yang ada di Kota Medan. Kalau pun ada penertiban reklame yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan masih adanya pengusaha advertising yang nakal.

“Hampir seluruh reklame tanpa izin sudah kami tertibkan, namun untuk kewenangan pengawasan reklame tidak pada kami. Kami hanya penindakan,” ucap Sofyan saat menghadapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Medan di kantor DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nasib para guru honor di Kota Medan masih jauh dari kata sejahtera. Tak hanya memiliki upah yang masih jauh dari standar pengupahan yakni Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK), kenyataannya para guru honorer juga tidak diberi bantuan jaminan kesehatan oleh pemerintah seperti jaminan kesehatan berupa BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Karenanya, DPRD Medan dalam hal ini Komisi II berkomitmen untuk fokus dalam kesejahteraan para guru di Kota Medan.

“Kalau dibilang gaji guru honor itu sangat kecil, ya itu betul, bukan hanya n

kecil tapi memang sangat tidak layak. Kalau bicara kesejahteraan tentu masih sangat jauh dari kata sejahtera,” ucap anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah kepada Sumut Pos, Senin (9/12).

Dikatakan Afif, pihaknya akan berupaya untuk memberikan jaminan kesehatan gratis kepada setiap guru honor di Kota Medan, baik untuk tingkat SD maupun SMP. “Setelah semua terdata, tentu akan kita usahakan juga supaya dapat BPJS PBI, mereka dan keluarganya harus mendapatkan jaminan kesehatan,” tegas Afif.

Bila para guru sudah mendapatkan upah yang mengalami kenaikan dan jaminan kesehatan, lanjutnya, secara otomatis kualitas pendidikan di Kota Medan tentu akan meningkat. Tak hanya itu, Pemko Medan juga sudah bisa menetapkan metode pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. “Tapi kalau kesejahteraan mereka belum terpenuhi, bagaimana mungkin kualitas pendidikan kita bisa maju,” katanya.

Afif menyadari, menampung jumlah para guru di Kota Medan untuk diberi BPJS PBI tidaklah mudah. Sebab, ada regulasi-regulasi dari pihak BPJS Kesehatan yang harus diikuti.

“Kalau nantinya ternyata tidak bisa, ya kita akan ajukan program yang nanti akan kita buat sendiri, program untuk jaminan kesehatan para guru misalnya, jadi lebih spesifik. Kita bisa buat Perda dan Perwalnya,” tuturnya.

Afif mengatakan, Komisi II sedang berfokus untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para guru walaupun mungkin belum bisa memberi apa yang diinginkan oleh para guru honorer melalui upah setara UMK. Kenaikan upah itu harus diupayakan, walaupun mungkin tidak setara UMK tapi bisa mengalami kenaikan setiap tahunnya secara stabil.

“Kalau setara UMK, ya mungkin belum bisa, tapi harus kita upayakan agar terjadi kenaikan yang mungkin cukup signifikan, mungkin kenaikannya bisa di kisaran 40 persen, kita akan upayakan agar kenaikannya terjadi di tahun depan. Dan yang paling penting itu adalah kenaikan upah yang stabil setiap tahunnya, jadi tidak naik sekali dengan jumlah yang lumayan tapi tahun-tahun berikutnya malah stagnan,” ujarnya.

Pihaknya yakin kalau Pemko Medan bisa menetapkan hal tersebut dengan didorong oleh DPRD secara Budgeting.

“Tapi yang terpenting semua haru sterdaya dulu secara akurat, berapa jumlah guru honorer di Kota Medan, lengkap dengan masa baktinya. Jangan nanti ketika terjadi kenaikan honor, banyak yang mendadak mengaku sebagai guru honorer,” cetusnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala mengatakan, di tahun 2020, jaminan kesehatan bagi para guru, termasuk para guru honorer aka menjadi prioritas.

“Kalau kita belum bisa membantu mereka untuk mendapatkan upah setara UMK, ya setidaknya kita bisa memberikan jaminan kesehatan. Jadi, bisa meringankan hidup mereka,” ujarnya.

Pun begitu, kata Rajuddin, bukan berarti harapan para guru honor untuk mendapatkan upah setara UMK menjadi tertutup.

“Soal upah setara UMK, itu bukan mustahil walau mungkin belum bisa dilakukan untuk saat ini. Ditahun depan kita akan upayakan supaya terjadi kenaikan upah, walau tidak setara UMK tapi akan kita upayakan untuk naik secara signifikan,” ujarnya. (map/ila)