net
PINDAH: Pertandingan PSMS menjamu Persiraja pindah ke Stadion Langsa, Kota Langsa. Pertandingan ini pindah karena polisi tidak memberikan izin di Medan.
PINDAH: Pertandingan PSMS menjamu Persiraja pindah ke Stadion Langsa, Kota Langsa. Pertandingan ini pindah karena polisi tidak memberikan izin di Medan.
Pertandingan PSMS Medan melawan Persiraja Banda Aceh tetap akan digelar pada Kamis (17/10). Namun lokasinya pindah ke Stadion Langsa, Provinsi Aceh pukul 15:30 WIB.
HAL itu dikatakan Sekretaris Umun PSMS, Julius Raja kepada Sumut Pos, Senin (14/10). “Sudah resmi, pertandingan melawan Persiraja digelar di Stadion Langsa,” ujar Julius Raja.
Pria yang akrab dipanggil King ini menjelaskan, pertandingan di Langsa sudah mendapat izin dari kepolisian dan PT Liga Indonesia Baru (LIB). “Izin dari kepolisian dan PT LIB sudah beres. Pertandingan di Langsa tidak ada masalah,” paparnya.
Dalam pelaksanaan pertandingan, Panpel PSMS akan bekerja sama dengan PSBL Langsa. “Kita akan melakukan koordinasi dengan PSBL. Karena itu, Panpel PSMS juga akan berangkat ke Langsa,” sebutnya.
Situasi ini membuat skuad PSMS harus tiba terlebih dulu di Langsa. Rencananya, Legimin Raharjo dkk akab berangkat ke Langsa pada Selasa (15/10) hari ini. “Tim akan berangkat besok (hari ini, red). Mereka akan terlebih dulu melakukan adaptasi lapangan,” sebutnya.
King menambahkan, PT LIB juga telah memastikan untuk pertandingan melawan Babel United pada 21 Oktober. Namun lokasi pertandingan belum ditentukan. “Lawan Babel United pada tanggal 21 Oktober, tapi lokasinya belum pasti,” paparnya.
Manajemen PSMS berharap agar pertandingan melawan Babal United digelar di Medan. Pasalnya, waktunya sudah lewat pelantikan Presiden. “Mudah-mudahan bisa diizinkan Polda Sumut di Medan. Kita juga sedang melakukan koordinasi dengan Polda Sumut,” tambahnya.
Sebagai antisipasi, PSMS juga mengurus izin di Langsa. Ini merupakan bagian dari antisipasi jika Polda Sumut belum memberikan izin. “Kita juga urus izin di Langsa. Jadi tinggal piliha nanti, mana yang bagus,” sebutnya.
Namun, jika Polda Sumut tetap tidak memberikan izin, maka PSMS harus kembali melobi Babel United. Pasalnya, tim asal Bangka Belitung itu enggan untuk bermain di Langsa. “Babel United tidak mau main di Aceh, kita harus cari alternatif lain jika belum diizinkan di Medan,” ucapnya.
PSMS memilih Langsa sebagai venue pertandingan melihat jarak yang tidak terlalu jauh. Selain itu klub di Langsa juga pernah menjadi peserta Liga 2 Indonesia. (dek)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga warga keturunan yang menjadi terdakwa kasus pengancaman, ternyata menyewa jasa pembunuh bayaran hanya demi menguasai harta keluarganya. Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (14/10).
“Pada Januari 2011 saya dan kedua adik saya ditelepon oleh pelaku Haris Anggara alias Liong Tjai (DPO) agar datang ke kantor ayah di Jalan Asia No 75/77, Medan,” ujar Irsan Surya, anak Ali Sutomo di persidangan.
Di sana, sudah menunggu Haris Anggara ditemani ketiga terdakwa yang juga saudara kandung korban. Masing-masing, Anton Sutomo alias Ng Liong Tek (45), Citra Dewi alias Atong (49) serta Sui Kui alias Ng Siu Kui alias Akui (59).
“Haris Anggara bilang, kalian kami panggil ke sini untuk menyelamatkan harta ayah kalian. Kalian kan tahu ayah kalian punya istri muda. Kalau harta ini untuk kalian, kami tidak masalah. Tapi kalau untuk ayah kalian, kami tidak rela. Sempat saya pailitkan perusahaan ini, bisa jadi anjing kalian sekeluarga tidur di jalan,” beber Irsan Surya.
Ditambahkan Irsan Surya, karena dia dan kedua adiknya diam saja, selanjutnya Haris Anggara marah dan menggebrak meja.
“Haris Anggara berdiri sambil mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan salah satu kontak bernama Aw. Lalu dia bilang ‘ini nomor telepon Aw, tinggal saya kasih Rp200-300 juta habis kalian saya bunuh satu keluarga’. Kemudian kami pulang,” ungkap Irsan Surya.
