BOBOL LAGI
Anthony Martial diharapkan kembali mampu membobol gawang Partizan di Stadion Old Trafford, Jumat (8/11) dini hari nanti.
BOBOL LAGI
Anthony Martial diharapkan kembali mampu membobol gawang Partizan di Stadion Old Trafford, Jumat (8/11) dini hari nanti.
SUMUTPOS.CO – Manchester United (MU) bertekad meraih poin penuh saat menjamu Partizan Belgrade di Old Trafford, Jumat (8/11) malam WIB. Laga ini bakal dimanfaatkan Red Devils untuk meraih poin penuh. Pasalnya, kemenangan di Old Trafford atas Partizan, akan menjamin MU lolos ke babak 32 besar Europa League meski dua laga tersisa. Karenanya, Red Devils tentu tak ingin menyia-nyiakannyan
Saat ini, MU memimpin klasemen sementara Grup L dengan 7 poin, unggul atas AZ Alkmaar (5), Partizan (4), dan Astana (0). Sebagai tuan rumah, di atas kertas MU jelas diunggulkan. Apalagi, mereka baru sekali kalah dalam lima partai terakhirnya di semua kompetisi, termasuk menang 1-0 di markas Partizan, 24 Oktober lalu.
Terlebih, pasukan Ole Gunnar Solskjaer ini punya rekor apik saat bersua tim asal Serbia di kandang. Mereka menyapu bersih tiga laga lawan tim Serbia dengan kemenangan. Partizan sendiri juga punya rekor buruk setelah cuma menang sekali dan tujuh kalah saat main di Inggris.
Kendati begitu, meremehkan Partizan jelas bisa jadi mimpi buruk bagi United. Faktanya, pasukan Savo Milosevic itu masih bisa berpeluang untuk lolos andai menang di Old Trafford karena sudah koleksi empat poin berbeda satu angka dari AZ Alkmaar di urutan kedua.
Apalagi, mereka datang ke Old Trafford dengan modal yang baik. Hal itu setelah Partizan menang empat gol tanpa balas atas Vojvodina di Liga Serbia, 2 Oktober kemarin. Partizan memenangi pertandingan itu lewat gol-gol Bibras Nacho (2), Umar Sadiq, dan Sasa Zdjelar.
Untuk mengatasi Partizan, Manchester United perlu melakukan beberapa pembenahan, terutama dalam hal merancang peluang dan penyelesaian akhir. Yang jelas, mereka harus tampil jauh lebih baik daripada ketika ditekuk tuan rumah Bournemouth 0-1 di Premier League akhir pekan kemarin. Tentu, fakta itu kian sukar prediksi siapa bakal memenangi laga Jumat (8/11) dini hari nanti. (bbs/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPC PDIP Kota Medan tak mau latah dengan lobi-lobi politik seperti yang dilakukan Partai Gerindra Kota Medan menjelang Pilkada Kota Medan 2020. Partai berlambang kepala banteng ini tak mau terburu-buru mengambil sikapn
dalam menjalin komunikasi dengan parpol lain, karena mereka punya mekanisme sendiri menghadapi Pilkada Medan.
“Kita tak mau latah. Kita punya mekanisme sendiri. Sebenarnya kita tidak anti dengan lobi-lobi politik seperti yang dilakukan teman-teman di partai lain. Tapi PDIP justru punya strategi sendiri dalam menghadapi Pilkada Medan,” kata Sekretaris DPC PDIP Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Rabu (6/11).
Itu sebabnya, kata Robi, hingga kini PDIP Medan belum ada melakukan pertemuan politik dengan partai politik manapun. “Sejujurnya, kita di DPC belum ada melakukan pertemuan dengan partai manapun,” ungkapnya.
Namun begitu, PDIP tidak pernah menutup kemungkinan akan terjadinya koalisi dengan partai politik manapun. “Maka kita lihatlah perkembangannya beberapa bulan ini, kita masih punya banyak waktu. Politik itukan dinamis, kita lihatlah perkembangan selanjutnya. Kami tidak pernah menutup diri dengan pihak atau partai manapun untuk berkoalisi, sebenarnya berkoalisi lebih baik, tapi mencari teman koalisi yang sejalan itu juga bukanlah hal yang mudah,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Robi, DPC PDIP sangat berharap agar kader sendiri yang diusung sebagai bakal calon Wali Kota Medan. “Kita punya 10 kursi, dengan kondisi itu saja kita sudah bisa mengusung kader kita sendiri. Tapi kita memang berharap agar kader kita sendiri bisa maju di Pilkada Medan nanti. DPP juga sepaham dengan kita, pada prinsipnya kita berharap kaderlah yang akan diusung,” lanjutnya.
