Hingga hari ke-11 sejak Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin (55), ditemukan tewas terikat di mobil miliknya di kawasan Kutalimbaru, Deliserdang, Sumut, Polda Sumut telah memeriksa 25 saksi. Termasuk di antaranya istri Jamaluddin, Zuraida Hanum (42), tiga anak Jamaluddin, serta adik perempuan Zuraida. Hingga kemarin, polisi masih mendalami alibi istri Jamaluddin dan para saksi lainnya.

“PERKEMBANGAN Jamaluddin, sampai saat ini saksi yang diperiksa sudah 25 orang. Anak dan istri dari Jamaluddin juga ikut diperiksa. Kita masih mendalami informasi-informasi dan alibi para saksi. Yang pasti, motifnya (pembunuhan, Red) bukan penanganan perkara bersangkutan,” ujar Kapolda Sumut Agus Andrianto usai menghadiri acara di Mapolrestabes Medan, Senin (9/12).

Dijelaskan Agus, pihaknya masih meng-crosscheck keterangan istri Jamaluddin dan para saksi lainnya. Juga menganalisa hasil pemeriksaan labfor dan forensik, dengan harapan kasus ini bisa segera selesai dan terungkap.

Dalam penyidikan kasus pembunuhan pria berusia 55 tahun itu, aparat kepolisian sudah mengantongi sejumlah barang bukti. Salahsatunya hasil otopsi jenazah Jamaluddin di Rumah Sakit Bhayangkara, Medan, Sumatera Utara.

Mengenai adanya informasi forensik yang menyebutkan korban meninggal dalam rentang waktu 12 hingga 20 jam sebelum diautopsi, Agus Andrianto belum bisa menyimpulkan waktu sebenarnya. “Hasil otopsi mengatakan tewas 20 jam sebelum otopsi. Tapi itu ‘kan antara, bisa dalam rentang waktu itu tapi tidak bisa kita pastikan bahwa itu 20 jam. Jadi hasil labfor dari pemeriksaan dokter forensik akan kami periksa lagi,” kata Agus.

Walaupun sudah mengarah kepada tersangka dalam penyidikan kasus pembunuhan Jamaluddin, Agus mengaku tidak mau gegabah. “Kasus itu sangat tergantung pada alat bukti dan saksi yang kita miliki. Saya sudah bisa menduga kasus ini kasus apa. Saya juga bisa menduga keterkaitan pembunuhan dengan apa,” ujar jenderal bintang dua itu.

Berdasarkan hasil otopsi, diketahui korban sudah meninggal 20 jam sebelum dilakukan autopsi. Artinya, hakim Jamaluddin sudah meninggal sekitar pukul 03.00 atau 04.00 pagi.

Namun, istri Jamaluddin yakni Zuraida Hanum (42) menyebutkan bahwa suaminya meninggalkan rumah sekitar pukul 05.00 WIB.

Satpam Perumahan Royal Monaco, Muhyadin juga menyebutkan pada 29 November subuh, ia melihat Zuraida Hanum yang membuka pagar. Saat itu sekitar pukul 05.00 WIB. “Saya yang jaga malam terakhir itu memang ada lihat bapak itu keluar jam 5 pagi dari rumah. Tapi tidak tahu bapak itu, apakah sama teman atau sendiri. Tapi yang buka gerbang rumah itu istrinya,” jelasnya, Jumat (6/12) lalu.

Kejanggalan lain terkait CCTV di rumah hakim Jamaluddin. Humas PN Medan, Erintuah Damanik menjelaskan saat kematian Hakim Jamaluddin pada 29 November 2019 lalu, ternyata CCTV di rumahnya dicabut. “Info dari kepolisian itu menyebutkan kalau CCTV itu tidak dicolokkan, tapi sebenarnya itu berfungsi, jadi disengaja,” tuturnya.

