Disergap saat Tunggu Angkot

SUMUTPOS.CO – Tim gabungan Densus 88 Anti Teror dan Polda Sumatera Utara terus mengembangkan kasus bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Rabu (13/11) lalu. Hingga Selasa (19/11) kemarin, jumlah tersangka kasus tersebut kembali bertambah empat, menjadi 30 orang.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, empat tersangka baru ini ditangkap di wilayah Medan. Namun, Tatan enggan merinci inisial keempat tersangka tersebut dan juga masing-masing perannya seperti apa.

“Inisialnya nanti disampaikan oleh Densus 88, kita juga masih menunggu hasil perkembangannya lebih lanjut. Untuk perannya bermacam-macam,” ujar Tatan saat diwawancarai di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tingkat II Medan, Selasa (19/11) siang.

Kata Tatan, secara keseluruhan sudah ada 30 orang tersangka yang ditangkap. Dari 30 tersangka tersebut, 3 orang di antaranya sudah meninggal dunia. Kemudian, 3 perempuan dan 24 laki-laki. “Seluruh tersangka ini masih kita amankan, baik itu di Mako Brimob maupun Polda Sumut,” sebutnya.

Terkait barang bukti baru yang disita dari 4 tersangka, dia tak menyebutkan secara pasti. Tatan mengaku, sampai saat ini masih dalam pengembangan dan penyelidikan tim. Termasuk, aliran dana dari kelompok jaringan teroris ini. “Masih dalam penyelidikan dan kita masih menunggu,” ucapnya.

Dikatakannya, untuk jenazah tersangka yang tewas sudah dipulangkan kepada keluarganya masing-masing. Sedangkan 6 korban bom di Mapolrestabes Medan, kini tinggal 1 orang lagi yang masih dirawat di RS Bhayangkara. “Satu korban yang dirawat berstatus anggota polisi dengan luka di tangannya. Sedangkan 5 korban lagi sudah pulang berobat jalan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tatan mengatakan, kelompok jaringan teroris ini memanfaatkan media sosial. Artinya, media sosial cukup berperan dalam jaringan ini, apalagi rata-rata para tersangka usianya masih tergolong muda antara 20 tahun hingga 40 tahun. “Mereka berinteraksi menggunakan media sosial. Dengan kata lain, memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkomunikasi. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat khususnya anak muda atau kaum milenial jangan mudah terpancing atau isu yang diperoleh dari media sosial,” katanya.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi aksi terorisme, diimbau dan diminta kepada masyarakat apabila melihat hal-hal yang mencurigakan untuk segera melaporkan kepada polisi, TNI atau aparatur pemerintah setempat. “Misalnya, ada yang tidak berinteraksi dengan warga lain, tertutup, jarang terlihat tapi ketika muncul dengan kelompok-kelompok kecil, maka tolong laporkan,” pungkasnya.

Sementara menurut informasi yang diperoleh Sumut Pos, kemarin, Tim Densus 88 kembali menangkap jaringan terduga teroris Habibullah berinisial A alias Al di Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Aloha, Medan Labuhan. Penangkapan terduga teroris menetap di Kampung Sentosa, Canang Kering, Lingkungan 20, Kelurahan Sicanang, Medan Belawan ini, disergap petugas saat menunggung angkot di lokasi tersebut. Penyergapan terduga teroris berlangsung cepat. Petugas langsung membawa keduanya untuk dilakukan pengembangan.

Pascapenyergapan, petugas kembali melakukan penggeledahan dua rumah dari terduga teroris yang diamankan. Penggeledahan kedua rumah hanya berjarak sekitar 100 meter, hasilnya petugas menemukan senjata rakitan, bahan peledak, dan map coklat dari kedua rumah tersebut. “Rumah itu selama ini ditempati Habibullah bersama orangtuanya, Rita. Sejak hari Rabu, si Habibullah tidak nampak di rumah itu. Sabtu kemarin, mamaknya pergi dari rumah itu, menitipkan kunci rumahnya kepada saya,” kata Samsidar.

