SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Sergai, Ir H Soekirman melaunching proyek perubahan pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui Booking Service.

Launching tersebut ditandai ditandai dengan penguntingan pita oleh Soekirman di kantor UPT Pengujjan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) di Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kamis (3/10).

Dikatakan Soekirman launching Proyek Perubahan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Booking Service, guna menjawab tantangan terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang selama ini identik dengan antre.

Bupati Soekirman berharap, selain mem permudah pelayanan, sekaligus meningkatkan PAD dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan berkendaraan yang laik jalan. Hal Itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Disebutkan bahwa Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, jalan dan/lingkungan,”terangnya.

Menurut Soekirman, keselamatan lalu lintas hanya dapat ditekan jika dilaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap moda transportasi barang dan angkutan orang, serta harus didukung oleh pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor guna mewujudkan tranportasi yang aman, nyaman serta selamat.

Oleh karena itu, sambung Soekirman, untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas, Pemkab Sergai bersama Dinas Perhubungan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, serta melalui pengawasan serta penindakan terhadap kendaraan bermotor yang tidak laik jalan dan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bersama-sama dengan Polres Sergai.

“Kunci dari semua itu adalah siapa yang cepat, maka akan unggul. Pola masyarakat saat ini menginginkan segala urusan dan keperluan ditangani dengan cepat dan profesional. Maka dengan Launching Booking Service hari ini, kita memulai percepatan pelayanan bagi masyarakat dan menjadi pilot project bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Evaluasi atas pelaksanaan pelayanan ini harus tetap dilaksanakan sehingga dapat diketahui perkembangannya guna perbaikan pelayanan agar lebih prima dan maksimal,”tegasnya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan MP Naibaho, S.Sos, SH, MSi mengatakan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui Booking Service merupakan inovasi baru, sekaligus kegiatan proyek perubahan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan, wajib dilakukan pengujian meliputi uji tipe dan uji berkala, katanya.

Dijelaskan Naibaho, dalam pelaksanaan uji tipe dan uji berkala tersebut, Pem kab Sergai telah mengeluarkan Perbup Nomor 40 Tahun 2019 tentang Teknis Pelayanan Pengujian Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sergai yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui Booking Service serta Reguler.

Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan strategi untuk terciptanya pelayanan yang aman, nyaman dan pasti. Pengujian kendaraan bermotor dengan Booking Service bertujuan memperkecil antrian dan sekaligus memberikan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan slogan Booking Service yaitu LEBIH PASTI dan TIDAK ANTRI, jelasnya.

Kemudian untuk mengoptimalkan pelayanan Booking Service, Dinas Perhubungan (Dishub) Sergai memberikan Contac Person pelayanan Telefon, SMS dan Media sosial, atau WhatsApp melalui nomor 0822-7300-7446 untuk Telkomsel, dan kartu XL 0878-0199-2595.(sur/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – DPRD Labuhanbatu periode 2019-2024 akan diisi 8 fraksi yang terdiri dari 7 fraksi murni dan satu fraksi gabungan partai.

“Ada 8 Fraksi nantinya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Sementara, Abdul Karim Hasibuan kepada SUMUT POS di ruang kerjanya, Kamis (3/10).

Di antaranya, Fraksi Golkar sebanyak 10 kursi. Fraksi Gerindra 6 kursi ditambah Partai Berkarya satu kursi. Fraksi Hanura 5 kursi. Fraksi NasDem 4 kursi. Fraksi Perindo Bangkit, Fraksi PDIP, Fraksi Amanat Nasional. Serta Fraksi gabungan PPP dan PBB. Selanjutnya, dilakukan penjadwalan melakukan sidang paripurna untuk pembentukan Fraksi masing-masing partai.

Kemudian, kata Karim, anggota DPRD periode 2019-2024 akan membentuk alat kelengkapan dewan, yang diawali dengan penetapan para pimpinan DPRD.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Labuhanbatu Elyani Dalimunthe ketika ditemui di ruang kerjanya, mengaku penetapan unsur pimpinan legislatif harus mendapat mandat Partai melalui surat keputusan pimpinan pusat masing-masing Partai.

Kemudian, SK pimpinan Partai tersebut akan diproses pihak Bagian Otda Setdakab Labuhanbatu untuk mendapat surat keputusan Gubernur Sumatera Utara. Menurut dia, setelah ada SK Gubsu, pihaknya akan memfasilitasi pelantikan unsur pimpinan DPRD Labuhanbatu melalui sidang paripurna istimewa.

Kemudian, kata dia, unsur pimpinan tersebut akan melakukan pembentukan alat kelengkapan dewan. Baik Fraksi, Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan badan kehormatan.