Dilanjutkan Robi, pihaknya masih punya banyak waktu untuk menyusun strategi dalam menjalin komunikasi politik dengan partai politik lainnya. “Kita akan gunakan waktu ini semaksimal mungkin untuk menyusun strategi agar dapat menjalin komunikasi dengan baik dengan partai politik lainnya. Tapi satu hal yang paling penting, semua keputusan nantinya ada ditangan DPP,” tandasnya. (map)
MENDAFTAR: Sejumlah calon peserta ujian CPNS mendaftarkan diri, beberapa waktu lalu.
MENDAFTAR: Sejumlah calon peserta ujian CPNS mendaftarkan diri, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sejauh ini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pelaksanaan ujian rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2019.
“Kami mau pelaksanaan ujian nanti berjalan lancar. Makanya masih menunggu juknis penyelenggaraan tersebut dari pusat. Tinggal itu saja,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Rabu (6/11).
Mengenai persiapan CASN 2019, diakuinya sedang dan terus dilakukan termasuk untuk lokasi ujian, direncanakan akan diselenggarakan di gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut. “Iya, rencana kami lakukan di gedung Diklat di Jalan Ngalenko itu. Tapi terlebih dulu supaya nanti pelaksanaan ujian berjalan lancar, kami masih menunggu juknisnya itu,” katanya.
Pemprovsu sendiri sebelumnya telah menerima jatah formasi CASN 2019 sebanyak 306 formasi, dari usulan ke Kemenpan RB sebanyak 417 formasi. “Untuk formasi sudah tidak ada masalah. Kalau nanti juknisnya sudah turun, kami akan segera umumkan seluruh formasi ke publik,” pungkasnya.
Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan sebelumnya mengatakan, rekrutmen CASN memang dibuka secara nasional di mana tidak memandang asal daerah pelamar ketika mendaftar. “Siapapun bisa melamar di mana saja. Ini perwujudan NKRI. Yang penting pelamar cermat melihat jabatan yang dilamar dan kualifikasi pendidikan. Persiapkan diri dengan baik dan banyak belajar,” katanya.
Mengenai teknis pelaksanaan yang kali ini wajib diakomodir masing-masing pemda, pihaknya menyerahkan hal itu kembali kepada pemda bersangkutan agar penyelenggaraan ujian bisa sukses dan lancar. “Seleksi dengan CAT Mandiri atau Cost Sharing dimana sarana dan prasarananya disiapkan instansi atau beberapa instansi bersama-sama, tapi server, petugas, dan pengawas tetap dari BKN,” katanya.
Seperti diketahui dari laman Kementerian PAN-RB, disebutkan pembukaan pendaftaran direncanakan pada 11 November 2019 secara online atau SSCASN BKN. Kemudian pelamar hanya bisa melamar untuk 1 instansi dan 1 formasi jabatan. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) direncanakan dimulai Februari 2020 dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Maret 2020. Untuk pengumuman lebih lanjut tentang persyaratan pendaftaran dan lain-lain, akan diumumkan oleh Badan Kepgawaian Negara dan instansi masing-masing.
Berdasarkan data PANRB, kuota CANS yang diterima untuk Sumut berjumlah 4.620 formasi. Jumlah ini terdiri dari; Pemerintah Provinsi Sumut 306 formasi, Pemerintah Kabupaten Deliserdang (111), Karo (261), Tapanuli Tengah 249 formasi, Labuhanbatu (166), Dairi (285), Pemkab Tapanuli Utara (249), Tapanuli Selatan 129, Pemkab Asahan (186), Kabupaten Nias (227), Toba Samosir (99), Mandailing Natal (290), dan Kabupaten Humbang Hasundutan 57 formasi.
Selanjutnya Kabupaten Pakpak Bharat 186 formasi, Sergai (104), Padang Lawas (127), Padanglawas Utara (136), Batubara (187), Labuhanbatu Selatan (35), Labuhanbatu Utara (179), Nias Barat (203), Nias Utara (204), Kota Medan, (193), Tebingtinggi (277), Binjai (84) dan Pematangsiantar (90). Secara keseluruhan untuk jumlah formasi pemerintah daerah adalah 114.861 formasi. Sementara untuk kementerian dan lembaga berjumlah 37.425 formasi. (prn)
JALUR LAYANG:
Kereta api melintas di bawah jalur layang kereta api Medan-Kualanamu yang sedang dalam tahap pembangunan, belum lama ini. Hingga kini, jalur layang kereta api tersebut belum juga dioperasionalkan.
JALUR LAYANG:
Kereta api melintas di bawah jalur layang kereta api Medan-Kualanamu yang sedang dalam tahap pembangunan, belum lama ini. Hingga kini, jalur layang kereta api tersebut belum juga dioperasionalkan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalur layang kereta api Medan-Kualanamu sepanjang 10,8 Km dari Stasiun KA Medan, hingga kini belum juga beroperasi. Padahal, target pembangunan seharusnya selesai pada akhir tahun 2018 lalu namun pengerjaan baru dapat dituntaskan tahun ini.