Mengenai aktivitas mereka, selama ini Habibullah bekerja sebagai tukang las. Selain itu, mereka tertutup dengan warga. “Kalau lihat keseharian, mereka agak tertutup,” aku Samsidar.

Sementara kepling setempat, Zihadun Akbar mengatakan, kedua rumah yang digeledah merupakan warganya. Selama ini ia tidak mengetahui persis tentang latar belakang keduanya. Petugas yang datang memintanya untuk menyaksikan penggeledahan kedua rumah tersebut. “Tadi ada beberapa barang dicurigai dari rumah itu diamankan petugas, yang jelas ada pisau dan senjata rakitan diamankan petugas,” aku kepling.

Sementara, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, hingga kini sebanyak 71 terduga teroris diringkus Mabes Polri paskabom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Menurut Iqbal, penangkapan ke-71 terduga teroris tersebut juga sebagai langkah antisipasi pengamanan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.”Sudah kami tangkap 71 orang, lanjut penyidikan 68 orang. Meninggal dunia tiga orang,” ujar Iqbal di Gedung The Tribata Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Iqbal merinci ke-71 terduga teroris itu terbagi lima orang di Pekanbaru, tiga orang di wilayah Jabodetabek, 11 orang di Jawa Barat, satu orang di Kalimantan, dua orang di Aceh, dua orang di Jawa Timur, lima orang di Banten, 11 orang di Jawa Tengah, dan 30 orang di Medan.

Jenazah Dikebumikan

Jenazah terduga jaringan teroris Khairuddin (36), dikebumikan di tempat pemakaman umum (TPU) Canang Kering, Kelurahan Belawan Sicanang, Medan Belawan, Selasa (19/11) pukul 13.00 WIB. Kedatangan jenazah dengan ambulans langsung menuju lokasi pemakaman, proses pemakaman mendapat perhatian warga setempat dengan pengawasan petugas Polres Pelabuhan Belawan bersama personel Yonmarhanlan I Belawan.

Penguburan jenazah jaringan terduga teroris ini berjalan lancar tanpa ada penolakan dari warga, padahal, sehari sebelumnya sempat beredar spanduk yang berisikan tentang penolakan pemakaman jenazah terduga teroris di lokasi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Khairuddin diketahui tewas tertembak dalam saat disergap petugas Densus 88 Mabes Polri dan Poldasu saat ditangkap di kawasan Jalan Raya Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparanperak. Selain itu, temannya juga tewas ditembak saat terjadinya penyergapan terhadap jaringan terduga pelaku bom bunuh diri.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis menyaksikan pemakaman itu, mengimbau warga masyarakat agar mengikuti pengajian di masjid-masjid dan bukan di tempat tertutup. “Masyarakat jangan mengikuti pengajian di tempat yang tertutup. Pengajian harus dilaksanakan di dalam masjid,” imbaunya.

Anak Svt Dirawat Adik Kandungnya

Penangkapan terhadap seorang wanita berinisial Svt (31), terduga jaringan teroris di Kelurahan Cengkeh Turi, Kota Binjai, menyebabkan anaknya yang masih berusia 5 tahun berinisial Ul sempat terlantar. Bocah malang tersebut sempat diasuh pemilik kontrakan tempat mereka tinggal, Ibu Anim.

Namun menurut informasi yang diperoleh dari Camat Binjai Utara, Adri Rivanto, Ul saat ini sudah dirawat adik Svt. “Anaknya pada Minggu (17/11) lalu sudah diambil seseorang yang mengaku adik kandung Svt,” ujar Adri.

Kepada Adri, adik kandung Svt itu mengaku tinggal di Secanggang, Langkat. “Pagi itu diambil orang yang mengaku sebagai adik kandungnya. Anak tersebut memang sempat diasuh pemilik kontrakan, Ibu Anim,” beber Adri.