Namun, sebelum meninggalkan kantor tersebut, ketiga terdakwa kembali mengancam Irsan Surya dan kedua adiknya.
“Ketiga terdakwa bilang. Jangan macam-macam kalian. Kasih tau itu sama bapak kalian,” cetus Irsan Surya lagi.
Saat menemui ayahnya di Perumahan Cemara Asri, menurut Irsan Surya, wajah ayahnya sudah pucat begitu mendengar akan dibunuh melalui jasa seseorang bernama Aw***.
“Ayah bilang ke kami ‘harta sudah diambil nyawa pun mau diambil’. Setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian ayah dipanggil Aw*** ke Cambridge ditemani adik saya Tomi Anggara,” sebut Irsan Surya.
“Di sana Aw*** berpesan agar menuruti kemauan pelaku Haris Anggara dan ketiga terdakwa menyerahkan aset harta miliknya. Ayah saya karena takut lalu menyerahkan aset harta miliknya kepada para terdakwa,” tambahnya.
Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim diketuai oleh Erintuah Damanik menunda sidang hingga pekan depan.
Sebelumnya, dikutip dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nelson Victor disebutkan akibat ulah ketiga terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp30 miliar.
Perbuatan para terdakwa diancam pidana Pasal 368 ayat (2) ke-2, Pasal 368 dan Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (man/ala)
DOK/SUMUT POS
IDENTIFIKASI: Kepala Unit BRI, Andika Irawadi Mulawarman (tengah) ditetapkan Kejari Binjai sebagai tersangka korupsi Rp6 M, beberapa waktu lalu.
IDENTIFIKASI: Kepala Unit BRI, Andika Irawadi Mulawarman (tengah) ditetapkan Kejari Binjai sebagai tersangka korupsi Rp6 M, beberapa waktu lalu. DOK/SUMUT POS
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dugaan keterlibatan Pimpinan BRI Cabang Binjai berinisial SS dalam menyetujui dana yang keluar dari kantor unit, perlahan mulai terkuak. Pasalnya, Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai pernah mengambil keterangan terhadap yang bersangkutan.
INFORMASI dihimpun, SS disebut pernah mendatangi Kantor Kejari Binjai di Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara sebanyak 3 kali. Oleh penyidik, SS pernah diambil keterangannya sebagai saksi sebanyak 2 kali.
Kedatangan SS ke kantor Korps Adhyaksa, diakui Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Erwin Nasution.
“Pernah datang, tapi enggak tahu (ngapain). Diperiksa atau apa,” kata Erwin sembari menghubungi Kasi Pidsus Asepte Ginting, Senin (14/10).
Beberapa kali, Erwin berusaha menghubungi Asep ketika ditanya mendetil soal tahanan kota tersangka dugaan korupsi, Andika Irawadi Mulawarman. Ditanya perkembangan kasus ini, menurut Erwin belum ada.
Dia menambahkan, tidak ada uang atau surat penting yang dijaminkan oleh tersangka.
“Dari istrinya, keluarga ada permohonan. Istrinya yang menjamin,” kata dia.
Apakah jaksa tidak khawatir yang bersangkutan akan melarikan diri? Dia menepis.
Artinya, kata dia, semua sudah dipertimbangkan penyidik untuk menangguhkan penahanan Andika.
Begitu juga soal tahanan kota yang tak boleh keluar dari Kota Binjai. Kata dia, tersangka wajib melaporkannya.
“Seharusnya izin memberitahukan, ketentuan dari penyidik kapan dia wajib lapor. Wewenang penyidik,” kata dia diplomatis.
“Intinya dia pengalihan penahanan. Enggak bisa kujawab (semua), karena Asep kutelfon lagi di luar,” tambah Erwin seolah ‘buang badan’.
“Masih dalam tahap melengkapi berkas. Mungkin ada pertimbangan dari penyidik,” tandasnya.
Menanggapi hal ini, Pengamat Hukum asal Kota Medan, Muslim Muis menyesalkan penangguhan penahanan kepada tersangka yang tersandung perkara dugaan korupsi. Karenanya, Muslim menduga ada permainan di balik penangguhan penahanan tersebut.
Tak menutup kemungkinan juga ada dugaan kongkalikong yang sudah terajut rapi. SS pun diduga terlibat dalam kepengurusan anggotanya untuk menjadi tahanan kota.
“Bisa diduga ada permainan di situ, ada dugaan Kacabnya (Pimcab) terlibat. Dalam perkara ini, kenapa terlalu mudah ada jaminan. Diduga ya, Kacab dan jaksanya sudah ada bermain, karena terlalu mudah,” beber dia.
