MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi siap membantu dan bekerjasama dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Edy menegaskan, akan loyal dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pusat selama itu baik buat kehidupan rakyat Sumut. Termasuk soal penyederhanaan eselonisasi bagi kalangan birokrat.

“Kita akan loyal. Apapun yang diperintahkan dan menjadikan baik akan kita lakukan,” kata Edy kepada wartawan usai menyambut kedatangan 175 warga Sumut yang eksodus dari Wamena, Papua, di Kantor Gubsu, Senin (21/10).

Edy mengamini, pastinya akan ada ekses atas kebijakan penyederhanaan eselon bagi birokrat dari 4 menjadi 2. Hal itu menurut dia, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut ke depan, lantaran akan menjadi sebuah kebijakan.

“Sudah pasti ada (pengaruhnya). Dari empat eselon akan jadi dua eselon. Inikan nanti menyangkut uang-uang jabatan juga. Tapi yang terpenting program nasional dan daerah harus tersambung dengan baik, dan kita siap bekerjasama,” tegasnya.

Karenanya, Edy mengaku siap membantu dan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan cita-cita nasional. “Cita-cita nasional bangsa ini, menyejahterakan dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini, melindungi segenap bangsa ini, dan turut serta dalam kancah perdamaian dunia,” tandasnya.

Seperti diketahui, usai dilantik sebagai Presiden RI kemarin, Joko Widodo merencanakan pemangkasan jumlah jabatan eselon dalam struktur birokrasi pemerintahan. Jokowi menilai, 4 level eselon saat ini, yaitu eselon I, II, III dan IV, terlalu banyak. Karenanya Jokowi menilai, sebaiknya eselon menjadi hanya 2 level saja, 2 level lainnya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi.

Penyederhanaan birokrasi ini menurut Presiden, harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, bahwa akan terjadi percepatan pelayanan publik apabila pemangkasan birokrasi, termasuk di didalamnya pemangkasan eselon kepegawaian dilaksanakan. “Pastinya, rentang birokrasi akan lebih sederhana. Bisa juga berdampak pada akselerasi pelayanan publik pada semua tingkatan birokrasi yang ada,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik, Senin (21/10).

Namun, Kemendagri, khususnya Ditjen Otda, akan mencermati terlebih dahulu kebijakan dari Jokowi tersebut. “Kami mencermati kebijakan Bapak Presiden, tentu Kementerian PAN RB yang akan menjadi leading sektor-nya. Kami akan mencermati,” kata Akmal.

Apabila hal tersebut sudah diputuskan, kata dia, maka pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya di Ditjen Otda. “Khususnya bila berkaitan dengan kebijakan di daerah. Restrukturisasi ini diharapkan akan mendorong kinerja birokrasi lebih baik ke depan,” kata dia.

Sementara, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie menilai, rencana Presiden Jokowi memangkas lapisan eselon di pemerintahan terlalu ekstrem. Jimly menyarankan, pemangkasan itu tidak dilakukan terlalu ekstrem, misalnya menjadi tiga lapis eselon saja. Sebab, ia melihat akan ada kegegeran apabila keinginan Jokowi itu diterapkan secara nasional.

“Jadi tiga saja, tapi tiga bukan hanya jumlah. Mekanisme pengambilan keputusan itu harus di eselon II, bukan eselon I. Eselon I fungsinya hanya staf pendukung pimpinan,” ujar Jimly di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Senin (21/10).

Ke depannya, kata Jimly, arahan harus datang dari level direktur, bukan direktur jenderal. Sehingga, semua keputusan harus selesai paling tinggi pada tingkat direktur. Di samping itu, Jimly memang melihat dalam lima tahun ke depan pemerintah harus melakukan reformasi institusional.

“Birokrasinya jangan kegemukan seperti sekarang dan itu perlu sekali keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer dan berpengaruh kepada ASN, jadi para PNS di seluruh Indonesia harus siap,” tandasnya. (prn/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahapan Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2019 akan dimulai akhir Oktober ini dan akan berlangsung hingga April 2020. Pemerintah mengalokasikan 197.111 formasi, yang terbagi pada instansi pusat dan daerah. Untuk Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dibuka 193 formasi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu mendapat alokasi 166 formasi.