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengklaim, saat ini pembangunan fisik jalur laying kereta api ini sudah selesai 100 persen. Lantas, apa yang menjadi kendala hingga jalur layang ini belum juga dioperasionalkan? “Kendala nggak ada sih,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagut, Fakhrul Rivai Hasibuan kepada Sumut Pos, Rabu (6/11) pagi.
Fakhrul mengungkapkan, untuk saat ini pihaknya menunggu proses admintrasi pengoperasian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. “Menunggu proses administrasi saja sebelum dioperasikan. Karena konstruksi dan pengujian sudah selesai. Insya Allah November ini kelar semuanya. Jadi bisa langsung dioperasikan,” jelas Fakhrul.
Untuk pengoperasian jalur layang kereta api pertama di Pulau Sumatera ini, Fakhrul mengatakan, sudah mempersiapkan secara administrasi dan tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. “Masih digodok di pusat. Yang penting kami siapkan semua administrasinya. Biar lancar dan doakan lancar semuanya ya,” pinta Fakhrul.
Fakhrul juga menjelaskan, seluruh fasilitas penunjang sudah selesai dibangun. “Termasuk stasiun untuk kereta bandara sudah selesai juga,” sebutnya. Fakhrul menjelaskan, tujuan dibangunnya jalur layang kereta api ini untuk mengurai kemacetan.
Diharapkan, dengan berpindahnya opersional kereta api ke jalur layang, dapat mengurangi frekuensi kereta api sampai 50 persen di jalur bawah. “Mungkin setiap setengah jam ada kereta api melintas. Dengan selesainya jalur layang ini, mungkin per 2 jam baru kereta api melintas di bawah,” pungkasnya.
Diketahui, jalur layang kereta api ini sebagai fasilitas utama operasional kereta api Bandara Kualanamu yang dioperasikan PT Ralink Indonesia. Dengan ini, pelayanan maksimal diberikan kepada calon penumpang pesawat menuju bandara pengganti Bandara Polonia Medan itu. Saat ini, dalam sehari ada 40 kali kereta api bandara melintas. Dengan adanya jalur layang ini, kereta api bandara bisa melintas hingga 70 kali dalam sehari dengan waku tempuh selama 20 menit.(gus)
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Akbar Himawan Buchari
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Akbar Himawan Buchari
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Akbar Himawan Buchari ke luar negeri. Pencekalan ini, berkaitan pemeriksaan dirinya sebagai saksi atas kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldinn
Jurubicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan pers yang diterima Sumut Pos menjelaskan, pelarangan selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 5 November hingga April 2020. “KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi terkait pelarangan terhadap seorang bernama Akbar Himawan dalam perkara penyidikan dugaan penerimaan suap oleh Wali Kota Medan,” katanya.
Dia mengatakan, alasan KPK melakukan pencekalan terhadap politisi Partai Golkar ini, untuk memudahkan penyidikan. “Sebagai saksi. Ada kebutuhan di penyidikan, agar sewaktu-waktu dipanggil bisa datang dan tidak sedang berada di luar negeri,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Febri, Akbar telah diperiksa sebagai saksi pada 31 Oktober 2019 lalu. “Sebelumnya KPK telah memanggil Akbar sebagai saksi dengan agenda pemeriksaan pada Kamis Minggu lalu. Namun yang bersangkutan tidak datang karena sedang berada di Malaysia dengan alasan berobat,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada kasus dugaan suap Wali Kota Medan, KPK telah memeriksa sekira 25 saksi dari unsur pejabat Pemko Medan, DPRD Sumut dan pihak swasta di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Menyikapi pencekalan ini, Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumut, Yasir Ridho Lubis enggan berkomentar. Dia mengaku, akan mengecek kepastian surat pencekalan tersebut. “Nanti aku cek dulu ya, nggak ada komen apa-apa dululah aku soal ini. Yang pasti, aku cek dulu suratnya itu sudah masuk apa belum,” katanya saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (6/11).
Yasir Ridho sebelumnya juga enggan mengomentari dugaan kuat keterlibatan pengusaha muda tersebut dalam kasus suap Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. “Jangan aku lah, sudahlah itu, cari yang lain ajalah. Malas aku menanggapi yang begitu-gitu,” ujarnya, Jumat (1/11) lalu.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumut Baskami Ginting menyesalkan dugaan keterlibatan Akbar Himawan Buchari dalam kasus yang sedang didalami KPK saat ini. Di mana KPK sudah meminta Dirjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah AHB, yang juga anggota DPRD Sumut, bepergian keluar negeri guna pengembangan dugaan kasus suap Wali Kota Medan.
