MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merencanakan akan membangun terminal Tipe B di daerah dengan usulan anggaran Rp25 Miliar di 2020.

Rencana itu sejalan dengan penyerahan terminal Pinang baris dan Amplas kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dibangun tahun depan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut Abdul Haris Lubis mengatakan bahwa saat ini posisi dua terminal besar di Kota Medan merupakan tipe A, yakni kewenangan ada pada pemerintah pusat. Sehingga pihaknya pada bulan lalu berkoordinasi bersama kementrian terkait dan Pemko Medan.

“Artinya Kemenhub berjanji akan menyediakan anggaran paling tidak Rp50 Miliar untuk membangun terminal yang modern. Kita sudah bersepakat, menyerahkan kedua terminal tersebut untuk dibangun pada 2020,” ujar Haris kepada wartawan, Selasa 17 Septermber 2019.

Dengan begitu lanjut Haris, khusus di Kota Medan, kedua terminal, baik Amplas dan Pinang Baris tidak akan lagi terlihat kumuh, menakutkan dan kotor.

Bahkan dengan konsep modern, fasilitas umum itu dibuat sedemikian rupa sehingga layak disandingkan dengan hotel, plaza dan tempat umum yang menyenangkan lainnya.

Sedangkan untuk terminal tipe B yang menjadi kewenangan Provinsi, Haris menyebutkan bahwa pihaknya telah sudah mengajukan anggaran setidaknya Rp25 Miliar untuk membangun satu terminal di daerah.

Saat ini memang diakuinya, untuk lokasi belum ditetapkan. Karena itu harus ada analisis terlebih dahulu. “Pilihannya barangkali belum ditetapkan. Tetapi kemungkinan itu ada di Kabanjahe, karena kawasan wisata. Pilihan berikutnya adalah Langkat. Kenapa, karena banyak juga di sana tempat wisata seperti Lawang, Tangkahan dan lainnya. Dan juga itu pintu masuk dari Aceh,” ujarnya.

Karena itu pihaknya melakukan kajian dan analisis, mana yang akan dibangun tahap pertama. Begitu juga langkah lain, menggagas pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Meskipun belum ada pernyataan dari pengusaha, namun mereka terus sosialisasikan ke masyarakat. “Intinya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk memilih menggunakan transportasi massal,” ujarnya. (psc/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Pusat melakukan penilaian Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi I/2019 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, Selasa (17/9).

Penilaian dilakukan selama lima hari mulai dari tanggal 17-21 September 2019 Ketua Tim Surveyor KARS Pusat, dr Gatot Suharto MKes (MMR) mengatakan, pihaknya baru melakukan survei akreditasi SNARS edisi yang pertama. Khusus Pirngadi, ini merupakan reakreditasi, di mana 2016 sudah lulus Akreditasi Paripurna. “Setiap tahun kita lakukan verifikasi. Nah, tahun ini dilakukan survei ulang untuk diakreditasi lagi,” ujarnya di sela-sela penilaian.

Menurut dr Gatot, penilaian ini menjadi salah satu persyaratan rumah sakit harus memiliki sertifikat akreditasi untuk bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kemudian untuk izin operasional 5 tahun sekali.

“Jadi ini merupakan sesuatu yang harus dilalui, ada 1.363 element penilaian Berdasarkan elemen itulah kita cek dan lihat di rumah sakit ini selama 5 hari ini. Tim survei juga telah menelaah dokumen dan melakukan beberapa telaah apakah dokter sudah melakukan rekam medisnya dengan benar. Selanjutnya, kami melakukan telusur ke lapangan, hal ini untuk melihat apakah aturan yang dibuat oleh rumah sakit sudah dilaksanakan atau tidak,” jelasnya.

Dia mengaku, paparan yang telah disampaikan Direktur Utama (Dirut) RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan mengenai kondisi rumah sakit seperti apa cukup bagus. “Mudahan-mudahan rumah sakit milik Pemko Medan ini menjadi rumah sakit teladan dan unggulan seperti yang diharapkan oleh jajaran rumah sakit dan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Dirut RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi mengatakan, dalam penilaian tersebut dia telah menjabarkan kondisi rumah sakit secara nyata, termasuk pelayanan dan manajemen. “Bagaimana pelayanan dan manajemen rumah sakit ini ke depannya, itu kita jabarkan. Lalu, progres apa yang telah kita dapat sampai saat ini,” ujar dr Suryadi.

Ia berharap, dengan memeroleh akreditasi tersebut maka rumah sakit akan lebih baik ke depan secara manajemen keseluruhan. “Besok (hari ini, Red) agendanya masalah keperawatan, sarana prasarana dan bagaimana koordinasi yang baik antara unit satu ke unit lain,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga evaluasi di lapangan dan wawancara dengan owner rumah sakit dalam hal ini pihak Pemko Medan. “Kita optimis lah rumah sakit bisa memeroleh Akreditasi Paripurna ini kembali,” harapnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi, baik di lingkungan Pemprov Sumut maupun di tingkat kabupaten/kota. Hal ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Ini terungkap saat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sabrina menerima Ketua KI Sumut Robinson Simbolon, beserta rombongan di ruang kerja Sekdaprov, lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (17/9).