Sebelumnya, Svt mengontrak rumah milik Anim (62), yang sudah berjalan dua bulan lebih. Keseharian Svt berpakaian serba tertutup. Svt sudah menikah tiga kali. Dari suami pertama, Svt dikaruniai 3 orang anak. Pernikahan kedua, Svt menikah secara siri. Terakhir, Svt menikah dengan seorang lajang yang terpaut usia sekitar 9 tahun. Suami ketiganya ini kerja di Malaysia.

“Suaminya yang di Malaysia juga ditangkap. Cuma enggak tahu masalahnya apa kenapa ditangkap,” ujar warga setempat saat Sumut Pos melihat rumah yang digerebek, Kamis (14/11) lalu.

Sementara, Personel Polres Binjai melakukan razia di dua lokasi, kemarin (18/11). Adalah di Jalan Makalona dan Simpang Megawati Jalan Soekarno-Hatta, Binjai Timur. “Razia dilakukan terhadap pelaku teroris yang membawa senjata tajam yang melintas di wilkum Polres Binjai,” kata Kasubbag Humas Polres Binjai, Iptu Siswanto Ginting.

Apel sebelum pelaksanaan razia dipimpin Waka Polres Binjai, Kompol Hamdan. Menurut Siswanto, razia dilakukan lantaran diperkirakan akan melintas wilkum Polres Binjai. “Kepada personel, selalu berhati-hati atau mawas diri dalam melaksanakan sweeping pada angkutan jalan. Baik kereta maupun angkutan umum yang sedang melintas. Kepada pengendara mobil pribadi, juga diberitahukan agar menurunkan kaca mobilnya untuk angkutan umum atau angkot untuk diperiksa identitasnya,” ujar mantan Kanit Intelkam Polres Binjai ini. (ris/fac/ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan, sesuai kewenangan yang diberikan, mereka memiliki tugas memastikan pelaksanaan tahapan lelang jabatan di lingkungan Pemprov Sumut berjalan sesuai ketentuan.

Pernyataan ini disampaikan Asisten Komisioner (Askom) Bidang Promosi dan Advokasi KASN, Nurhasni Anwar, merespon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi terkait seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemprovsu 2019, yang direncanakan bakal dibuka lagi.

“Keterangan KASN sama seperti sebelumnya, KASN tugasnya memastikan pelaksanaan tahapan pengisian JPT sesuai ketentuan dan berbasis merit sistemn

(kualifikasi, kompetensi dan kinerja),” katanya menjawab Sumut Pos via layanan WhatsApp, Selasa (19/11).

Dia menegaskan, KASN berwenang mempelajari usulan rencana seleksi yang akan diadakan Pemprov Sumut untuk mencegah terjadinya pelanggaran mulai persiapan, pelaksanaan sampai diperoleh tiga besar dan akhirnya dilantik oleh PPK.

“Itu semua amanah UU ASN kepada KASN. KASN ingin membantu dan berkoloborasi dengan para PPK instansi agar mendapatkan pejabat yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya pada jabatan yang akan diduduki. Sehingga PPK dapat menjalankan visi dan misinya dengan baik sesuai yang diharapkan masyarakat,” ujar Hasni.

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi merespon dingin ihwal balasan surat dari KASN atas rencana membuka lagi tahapan lelang eselon II. Kata dia, KASN bukanlah pengguna dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya, melainkan itu adalah otoritas yang dimiliki seorang kepala daerah. “Yang menggunakan usernya itu gubernur, bukan KASN. Jadi yang tau gubernur sekarang ini,” katanya menjawab wartawan, Jumat (15/11) siang.

Ia menyatakan tidak sekadar kuantitas, ia butuh sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk mengisi posisi JPT Pratama dilingkungan Pemprovsu. Karena itu tegas dia lagi, sepenuhnya wewenang dalam menetapkan pejabat eselon II ada pada gubernur bukan KASN. “Saya butuh orang yang berkualitas bukan kuantitas. KASN bilang A kalau yang mau pakai (gubernur) bilang B, gimana?” ujar dia. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pernyataan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto yang mengatakan setiap Rumah Sakit (RS) termasuk di Sumut dapat dipidana apabila tidak menerapkan fungsi sosialnya, langsung mendapatkan respon positif dari wakil rakyat di DPRD Medan. Reaksi itu datang dari salah satu anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung, Duma sangat mendukung pernyataan Kapolda Sumut tersebut mengingat buruknya pelayanan dari sejumlah RS di Kota Medan.

