MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pascaditangkapnya Kadis PU, Isa Ansari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan Plt Kadis PU diemban Asisten Ekbang Kota Medan, Khairul Syahnan.

“Pemko Medan tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, tadi saya sudah koordinasi dengan seluruh staf, kepemimpinan Dinas PU langsung di-take over. Secara de facto saya sudah tunjuk petugasnya Asisten Ekbang (Ekonomi dan Pembangunan) sebagai pelaksana tugas walaupun belum ada SK. Hal itu untuk menjaga performance dari Dinas PU agar bisa berjalan baik,” ujar Akhyar kepada para wartawan di Balai Kota, Kamis (17/10).

Seperti diketahui, Asisten Ekbang Kota Medan saat ini dijabat oleh Khairul Syahnan yang merupakan Kadis PU sebelum Isa Anshari. Dengan ditunjuknya Syahnan sebagai pelaksana tugas, maka Syahnan akan kembali bertugas di Dinas PU Kota Medan.

Tak hanya itu, Akhyar juga meyakinkan masyarakat Kota Medan, bahwa tertangkapnya Wali Kota Medan dan dua pejabat lainnya di lingkungan Pemko Medan tidak akan mengurangi kinerja Pemko Medan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kota Medan.

“Semua akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, kita akan tetap maksimalkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat Kota Medan. Tak hanya itu, kita juga akan perbaiki tata kelola pemerintahan ini,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMTPOS.CO – Warga yang menetap di Komplek Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Lingkungan XVIII, Kelurahan Seimati, Medan Labuhan mengusulkan pemekaran lingkungan.

Rencana pemekaran lingkungan dibahas telah dibahas dalam pertemuan musyawarah warga yang berlangsung di Komplek TKBM, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhann

Sekretaris Pantia Pemekaran Lingkungan, Syamsul Lubis, mengatakan, usulan pemekaran lingkungan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Dasar pertimbangannya karena jumlah kepala keluarga (KK) di Lingkungan XVIII sudah mencapai 1.000 KK.

“Pemekaran lingkungan berdasarkan pemikiran bersama. Rencananya mau dimekarkan menjadi 4 lingkungan agar urusan administrasi masyarakat lebih mudah dan efesien dikerjakan kepala lingkungan,” kata Samsul, Kamis (17/10).

Tokoh Masyarakat Kelurahan Seimati ini menjelaskan, secara administrasi pengajuan ke kelurahan dan kecamatan sudah diajukan. Untuk Pemko Medan dan DPRD Medan masih tahap proses menunggu hasil musyawarah selanjutnya.

“Kami bermohon agar rencana pemekaran lingkungan ini dapat direspon dengan baik. Harapannya didukung oleh lurah dan camat, agar proses di Pemko Medan dan DPRD dapat berjalan dengan baik nantinya” kata Syamsul.

Sementara, Camat Medan Labuhan, Rudy Asriandi mengatakan, pihaknya sudah menerima usulan dari masyarakat. Untuk proses usulan itu akan menjalani mekanisme panjang dan perlu kajian sesuai dengan prosedur.

“Lurah ada meneruskam surat ke saya atas usulan masyarakat. Tapi, bagaimana kelanjutannya, syarat dan prosesnya harus dipenuhi. Nanti, akan dibahas di DPRD apakah diusulkan atau tidak tergantung proses berjalan nantinya,” ujar Camat. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Global Prima Charity Community ( GPCC) salah satu komunitas yang ada di Sekolah Global Prima menyerahkan bantuan paket sembako kepada korban kebakaran di Jalan S.Parman Gang Langgar dan Pasir Kelurahan Petisah Hulu.

Rombongan GPCC masing-masing Kepala SMA Global Prima, Indra Kesuma, S.Pd MM, Kepala SMP Global Prima Maria Linda S.Pd MM, Kepala SD Global Prima Yubaniar Pratiwi SS MM, Kepala Sekolah PG/TK Global Prima Loni Arti S Pd MM dan staf di jajaran Sekolah Global Prima diterima langsung kepala lingkungan Misli Lubis dan Lurah setempat Erwin Sibero.

