MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberhasilan PD Pasar Kota Medan dalam melakukan relokasi pedagang Pasar Timah di Jalan Timah Kota Medan mendapatkan apresiasi dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Hasyim SE.

Calon Ketua DPRD Medan periode 2019-2024 itu memuji kinerja Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya dalam melakukan dialog dan cara-cara persuasif lainnya kepada para pedagang hingga para pedagang berkenan untuk direlokasi ke tempat penampungan secara bertahapn

“Mereka (PD Pasar) sudah bersepakat dengan para pedagang Pasar Timah sebelum dilakukan relokasi saat Pasar Timah akan direvitalisasi. Kesepakatan itu ditempuh dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara persuasif dan menghasilkan hal yang baik. Ini tentu hal baik,” ucap Hasyim SE kepada Sumut Pos, Kamis (12/9)

Menurut Hasyim, Pasar Timah memang akan direvitalisasi. Hal itu akan dilakukan sebagai upaya peningkatkan pembangunan sejumlah pasar di kota Medan agar menjadi pasar tradisional yang jauh dari kesan kumuh dan menjadi pasar Tradisional yang modern dan nyaman bagi para pembeli.

“Dengan direvitalisasinya Pasar Timah, kondisi para pedagang akan lebih baik. Bila pasar sudah ramai pembeli, maka secara otomatis pendapatan para pedagang juga akan meningkat dan hal ini juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Kalau sudah begini, bukan hanya para pedagang yang akan diuntungkan, tetapi juga Pemerintah Kota Medan, inilah sejatinya BUMD itu, harus bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak,” jelasnya.

Dilanjutkan Hasyim, ia ingin berpesan bahwa agar tidak merugikan pihak manapun, khususnya agar tidak merugikan para pedagang, Hasyim berpesan agar pihak pengembang tidak berlama-lama dalam membangun kembali Pasar Timah.

“Jadi pengembang pun gak boleh lama-lama untuk merevitalisasi kembali Pasar Timah itu supaya para pedagang juga jangan lama-lama berada di tempat penampungan. Namanya juga tempat penampungan, tentu sifatnya sementara. Pengembang harus segera merevitalisasi Pasar Timah, supaya para pedagang cepat kembali ke lapaknya yang nantinya sudah baik dan modern,” lanjutnya.

Menyikapi permintaan para pedagang agar pengembang berkenan merehab sejumlah bagian bangunan di tempat relokasi pedagang yang kelihatan tidak tertata agar para pedagang dapat lebih nyaman menempatkan barang dagangan walaupun bersifat sementara, Hasyim juga membenarkan hal itu.

“Pengembang kita harapkan membuat pedagang nyaman ditempat penampungannya. Pedagang juga bisa membicarakan ini dengan Dirut PD Pasar, saya lihat para pedagang sangat dekat dengan Dirut PD Pasar karena sejatinya mereka memang mitra. Untuk itu hal-hal yang penting menyangkut kelancaran pedagang dan transaksi bisa dibicarakan dengan Dirut PD Pasar,” kata Hasyim.

Tidak lupa Hasyim mengingatkan para pedagang agar tidak khawatir dan segera melakukan koordinasi dengan PD Pasar Kota Medan terkait kartu berdagang yang sudah kadaluarsa maupun hilang agar segera dilaporkan untuk dapat diurus sebagai kelengkapan administrasi.

“Supaya nanti begitu revitalisasi Pasar Timah selesai, para pedagang bisa menempati tempatnya semula. Pedagang juga jangan khawatir dengan harga kiosnya, semua sudah ditetapkan melalui Perwal. Kita harapkan Wali Kota Medan dapat memberikan harga yang terjangkau untuk mereka,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Paripuna pengambilan sumpah dan janji jabatan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024 pada Senin (16/9), sejauh ini masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis mengatakan, SK dimaksud bukan merupakan domain pihaknya melainkan Biro Otonomi Daerah (Otda) dan Kerjasama Setdaprovsu. “Bisa dikoordinasikan ke Biro Otda (soal SK), sebab mereka yang mengurus ke Mendagri,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (12/9).

Pihaknya berharap sebelum hari pengambilan sumpah, SK tersebut sudah diterima. Meski demikian saat disinggung apabila SK itu juga belum diterima sampai hari H nanti, pihaknya tidak dapat memutuskan apakah paripurna pengambilan sumpah tetap dilakukan atau malah ditunda.”Bukan kapasitas kami menentukan itu (tunda atau tetap melaksanakan pengambilan sumpah). Ditanya saja ke Biro Otda dan KPU,” ujarnya.

Secara persiapan, Erwin mengatakan sudah tidak ada masalah sebab acara dikemas hanya seperti paripurna biasa. Dan pada Jumat besok (hari ini, Red) akan dilakukan gladi resik dan gladi bersih untuk acara tersebut.

Begitupun soal fasilitas oleh DPRDSU yang tidak terpilih lagi, dia menyatakan tidak ada masalah karena seperti kendaraan dinas sudah tidak diberikan lagi. “Tidak ada lagi fasilitas yang harus mereka kembalikan. Sekarang kan (untuk) mobil dinas sudah diberikan tunjangan,” katanya.

Erwin sebelumnya mengemukakan, pihaknya sudah melakukan pengadaan pin emas dan pakaian jas terhadap 100 wakil rakyat periode baru, dimana sudah dalam proses lelang.