Terpisah, SS yang coba dikonfirmasi belum berhasil. Disambangi ke Kantor BRI Cabang Binjai di Jalan Sutomo, Binjai Utara, SS tidak ada di tempat.
Begitu juga saat dihubungi, SS belum menjawab. Sebelumnya, Andika Irawadi Mulawarman warga Jalan Bengkulu, Nomor 34, Kelurahan Rambung Timur, Binjai Selatan yang menangis karena ditahan Kejaksaan Negeri Binjai akhirnya bernafas lega. Pria berusia 38 tahun ini sudah menjadi tahanan kota.
Tersangka dugaan korupsi ini sudah menghirup udara segar sejak kemarin (2/10) pukul 21.00 WIB. Diduga atasannya berinisial SS yang menjaminkan Andika.
Diketahui, tersangka menggunakan uang yang berujung menjadi kerugian negara demi kepentingan pribadinya. Andika ikut trading emas online.
Uang yang digunakan Andika adalah dana operasional untuk kegiatan BRI. Tersangka juga pernah menjabat Kepala Unit BRI Kwala Begumit.
Pada jabatan itu, Andika diduga menyalahgunakannya dengan mengambil dana operasional sebesar Rp1,6 miliar. Kini, tersangka menjabat Kepala Unit BRI Sudirman Binjai.
Jabatan yang merupakan amanah pun kembali disalahgunakannya. Pada jabatan sekarang, tersangka kembali mengambil dana operasional BRI sebesar Rp1 miliar.
Terakhir Rp3,4 miliar dana yang diambil tersangka melalui kredit Cash Collateral yang diajukannya ke BRI.(ted/ala)
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
UCAPKAN SUMPAH: Wakil Ketua juga Plt Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Ledis Meriani Bakara memimpin pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD Dairi periode 2019-2024.
UCAPKAN SUMPAH: Wakil Ketua juga Plt Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Ledis Meriani Bakara memimpin pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD Dairi periode 2019-2024. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 35 orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Dairi periode 2019-2024 mengucapkan sumpah janji jabatan, yang dipimpin Wakil Ketua juga pelaksana tugas (Plt) Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Ledis Meriana Bakara, di gedung olahraga (GOR) Sidikalang, Senin (14/10).
Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Dairi masa jabatan 2014-2019, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua, Togar Pasaribu.
Dalam kesempatan itu, Sabam Sibarani menyampaikan, DPRD masa jabatan 2014-2019 telah melaksanakan banyak hal sesuai tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) yang diamanah undang-undang serta peraturan. Salah satunya, menghasilkan produk hukum dan mengesahkan sejumlah peraturan daerah (Perda).
Sementara itu, Plt Sekretaris Dewan (Sekwan), Erikson Purba membacakan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tentang pemberhentian anggota DPRD Dairi masa jabatan 2014-2019 dan pengangkatan anggota DPRD Dairi masa jabatan 2019-2024.
Dalam kesempatan itu, Depriwanto Sitohang mengajak semua anggota dewan kembali bersinergi dengan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. (rud/han)
IST
UJIAN: Bupati Ir H Soekirman saat membuka ujian kenaikan pangkat bagi ASN di jajaran Pemkab Langkat, Senin (14/10).
UJIAN: Bupati Ir H Soekirman saat membuka ujian kenaikan pangkat bagi ASN di jajaran Pemkab Langkat, Senin (14/10).
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar ujian kenaikan pangkat kepada 49 ASN Pemkab Sergai yang dibuka langsung oleh Bupati, Ir H Soekirman, di Aula Theme Park Hotel Resort Kecamatan Pantai Cermin, Senin (14/11).
Dikatakan Soekirman dalam sambutannya, kenaikan pangkat bagi ASN merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian ASN kepada negara.
”Bukanlah hak, tetapi penghargaan yang diberikan oleh pejabat berwenang karena prestasi kerja yang diperolehnya sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Kenaikan pangkat ini agar dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat seyogianya diberikan secara adil dengan mekanisme yang berdasarkan azas kompetensi,”kata Soekirman.
Menurut Soekirman, ujian ini ditujukan untuk menfasilitasi ASN yang berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d, agar dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada Penata Muda Golongan Ruang III/a. Kemudian, ujian dinas tingkat II untuk menfasilitasi ASN yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
Ujian ini juga dimaksudkan bagi mereka yang tidak menempuh jalur pendidikan S1, S2 maupun Diklat PIM III (bagi pejabatan eselon III) tetapi sudah memiliki golongan II/d dan III/d.