Baskami tidak bisa memberikan komentar lebih mengenai masalah ini, lantaran Akbar Himawan Buchari tersandung kasus sebelum menjadi anggota dewan. “Ini sebenarnya masalah lama, bukan terjadi saat dirinya masuk sebagai anggota dewan di Sumut. Tetapi saya secara pribadi sangat menyesalkan prilakunya. Saya tidak bisa terlalu jauh berkomentar mengenai ini,” katanya via seluler, kemarin.
Secara pasti, Baskami bersifat koorperatif dengan KPK untuk menuntaskan masalah seperti ini. Dirinya meminta kepada anggota dewan lainnya agar berhati-hati dalam mengambil tindakan. Apalagi perbuatan yang dapat merusak citra baik DPRD Sumut. Sebab, selama ini banyak anggota dewan terlibat dalam kasus korupsi.
Sebagai ketua dewan, Baskami akan meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk mengeluarkan sanksi tegas kepada AHB. Apalagi, kata dia bila dalam enam kali rapat paripurna AHB tidak pernah hadir. “Setelah pelantikan dirinya tidak pernah masuk, kita akan bawa masalah ini ke BKD. Dan ada sanksi pastinya akan diberikan kepadanya,” katanya.
Informasi yang diperoleh Sumut Pos dari Komisi D DPRD Sumut, tempat AHB sekarang bertugas, ada surat izin darinya bahwa akan merobat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Namun tidak diketahui pasti tanggal izin dari surat tersebut.
AHB juga diketahui menyampaikan surat izin dirinya ke luar negeri melalui ketua DPRD Sumut. Sementara itu Ketua Fraksi Golkar DPRDSU, Syamsul Bahri Batubara belum berkenan menjawab konfirmasi ini, dan didapati nomor selulernya dalam keadaan tidak aktif. (man/prn)
MENGAPUNG: Bangkai babi mengapung di tepi Sungai Bedera, Kelurahan Terjun, Medan Marelan, Rabu (6/11).
MENGAPUNG: Bangkai babi mengapung di tepi Sungai Bedera, Kelurahan Terjun, Medan Marelan, Rabu (6/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga sekitar Sungai Bederah, Kelurahan Terjun, Medan Marelan, mengeluhkan bau tak sedap belakangan ini. Saat ditelusuri, ternyata bau berasal dari ratusan bangkai babi yang diduga sengaja dibuang ke sungai. Meskipun sudah menghebohkan, bangkai-bangkai babi itu belum juga diangkat dari sungai tersebut.
MENURUT Koko, warga Kelurahan Terjun mengatakan, bangkai-bangkai babi itu sudah ditemukan sejak beberapa hari lalu. Setiap hari, banyak warga yang melihat bangkai babi yang mengapung di aliran sungai tersebut. “Bangakianya masih banyak di sungai, tapi belum juga diangkat untuk ditanam, hanya dibiarkan begitu saja dan diikat ke sela-sela pohon,” kata Koko kepada Sumut Pos, Rabu (6/11).
Dia pun mengeluhkan bau busuk yang keluar dari bangkai babi itu. Belum diketahui asal bangkai babi tersebut. “Bau sekali, kami sangat terganggu,” katanya.
Petugas dari Kecamatan Medan Marelan dan beberapa dinas dari Pemko Medan yang turun ke lokasi hanya melakukan pengecekan, namun belum ada tindakann
untuk mengangkat bangkai-bangkai babi tersebut. Camat Medan Marelan, M Yunus saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah turun ke lokasi untuk memantau kondisi sungai. Ia menduga, bangkai-bangkai Babi itu dibuang warga di hulu, sehingga berdampak ke Marelan.
Pihaknya sudah mengarahkan kepala lingkungan setempat di Kecamatan Medan Marelan, untuk memantau orang yang tidak bertanggung jawab membuang bangkai-bangkai babi tersebut. “Jadi kami sejak pagi mengadakan pemantauan. Bangkai babi masih terlihat mengapung, bahkan jumlah bangkai babi semakin banyak,” katanya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, serta pihak kepolisian untuk bersama-sama menangkap orang membuang bangkai babi tersebut. Bangkai-bangkai babi yang ditemukan di sana, beberapa di antaranya sudah dievakuasi dari sungai untuk dikubur.
Sementara bangkai yang sudah lembek atau tak memungkinkan untuk diangkat, ditenggelamkan agar melebur dengan air sungai. “Kita pinggirkan, kita cari yang sanggup mengangkat. Makanya bangkai yang terapung dengan kondisi mau hancur masih kita biarkan,” ungkapnya.