“Transparansi atau keterbukaan merupakan suatu keharusan di era digital saat ini. Termasuk pemerintah, wajib membuka akses informasi bagi masyarakat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ucap Sabrina.

Sabrina menilai, meningkatnya keterbukaan informasi tentu akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program-program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat juga turut berpartisipasi baik melalui pengawasan atau memberikan rekomendasi. “Sehingga, mereka kan tidak bertanya-tanya itu, apa yang dikerjakan pemerintah sebenarnya,” ujarnya.

Terkait monitoring keterbukaan informasi, Sabrina mengatakan perlu dilakukan tindak lanjut bagi OPD atau kabupaten/kota yang tidak serius mengikuti tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Jika ada kesulitan, akan dibantu dengan program pelatihan maupun sosialisasi.

“Selain itu, perihal keterbukaan informasi ini juga, perlu kita lakukan komunikasi dan koordinasi berkala untuk menyamakan persepsi terkait informasi seperti apa yang bisa dipublikasikan atau tidak. Sehingga, tidak ada nanti kebingungan-kebingungan antar OPD yang satu dengan yang lain atau kabupaten/kota,” tegas Sabrina.

Sebelumnya, Ketua KI Sumut Robinson Simbolon menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang telah mengalami peningkatan keterbukaan informasi publik secara signifikan di masing-masing OPD.

“OPD di tingkat Pemprov Sumut sudah memperlihatkan peningkatakan implementasi KIP secara signifikan. Dari 41 OPD di jajaran Pemprov, 39 telah menyerahkan kuesioner dan melakukan presentasi. Sedangkan 33 kabupaten/kota, 30 sudah berpartisipasi mengembalikan kuesioner dan presentasi,” jelas Robin, yang hadir bersama Wakil Ketua KI Sumut Eddy Syahputra Sormin, dan Kepala Divisi Kelembagaan KI Sumut Ramdeswati Pohan.

Sepakat dengan Sekdaprov Sumut, Robin berharap upaya peningkatan KIP terus terlaksana. Selain memberi banyak manfaat untuk masyarakat, juga untuk mewujudkan Pemprov Sumut sebagai salah satu pemerintahan yang informatif pada Anugerah KIP 2019.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprov Sumut M Fitriyus, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M Ayub, dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Hendra Dermawan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang disertai sambaran petir pada Minggu (15/9) sore sekitar pukul 17.30 WIB, mengakibatkan Panel Inverter 3 unit pompa di IPAM Sunggal rusak akibat terkena induksi petir sehingga pompa tidak dapat dioperasikan. Informasi ini disampaikan Kepala Sekretaris Perusahaan Jumirin kepada wartawan melalui siaran pernya, Selasa (17/9).

Mendapat laporan kerusakan ini, Dirut PDAM Tirtandi Trisno Sumantri dan Direktur Air Minum Joni Mulyadi langsung menggelar rapat darurat di IPA Sunggal pada Senin (16/9) pagi yang dihadiri Kepala Sekretaris Perusahaan Jumirin, Kadiv Pengolahan Air Minum, Kadiv Transmisi Distribusi, Ka IPAM Sunggal, Kacab Pemasaran Sunggal, Kacab Padangbulan, Kacab Diski, Kabag Jaringan Cabang Sei Agul, Kabid Publikasi dan Komunikasi serta Kabid Jaringan Zona 1 untuk membahas penanganan kerusakan tersebut.

“Mengingat sparepart yang rusak merupakan material khusus yang harus dipesan, maka perbaikan baru dapat dilakukan pada Selasa (17/9) dan diperkirakan baru selesai pada Sabtu (21/9) mendatang,” kata Jumirin.

Lebih lanjut Jumirin menjelaskan, akibat tidak beroperasinya 3 unit Pompa di IPAM Sunggal maka kapasitas produksi IPAM Sunggal mengalami penurunan debit menjadi 2.050 liter/detik dari debit rata-rata 2.200 liter/detik.

Penurunan kapasitas produksi IPA Sunggal ini menyebabkan terganggunya pendistribusian air di beberapa kawasan antara lain Jalan Sunggal, Jalan Rajawali, Komplek Tasbi-2, Jalan Setia Budi, Jalan Bunga Raya, Jalan Flamboyan Raya, Jalan Bunga Cempaka, Jalan Melati Raya, Jalan Darusalam, Jalan Sei Bilah, Jalan Ayahanda, Jalan Putri Hijau, Jalan Guru Patimpus, Jalan Kapten Muslim, Jalan Banteng, Jalan Amal Luhur, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Purwo, Jalan HM Yamin, Jalan Balai Kota, Jalan Merak Jingga, dan Jalan Gaharu.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan kami. Bagi pelanggan yang mengalami gangguan pendistribusian air dapat menghubungi cabang terdekat atau melalui layanan Halo Tirtanadi ke nomor 1500922 dan akan kami suplai menggunakan mobil tangki,” pungkas Jumirin.(adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Gerindra berhasil meraih 10 kursi di DPRD Medan periode 2019-2024. Jumlah tersebut naik dari periode sebelumnya yang hanya 6 kursi.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan, Surianto, mengatakan fokus mereka ke depan adalah ikut mengawal program Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi tentang pembangunan tol dalam kota Medan agar bisa terealisasi.