“Hari ini sudah kita terima jumlah formasi yang disetujui oleh Kemenpan RB. Total yang disetujui ada 193 formasi,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap, Senin (21/10).

“Total 193 formasi itu, tidak ada untuk tenaga pendidikan atau guru. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, hanya untuk D3 keperawatan sedangkan untuk dokternya tidak ada,” ujarnya.

Disebutkan Muslim, khusus untuk tenaga pendidikan kemungkinan besar akan direkrut tahun depan. “Untuk tenaga pendidikan kita sangat butuh. Tapi sepertinya akan direkrut melalui perekrutan PPPK, bukan pada perekrutan CPNS ini,” katanya.

Adapun yang menjadi formasi terbanyak pada perekrutan CPNS 2020 yakni lulusan D3 keuangan. “Kenapa? Karena pemerintah pusat ingin ada yang mengelola dana kelurahan di Kota Medan. Kita tahu bahwa Kota Medan punya total 151 kelurahan. Jadi format itu dibilang sangat penting,” jelasnya.

Rincian formasi CASN akan diumunkan tanggal 25 Oktober 2019. “Diumumkan di website resmi di bkn.go.id,” tandasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah melakukan perjalanan panjang, rombongan keempat warga Sumatera Utara yang sempat eksodus ke Wamena, Papua, akhirnya tiba di Kota Medan, Senin (21/10). Kedatangan mereka kembali disambut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan sejumlah perwakilan kepala daerah terkait di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumut.

Gubsu menekankan pentingnya masa depan anak-anak untuk terus sekolah. Dia menginstruksikan kepala Dinas Pendidikan Sumut dan kepala daerah terkait yang menjemput warganya, agar lebih memerhatikan anak-anak tersebut jangan sampai putus sekolah. “Yang sudah SMA mana? Ayo sini maju ke depan,” kata Gubsun

memanggil mereka untuk berbaris di depan tempatnya beri sambutan.

“Tolong kepala dinas (pendidikan) data mereka sekarang, pastikan mereka semua ini melanjutkan sekolah di tempatnya masing-masing,” tegas Edy.

Ada lima anak remaja SMA yang saat itu maju ketika dipanggil Gubsu. Sedangkan yang masih duduk di bangku SMP, saat dipanggil Gubsu tidak ada yang menyahut. “Kita akan pastikan semua anak-anak kita ini dapat melanjutkan pendidikan. Saya sudah koordinasikan dengan para bupatinya agar mereka semua tetap bisa bersekolah. Begitu juga dengan kehidupan semua warga ini, minimal tiga bulan ke depan mesti dijamin kehidupannya. Saya sudah ingatkan hal ini juga kepada kepala daerah. Saya akan terus monitor perkembangannya,” katanya.

Terhadap aparatur yang bertugas di tanah Papua, Gubsu menyatakan, sesuai regulasi yang berlaku supaya meminta surat dari pemda terkait dan ditujukan ke wilayah yang dituju. Setelah itu pemda tempat tujuan terkait akan merespon surat dimaksud. “Barulah setelah ditanggapi dia bisa pindah ke sini,” katanya.

Edy mengungkapkan, kondisi di Papua berangsur kondusif sehingga ada sebanyak 90-an warga Sumut yang eksodus dari Jayapura dan provinsi lain, kembali ke Wamena. “Di posko-posko juga sudah kosong. Tapi ada beberapa orang yang terus kami pantau, yang masih ikut keluarganya di sana. Dan jika mau kembali kami akan fasilitasi,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut, Riadil Akhir Lubis menyebutkan, awalnya sebelum keberangkatan terdata ada 262 jiwa. Namun di tengah perjalanan via kapal laut dari Pelabuhan Jayapura, sebagian warga ada yang turun di Kalimantan, Makassar, Jakarta dan kembali ke Wamena.