“Banyak sekali sebenarnya RS yang buruk pelayanannya di Kota Medan. Apalagi kalau sudah bicara fungsi sosial, ini yang lebih parah lagi, cukup banyak RS yang tidak menjalankan fungsi sosialnya. Tak ada uang maka tak ada pelayanan, atau tak ada BPJS maka tak ada pelayanan. Kalau semua harus ada dulu uangnya, harus ada dulu BPJS-nya, lalu di mana fungsi sosialnya,” ujar Duma kepada Sumut Pos, Selasa (19/11).

Duma menyebutkan, ia sudah sering kali menemukan kasus-kasus RS yang menolak pasien karena tidak adanya biaya ataupun BPJS Kesehatan. “Kita harapkan pernyataan Kapolda (Sumut) itu bisa menjadi peringatan keras bagi semua RS yang ada di Kota Medan untuk mau mengedepankan fungsi sosialnya dan tidak selalu mengedepankan kepentingan bisnis,” ujarnya.

Duma juga menegaskan, agar tak hanya RS, tapi pihak BPJS juga harus mengedepankan fungsi sosialnya. Sebab, keduanya punya fungsi sosial yang hampir sama, yakni menjamin dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Ada satu kasus seorang ibu yang terkena kanker mengadu ke saya, dia tak punya BPJS karena benar-benar orang susah, tapi di RS ditolak karena tak ada BPJS apalagi biaya berobat. Saya pun coba membantu ibu itu dengan mengurus BPJS-nya, tapi ternyata diharuskan lagi untuk membuka rekening BRI. Kenapa untuk orang susah yang jelas-jelas sedang sakit sekalipun harus dipersulit,” cecarnya.

Untuk itu, Duma meminta agar pihak BPJS Kesehatan terlebih kepada pihak RS agar mau banyak berbenah dalam melakukan fungsi sosialnya. “Tak hanya fungsi sosial, tapi juga pelayanan kesehatan. Sebab untuk mereka yang punya biaya dan BPJS sekalipun masih banyak yang tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Maka kita minta agar semua RS, khususnya di Kota Medan agar mau banyak berbenah untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andriato, mengultimatum pihak rumah sakit (RS) khususnya di Sumut, apabila tidak menerapkan fungsi sosialnya maka bisa diberikan sanksi pidana. Bahkan, Agus sama sekali tidak akan ragu untuk memproses kasusnya jika ada ditemukan. Ia berharap agar tidak ada satupun rumah sakit yang sampai menolak pasien, karena hal itu bisa diberikan sanksi pidana. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala PJT RSUP Haji Adam Malik dr Nizam Zikri Akbar, SpJP (K) mengatakan, panjangnya antrean tersebut lantaran pasien bedah jantung jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. Di satu sisi, dokter bedah jantung hanya bisa melakukan tindakan bedah dua kali operasi dalam sehari.

“Dokter bedah jantung kita hanya bisa sehari dua kali operasi. Apabila setahun 365 hari dikalikan dua, maka setiap hari menjadi sekitar 700 pasien pertahunn

Namun, jumlah ini belum dikurangi hari libur. Sementara jumlah pasien setahun mencapai 10 ribu,” ujarnya saat diwawancarai baru-baru ini.

Kata Nizam, antrian yang panjang tersebut bukan hanya terjadi di RSUP Haji Adam Malik. Melainkan, terjadi juga di rumah sakit lainnya di Indonesia. “Misalnya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta, yang ada empat kamar operasi. Rumah sakit itu saja antrean yang kita dapat informasi sudah setahun. Apalagi kita yang hanya punya dua kamar operasi, paling tidak 6 bulan,” paparnya.