Dijelaskan Soekirman, adapun materi yang diujikan adalah Pancasila, UU 1945, RPJM, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, KORPRI, teori kepemimpinan, fungsi manajemen, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja instansi, substansi/muatan lokal, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan, perkembangan politik luar negeri terutama kerja sama ASEAN dan bagi peserta ujian dinas tingkat II nantinya akan ada sesi wawancara setelah ujian tertulis.
Bupati Soekirman juga berharap, diera digital ini segala sesuatu bisa didapat dengan mudah. “Untuk itu, seorang ASN haruslah memiliki kepribadian, integritas dan ketahanan saudara harus meningkat, agar sebagai seorang ASN anda tidak dapat dipengaruhi atau diprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah negara,”harapnya.
Pada kesempatan itu kepala Badan Kepegawaian Regional VI Medan, English Nainggolan, SH, MH menyampaikan, setelah lulus para peserta mendapat kenaikan golongan.
“Semua peserta harus merubah prilaku dan pola pikir. Jangan membawa prilaku pada saat kita berada di golongan dua ke prilaku saat sudah jadi golongan tiga. Begitu juga dengan golongan tiga yang naik golongan empat, haruslah ada hal yang baru dari dalam diri kita,” bilangnya.
Sementara dalam laporannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sergai Drs Dimas Kurnianto mengatakan, kegiatan ujian ini diikuti oleh 49 peserta dari ASN Pemkab Sergai, terdiri dari dua tingkat yaitu tingkat I ada 39 peserta dan tingkat II ada 10 peserta. (sur/han)
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
SERAHKAN: Sekretaris DPD II Golkar Dairi, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua DPD II Golkar Dairi, Ramli Simatupang menyerahkan surat dari DPP dan DPD I Golkar Sumut kepada Plt Kasubbag TU dan Perlengkapan DPRD terkait penetapan calon pimpinan DPRD Dairi.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
SERAHKAN: Sekretaris DPD II Golkar Dairi, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua DPD II Golkar Dairi, Ramli Simatupang menyerahkan surat dari DPP dan DPD I Golkar Sumut kepada Plt Kasubbag TU dan Perlengkapan DPRD terkait penetapan calon pimpinan DPRD Dairi.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menetapkan, Sabam Sibarani menjadi Ketua DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024. Surat penetapan bernomor R-1177/GOLKAR/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 ditandatangani Ketua Umum partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal, Lodewijk F Paulus.
Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Dairi, Sabam Sibarani bersama Wakil Ketua DPD II Golkar Dairi, Ramli Simatupang saat keduanya menyerahkan surat DPP partai Golkar perihal penetapan pimpinan DPRD Dairi ke Sekretariat DPRD Dairi, Senin (14/10) atau 2 jam sebelum pelantikan anggota DPRD Daiiri masa bakti 2019-2024 di GOR Sidikalang.
Surat penetapan tersebut menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Dairi, melalui DPD Partai Golkar Propinsi Sumatera Utara, untuk segera menindaklanjuti proses penetapan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Dairi.
Dalam surat itu, DPP Partai Golkar menetapkan dan mengesahkan Sabam Sibarani, sebagai calon pimpinan DPRD Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara.
Selain surat dari DPP, Sabam didampingi Ramli juga menyerahkan surat pengantar dari DPD Golkar Sumut bernomor B-549/GK-SU/IX/2019 tertanggal 12 Oktober 2019 ditandatangani Plt Ketua DPD Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Riza Fakhrumi Tahir.
Surat diterima Plt Kasubbag Tata Usaha dan Perlengkapan DPRD Dairi, Damaika Tambunan didampingi Ferry Gorma Naibaho Kabag Humas Setwan. Kepada wartawan, Ramli Simatupang menyampaikan keyakinannya bahwa Partai Golkar tidak mau melanggar aturan.
“Sesuai Rapimnas ke lima tahun 2013, syarat menjadi pimpinan DPRD, peraih suara tertinggi, pernah menjadi anggota DPRD, sarjana, dan pengurus harian. Kalau kemudian ada kader yang bermain, silahkan saja. Itu kan artinya banyak kader Golkar yang berpotensi”, kata Ramli.
Sabam Sibarani yang juga Ketua DPRD Dairi masa bakti 2014-2019 menanggapi surat DPP tentang rekomendasi DPP kepada, Johanson Manik sebagai calon pim pinan DPRD, tidak berkomentar banyak.
“Itu urusan yang bersangkutan. Yang pasti, saya diperintahkan Golkar Sumut untuk menyerahkan ke Setwan DPRD Dairi. Hanya Dairi yang belum menyerahkan sebelum pelantikan”, katanya.