“Ada 1 keluarga yang turun di Jakarta lantaran ada seorang ibu yang sudah hamil tua. Atas kondisi itu maka keluarga tersebut turun di Jakarta dan tidak melanjutkan ke Medan. Hingga tiba di Medan, jumlah pengungsi berjumlah 175 orang karena turun di Makasar 2 orang, dan di Jakarta 25 orang, “ kata Riadil.

Dalam rombongan dengan jumlah 175 orang tersebut, ikut serta di dalamnya warga asal Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak lima orang dan dari Provinsi Riau ada empat orang. Pemprovsu juga memberikan tali asih dan perlengkapan rumah tangga secukupnya bagi para warga yang dipulangkan hari itu. “Adapun yang sudah kembali ke Wamena sejauh ini sebanyak 92 orang,” katanya.

Jhon Sinurat, mewakili warga yang dipulangkan dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian Gubsu Edy dan Pemprovsu yang sudah membantu mereka pulang ke kampung halaman. Ia mendoakan gubernur dan segenap unsur Pemprovsu diberikan keberkahan hidup dan kesehatan selalu.

Dahlia Hutagaol, salah satu pengungsi asal Toba Samosir mengaku takut jika kembali ke Wamena. Padahal ia dan suaminya telah tinggal selama 10 tahun di Wamena. Karena itu, ia memutuskan untuk ikut ke dalam rombongan yang difasilitasi oleh Pemprov Sumut.

Dahlia bersama suaminya mengelola kios. Syukurnya kios yang mereka kelola aman hingga sekarang. Bahkan suaminya masih tinggal di Wamena untuk berjaga-jaga. “Saya ketakutan, padahal langganan kita biasanya orang Wamena tapi karena itu kita jadi takut, apalagi banyak anak kecil,” ujarnya.

Pengungsi lainnya, Rolita Lumbangaol asal Deliserdang mengaku trauma lantaran peristiwa yang terjadi di Wamena. Ia kembali ke Sumatera Utara untuk menenangkan diri dulu di kampung halamanya. Jika dirasa sudah aman, dirinya akan mempertimbangkan akan kembali lagi ke Wamena.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, karena telah difasilitasi hingga saat ini, kami sangat bersyukur kepada gubernur telah memberikan bantuan kepada kami,” ujar Rolita. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya ada 20.388 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat, tersebar di kabupaten/kota di Sumut. Jumlah tersebut berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Mereka rentan mendapat perlakuan yang salah, seperti ditelantarkan, dipasung, dan lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahid Hasibuan mengatakan ODGJ merupakan salah satu indikator program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Artinya, setiap ODGJ berat harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. “ODGJ ini merupakan salah satu indikator program kesehatan jiwa. Jadi, ODGJ atau yang mengalami gangguan jiwa berat tidak boleh ditelantarkan,” ujar Alwi kepada wartawan, Senin (21/10).

Menurutnya, selain merupakan salah satu program Indonesia sehat berbasis keluarga, ODGJ juga merupakan salah satu standar pelayanan minimal urusan kesehatan di kabupaten/kota. Misalnya, bagaimana pelayanan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas sesuai standard. “Maka dari itu, seharusnya kabupaten/kota mempunyai program untuk penanggulangan atau penatalaksanaannya,” sebut Alwi.

Disinggung mengenai masih adanya ODGJ di Sumut yang dijalanan dan dipasung, Alwi tak menampik. Kata dia, dalam menyelesaikan persoalan itu satu persatu tidak serta-merta. “Harus dibangun dengan pendekatan keluarga, tidak bisa serta-merta dibebaskan. Selain itu, melakukan pendampingan untuk pemberian obat karena ODGJ ini harus minum obat,” jelasnya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Dinkes Sumut, Hery Valona B Ambarita mengatakan, ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Diutarakan Hery, berdasarkan hasil Riskesdas 2018 prevalensi gangguan jiwa berat di Sumut 0,14 persen (Indonesia 1,7 per mil atau 0,17 persen). Proporsi rumah tangga yang pernah memasung anak ganggguan jiwa berat 14 persen. Prevalensi gangguan mental emosional penduduk Indonesia umur di atas 15 tahun mencapai 11,6 persen. Sedangkan penduduk Sumut (BPS 2019) berjumlah 14.562.549 jiwa.