Untungnya, polisi menemukan CCTV di sebelah rumah hakim Jamaluddin. Dalam rekaman CCTV itu terlihat pukul 04.00 WIB ada mobil Land Crusher Prado yang keluar dari rumah hakim Jamaluddin, namun ke arah berbeda. “Jadi hal janggal lainnya diambil dari CCTV rumah tetangga. Kalau biasanya mobil itu keluar mengarah ke kanan, hari itu ke kiri, bukan ke arah pengadilan. Dan setelah mobil itu lewat, ada sepeda motor yang mengikuti,” jelasnya.

Untuk mencocokkan sejumlah fakta, Tim Poldasu dan Polrestabes Medan minggu lalu telah bertolak ke Aceh untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap Zuraida Hanum. Zuraida diperiksa di rumah orangtuanya di Desa Suak Bilie, Kecamatan Suka Makmue, Nagan Raya, selama tiga hari yang berakhir pada Kamis (5/11). Selain Zuraida, polisi juga memeriksa tiga anak Jamaluddin dan adik perempuan Zuraida Hanum.

Tim turun ke Aceh, karena sudah hampir sepekan terakhir istri dan anak Jamaluddin berada di kampungnya. Pasalnya, jenazah Jamaluddin dikebumikan di tanah kelahirannya Desa Nigan, Kecamatan Seunagan, Nagan Raya. Namun Zuraida Hanum atau pihak keluarganya enggan berkomentar terkait pemeriksaan tersebut.

Pekan lalu, Agus pernah mengungkapkan, aktor di balik tewasnya Jamaluddin didalangi oleh orang terdekat korban. Meski demikian, kemarin Agus menegaskan, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga terhadap istri korban yang belakangan ini menjadi pusat perhatian publik. Untuk menentukan siapa tersangkanya, Agus mengaku polisi tidak boleh sembarangan.

“Supaya kita jangan sampai salah menduga orang, menempatkan orang sebagai tersangka karena dampaknya kepada orang dan keluarga,” ujar Agus.

Karena itulah, tim gabungan dari Poldasu dan Polrestabes Medan masih terus mencari alat bukti tambahan, terkait kasus kematian hakim Jamaluddin.

Salahsatu bukti penting lainnya adalah handphone milik hakim Jamaluddin. Karena keterangan Zuraida, Jamaluddin sempat ditelepon seseorang minta dijemput di Bandara Kualanamu Internasional, sebelum ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya.

Menurut Zuraida Hanum, suaminya sempat pamit untuk ke bandara. Saat itu, suaminya berangkat sekira pukul 05.00 WIB subuh. Menurut Zuraida, almarhum juga mengatakan setelah ke bandara akan langsung ke kantor PN Medan. “Siapa yang akan dijumpai saya tidak tahu. Bapak tidak cerita ke saya siapa yang ingin berjumpa,” sebutnya.

Zuraida mengaku dirinya tidak menaruh rasa curiga lantaran selama ini suaminya terkadang pulang larut malam, dan pergi ke kantor meski hari masih subuh. Untuk itu, Zuraida meminta kepolisian di Medan dapat mengungkap kasus tersebut dan menangkap pelaku. Sebab ia menilai kasus kematian suaminya di dalam mobil adalah kondisi tidak wajar.

Untuk mengungkap kasus itu, Kapoldasu Irjen Agus memohon doa restu. “Mohon doa restu, kita tidak punya niat untuk menghambat apalagi menutup-nutupi hasil penyidikan. Kita lebih senang perkara itu terungkap, supaya kita bisa sampaikan ke publik,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jamaluddin, SH, MH, warga Perumahan Royal Monaco Blok B No. 22 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, ditemukan tewas terikat dalam mobil, yang terperosok di jurang areal kebun sawit di Dusun II Namo Bintang Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, Jumat (29/11) siang. Saat ditemukan jasad korban terbaring di posisi kursi tengah mobilnya, yakni Toyota Land Cruiser Prado berpelat polisi BK 77 HD warna hitam. (ris/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang momen Natal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 1 Januari 2020, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan telah menyiapkan posko-posko pengamanan lalu lintas di sejumlah titik di Kota Medan sebagai antisipasi untuk membantu mengamankan arus lalu lintas yang diperkirakan akan mengalami lonjakan tajam.