Ditanya hubungannya ke depan dengan Johanson Manik maupun Depriwanto Sitohang, saingannya memperebutkan kursi ketua, Sabam memastikan baik-baik saja.
Terpisah, Ketua DPD Golkar Dairi, Johnny Sitohang disela menghadiri pelantikan anggota DPRD di GOR Sidikalang kepada wartawan, membenarkan bahwa surat yang diserahkan, Sabam Sibarani ke Sekretariat DPRD Dairi benar dari DPP Golkar perihal penetapan calon pimpinan DPRD.
Johnny menyebut, sampai saat ini surat yang diterima DPD II Golkar Dairi dari DPP dan surat pengantar dari DPD I Golkar Sumut hanya kepada, Sabam Sibarani, pungkasnya. (rud/han)
SUMUTPOS.CO – Peluang Indonesia untuk lolos dari Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, sudah hampir tertutup. Namun, laga melawan Vietnam di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (15/10) malam, tetap penting.
Ya, pertandingan ini bisa menjadi pelipurn lara bagi Indonesia setelah menelan tiga kekalahan beruntun. Sebelumnya, Garuda dipermalukan Malaysia, Thailand dan dibenam Uni Emirat Arab.
Indonesia sudah siap menghadapi laga ini. Pelatih Indonesia Simon McMenemy memastikan mental timnya dalam kondisi baik. Andik Vermansyah dkk disebut sudah melupakan kekalahan telak dari Uni Emirat Arab.
“Hal positif ada spirit, pemain sudah punya motivasi, sudah senyum, sudah bahagia. Tentu kami akan bekerja keras bersama-sama lawan Vietnam,” kata McMenemy seperti dikutip dari situs resmi PSSI.
Indonesia sebenarnya memiliki rekor bagus menghadapi Vietnam. Dalam 23 kali pertemuan di berbagai ajang sejak 1991. Hasilnya Merah Putih menang 9 kali, 9 kali imbang dan kalah lima kali.
Dua pertemuan terakhir Timnas Indonesia terjadi di semifinal Piala AFF 2016. Timnas Indonesia yang kala itu diasuh Alfred Riedl menang 2-1 atas Vietnam di Stadion Pakansari. Sedangkan tandang ke Vietnam, hasilnya imbang 2-2.
Namun, McMenemy enggan membahas rekor-rekor dan catatan statistik tersebut. “Vietnam beberapa tahun terakhir punya langkah panjang hingga akhirnya mereka sekarang. Kami tidak bisa bicara rekor, itu berarti berharap adanya keberuntungan dan kami tidak berharap itu,” katanya.
“Makin banyak pengalaman, pemain Vietnam makin muda dan berani. Menjadi tantangan lawan Vietnam apalagi dua pertandingan mereka belum kebobolan akan jadi pertandingan yang sulit untuk Indonesia,” tegasnya.
Jelang laga ini, Indonesia mendapat amunisi tambahan. Pemain naturalisasi milik Persebaya Surabaya, Otavio Dutra dipanggil untuk membuat lini pertahanan lebih kokoh.
Sedangkan Viatnam datang ke Indonesia dengan misi menang. Anak asuh Park Hang-seo itu ingin melanjutkan tren kemenangan, setelah sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0. Saat ini Viatnam berada di posisi ketiga Grup G dengan empat angka dari dua laga. (bbs/dek)
file/sumutpos
SIDANG: Ramadhan Pohan saat menjalani sidang di PN Medan, beberapa waktu lalu. Semalam Ramadahan Pohan dijebloskan ke Rutan Tanjung Gusta.
SIDANG: Ramadhan Pohan saat menjalani sidang di PN Medan, beberapa waktu lalu. Semalam Ramadahan Pohan dijebloskan ke Rutan Tanjung Gusta. file/sumutpos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan calon Wali Kota Medan, Ramadhan Pohan akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjunggusta Medan. Eksekusi terpidana kasus penipuan itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menghukum pidana 3 tahun penjaran
“Terpidana kita eksekusi pada hari Jumat (12/10) lalu sekitar pukul 1 siang,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian, Senin (14/10).
Dijelaskan Sumanggar, mantan Wakil Sekjen Partai Dmeokrat ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 374 KUHP.”Sesuai amar putusan Mahkamah Agung, terpidana dihukum 3 tahun penjara,” sebut Sumanggar.
Sumanggar mengaku, Ramadhan Pohan cukup kooperatif. Pasalnya, dia datang tak lama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan surat pemanggilan.
“Terpidana kooperatif memenuhi panggilan dan langsung kita eksekusi ke LP Tanjunggusta Medan,” bebernya.
Sedangkan terpidana lainnya dalam kasus ini, yakni Linda Savita Hora Panjaitan yang merupakan bendahara Ramadhan Pohan dalam tim sukses Pilkada Medan kemarin belum memenuhi panggilan eksekusi.