Informasi yang diperoleh, di pucuk pimpinan sebagai Ketua DPRD Labuhanbatu diisi Meika Riyati Siregar. Wakil Ketua I, Abdul Karim Hasibuan yang juga ketua Partai Gerindra Labuhanbatu. Kemudian, Wakil Ketua II Juraidah Harahap, yang juga Ketua Hanura Labuhanbatu dan terakhir Wakil Ketua III, Arsyad Rangkuti yang juga Ketua NasDem Labuhanbatu. (mag-13/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu sampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020.

Nota pengantar disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Togar Pasaribu didampingi Benpa Hisar Nababan, Selasa (1/10).

Bupati Eddy KA Berutu menyampaikan, anggaran belanja daerah dalam rancangan APBD 2020, dialokasikan untuk pemenuhan belanja program kegiatan sesuai dengan urusan pemerintah. Total belanja dalam R-APBD 2020 sebesar Rp1,22 triliun.

Alokasi anggaran belanja daerah diarahkan untuk pelayanan masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan.

Sementara itu, sebelum sidang diskors, anggota fraksi Golkar Carles Tamba interupsi mempertanyakan tidak adanya kunjungan lapangan (Kunlap) sebelum pembahasan dan pengesahan R-APBD 2020. “Hal itu tidak seperti biasanya, terkesan terburu-buru. Kita mempertanyakan apakah boleh demikian?,” ucap Carles.

Ketua Komisi B itu menyebutkan, kesepakatan yang diambil DPRD untuk tidak kunjungan lapangan harus saya buka dalam sidang paripurna ini supaya masyarakat mengetahui. Kita tidak ingin pengesahan R-APBD 2020 tidak bermasalah ke depannya. Bila tidak ada masalah, silahkan dilanjut.

“Saya dan fraksi Golkar, tidak ada maksud untuk mengagalkan pembahasan dan pengesahan R-APBD 2020 dimaksud,” tandasnya.

Untuk memastikan bisa tidaknya dilakukan pembahasan dan pengesahan R-APBD 2020 tanpa dilakukan Kunlap, pimpinan sidang mempersilahkan Sekretaris DPRD Dairi, Erikson Purba membacakan tata tertib (Tatib).

Erikson membacakan, dalam pengesahan R-APBD boleh tanpa kunjungan lapangan. Hal yang sama juga sudah pernah dilakukan kabupaten/kota di Sumut sesuai hasil kunjungan kerja, seperti DPRD kota Medan dan DPRD Kabupaten Deliserdang. (rud/han)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), menerima penghargaaan Juara II Kategori Pemerintah Daerah Tingkat Keaktifan Akses Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2018.

Penghargaan tersebut langsung diterima Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan yang diserahkan Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi, Rabu(2/10).

Penghargaan ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Sumut dengan tema ‘Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah’ yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provsu bekerjasama dengan Bank Indonesia, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov Sumut, Jalan Balai Kota-Medan.

Sementara untuk juara I pada kategori yang sama diraih oleh Pemrov Sumaterea Utara.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provsu Tiarta Sebayang mengatakan, Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa bersinergi dengan Pemerintah Pusat, terutama dalam pengelolaan keuangan, termasuk program-program pembangunan.

Kepala BPKPAD James Simanjuntak yang turut mendampingi Bupati, mengatakan bahwa Pemerintah Taput selalu berupaya keras dalam peningkatan disiplin Pengelolaan Keuangan Daerah. “Disamping itu, kita juga berharap agar kedepannya masyarakat lebih memanfaatkan berbagai fasilitas pinjaman yang disediakan Pemerintah, di antaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ucap James Simanjuntak. (mag12/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tak kunjung diwisuda, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pelita Bangsa Binjai, disegel oleh mahasiswanya, Jumat (4/10) siang.

Dengan membawa poster yang bertuliskan tuntutan mereka, para mahasiswa menilai kampus mereka (STKIP Pelita Bangsa) menghambat masa depan mereka.

Sebab, pihak yayasan STKIP Pelita Bangsa tak kunjung menggelar wisuda setelah mereka menyelesaikan mata kuliah.

“Kami menuntut Yayasan Pelita Bangsa Bapak Hanif dan Prof Dian Armanto selaku Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk Sumut, segera melakukan wisuda terhadap kami.”ujar Koordinator aksi, Fitra Kurniawan.

Mahasiswa Ekonomi Menajemen Stambuk 2014 ini menilai, Yayasan Sekolah Tinggi Pelita Bangsa harus bertanggungjawab atas tidak diwisudanya mereka. Kalau tidak, Yayasan Pelita Bangsa harus mengganti kerugian materi yang sudah dikucurkan oleh orangtua mereka.

“Ada sekitar 300 mahasiswa yang belum diwisuda dari angkatan 2014, 2015, 2016 dan seterusnya. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan hak kami,”terangnya.

Ditambahkan Fitra, persoalan tak kunjungnya dilakukan wisuda sudah berulangkali dipertanyakan.

“Respon yayasan hanya angkat tangan, enggak mau tahu masalah kami. Yayasan hanya bisa menjanjikan dan menjanjikan,” tandasnya.