Di lokasi lain, di Sungai Seruwai, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan juga ditemukan bangkai Babi. Pihak kecamatan sudah melakukan penyisiran untuk membersihkan bangkai Babi dari sungai tersebut. “Kita sudah cek ke lapangan, bangkai Babi itu belum diketahui dari mana asalnya. Tapi kasus ini sudah kita laporkan ke dinas. Kepada kepling sudah kita arahkan untuk mengecek setiap wilayah paluh atau anak sungai terhadap bangkai Babi ini,” kata Camat Medan Labuhan, Rudy Asriandi di tempat terpisah.
Bisa Timbulkan Penyakit
Pengamat kesehatan dari Fakultas Kedokteran USU, dr Delyuzar menyebutkan, setiap jenis bangkai tentu bisa menimbulkan penyakit bagi manusia. Namun demikian, tergantung dari kondisi bangkai, apakah sudah lama atau masih baru. Selain itu, faktor penyebab dari kematiannya. “Kalau memang ada penyakit menularnya, bangkai itu tentu akan memiliki dampak terhadap manusia,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Dijelaskan Delyuzar, apabila bangkai tersebut ada penyakit menularnya, maka akan dapat memicu zoonosis (penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya). Sedangkan pada bangkai itu sendiri, walaupun tanpa penyakit menular juga akan dapat menimbulkan berbagai kuman, perkembangbiakan bakteri hingga racun karena ada proses biokimia.
“Apalagi ditemukannya di air, maka akan mempengaruhi kualitas airnya. Sebab, masyarakat kita masih kerap memanfaatkan air sungai, sehingga kalau sudah tercemar air sungai itu jelas akan membahayakan. Paling tidak, masyarakat bisa terkena diare ataupun penyakit lainnya,” sebutnya.
Sementara, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Mutia Nimpar mengaku, pihaknya akan menurunkan petugas bersama dengan puskesmas setempat untuk melakukan pengecekan.
Hal itu dilakukan untuk menelusuri apakah bangkai babi tersebut berdampak bagi kesehatan masyarakat. “Kita juga akan berkoodinasi dengan pihak terkait atas temuan bangkai hewan itu. Namun demikian, kita hanya berperan jika temuan itu telah memberikan dampak kesehatan,” ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut dia, harus dipastikan terlebih dulu apa penyebab hewan tersebut mati dan menganalisis dampaknya bagaimana. “Saat ini kita belum bisa memberikan komentar labih jauh, kita harus tahu dulu seperti apa kondisi pastinya,” pungkasnya.
Belum Ada Sanksi Tegas
Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Sumatera Utara mengecam warga yang membuang bangkai-bangkai babi ke sungai. Perilaku ini dianggap dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sungai dan sekitarnya. “Tidak boleh bangkai babi mati itu dibuang ke sungai karena dapat merusak lingkungan,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Mulkan Harahap, Rabu (6/11).
Diketahui, bangkai itu sebelumnya hanyut dari aliran Sungai Baderah Kota Medan. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang membuang bangkai babi tersebut, dan penyebab kematian hewan itu. Mulkan mengatakan, jika hewan ternak itu mati dalam kondisi terkena virus hog cholera harus dibakar atau dikubur.
Sehingga dia tidak menularkan virus yang sama kepada hewan ternak lainnya. Dan jika sudah dibuang ke sungai, sambung dia, artinya kondisi alam menjadi tercemar. “Itu sudah merusak lingkungan,” ucapnya.
Pihaknya berharap instansi terkait di Pemko Medan cepat menangani kejadian ini. “Dinas di Medan juga bisa dihubungi jangan hanya diam mereka, tidak bekerja,” katanya.
Mulkan mengatakan, saat ini belum ada sanksi tegas yang mengatur tentang pembuangan bangkai hewan ternak sembarangan ke sungai. Akan tetapi, pihaknya ke depan akan berkoordinasi dengan sekretaris daerah untuk dapat membuat satu kebijakan yang mengatur ini. “Kalau sanksi tegas belum ada diberlakukan sampai dengan saat ini,” pungkasnya.
Usut Pembuangan Bangkai Babi ke Sungai
Pemko Medan diminta segera mengusut kasus pembuangan bangkai babi yang dibuang ke Sungai Bederah. Sebab, bangkai babi itu diyakini akan mencemari air sungai dan dapat menimbulkan penyakit. “Usut tuntas ini. Dinas terkait harus melakukan pemeriksaan terhadap peternak babi di Medan. Kalau ada ditemukan ternak babi peternak terindikasi penyakit virus kolera, maka harus segera dibasmi sehingga warga tidak membuang bangkai babi terkena virus secara sembarangan,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiyanto kepada Sumut Pos, Rabu (6/11).
Ia juga meminta Pemko Medan bersama Kepolisian melakukan pengamanan agar masyarakat terlindungi. Karena kalau lagi viral soal radikalisme, maka pembuangan bangkai babi secara sembarangan juga merupakan bagian radikal karena membahayakan orang lain. “Ini harus diberantas dan pemko wajib memberikan rasa kenyamanan kepada setiap warga Kota Medan,” katanya.