“Untuk bendahara Linda kita sudah panggil, kita tunggu, belum datang dia. Kalau nanti beberapa pemanggilan (dia mangkir) baru kita jemput paksa,” pungkasnya.
Diketahui, hukuman 3 tahun penjara yang harus dijalani Ramadhan Pohan merupakan putusan majelis hakim Mahkamah Agung yang diketuai Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Wahidin dan Margono.
Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan yang menghukum Ramadhan Pohan 3 tahun penjara. Sementara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Ramadhan hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.
Dalam perkara ini, Ramadhan dan Savita Linda Hora Panjaitan dinyatakan telah menipu Rotua dan putranya Laurenz. Rotua merugi Rp10,8 miliar sedangkan Laurenz Rp4,5 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp15,3 miliar.
Perkara penipuan ini terjadi menjelang Pilkada serentak pada pengujung 2015. Korban mengaku terbujuk rayu dan janji hingga mau memberikan uang sebesar Rp15,3 miliar untuk kepentingan Ramadhan Pohan maju menjadi calon Wali Kota Medan 2016-2021.
Ramadhan dan Linda mengiming-imingi korban dengan sejumlah persentase keuntungan. Untuk meyakinkan korban, Ramadhan Pohan meninggalkan cek kepada Laurenz. Ternyata saat akan dicairkan isi rekeningnya hanya sekitar Rp10 juta. (man)
BERSAMA: Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi,Menteri Pariwisata Arief Yahya, Dirut BOPDT Arie Prasetyo dan lainnya, foto bersama usai peletakan batu pertama (groundbreaking ) di Desa Pardamean, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir, Senin (14/10).
BERSAMA: Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi,Menteri Pariwisata Arief Yahya, Dirut BOPDT Arie Prasetyo dan lainnya, foto bersama usai peletakan batu pertama (groundbreaking ) di Desa Pardamean, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir, Senin (14/10).
TOBASA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat menambah anggaran untuk pengembangan Danau Toba. Jika sebelumnya anggaran hanya Rp2,02 triliun, kini bertambah menjadi Rp4 triliun. Anggaran tersebut akan dikucurkan tahun 2020.
Hal ini terungkap saat groundbreaking atau peletakan batu pertama pengembangan Destinasi Super Prioritas Danau pada lahan BPODT di Desa Pardamean, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir yang dilakukan tiga menteri, pada Senin (14/10).
Peletakan batu pertama dan penanaman pohon itu dilakukan tiga menteri, yakni, Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Enam investor yang hadir pada acara Groundbreaking tersebut yakni, Ilham Panjaitan dari PT Agung Concern, Wiraseno, PT ARCS House, Cristian Sentosa, PT Cristal Land Depelopment, Erwin Hutabarat, PT Gamaland Toba Properti, Dewi Subwanto, PT Indah Toba Mas, Junaidi, dan PT Heritage. Proyek tersebut dimaksudkan membenahi amenitas berupa The Caldera Nomadic Glamping Camp Toba Caldera Resort.
Acara ini turut dihadiri Direktur Utama (Dirut) Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah 8 Kabupaten di Kawasan Danau Toban
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya mengimbau seluruh investor agar melibatkan dan mengutamakan peran serta masyarakat sekitar, termasuk warga Sigapiton dalam proses pengembangannya. “Seperti masyarakat di Destinasi Pariwisata Niniwatu, masyarakat yang mensuplai bahan makanan sayur-mayur dan daging ke resort yang ada di sana,” ungkapnya.
Luhut juga mengimbau kepada masyarakat Sigapiton agar menyampaikan langsung setiap permasalahan yang dihadapi. “Ayo sama-sama kita bangun daerah kita untuk kesejahteraan bersama, dan meski ada masalah bisa dikoordinasikan secara baik-baik,” ajak Luhut.
Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya sangat menyambut baik hadirnya Toba Caldera Resort. Karena semakin mempertegas Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. “Sebagai destinasi super prioritas, Danau Toba membutuhkan 3A yang kuat. Atraksi, Akses, dan Amenitas (Akomodasi) harus bagus. Dengan hadirnya Toba Caldera Resort, wisatawan memiliki pilihan amenitas dan atraksi. Kita berharap BOPDT terus melakukan terobosan,” jelas Arief.
Menurutnya, Danau Toba adalah Bali Baru karena akan dibuat destinasi utama wisata kelas dunia yang membutuhkan 3A tadi. “Untuk atraksinya harus kelas dunia. Dan alhamdulilah Danau Toba ini sudah mendapat sertifikasi UNESCO Global Geopark (UGG),” ujar Arief.