Kepala Dishub Kota Medan, Iswar S.SiT MT mengatakan sebagai salah satu bentuk antsipasi tersebut, pihaknya bersama Satlantas Polrestabes Medan akan segera membangun Posko-posko pengalaman lalu lintas tersebut.

“Biasanya dari tahun ke tahun, posko itu akan dibuat sekitar H-10 hari raya Natal dan H+10 Tahun Baru. Untuk tanggal pastinya nanti akan kit koordinasi kembali,” ucap Iswar kepada Sumut Pos, Senin (9/12).

Dikatakan Iswar, posko-posko itu akan dibangun di sejumlah tempat di Kota Medan yang dinilai berpotensi mengalami peningkatan arus lalu lintas secara signifikan.

“Misalnya di sekitar stasiun atau terminal bus, di sekitar stasiun kereta (api), di sejumlah persimpangan jalan yang volume kendaraannya diprediksi meningkat tajam hingga dinilai berpotensi mengalami gangguan arus lalu lintas. Itu titik-titik yang akan dibangun posko, petugas kita akan membantu proses kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Menurutnya, para pemudik yang akan menuju kawasan-kawasan yang disebutkan tadi, dapat secara tertib dalam berlalu lintas dengan tetap mengutamakan keselamatan berlalu lintas dari pada hal-hal lainnya.

“Karena petugas kita dilapangan yang membantu pihak kepolisian juga sering tidak diindahkan arahannya dari para pemudik. Alasannya ingin cepat, buru-buru, hingga takut ketinggalan alat transportasi yang akan digunakan untuk perjalanan mudik,” sebutnya.

Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, khusus untuk momen Natal dan Tahun baru, kata Iswar, arus lalu lintas di Kota Medan justru lebih lengang bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Hal itu disebabkan karena banyaknya masyarakat di Kota Medan yang mudik ke kampung halamannya.

“Jadi sebenarnya kalau momen Natal dan Tahun Baru itu yang padat lalu lintasnya itu ya di jalan Lintas Sumatera, bukan di Kota Medannya. Justru Kota Medan cukup lengang karena orang-orangnya sudah pada mudik. Yang ramai itu biasanya hanya kawasan Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara serta akses jalan menuju tempat-tempat itu,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Iswar, pihaknya juga akan menurunkan para petugasnya untuk fokus kepada lokasi-lokasi parkir seperti di sekitar Terminal, Stasiun dan beberapa lokasi lainnya agar tetap tertib hingga tidak menimbulkan kemacetan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Medan meminta Dinas Sosial (Dinsos) melakukan pendataan ulang kembali bagi warga miskin penerima bantuan dari pemerintah, seperti BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dan Program Keluarga Harapan.

Sebab, Komisi II DPRD Medan mendapatkan banyak laporan di lapangan terkait banyaknya penduduk kurang mampu yang belum menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ironisnya, warga yang perekonomiannya lebih baik dan tidak tergolong miskin, namun justru menerima bantuan dari pemerintah.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi II DPRD Medan, H Aulia Rachman SE dari Fraksi Gerindra, Senin (9/12) saat mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi program kerja Dinas Sosial, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang dihadiri sejumlah anggota komisi II seperti Afif Abdillah, Drs Wong Chun Sen Tarigan, Dhiyaul Hayati SAg MPd dan lainnya.

“Kita minta Dinas Sosial segera memberikan data-data warga kurang mampu yang valid, penerima program PBI Kesehatan dan PKH, agar bisa diketahui. Kami ingin warga yang betul-betul memerlukan dan kurang mampu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut,” ujarnya.

Komisi II juga meminta agar penyerapan anggaran yang telah disetujui terhadap dinas tersebut dapat tersalurkan kepada orang yang tepat. “Di lapangan yang kita lihat adalah masyarakat tidak mampu bukan karena enggan membayar, namun karena memang tidak mampu untuk membayar (BPJS Mandiri). Seharusnya ini yang mendapatkan bantuan tersebut,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Politisi PDI Perjuangan Wong Chun Sen Tarigan mengatakan, agar anggaran yang telah disetujui dan diberikan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dapat tersampaikan agar tidak banyak terjadi Silpa.