Di sisi lain, anggota DPRD Medan Fraksi PDI Perjuangan, Hendri Duin mengatakan, bangkai babi yang sehat saja tidak boleh dibuang secara sembarangan, apalagi kalau bangkai babi yang sakit karena dapat merusak lingkungan. “Ini harus diusut tuntas. Kepala dinas terkait harus mengecek, kenapa bisa terjadi pembuangan bangkai babi di Sungai Bederah.
Kita khawatir akan menularkan penyakit bagi warga yang tinggal disekitaran sungai akibat dari bangkai babi yang kemungkinan dibuang karena terkena virus,” kata Hendri yang juga pengurus Asosiasi Peternak Babi (Asperba) Sumut ini.
Diakui Hendri, omset penjualan babi mengalami penurunan aampai 50 persen sejak wabah atau virus kolera menyerbak. Harga jual babi juga mengalami penurunan dari biasanya harga jual babi mencapai Rp28 ribu/kg, sementara saat ini hanya Rp23 ribu/kg.
Untuk itu, Hendri Duin juga berharap ada bantuan Pemprov Sumut kepada peternak yang mengalami kerugian. Ia juga meyakini virus kolera tidak ada menyerang babi milik peternak besar. Pasalnya, para peternak besar selalu menjaga hewannya dan melakukan vaksinasi. “Vaksin itu dilakukan kepada babi yang berusia 30 hari, setelah dipisah dari induknya,” ungkapnya yang memiliki ternak babi di Kabupaten Karo itu. (fac/prn/ris/map)
istimewa
VAKSIN: Petugas dari Pemkab Tapanuli Utara menyuntikkan vaksin kepada ternak babi milik warga. Hingga Selasa (5/11), 4.682 ekor babi di Sumut mati.
VAKSIN: Petugas dari Pemkab Tapanuli Utara menyuntikkan vaksin kepada ternak babi milik warga. Hingga Selasa (5/11), 4.682 ekor babi di Sumut mati.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Virus Hog Cholera mewabah di 11 kabupaten di Sumatera Utara yakni, Dairi, Humbang Hasundutan, Deliserdang, Medan, Karo, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Samosir.
Hingga 5 November 2019, tercatat sebanyak 4.682 ekor babi mati karena serangan virus yang bisa menyebar lewat udara tersebut. Tak terkecuali bangkai babi yang ditemukan mengapung di Sungai Bedera dan Danau Siombak yang diduga kuat karena virus itu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap mengatakan, awalnya laporan kematian ternak babi terjadi di Dairi pada 25 September lalu. Pihaknya pun turun ke Dairi keesokan harinya. Kematian yang sama juga terjadi di Humbang Hasundutan, Karo dan Deliserdang.
“Kita mengambil sampel darah untuk mengidentifikasi penyakit apa yang menyerang ternak babi. Dari sampel yang diambil kita temukan yang menjangkiti ternak babi adalah Hog Cholera yang disebabkan virus,” katanya, Rabu (6/11).
Ia menjelaskan, ternak babi yang sudah terjangkit tidak bisa diobati. Namun, yang bisa dilakukan adalah upaya pencegahan termasuk dalam hal kebersihan, pemberian desinfektan, vaksinasi dan vitamin untuk menambah daya tahan tubuh babi.
Dirinya mengatakan, ada 9 rekomendasi untuk mencegah penyebaran Hog Cholera, di antaranya meminimalisir perpindahan ternak babi antar desa, kecamatan dan kabupaten/kota. “Saat ini jumlah ternak babi yang mati di Sumut mencapai 4.682 ekor,” ungkapnya.
Selain itu, juga harus dilakukan penguburan terhadap ternak yang sudah mati. Jika ada penyembelihan, darahnya juga harus dibuang ke dalam tanah, bukan dibuang ke sungai atau ke hutan. “Ini bisa berdampak pada percepatan penyebaran ke ternak yang lain dan mengganggu ketentraman masyarakat,” jelasnya.
Namun, keberhasilan pencegahan tergantung kepada masyarakat, karena tidak semua bisa terpantau oleh pemerintah. Ia mencontohkan, banyaknya bangkai babi yang ditemukan mengapung di Sungai Bedera diduga kuat juga terjangkit Hog Cholera. “Saya yakin itu karena Hog Cholera juga. Tapi untuk penyakit tidak bisa mencuga-duga. Harus dari hasil laboratorium. Kita sudah perintahkan Dinas Peternakan Medan untuk mengambil sampelnya di Siombak itu,” akunya.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatetera Utara Mulkan Harahap, mengatakan serangan Hog Cholera bukan baru pertama kali terjadi di Sumatera Utara. Di mana, wabah tersebut pernah terjadi pada tahun 2009. Namun, ia tidak merinci berapa banyak populasi ternak babi saat itu.