Kedua, lanjutnya, aksesnya harus kelas dunia juga. Bandara Silangit itu nanti akan dibuat kelas internasional, kemudian Bandara Sibisa dan akan ada landasan jet pribadi. Begitu juga dengan dermaga dan tol. Yang terkahir, ameinitas (akomodasi), ini yang sedang dibangun,” papar Menpar.
Untuk Toba Kaldera Resort, kata Arief, akan ditandai dengan grounbreakingnya. Fisiknya glamour camp diprediksi akan selesai enam bulan ke depan atau 20 April 2020. “20 April mendatang akan terjadi dua hal, pertama akan ada Glamp Camping dan Conditional LUDA (Land Use Developmnet Agreement) bersyarat, Conditional LUDA akan menjadi LUDA pada bulan April,” kata Menpar lagi.
Arief menjelaskan, tahun 2020 mendatang pemerintah menganggarkan Rp4 triliun untuk Danau Toba.
“Tahun 2020, semua infrastruktur dan utilitas dasar harus selesai. Jadi gak usah khawatir. Diingatkan kepada bupati, momentum seperti ini belum tentu terulang 10 atau 20 tahun lagi, jangan disia-siakan,” tegas Arief.
Kata Arief, saat dirinya datang terakhir ke Toba Kaldera, anggaran dari Pemerintah itu masih Rp2,02 triliun. “Tapi setelah berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga, anggaran untuk Danau Toba menjadi Rp4 triliun untuk tahun 2020,” ujar Arief lagi.
Dikatakan Arief, di Kemenhub anggarannya Rp1,06 triliun, PUPR Rp2,5 triliun, LHK Rp2,3 miliar, Kemendes Rp17,5 miliar, Bekraf Rp4,8 miliar, Kemenpar Rp409 miliar dan BOPDT Rp103 miliar. “Jadi semua ada anggarannya,” papar Arief.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, dari anggaran sebesar Rp4 triliun untuk pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba tersebut, Rp1,06 triliun disiapkan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi udara, darat, penyeberangan hingga perkeretaapian.
“Toba insiatif luar biasa dapat prioritas dari Kemenhub dapat Rp1,06 triliun. Untuk transportasi udara, Kemenhub menganggarkan Rp70 miliar untuk pengembangan Bandara Sibisa. Pengembangan itu berupa perpanjangan landasan pacu (runway) hingga revitalisasi terminal. Pemerintah juga tengah mengembangkan Bandara Internasional Silangit. Bandara Sibisa ini nanti bisa didarati private jet atau jenis-jenis ATR,” ucap Budi.
Menurut Budi, untuk membangun Sibisa, panjang run way-nya 2.000 meter agar bisa didarati provet jet.
“Jadi jika ada investor memiliki tamu-tamu tidak lagi ke Silangit, tapi bisa ke Sibisa dengan privet jet. Hal itu ditargetkan selesai atu tahun mendatang atau sekitar Desember 2020. Ini juga bisa digunakan ke wisata wisata lain seperti ke Nias, Anambas dan sebagainya. Selain itu, mereka yang tinggal di luar Caldera kita juga siapkan akomodasi, agar mereka bisa melihat Caldera, datang ke sini. Kami siap untuk menyediakan angkutan darat,” papar Budi.
Kemudian, lanjut Budi, Kemenhub akan mengembangkan 12 pelabuhan penyeberangan di sekitar Danau Toba. Di antaranya Pelabuhan Balige, Muara, Ambarita, Ajibata, Simanindo, Tigaras, Sipinggan, Onanrunggu, Onanbaru, Neinggolan, Pakkara, dan Marbuntoruan.
“Kita bangun 12 dermaga, penambahan dua kapal Roro. Saya pikir ini akan masif sekali, Toba akan menjadi danau yang sibuk hubungkan satu tempat dengan yang lain. Nanti terminal akan dihiasi bangunan-bangunan tematik Batak dengan kuliner budaya dan lainnya. Kita targetkan proyek pembangunan tersebut bisa selesai di akhir 2020,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga membangun kapal Pariwisata yang bisa digunakan 500 orang. Diakunya, pihaknya juga ditugaskan untuk mengadakan bus pariwisata yang berkapasitas 100 orang.
“Sehingga kemudahan hilir mudik dari satu tempat ke tempat yang lain, dan merasakan Danau Toba menjadi pariwisata yang tidak ada duanya di dunia. Ini adalah komitmen yang tidak main-main dari Presiden. Kami setiap dua bulan sekali dikumpuli semua, dikontrol untuk melaksanakan pembangunan itu,” jelas Budi.