“Kita minta juga agar Dinas Sosial tidak mempersulit warga ketika datang untuk mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM). Sebab kita banyak menerima laporan susahnya untuk pengurusan SKTM dan warga akhirnya pulang dengan kebingungan,” ujarnya.

Sementara itu, Dhiyaul Hayati dari Fraksi PKS mengatakan agar data penduduk miskin untuk kepesertaan PBI melalui Dinas Sosial benar-benar mengacu kepada Permensos No 5 Tahun 2016. “Tapi kita tetap meminta verifikasi dari Dinas Sosial,” ujarnya.

Menjawab itu, Suprianto mewakili BPJS Kesehatan Medan mengaku saat ini secara nasional ada Rp19 triliun tunggakan peserta belum terbayarkan. Untuk Kota Medan sendiri, ada sebanyak 283 ribu peserta yang menunggak. Rinciannya, 52 ribu peserta untuk Kelas I, 48 ribu peserta untuk Kelas II dan 183 ribu peserta untuk Kelas III.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin dalam kesempatan itu mengatakan, terkait kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas III yang dengan hanya menunjukkan KTP setempat akan diterapkan di Kota Medan dengan mengikuti kebijakan yang telah dijalankan di beberapa kota di Indonesia. Namun hal itu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemko.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah menyatakan sangat setuju jika Medan juga dapat menerapkan program bantuan kesehatan gratis bagi warga untuk kelas III. Mengingat, anggaran Kota Medan juga sangat besar setiap tahunnya dan hal itu juga didukung seluruh Anggota Komisi II termasuk pihak BPJS Kesehatan Medan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Medan.

Di penghujung RDP tersebut, Ketua Komisi II juga mengusulkan agar Dinas Sosial juga memberikan nomor kontak petugas pendamping di Medan Utara yang meliputi Medan Labuhan, Medan Belawan, Medan Deli dan Medan Marelan. Sebab saat ini Dinas Sosial sedang melakukan pendataan di empat kecamatan tersebut. (map/ila)

Stok Pangan Aman & Stabil

Kantor Wilayah (Kanwil) I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar rapat kordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Polrestabes Medan, Senin (9/12), di Kantor KPPU di Jalan Gatot Subroto Medan. Rapat ini digelar guna menjamin pasokan atau pendistribusian kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2019n

Rapat kordinasi itu, dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil I KPPU, Ramli Simanjuntak. Kemudian dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis dan Iptu M. Karo-karo dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kota Medan.

Kepala Kanwil I KPPU, Ramli Simanjuntak mengungkapkan, rapat ini sebagai wujud komitmen dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok pada sektor strategis pangan di Sumatera Utara, terutama menjelang HBKN 2019.

“KPPU terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan satgas pangan dengan mengundang seluruh distributor pada komoditas pangan di Kota Medan untuk memberikan advokasi dan memastikan harga dan pasokan bapok di daerah aman sebelum HBKN 2019,” kata Ramli kepada wartawan usai rapat.

Ramli menjelaskan, KPPU senantiasa melihat berbagai aspek yang terjadi dalam sudut pandang regulasi dan kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait dengan sektor pangan. Khususnya, melihat harga bahan pokok yang bersumber dari pangan dan keterkaitannya dengan pasokan.

Kemudian, lanjutnya, keterkaitan harga dan pasokan ini tentunya akan mengarah pada keberpihakan yang lebih baik kepada konsumen, di mana dengan pasokan yang memadai maka harga juga akan terjangkau di tingkat konsumen.

“Selama ini KPPU telah beberapa kali menanganani perkara kartel pangan, dan saat ini KPPU tengah mengawasi berbagai komoditas pangan seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, jagung, ayam/telur, daging sapi, garam, gula dan komoditas pangan lainnya, khususnya pada komoditas pangan strategis yang selama ini harganya berfluktuasi,” jelas Ramli.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis mengajak kepada pihak pendistributor dan pelaku usaha untuk dapat bekerja sama dengan Pemko Medan dalam menjaga inflasi di Kota Medan dan ketersedian barang.