Saat ini, katanya tercatat sebanyak 1,2 juta ekor ternak babi yang ada di Sumut. Angka tersebut belum ditambah dari populasi ternak babi milik perusahaan. “Dari angka itu, ada 4.682 ekor ternak babi yang mati karena Hog Cholera,” jelasnya.
Masih Aman Dikonsumsi
Azhar menambahkan, meski penularannya bisa terjadi melalui udara namun hingga saat ini belum ditemukan adanya penularan virus itu kepada manusia. Dengan demikian, kata Azhar, ternak babi yang terkena Hog Cholera masih aman dikonsumsi. “Virus ini bisa menular bisa lewat udara dan cepat. Tapi serangannya masih pada ternak babi saja. Belum kita temukan sampai ke manusia,” katanya.
Ia menjelaskan, virus Hog cholera berbeda dengan African swan fever (ASF). “Hingga saat ini yang menyerang pada ternak babi di Sumut masih Hog Cholera. Jika pun ditemukan adanya serangan ASF, maka yang menyatakan itu adalah terletak pada kewenangan menteri pertanian,” pungkasnya. (rel/adz)
SERAHKAN: Direktur Operasional PTPN II, Marisi Butar-butar menyerahkan santunan kepada anak yatim.
teddy/sumut pos
SERAHKAN: Direktur Operasional PTPN II, Marisi Butar-butar menyerahkan santunan kepada anak yatim.
teddy/sumut pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara II, Marisi Butar-butar mengapresiasi hasil produksi yang dicapai Afdelling IV Kebun Batang Serangan. Karenanya, dia menyerukan agar para asisten pada afdelling dapat mencapai target yang sudah direncanakan, bahkan lebih.
Atas capaian ini, Kebun Batang Serangan menggelar syukuran di Halaman Mess Adiguna Kebun Batang Serangan, Desa Sukaramai, Padang Tualang, Langkat, Rabu (6/11). Dalam laporannya, Menejer Kebun Batang Serangan, Sigit Santoso menjelaskan, kebun yang dipimpinnya memiliki 5 afdelling.
Dari jumlah ini, kata Sigit, afdelling IV paling produktif. Terlebih, afdelling IV masih dipimpin oleh asisten yang belum definitif atau pelaksana tugas. Dia menjelaskan, luas lahan pada afdelling IV sebesar 549,11 hektar. “Jumlah produksi hingga pada Oktober 2019 ini, melebih dari perencanaan. Awalnya rencana produksi pertahun sebanyak 18 ton. Namun hingga Oktober ini, realisasi produksi 22,4 ton. Artinya sudah melebihi target,” kata Sigit.
Karenanya, dia mengucapkan terima kasih atas kerja keras bersama ini. Menurut Sigit, estimasi hasil produksi pada tahun 2019 ini hingga Desember mendatang bakal menjadi 27 ton per hektarnya.
“Kami sangat bersyukur sekali dengan kerja sama ini. Satu hal lagi dapat kami mohonkan, bahwasanya afdelling IV menempati rumah karyawan. Kami mohon apabila bisa dibangunkan kantor (untuk afdelling IV),” seru dia.
Menanggapi hal ini, Marisi Butar-butar selaku Direktur Operasional PTPN II akan memberikan penghargaan kepada para asisten afdelling yang mampu mencapai target hingga melebihi untuk hasil produksinya. Sebelumnya, dia juga memohon maaf karena para direksi yang hadir tidak lengkap. “Saya akan memberikan reward kepada orang yang berprestasi seperti yang sudah terlaksana,” kata Marisi.
Dia bersama jajaran direksi sudah membahas permasalahan yang terjadi. Karenanya, dia menyerukan kepada seluruh jajaran kebun untuk lebih meningkatkan hasil produksi.
Minimal dapat mencapai target yang telah ditetapkan. “Saya senang dengar laporan dari Kebun Batang Serangan. Itu luar biasa afdelling IV,” kata Marisi didampingi Humas PTPN II Sutan Panjaitan. Atas prestasi tersebut, Marisi mengajak agar dapat mencontoh asisten afdelling IV. Bagi Marisi, asisten yang mampu meraih hasil produksi melebihi target ini menunjukkan loyalitas dan totalitas terhadap pekerjaannya.
“Ini harus menjadi contoh kepada yang lain,” kata Marisi seraya menyebut, asisten afdelling IV yang saat ini masih pelaksana tugas akan didefenitifkan. Marisi menambahkan, hasil produksi dapat nelebih target jika pelaksanaan pemberian pupuk tepat waktu atau sesuai SOP. Karenanya, dia selalu rewel kepada seluruh jajaran untuk dapat memberi pupuk kepada tanaman.(ted/han)
MoU:
Kajari Harli Siregar dan Bupati H. Ashari Tambunan menunjukkan naskah kesepahaman (MoU) dalam rangka peningkatan PAD.