Ia menambahkan untuk investor, tidak perlu khawatir, karena pemerintah akan mengawal penuh pembangunan Danau Toba. Sebab, secara visioner, pemerintah sangat yakin bahwa Danau Toba benar-benar menjadi Monaco of Asia.
“Untuk investor akan kita kawal, karena kita yakin Danau Toba akan menjadi kekuatan pariwisata yang luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan ini bermakna untuk kita dan membuat Indonesia semakin hebat,” pungkasnya.
Dirut BOPDT, Arie Prasety menjelaskan, kawasan Toba Caldera Resort dengan luas lahan 386,72 Ha tersebut, akan dikembangkan seperti Kawasan Pariwisata Nusadua di Bali. Dengan menggandeng para investor diharapkan pembangunan tersebut dapat selesai pada tahun 2020 mendatang.
“Tahun 2019 ini telah berlangsung pembangunan jalan sepanjang 1,9 Km dengan lebar 18 m di area Tahap-1. Tahun depan akan dilanjutkan sampai dengan selesai dengan total lebih kurang 8,8 Km,” kata Arie.
Arie mengungkapkan, Pemerintah pusat juga telah mulai membangun infrastruktur jalan yang dimulai pada tanggal 12 September 2019 lalu. Di lahan ini, akan membangun hotel berbintang, rumah sakit, gedung pertemuan dan saran olahraga. Seluruhnya, berstandar internasional.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah mendanai pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini tentunya akan menambah confident level para investor dalam menanamkan investasinya dalam mendukung pengembangan Toba Caldera Resort,” jelas Arie.
Sosialisasi rencana pengembangan kawasan Toba Caldera Resort telah dilakukan oleh BOPDT sejak awal tahun 2017. Baik secara formal maupun informal. Terakhir pada tanggal 9 Oktober 2019 BOPDT bersama masyarakat menyelenggaralkan pesta adat Penghormatan Napuran Tiar di The Kaldera, lokasi proyek ini akan dibangun.
“BOPDT berkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat semaksimal mungkin sehingga pembangunan kawasan Toba Caldera Resort dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” kata Arie.
Dalam acara peresmian kawasan Toba Caldera Resort, juga ditandatangani perjanjian berinvestasi dalam bentuk Conditional LUDA antara BOPDT dengan enam investor. Nilai investasinya tidak kurang dari Rp2 triliun.
Hal ini merupakan realisasi awal dari perjanjian yang sebelumnya ditandatangani di Bali pada bulan Oktober 2018. Dari 6 investor tersebut, salah satunya yaitu PT. Crystal Land Development akan segera memulai langkah. Yaitu membangun glamorous camping (glamping) berbintang 5 lima di salah satu lokasi di dalam Toba Caldera Resort.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat serta pihak investor yang telah mendukung. Acara hari ini merupakan milestone penting dalam perjalanan pengembangan Destinasi Danau Toba, sesuai dengan visi pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelas internasional,” pungkas Arie. (gus)
file/sumut pos
Sekdakab Langkat, dr Indra Salahudin
Sekdakab Langkat, dr Indra Salahudin file/sumut pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Birokrasi model lama yang bertele-tele harus tinggalkan, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba dinamis dan sarat dengan teknologi.
Hal itu disampaikan Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat, dr H. Indra Salahudin, menyampaikan saat memimpin apel gabungan ASN di jajaran Pemkab Langkat, di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (14/10). Sebab saat ini, sambung Sekda, seluruh daerah dari mulai pemerintah pusat sampai daerah berlomba-lomba untuk bersaing dalam pemanfaatan teknologi, sebagai salah satu barometer dari reformasi birokrasi.
“Hal ini di perlukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien,” pungkasnya.
Demi mewujudkan hal itu, kata Sekda, selama dua tahun ini Pemkab Langkat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah membangun beberapa aplikasi e-government guna memudahan tugas kedinasan, untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Karena pelaksanaan e-government merupakan salah satu paramater pembangunan yang di diawasi serta di evaluasi oleh KPK-RI dan Kemenpan RB,” sebutnya.
Saat ini, salah satu yang telah dilakukan, terang Sekda, penerapan absensi secara elektronik melalui mesin sidik jari dan aplikasi e-absensi serta e-kinerja, yang menjadi dasar bukti kehadiran serta pemberian tambahan penghasilan pegawai atau (TPP). Tujuannya, untuk menunjang kebutuhan SDM yang handal dan profesional serta disiplin tinggi pada diri para ASN.
Untuk itu, sekda memerintahkan kepada seluruh ASN agar mematuhi aturan disiplin yang telah dibuat tersebut, demi terwujudnya birokrasi profesional yang bersih dan transparan. (bam/han)