“Koordinasi perlu dilakukan dengan maksud agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang timbul dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat, sekaligus untuk mengadakan pembinaan, pengembangan alternatif peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan,” papar Emilia.

Dengan itu, kata Emalia, saat Natal dan Tahun Baru 2020, terjamin stok bahan pokok aman dengan meningkatkan konsumsi tinggi serta menjamin harga tetap stabil di pasaran.

“Oleh karena itu kami berharap seluruh distributor juga dapat menyampaikan data ketersediaan pasokannya secara kooperatif sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis secara tepat,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Satgas Pangan Kota Medan, Iptu M Karo-karo menyampaikan peran Satgas Pangan dalam membantu tingkat stabilitas pasokan dan harga pangan. Satgas pangan akan mewaspadai peningkatan harga pangan karena permintaan pasar yang tinggi atau perilaku pedagang yang cenderung meningkatkan harga secara tidak wajar.

“Jajaran kami dari Polda sampai Polsek secara rutin akan memantau ketersediaan dan harga pangan pokok dan strategis. Kami juga melakukan tindakan prefentif sampai represif agar kondisi pasokan dan harga pangan terjaga dan stabil. Kami juga mengimbau agar jangan sampai ditemukan adanya penimbunan, pengoplosan, peredaran pangan kadaluarsa dan sebagainya yang dilakukan oleh pelaku pasar,” imbaunya.

Pada kesempatan yang sama seluruh distributor diminta untuk menyampaikan kondisi ketersediaan masing-masing komoditi dalam menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa stok ketersediaan komoditas pangan masih sangat mencukupi kebutuhan masyarakat sampai pada 3 bulan ke depan .

Mengakhiri pertemuan tersebut Ramli menegaskan kalau tahun baru ini, stok bahan pokok masih terpenuhi di pasaran. “Jika terjadi lonjakan di saat pasokan aman, KPPU dan Satgas Pangan siap untuk melakukan tindakan tegas,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk memberikan dan meningkatkan profesional kepada para jurnalis, Pengurus Besar (PB) Aliansi Media Cyber Indonesia (AMCI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara akan mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan ke-30 pada tanggal 20 dan 21 Desember 2019 yang akan datang.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini akan diikuti dari para jurnalis di Kota Medan dan Kabupaten Toba Samosir sebanyak tiga kelas atau 18 peserta yang menyerahkan berkas kepada panitia. “Antusias para wartawan untuk mengikuti UKW sangat tinggi, namun keterbatasan persyaratan dalam menentukan keikutan peserta sangat menentukan. Sebab harus sesuai persyaratan yang telah di tentukan Dewan Pers sebagai penentu peserta,” ungkap Ketua Panitia UKW, Waliyono usai rapat koordinasi bersama PB AMCI dan PWI Sumut di Kantor PWI Jalan Adinegoro No.4 Medan, Jumat (6/12/2019).

Waliyono juga menjelaskan bahwa persyaratan yang diambil berawal dari legalitas perusahaan media hingga pengalaman di dunia jurnalis selama ini diikuti oleh para perserta.“Memang persyaratan ini sebagai penentu ikut atau tidaknya para wartawan dalam mengikuti UKW, bahkan Panitia sudah memberikan waktu panjang untuk membuka para wartawan untuk melengkapi persyaratannya,” jelas Wali sapaan sebagai Ketua Panitia ini.

Wali juga menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan selama dua hari pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 20 dan 21 Desember 2019 bertempat Gedung Unilad Plaza. “Sebelumnya kita inginkan UKW diadakan di Porsea Kabupaten Samosir, namun karena ada kendala kita buat aja di Medan biar lebih praktis,” kata Wali usai rapat yang dihadiri dari Ketua PWI Sumut, H.Hermansjah, Sekretaris PWI Sumut, Edward Thair, S.Sos, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumut Rizal Rudi Surya dan Sekretaris PB AMCI Dedy Armaya, S.Sos.