Puas meluapkan aspirasi mereka, puluhan mahasiswa STKIP Pelita Bangsa yang kecewa itu pun mendatangui Kantor LLPT Wilayah I di Medan di Jalan Sempurna, Kelurahan Tanjung Sari. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Grub Diskusi (FGD) Masyarakat dan Mahasiswa Langkat Bersatu, berunjukrasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Langkat, Jumat (4/10).

Dalam orasinya, yang dikomandoi Rezeki Hariansyah Putra, meminta agar pihak terkait Polres Langkat dan Kejari Langkat, memanggil dan memeriksa Kadis PUPR, PPK dan Pokja, serta rekanan yang dinilai terlibat dalam dugaan korupsi pada proyek rehab jembatan di Dusun VIII Kelantan Luar, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan pembangunan jembatan Desa Sekoci, Kecamatan Besitang.

Menanggapi orasi mahasiswa, Dinas PUPR dipersilahkan masuk di dalam gedung PUPR Langkat. “Kami menduga instansi PUPR adalah sarang koruptor. Pantauan kami di lapangan, rahab Jembatan ukuran 9 meter x 3 meter di Dusun VIII Kelantan Luar, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang dengan anggaran dari APBD 2018 senilai Rp300 juta, terkesan tidak sesuai bestek. Realisasinya paling cuma sekitar Rp30 jutaan aja bang. Hal tersebut telihat dari bagian tugunya yang sudah retak,” beber Rezeki.

Rezeki menambahkan, tak hanya di Kecamatan Gebang, dugaan korupsi juga terlihat kontras pada proyek pembangunan jembatan rangka di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang. Proyek yang menyerap dana dari APBD 2018 senilai Rp13,5 Miliar dan APBD 2019 senilai Rp15 Miliar.

“Menurut pantauan kami, pada tahap pertama pembuatan jembatan rangka di Desa Sekoci ukuran 100 meter x 6 meter dengan pagu Rp13,5 Miliar tersebut hanya menghasilka pondasi saja. Pada tahap kedua senilai Rp15 miliar, yang kontraknya sudah ditandatangai pada 20 Agustus 2019 kemarin, namun baru 1 Oktober 2019 rekanan baru mulai bekerja, itupun baru kayu aja yang masuk ke proyek bang,”imbuhnya.

Masih menurut Rezeki, saat bertemu dan mempertanyakan masalah dugaan korupsi tersebut dengan Plt Kadis PUPR Langkat Subiyanto SE, mengaku pengguna anggarannya masih dijabat oelh Kadis yang lama. “Subiyanto berjanji akan meninjau ulang proyek itu bang. Hari Senin atau Selasa depan kami disuruh kembali lagi ke Dinas PUPR bang,”pungkas Rezeki.

Rezeki menambahkan, sehari sebelumnya sempat didatangi pihak Polsek Gebang. “Pihak polsek nanya ke aku, masalah apa yang mau dipertanyakan. Disamping itu, mereka juga menyarankan agar kami tidak melakukan orasi bang,” punkas Rezeki.

Terpisah, Plt Kadis PUPR, Subiyanto SE, saat dikonfirmasi terkait orasi yang digelar FGD Masyarakat dan Mahasiswa Langkat Bersatu, terkesan acuh dan menutup-nutupinya dari awak media.

“Akupun gak tau-tau masalah itu. Tapi bagus juga begitu, aku belajar untuk nangani yang seperti itu. Justru, makin lama bisa makin berani aku. Mereka minta penjelasan, sudah kita jelaskan,” pungkas Subiyanto. (bam/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang meraih Predikat Terbaik I dari 105 Kabupaten/Kota dalam program Konvergensi percepatan pencegahan Stunting (anak kerdil) Tahun 2019 dari TP2AK Setneg Wapres RI.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wapres/ Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (3/10).

Kepala Bapeda Kabupaten Deliserdang, Ir Abdul Haris Pane yang turut mendampingi Bupati H Ashari Tambunan saat dihubungi mengatakan, dasar penilaian tersebut terlihat dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Tim TNP2k pada saat memaparkan hasil penilaian terhadap Kabupaten Deliserdang.

Kemudian, penilaian tambahan dari upaya dan kesungguhan Pemkab Deliserdang dalam menurunkan secara signifikan angka kemiskinan di Kabupaten Deliserdang dari 4,96 persen pada tahun 2016, 4,62 persen pada tahun 2017 dan menjadi 4,13 persen pada tahun 2018.

Pada acara Deklarasi Upaya Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2019 tersebut, H Ashari Tambunan didampingi Asisten II dr. Hj Aida Harahap, Kepala Bapeda Ir. Abdul Haris Pane,Kadis Kesehatan dr. Ade Budi Krista, Kadis P2KB dan P3A Dra.Hj.Rabiatul Adawiyah Lubis, M.Pd dan beberapa pejabat lainnya. (btr/han)