Meski begitu, lanjut Nizam, pihaknya memang selalu berupaya untuk mendahulukan pasien dengan kasus darurat dalam menjadwalkan tindakan pembedahan. Namun, persoalannya penyakit jantung ini semuanya memang darurat.

“Antrean yang panjang sampai 6 bulan itu yang bedah. Bagi pasien jantung non bedah seperti pemasangan ring tanpa operasi bisa dilakukan 20 sampai 40 pasien setiap hari. Alasannya, pengerjaan tindakan tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun, kalau tidak bisa ditangani secara non bedah maka kami kirim ke dokter bedah jantung,” tandasnya.

Sementara, Kassubag Humas RSUP Haji Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak menuturkan, dalam mengatasi antrean yang panjang tersebut, pihak rumah sakit berupaya melakukan inovasi. Salah satunya, dengan melakukan tindakan nonbedah dalam pemasangan ring.

Tak hanya itu, sudah merencanakan penambahan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk mendukung layanan bedah jantung ini agar antreannya ke depan dapat diperpendek. Hanya saja, hal ini memang tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat. “Ini program jangka panjang, makanya kita terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien,” pungkasnya.

Sebelumnya, RSUP H Adam Malik Medan telah menerapkan teknologi bedah jantung dengan pemasangan ring pada organ tubuh lainnya, yakni di bagian paha kaki, bukan pada jantung.

Bahkan, ring yang akan dipasang tidak perlu dilakukan operasi. “Pasang ring di jantung sudah biasa, dan banyak rumah sakit melakukan hal itu. Akan tetapi, kini di PJT sudah berhasil melakukan tindakan-tindakan untuk penyakit lain di luar jantung tanpa operasi, bukan koroner. Ada dua kasus yang pernah kita tangani dan berhasil dilakukan tanpa operasi. Kasus pertama, pemasangan ring di pembuluh darah paha,” ungkap dr Nizam.

Dijelaskan dr Nizam, pemasangan ring di pembuluh darah dilakukan kepada pasien perempuan yang berusia 77 tahun. Pasien tersebut mengeluhkan sakit pada kedua kakinya. “Setelah dilakukan pemeriksaan dengan arteriogafi pada pembuluh darah kaki pasien, ternyata terlihat sumbatan total pada (pembuluh darah) arteri yang menyuplai kaki kiri dan kanan. Artinya, kedua arteri pada kaki pasien tersumbat,” terang dia.

Kata dr Nizam, pasien tersebut sudah berobat ke dokter bedah dan dianjurkan operasi. Namun pasien itu menolak. Selanjutnya, pasien ini datang ke RSUP H Adam Malik dan ditangani PJT.

“Setelah kita tangani tanpa operasi, hasilnya pembuluh darah paha yang tersumbat kembali lancar. Penanganan yang dilakukan hanya dengan membuat lubang kecil di bagian paha. Prosesnya hampir sama seperti pemasangan ring di jantung, tetapi letaknya berbeda karena dalam kasus ini letaknya pada level pinggul,” paparnya.

Ia mengaku, penanganan penyakit seperti itu atau kardiovaskuler sebenarnya sudah lama ditangani rumah sakit ini sejak tahun 2005. Hanya saja, penanganan yang dilakukan masih sebatas pemasangan ring di jantung. “Pembuluh darah manusia ini bukan hanya di jantung saja. Makanya, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pemasangan ring bisa dilakukan mulai dari ujung kaki sampai ke leher. Sedangkan di kepala, banyak orang yang belum berani memasangnya (ring),” ujar dr Nizam.

Menurut dia, pemasangan ring di pembuluh darah paha atau organ tubuh selain jantung, merupakan pertama kalinya dan berhasil ditangani PJT RSUP H Adam Malik. Namun demikian, diakuinya, memang pernah ada beberapa kali diundang tim dokter dari Jakarta untuk menangani pembuluh darah selain jantung. Tapi tidak disiapkan atau tidak tuntas.