Sementara itu Ketua PWI Sumatera Utara, H. Hermansjah dalam hal ini mengungkapkan bahwa PWI Sumut siap bekerja sama kepada Lembaga Orga-nisasi profesional di dunia jurnalistik.

Bahkan Wali yang merupakan Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada sponsorship dari PT. Toba Pulp Lestari (TPL), PT Inalum, PT Pertamina, PT Asia Agri, PT Pengadian, Kejari Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Pertamanan Kota Medan dan Dinas Perdaggangan Kota Medan yang telah membantu terselenggaranya UKW yang dilakukan PB AMCI dan PWI Sumut.

Sementara itu Ketua PWI Sumatera Utara, H. Hermansjah dalam hal ini mengungkapkan bahwa PWI Sumut siap bekerja sama kepada Lembaga Organisasi profesional di dunia jurnalistik.

“Kita siap bekerja sama dalam kegiatan UKW, kecuali lembaga yang sama fungsinya seperti PWI. Sebab kita memiliki tim penguji yang telah disiapkan, dalam uji ini para peserta harus sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh Dewan Pers,” ungkap Hermansjah.

Hermansjah juga menginginkan dalam UKW ini, para peserta harus memiliki kerapian dalam mengikuti uji kompetensi yang akan dilakukan. “Diharapkan para peserta harus berpakaian rapi, sebab para jurnalis biasanya diindentikan sebagai urakan,” sebut Hermansjah.

Hermansjah berharap kegiatan ini bisa terlaksana dengan sesuai yang diinginkan dan semoga persiapan para peserta dalam UKW ini, sudah dipersiapkan. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Provinsi Sumatera Utara menunjuk dan memberikan mandat kepada Franky Simatupang ST dan Rahmansyah Sibarani SH sebagai ketua dan sekretaris DPD IPK Kota Medan untuk periode 2020-2025.

Selain Franky dan Rahmansyah, DPD IPK Sumut juga menunjuk Robin Yip Ho ST sebagai Bendahara, Dolli Sinaga SE (Wakil Ketua), Irwansyah Wanca (Wakil Sekretaris) dan pengurus lainnya. Penunjukan itu tertuang dalam Surat Mandat DPD IPK Sumut nomor : SK.319/B/DPD-IPK/SU/XII/2019, ditandatangani Ketua dan sekretaris DPD IPK Sumut, Bastian Panggabean,S.Si.Apt dan Tengku Nyak Ziral Ukri. Penyerahan mandat diterima Franky dan Rahmansyah didampingi pengurus dan kader IPK di kantor DPD IPK Sumut, Senin (9/12).

“Atas nama keluarga besar DPD IPK Kota Medan Medan, kami menyampaikan terimakasih atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan Ketua dan Sekretaris DPD IPK Sumut, kakanda Bastian Panggabean dan Tengku Nyak Ziral Ukri. Kami akan semaksimal mungkin memajukan IPK Kota Medan dan kembali menjadi organisasi ini sebagai organisasi yang disegani namun juga disenangi masyarakat Kota Medan,”kata Franky dan Rahmansyah .

Franky dan Rahmansyah menjelaskan, selain mengamanahkan mandat sebagai pimpinan pengurus IPK Kota Medan, pihaknya juga diamankan untuk melaksanakan konsolidasi serta menyusun kepengurusan defenitif DPD IPK Kota Medan periode 2020-2025 “Kita akan semaksimal mungkin terus menjaga soliditas dan konsolidasi agar IPK Kota Medan semakin maju dan luar biasa,” katanya

Franky dan Rahmansyah menyatakan, DPD IPK Kota Medan akan semaksimal mungkin menjadikan organisasi yang aktif menjaga ketertiban dan keamanan. “Khususnya menjaga keutuhan NKRI dari segala ancaman dan upaya perpecahan bangsa,” ucapnya. (adz/ila)