Kepala SMA Global Prima, Indra Kesuma, S.Pd MM mengatakan, pihaknya turut prihatin atas kejadian ini. “Semoga keluarga yang ditimpa musibah tabah dan cepat bangkit untuk memperbaiki perekonomian yang sudah porak poranda, dan semoga bantuan dari GPCC dapat meringankan beban dan menjadi motivasi untuk memperbaiki keadaan yang sudah terjadi,” kata Idra Kesuman

Untuk masalah kemanusiaan, kata Indra Kesuma, tim GPCC sangat peduli dan bergegas langsung menjadi penyemangat atau memberikan motivasi kepada para korban.”Ketika sampai di lokasi, kami melihat seluruh raut wajah yang sangat senang menerima kehadiran kami,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Kepala SMP Global Prima Maria Linda S.Pd MM, bahwa kegiatan ini adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan peduli korban kebakaran. Hal ini juga dirasakan sesuai dengan komitmen Sekolah Global Prima. Dalam hal ini GPCC juga mendapat dukungan penuh dari Koordinator Sekolah Global Prima Dr Willy Tanjaya SH SKom MKn.

Maria Linda mengatakan, keluarga besar Global Prima turut prihatin atas kejadian ini.”GPCC hadir sebagai jembatan amal untuk sedikit membantu dan meringankan beban saudara kita yang sedang mengalami kesusahan,” katanya.

Sementara itu di tempat terpisah, Koordinator Sekolah Global Prima Dr Willy Tanjaya SH SKom MKn kepada wartawan, Kamis (17/10) mengatakan, keluarga besar Sekolah Global Prima turut berduka atas musibah kebakaran ini. Semoga yang mendapat musibah diberi kesabaran dan ketabahan.

Willy Tan Jaya menyebutkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian GPCC dalam rangka membantu sesama, guna meringankan beban korban kebakaran.Semoga seluruh keluarga yang tertimpa musibah tidak berlarut dalam kesedihan namun segera bangkit kembali semangat untukmembangun.

“Bantuan dana diberikan juga untuk salah seorang guru Global Prima Tanjit Kaur, namun demikian beliau juga tergerak untuk berbagi kepada korban kebakaran,” kata Willy Tanjaya.

Pada kesempatan itu juga, Willy Tanjaya mengucapkan terimakasih kepada Lurah dan Kepala Lingkungan yang telah menyambut kedatangan rombongan GPCC dari Global Prima.

“Terima kasih juga kepada para guru dan orang tua siswa yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk saudara kita yang sedang mengalami musibah kebakaran. Semoga amal baik kita berkenan diterim-Nya,” pungkas Willy.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta untuk tetap memberikan pelayanan publik dengan profesional dan baik kepada masyarakat serta menjalani aktivitas seperti biasa, meski Wali Kota Medan, HT Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan ini disampaikan Kepala Ombudsman RI Wilayah Sumut, Abyadi Siregar kepada Sumut Pos, Kamis (17/10) siang. Jangan sampai mengganggu pelayan yang ada di dinas-dinas di Pemko Medan. Biar lah itu, menjadi proses hukum tersendiri,” kata Abyadi.

Menurut Abyadi, bila Kepala Daerah tersangkut hukum, pemerintah masih mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan haknya masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut.

“Harus dilakukan seperti biasa atau ditunjukkan kinerja yang lebih baik lagi bahwa pelayanan birokrasi di Pemko Medan lebih baik,” tutur Abyadi.

Abyadi mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengambil langkah dengan menunjuk Wakil Wali Kota Medan, Akhyar untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

“Harus ada antisipasi dan hal-hal batas-batasan serta wewenang, harus ditunjuk Plt oleh Mendagri. Makanya kita minta itu. Hal yang penting segara ditunjuk. Intinya, jangan menggangu pelayanan publik,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Wali Kota Medan, Drs Dzulmi Eldin, Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka kasus suap tersebut.

Dalam operasi tangkap tangan atau OTT dilakukan KPK di Medan sejak Selasa (15/10) hingga Rabu (16/10) dini hari, petugas mengamankan 5 orang dan satu orang merupakan ajudan Eldin berhasil kabur dan buron.

Dari keseluruhan yang diamankan, KPK hanya menetapkan Eldin dan Syamsul sebagai tersangka dalam kasus suap dengan uang diamankan senilai Rp330 juta. Kedua dinyatakan penyidik sebagai penerima suap dan Ansyari sebagai pemberi suap.

Sekadar diketahui, sudah tiga Wali Kota Medan tersandung hokum. Pertama, Wali Kota Abdilllah dan Ramli. Keduanya, harus berurusan dengan penegak hukum di KPK karena kasus korupsi.