“Tidak perlu lagi berobat keluar negeri karena di PJT (RSUP H Adam Malik) sudah lengkap, dan hampir semua tindakan bisa dilakukan baik tanpa operasi atau dengan operasi. Bagusnya lagi, semua tindakan kita ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sebab, biayanya antara Rp200 juta hingga Rp300 juta. Artinya, masyarakat kecil punya akses mendapat layanan dengan teknologi tinggi yang mahal seperti ini asalkan menjadi peserta BPJS Kesehatan,” paparnya.

Dokter Ali Nafiah Nasution SpJP menambahkan, untuk kasus kedua yang telah ditangani tim PJT yaitu pasien yang menderita penyakit jantung bawaan. Tindakan yang dilakukan dengan penutupan lubang di jantung pada pasien wanita berusia 32 tahun tanpa dilakukan operasi. “Pasien mengalami gangguan jantung bawaan dari lahir, keluhannya mudah capek sejak 3 bulan belakangan dan sudah berobat ke rumah sakit di Penang, Malaysia. Di sana, pasien didiagnosa ada lubang di antara serambi kiri dan kanan jantungnya. Lalu, dianjurkan operasi tapi pasien tidak bersedia karena langsung down atau cemas,” ujar dr Ali.

Kemudian, lanjutnya, pasien itu lalu datang ke RSUP H Adam Malik sekitar dua bulan lalu dan ditangani oleh tim PJT. Setelah diperiksa, ternyata memang ada lubang dengan ukuran 14 sampai 18 milimeter di antara sekat serambi kiri dan kanan.

Namun, karena lubang tidak terlalu besar maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan melalui Trans-esophageal echocardiografi (TEE). Pemeriksaan TEE itu untuk mengetahui apakah lubang ini bisa ditutup tanpa operasi yaitu dengan memasukkan alat melalui pembuluh darah di paha. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan berada di angka Rp1.408.654.030.112. Angka itu terhitung hingga pertengahan November, tepatnya per tanggal 15 November 2019.

Sedangkan target PAD Kota Medan sendiri berada di angka Rp2.312.760.384.058. Artinya, realisasi PAD Kota Medan baru mencapai angka 60,91 persen. PAD sendiri terbagi dari 4 faktorn

yakni Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan laporan harian Kas/Bank APBD Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, pendapatan pajak daerah masih mendominasi jumlah pendapatan, yakni sebesar Rp1.272.055.818.239, diikuti oleh Retribus Daerah sebesar Rp70.902.829.948, lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp51.056.894.365 dan pengelolaan keluarga daerah sebesar Rp14.638.487.560.

Pertama, bila ditinjau dari Pendapatan pajak daerah, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan PBB berada pada urutan tiga teratas. Rinciannya, Pajak Restoran dengan capaian 88,13 persen, Pajak Penerangan Jalan dengan capaian 85,11 persen dan PBB dengan capaian 84,33 persen.

Namun sektor terendah datang dari pajak reklame yang baru mencapai realisasi sebesar 11,86. Rinciannya, target pajak reklame sebesar Rp120.544.873.783, namun baru terealisasi sebesar Rp14.302.230.436.

Kedua, bila ditinjau dari Retribusi Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan merupakan Dinas dengan capaian yang terbaik. Per tanggal 15 November 2019 saja, Dinas yang dikepalai oleh Benny Iskandar ST,MT tersebut berhasil meraih capaian sebesar 131,98 persen atau 31,98 persen melebihi target yang diberikan.

Sedangkan Dinas Kesehatan menjadi OPD dengan capaian PAD terendah yakni sebesar 17,34 persen. Rinciannya, target retribusi sebesar Rp50 juta, namun baru terealisasi sebesar Rp8.670.000.

Ketiga, untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, PT Kawasan Industri Medan (KIM) dan PT Bank Sumut sama-sama telah memberikan PAD yang melebihi target yang diberikan. PT KIM diketahui telah mencapai 376,82 persen dan PT Bank Sumut mencapai 119,45 persen.