MoU:
Kajari Harli Siregar dan Bupati H. Ashari Tambunan menunjukkan naskah kesepahaman (MoU) dalam rangka peningkatan PAD.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pemkab Deliserdang menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lubukpakam dalam bentuk MoU di ruang aula Cendana Kantor Bupati, Selasa (5/11). Penandatanganan MoU tersebut langsung dilakukan Kajari Harli Siregar dan Bupati H. Ashari Tambunan.
Dikatakan Ashari, nota kesepahaman kerja sama tersebut terkhusus tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengamanan aset daerah.
“Izinkan saya mengucapkan apresiasi kepada Kajari dan beserta jajaran atas terselenggaranya kerja sama ini. Insya Allah ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan Kejari Deliserdang untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depan,”kata Ashari.
“ Pertemuan ini bukanlah pertemuan seremonial saja terkhusus kepada pejabat Deliserdang. Mari merubah pola pikir berhubungan dengan Kejaksaan. Kalau dulu mungkin terasa berhadap-hadapan, dan ini harus dirubah. Posisi kita yang sebenarnya sama-sama sama melakukan tugas negara yang muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Ashari.
Ashari menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah sangat penting, demi kemajuan sebuah daerah. “Artinya PAD bagi kelangsungan proses pemerintahan sangat penting yang akhirnya berujung pada kesejahteraan pada masyarakat,” katanya. Kajari Deliserdang, Harli Siregar mengatakan, adanya MoU dalam rangka, bagaimana mencari terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengamanan aset.
“Untuk Pemerintah Kabupaten Deliserdang, sesungguhnya upaya-upaya sudah banyak kita lakukan. Kami sudah pernah melakukan rapat-rapat di Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka melihat evaluasi sejauh mana penerimaan (PAD) kita. Pemkab Deliserdang jangan ragu meminta bantuan ataupun pandangan hukum kepada Kejari Deliserdang.” katanya.
Untuk ke depan, lanjut Harli harus ada rencana aksi yang dilakukan antara Pemkab dengan Kejaksaan. Ia meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan inventarisir terhadap utang yang belum dibayarkan oleh pihak-pihak lain.
Hal yang sama juga ia pintakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BKAD) untuk segera dibuat dalam waktu dekat ini agar Kejaksaan bisa turut dan turun membantu serta mendampingi Pemkab dalam melakukan penagihan atau penyelamatan aset. (btr/han)
PAPARAN:Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan didampingi Kasat Lantas, AKP Hendrik Aritonang saat pemaparan.
bambang/sumut pos
PAPARAN:Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan didampingi Kasat Lantas, AKP Hendrik Aritonang saat pemaparan.
bambang/sumut pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Selama pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2019, aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Langkat, melakukan tindakan tilang sebanyak 2.332 pengedara yang dinyatakan bersalah dalam tata tertib berlalu lintas.
Kapolres Langkat, AKBP Doddy Hermawan SIK, melalui Kasat Lantas Polres Langkat AKP Hendrik Aritonang SIK mengatakan,
adapun rincian dari jumlah angka pelanggaran tersebut menurut Hendrik, barang bukti yang disita meliputi SIM 1.155, STNK 1.027, Speksi 60, serta pihaknya juga melakukan teguran sebanyak 1.014 pengendara .
“Selain tindakan yang kami lakukan di atas, pada pelaksanaan operasi Zebra Toba 2019, terjadi kecelakaan lalulintas (laka lantas) sebanyak dua kasus, dengan rincian korban luka berat 2 orang, kerugian materil ditaksir Rp5 juta,” terang Akpol 2009.
Adapun prioritas pelanggaran yang menjadi sasaran Operasi Zebra Toba 2019 kemaren, jelas AKP Hendrik Aritonang, diantaranya pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi melawan arus, pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari satu, pengemudi dibawah umur, pengendara yang tidak menggunakan helm atau alat pengaman. Selain itu pengendara dibawah pengaruh alkohol atau narkoba serta pengemudi berkendara melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan.
Sementara itu, Ralin Sinulingga SE, wakil ketua DPRD Langkat dari Partai PDIP, terkait pelaksanaan operasi Zebra Toba 2019 pada wartawan mengatakan, sangat mendukung pihak Kepolisian dalam hal pelaksanaan operasi Zebra Toba tersebut .
“ Dengan adanya operasi zebra toba 2019, masyarakat khususnya yang pengemudi dijalan raya bisa lebih berhati-hati dan tertib, sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan dijalan raya, serta masyarakat akan waspada untuk melengkapi surat-surat kendaraan nya saat mengemudi dijalan raya,” ucap Poltikus PDIP yang dikenal ramah dan tegas dalam berbicara tersebut. (bam/han)