Menurutnya, pembangunan tol dalam kota akan sangat membantu masalah kemacetan. “Kalau tol dalam kota sudah jadi, macet berkurang. Ke depan tidak ada lagi cacian dan makian kepada wali kota. Walaupun itu program Gubernur, kami akan mengawalnya,” ujarnya saat perkenalan 10 anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, di Medan, Selasa (17/9).

Sebab, kata dia, berdasarkan kajian, 5 sampai 10 tahun ke depan Kota Medan akan mengalami kemacetan total. Maka dari itu, agar hal tersebut tidak terjadi perlu adanya tol dalam kota.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun komposisi fraksi untuk periode 2019-2024.

Menurutnya, surat keputusan (SK) dari DPP mengenai ketua fraksi dan pimpinan dewan sudah keluar. “Ketua Fraksi, Surianto. Komposisi lengkapnya akan digodok lebih jauh oleh ketua fraksi yang ditunjuk,” ujar Ihwan

Dia yakin dalam waktu satu dua hari ke depan komposisi fraksi akan rampung. Setelah fraksi terbentuk, ia pun mendorong agar pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dapat disegerakan.

Adapun 10 nama anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra yakni, Dame Duma Sari Hutagalung, Surianto, Aulia Rachman, Siti Suciati, Sahat Simbolon, Netti Yuniarti Siregar, Ihwan Ritonga, Dedy Aksyari Nasution, Mulia Syahputra Nasution serta Suranta Meliala. (mbc/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascadihapusnya 16.816 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN, Kementerian Sosial sudah memberikan jumlah kuota penggantinya di Kota Medan. Namun sayangnya, hanya 10 ribu kuota saja yang diberikan. Sisanya, 6.816 peserta tidak dibiayai pemerintah lagi.

Semula, kebijakan pemerintah penghapus jumlah peserta BPJS PBI karena dinlai banyaknya peserta yang sudah tidak layak kembali menerima fasilitas yang dibiayai oleh negara tersebut. Namun pemerintah berjanji mengganti dengan peserta lain dengan jumlah yang sama dari yang dihapus tersebut. Sayangnya, Kota Medan hanya mendapatkan 10 ribu peserta saja. Dan, Dinsos Kota Medan diharuskan memverifikasi 10 ribu peserta itu guna diikut sertakan sebagai peserta BPJS PBI di Kota Medan.

“Jadi tugas kami hanya tinggal melakukan verifikasi dari data yang telah diberikan Kemensos kepada kami. Jumlahnya ada 10 ribu peserta, bukan lagi 16 ribu lebih. Kami bukan bertugas mencari pengganti peserta yang sudah dinonaktifkan, tetapi bertugas untuk melakukan verifikasi data yang diberikan Kemensos kepada kami,” ujar Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Fahruddin kepada Sumut Pos, Selasa (17/9).

Ditanya alasan berkurangnya jumlah kuota peserta BPJS PBI di Kota Medan tersebut, Fahruddin mengaku tidak mengetahui alasannya. “Kalau kenapa dinonaktifkan, ya karena dinilai sudah tidak layak lagi menjadi PBI. Tapi kenapa jumlah kuotanya jadi berkurang dari 16 ribu lebih menjadi 10 ribu, kami tidak tahu. Itu wewenang Kemensos,” ujarnya.

Sedangkan bagaimana nasib 6.816 peserta BPJS PBI di Kota Medan yang tidak lagi dicover APBN lagi, Fahruddin menyatakan belum mengetahui langkah selanjutnya. “Ya kita lihat dulu yang mau kita verifikasi jumlahnya 10 ribu ini. Setelah itu kita akan lihat, apakah masih ada warga Kota Medan lainnya yang masih layak diberi BPJS PBI atau tidak. Kalau masih ada lagi, mungkin akan kita usulkan agar dimasukkan ke kategori penerima BPJS PBI APBD Kota Medan,” katanya.

Namun, pihak Dinas Sosial Kota Medan sendiri belum tahu kapan akan dilakukan verifikasi terhadap data 10 ribu warga Kota Medan yang akan diberikan BPJS PBI APBN, Fahruddin justru mengatakan belum memastikan kapan waktunya. Sebab, hingga saat ini pihaknya belum memiliki anggaran untuk melakukan verifikasi tersebut.

“Ya belum tahu, anggarannya kan belum ada, ya belum bisa kita verifikasi sekarang. Yang mau diverifikasi itu ada 10 ribu orang. Biaya untuk itu gak sedikit, tapi anggarannya belum ada. Kita lihat lah dulu, kalau anggarannya sudah ada, pasti akan secepatnya kita lakukan verifikasi,” pungkasnya. (map/ila)