Berbeda dengan nasib ketiga BUMD milik Pemko Medan, target realisasi PD Pasar, baru mencapai 63,51 persen. Rinciannya, PD Pasar diberi target sebesar Rp2,6 miliar, namun baru terealisasi senilai Rp1.651.236.798. Sedangkan untuk PD RPH yang diberi target PAD sebesar Rp150 juta dan PD Pembangunan yang diberi target PAD sebesar Rp250 juta, tak mampu memberikan PAD satu rupiah pun atau nol persen.

Dikonfirmasi terkait masih rendahnya capaian PAD Kota Medan, Kepala BPKAD Kota Medan, T Syofyan tak bisa dimintai keterangan.

Kepada Sumut Pos, Sekretaris BPKAD Kota Medan, Zulfan mengatakan, bahwa target Rp2,3 triliun yang diberikan kepada pihaknya tidak bisa menjadi patokan. Sebab, lebih dari Rp300 juta PAD berada pada lain-lain pendapatan. Artinya uang tersebut tidak berada pada pihaknya (Kas/Bank), melainkan di luar itu.

“Ada lain-lain pendapatan, misalnya RSUD Pirngadi, JKN, itu pendapatannya sebesar Rp300 juta lebih ada di UPT Puskesmas dan lainnya. Jadi, total target bersih paling berkisar Rp2 triliun dengan capaian Rp1,4 triliun. Itu berarti kita sudah mencapai 70,4 pesen,” ucap Zulfan kepada Sumut Pos, Selasa (19/11).

Pun begitu, kata Zulfan, pihaknya optimis akan tetap dapat mendekati target yang telah ditentukan. “Masih ada waktu lebih kurang satu bulan lagi untuk merealisasikannya, biasanya mencapai akhir tahun kenaikannya cukup baik. Kita akan lihat lagi nanti, kita yakin akan mendekati target,” ujarnya optimis. (map/ila)

Mulai Februari-Maret Sensus Online

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Teknis Daerah (Ratekda) Persiapan Sensus Penduduk 2020 diikuti seluruh kepala BPS se-kabupaten/kota di Sumut dan jajarannya, di Grand Mercure Medan, Selasa (19/11).

Pada kesempatan itu, Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi menerangkan, SP 2020 terbagi dari sensus online yang digelar mulai Februari hingga Maret. Kemudian Juli hingga seterusnya, petugas langsung bertanya atau mendatangi rumah responden (door to door).

“Diperkirakan petugas sensus di seluruh Indonesia ada 400 ribu petugas. Sementara di Sumut ada sekitar 19.000 lebih dan yang kita libatkan di antaranya ada masyarakat setempat,” ujarnya.

Sebelumnya, Ratekda Persiapan Sensus Penduduk 2020 tersebut dibuka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprovsu, Agus Tripriyono mewakili Gubsu ditandai dengan pemukulan gong, didampingi n

Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi dan Kepala Bagian Tata Usaha BPS Sumut Ramlan.

Kepala Bagian Tata Usaha BPS Sumut, Ramlan mengatakan, kegiatan ini merupakan momen penting yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 nanti dengan melakukan konsolidasi internal, sehingga tahapan-tahapannya bisa dilaksanakan dengan baik.

“Karena pada awal tahun 2020 nanti ini harus sudah langsung mulai dilaksanakan. Semua harus berjalan mulai dari teknis, administrasi, sosialiasi harus diselesaikan. Sehingga tahun 2020 kita sudah memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan Sensus Penduduk,” jelas Ramlan di sela kegiatan Ratekda tersebut.

Ramlan menyebutkan, dengan Sensus Penduduk 2020 ini, BPS menunggu apakah selama 10 tahun terakhir ada perkembangan yang signifikan berdasarkan pembangunan, khususnya di pembanguan kependudukan.

Menurutnya, pembangunan kependudukan (kesejahteraan) dianggap sebagai modal pembangunan dan Sensus Penduduk ini diharapkan dapat memberikan informasi kependudukan yang tepat. “Setelah SP 2020 selesai akan dilanjut dengan Sensus Sampel pada 2021. Di sensus ini nantinya BPS akan menggali informasi yang lebih dalam lagi seperti karakteristik, pendapatan dan lainnya,” ucapnya.