Kemudian, Wali Kota yang dijabat Rahudman Harahap yang juga harus menjalani atas kasus korupsi. Terkahir, Wali Kora Dzulmi Eldin. (gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat saat ini sedang melakukan Feasibility Study (FS) atau study kelayakan, terkait pembangunan jalan tol Medan-Berastagi sepanjang 48 km. FS ini ditargetkan selesai pada Januari 2020.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, Selamat Rasidi, mengatakan, setiap kegiatan yang nilainya besar, itu harus ada feasibility study yang nantinya bisa mengeluarkan rekomendasi iya atau tidak. “Karena di sana akan disebut apakah proyek tersebut feasibel atau tidak. Pembangunan jalan tol Medan-Berastagi ini memang termasuk kegiatan bermodal besar. Karena butuh biaya sebesar Rp200 miliar/km,” katanya, pada Lustrum XII dan Reuni Akbar Fakultas Teknik USU, di Auditorium USU, Kamis (17/10).

Selamat menjelaskan, kalau pembangunan jalan tol Medan-Berastagi dinilai feasibel, maka selanjutnya akan dilakukan Detail Engineering Design (DED) yang bisa memberikan 10-20 alternatif desain.

Setelah itu akan ada penetapan lokasi (penlok) yang akan dilakukan oleh kepala daerah. Baru akan mengikut dokumen lingkungan. Ada tidak daerah-daerah seperti taman margasatwa, ini nanti akan ada perlu izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH). Makanya nanti diperlukan dokumen lingkungan.

Terakhir, soal lahannya. Jadi diperkirakan karena ini daerah perbukitan, membuat jalan tol di sana itu perlu dana sekitar Rp 200 miliar/km di luar biaya lahan. Kalau misalnya 48 km, totalnya hampir Rp 9,6 triliun. Dana ini cukup besar sehingga harus cari investor agar 2/3 biayanya dari investor dan 1/3 dibiayai oleh pemerintah. “Nah, investor kan mempunyai penilaian. Menguntungkan tidak. Jadi rasio yang ada sekarang, layak itu dibangun jika rasionya sekitar 12%. Sementara kita ini baru 5-6%,” kata Selamat.

Rasio 12%, terang Selamat, apabila dibandingkan yang lama dengan yang baru nanti, ada 12% nilainya. Tapi kalau tidak, belum layak. Jadi ini adalah internal rate of return (IRR). Modalnya tidak kembali jika IRR-nya di bawah 12%.

Karena itu, bukan pemerintah tidak mau membangun jalan tol Medan-Berastagi. Itu makanya diperlukan feasibility study yang teliti. “Kita tunggu saja. Pemerintah pusat melalui kementerian PUPR sedang buat feasibility study dan diharapkan ini akan selesai di bulan Januari 2020. Tapi dengan catatan FS itu keluarannya yes or no,” katanya.

Jika feasibility study-nya ‘Yes’, maka bisa dimulai dengan panjang 48 km. Ini nantinya jadi trans baru. Karena jalan tol tidak boleh mengganggu jalan yang tidak berbayar.

Ditanya terkait optimisme apakah jalan tol Medan-Berastagi bakal terwujud, tentu optimis sepanjang ada investor berminat. “Karena biasanya, investor bisa melihat yang tidak bisa kita lihat ya. Jadi melihat pengembangan wilayahnya, atau pengembangan lain yang dia bisa coba nanti, ada nilai tambah yang bisa dihitungnya,” katanya.

Begitupun, kata Selamat, soal jalan tol Medan-Berastagi ini juga terkendala di lahan karena disekitarnya hutan lindung dan merupakan daerah tangkapan air untuk Kota Medan. Jadi hal ini yang harus dipertimbangkan supaya tidak menimbulkan efek samping lebih besar. Jangan sampai pembangunannya mengganggu ekologi atau alamnya, karena kita tahu daerah Berastagi adalah daerah rawan longsor.

Ditanya terkait daerah yang sama persis dengan Berastagi, Selamat mengatakan ada di Jawa Tengah. Hanya saja penggunaannya di sana banyak karena berdekatan dengan provinsi lain “Jadi ini yang membuat interaksi antar daerah simpul-simpul usaha cepat dan ekonomi bisa bangkit Kalau kita lihat Medan-Berastagi paling ke Kabanjahe, Parapat dan Sidikalang. Jadi siapa yang mau bayar tol. Kan investor tidak mau rugi. Tapi tentu kita berharap ada investor yang tertarik,” pungkasnya. (mbo/ila)