“Diperkirakan ada sekitar 20.388 ODGJ berat tersebar di kabupaten/kota yang rentan mendapat perlakuan yang salah. Jumlah orang yang dipasung dari Januari sampai September di Sumut sebanyak 428 orang, dan yang sudah mendapatkan layanan 353 orang. Kemudian, yang dilepas 40 orang serta temuan kasus baru tahun ini 14 orang. Adapun jumlah ODGJ yang datang ke Puskesmas sebanyak 4.139 orang,” papar Hery.

Menurut Hery, ada 4 program Dinkes Sumut dalam mendukung Pengendalian Penyakit Masalah Kesehatan Jiwa Nasional (P2MKJN) yaitu sosialisasi, melakukan koordinasi dan advokasi lintas sektor dengan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).

Selanjutnya, peningkatan kapasitas SDM dengan melakukan peningkatan kapasitas pengelola program kesehatan jiwa, pelatihan kepada dokter, perawat Puskesmas untuk mendeteksi dini dan penatalaksanaan ODGJ serta pelatihan. Terakhir, pengadaan obat jiwa, bantuan teknis dengan membawa tim dokter spesialis kesehatan jiwa, perawat spesialis jiwa dan pengelola program kesehatan jiwa. “Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.

“Saat ini, baru 6 kabupaten/kota yang memiliki TPKJM yaitu Medan, Deliserdang, Binjai, Batubara, Taput dan Sibolga. Lalu, ada 105 Puskesmas di kabupaten/kota yang memiliki dokter dan perawat terlatih. Namun, ada juga yang belum memiliki dokter spesialis jiwa. Sedangkan dari 23 RSUD yang memberikan layanan jiwa, hanya 4 diantaranya memberikan layanan rawat inap yaitu Pirngadi Medan, Deli Serdang, Rantau Prapat Labuhan Batu dan Rondahaim Simalungun,” jabarnya.

Hery menyatakan, kasus ODGJ tidak hanya menjadi tanggung jawab pihaknya saja. Namun, sangat diperlukan kerja sama lintas sektoral karena saat ini kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanggulangannya. Sebab, ada anggapan bahwa program kesehatan jiwa bukan skala prioritas sehingga minimnya perhatian dan minimnya anggaran.

“Tantangan yang dihadapi adalah masih adanya stigma yang berfikir bukan penyakit kesehatan, pengetahuan dan ekonomi karena banyak ODGJ yang tidak masuk BPJS Kesehatan. Kemudian, kurangnya tenaga terlatih di Puskesmas disebabkan kurangnya anggaran dan adanya yang diberi pelatihan pindah tugas atau tugas tersebbut tidak diberikan kepadanya. Tak hanya itu, dukungan APBD kabuapten/kota minim dan ada yang tidak menganggarkan untuk kesehatan jiwa,” beber Hery.

Lebih lanjut Hery mengatakan, terkait program melakukan advokasi pada kabupaten/kota tentang pelayanan jiwa kepada masyarakat yaitu membentuk TPKJM dengan dana dari provinsi, pihaknya mengundang semua yang terkait termasuk penanganan yang terlantar selama ini ditangkap dipindah ke daerah lain. Tapi, dengan TPKJM yang terlantar tanpa melihat identitasnya harus ditangani.

“Harapannya dengan terbentuknya TPKJM ada protapnya bagaimana menangani yang terlantar dan bagaimana yang dipasung harus mendapatkan pelayanan di fasyankes sesuai dengan program ketiga. Artinya, yang terlantar ini harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan mekanismenya dibicarakan di TPKJM. Karena, kebanyakan ODGJ ekonominya sangat rendah. Juga, kepedulian keluarga dengan ODGJ sangat rendah dengan gangguan fisik lain,” terang Hery.

Disinggung hasil Riskesdas terjadi peningkatan ODGJ, Hery mengaku, bukan orangnya yang bertambah. Namun, dengan sudah jalannya program dimana di bawah tahun 2017 tidak berjalan seperti yang diharapkan. (ris)