Dijelaskannya, Sensus Penduduk ini tidak menanyakan data secara detail tetapi data pokok saja. Sehingga masyarakat yang didata tidak merasa sulit dalam menjawabnya. “Ada 21 pertanyaan pokok yang akan dipertanyakan ke masyarakat. Dan mudah-mudahan dapat dijawab dengan baik,” katanya.

Ramlan merinci, data pokok yang harus diisi responden misalnya nama, umur, pendidikan dan pekerjaan serta jika berkaitan dengan demografi seperti berapa jumlah anak yang dilahirkan dan lainnya. (gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga berharap semua program kerja Pemko Medan yang tertampung di APBD 2019 dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Hal itu dikatakannya karena saat ini telah memasuki akhir tahun penganggaran.

“Kita berharap seluruh proyek di Pemko Medan yang ditampung di APBD 2019 dapat segera dituntaskan hingga akhir tahun anggaran ini. Jangan sampai ada yang tertunda dan menjadi Silpa (selisih lebih penggunaan anggaran), karena ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya di Medan, Selasa (19/11/2019).

Politikus Partai Gerindra ini tetap optimis seluruh program kerja tersebut bisa terealisasi sebelum masuk tahun anggaran baru, asalkan jajaran Pemko Medan serius mengerjakannya.

Karena itu, ia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Medan untuk tidak main-main dalam pengerjaan proyek, khususnya dalam pembangunan infrastruktur .“Jangan main-main terhadap pembangunan karena itu untuk kepentingan masyarakat. Kita mau pembangunan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi warga Medan,” katanya.

Terkait adanya kemungkinan keraguan di jajaran OPD Pemko Medan dalam menggunakan anggaran men-yusul adanya permasalahan hukum yang menjerat Wali Kota Medan nonaktif, Dzulmi Eldin, Ihwan menegaskan OPD tidak perlu takut menggunakan anggaran, apalagi semua program telah dianggarkan dan harus dikerjakan.

“Jangan takut. Malah sebaliknya semua proyek harus dikerjakan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang telah diprogramkan,” tuturnya. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menggelar Orientasi Andalan Teritorial Pengurus Organisasi Kepemudaan Melalui Gerakan Pramuka 2019. Kegiatan ini membangun pemuda produtif di tengah masyarakat.

Orientasi ini dibuka oleh Kadispora Medan diwakili Sekretaris Drs H A’zam Nasution MAP di STOK Bina Guna, Japan Alumenium Raya, Tanjungmulia, akhir pekan lalu.

Dalam sambutannya, A’zam mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini sebagai bukti kepedulian Pemko Medan terhadap generasi muda. “Melalui kegiatan ini, kita ingin menciptakan, membangun dan mendorong pemuda produktif di lingkungan masyarakat,” sebutnya.

Diungkapkan, pramuka bukan lagi sekadar ekstrakulikuler di sekolah, namun menjadi sarana dalam membangun diri. Materi saat menjalani pendidikan Pramuka, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.”Until itu, saya berharap peserta orientasi ini bisa menyerap ilmu dan kegiatan ini. Kemudian menerapkan di tengah masyarakat,” pesannya.

Sedangkan Ketua Panitia Doni Fariq SE melaporkan, acara ini bertujuan untuk memantapkan wawasan, rasa dan semangat kebangsaan. Kemudian menciptakan insan yang cerdas emosional dan spiritual.”Selain itu, membangun pemuda yang produktif di lingkungan masyarakat, serta meningkatkan hubungan harmonisasi di lingkungan Kwartir Cabang Pramuka Kota Medan,” sebutnya.

Kegiatan ini berlangsung di STOK Bina Guna, Jalan Alumenium Raya, Tanjungmulia. Sebanyak 650 peserta ambil bagian, yang berasal dari Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan, Pramuka STOK Bina Guna, Dewan Rencana Pramuka USU, Unimed, UINSU dan UISU. “Kami berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan berguna bagi generasi muda,” harapnya. (dek/ila)