“Di anggaran sudah disahkan memakai pin emas, mana pula bisa dirubah lagi. Umpama kita buat imitasi, kan bisa jadi persoalan itu. Dan gak ada aturan yang melarang, sebab dari dulu sudah pin emas,” ungkapnya.

Adapun proses pengadaan pin emas dan seragam tersebut, diakui Erwin sekarang ini sedang lelang melalui kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu. Pin emas tersebut juga, tidak mesti diberikan saat pengambilan sumpah dan janji jabatan pada 16 September.

Kabiro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung belum dapat dimintai keterangan perihal ini. Nomor selulernya terdengar tidak aktif, dan saat coba ditemui di ruang kerjanya dia tidak berada di tempat. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Operasi Patuh Toba 2019 yang dilakukan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut telah digelar selama 14 hari berturut-turut, mulai 29 Agustus sampai dengan 11 September. Hasil dari operasi tersebut sebanyak 45.602 kendaraan melanggar lalu lintas (lalin). Dari jumlah itu sebanyak 33.998 kendaraan ditilang dan 11.604 diberi teguran.

Kepala Subbid Penmas Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menyebutkan, jumlah 45.602 kendaraan yang melanggar tersebut mengalami peningkatan 5,54 persen atau 2.329 kendaraan dibanding tahun 2018 sebanyak 43.210 kendaraan. Peningkatan ini juga diikuti dengan jumlah tilang 1,10 persen atau 99 kendaraan dari 33.629 kendaraan ditilang dan teguran 21,11 persen atau 2.023 kendaraan dari 9.581 kendaraan.

“Pelanggaran kendaraan yang terbanyak baik yang ditilang maupun teguran didominasi oleh sepeda motor (33.883 unit). Kemudian, mobil penumpang (5.653 unit), mobil barang (5.013) dan bus (1.053 unit),” ungkapnya, Kamis (12/9).

Disebutkan MP Nainggolan, untuk jumlah kasus kecelakaan (laka) lalu lintas (lantas) pada operasi tahun ini terjadi 105 perkara. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2018 dimana terjadi 72 perkara. Artinya, meningkat 33 perkara atau 45,83 persen. “Secara keseluruhan, jumlah kendaraan yang melanggar dan kasus laka lantas mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya,” ucapnya.

Mantan Kapolres Nias Selatan ini melanjutkan, dari 105 perkara laka lantas mengakibatkan 30 orang tewas, 49 luka berat, 101 luka ringan dengan kerugian materi Rp131,3 juta. Sedangkan tahun 2018 yang terjadi 72 perkara, sebanyak 34 orang tewas, 27 luka berat, 62 luka ringan dan kerugian materi Rp385,45 juta.

“Dari kesimpulan dilaksanakannya operasi tahun 2019 selama 14 hari jajaran Polrestabes/Polres dibandingkan tahun 2018, khususnya kasus laka lantas Polrestabes Medan menduduki urutan pertama dengan jumlah 19 perkara yang mengakibatkan 2 orang tewas, 12 luka berat dan 12 luka ringan. Sementara, posisi kedua adalah Polres Deliserdang sebanyak 7 kasus dengan korban tewas 1 orang, luka berat 2 orang dan luka ringan 7 orang. Kemudian, Polres Batubara 7 kasus dengan korban tewas 2 orang, luka berat 6 orang dan luka ringan 6 orang,” pungkas dia.

Diketahui, pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2019 ini menekankan 8 prioritas pelanggaran yaitu, menggunakan telepon genggam saat mengendarai, mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengkonsumsi narkoba, tidak menggunakan helm SNI, mengendarai di luar batas kecepatan. Kemudian melawan arus saat mengemudi, mengemudi dibawah umur, tidak menggunakan sabuk pengamanan atau safety belt saat mengemudi, dan menggunakan lampu rotator atau strobo.

Sebelumnya, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin saat memimpin apel Operasi Patuh Toba 2019 di Mapoldasu Kamis (29/8) menyebutkan, berdasarkan data operasi patuh toba 2018, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 72 kejadian, dan mengalami trend penurunan 18,18 persen dengan selisih 16 kejadian, dibandingkan dengan operasi patuh toba 2017 sebanyak 88 kejadian.

Namun demikian, jumlah korban meninggal dunia pada 2018 mengalami tren peningkatan 6,25 persen atau selisih 2 orang dari 34 orang menjadi 32 orang pada 2017. Begitu juga dengan jumlah korban luka berat yang meningkat 28,57 persen atau selisih 6 orang dari 27 orang pada 2018 menjadi 21 orang pada 2017. Kemudian, kerugian materil juga naik dengan persentase 88,71% atau selisih Rp181.200.000 dari 2018 sebesar Rp385.450.000 menjadi Rp204.250.000 pada 2017. Selanjutnya, jumlah pelanggaran lalu lintas naik 58,17 persen atau selisih 15.891 pelanggaran dari 43.210 pada 2018 menjadi 27.319 pada 2017.

“Secara umum dari hasil analisis dan evaluasi, bahwa dominasi pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran kelengkapan surat-surat kendaraan, penggunaan safety belt tidak menggunakan helm SNI, dan pelanggaran terhadap rambu-rambu/marka jalan,” papar mantan Kapolrestabes Medan ini.

Maka dari itu, lanjut Mardiaz, dalam operasi yang mengedepankan tindakan preventif dan represif ini diharapkan mampu mengendalikan, menangani, mengatasi dan mengurai kemacetan serta semrawutnya lalu lintas. Dengan begitu, dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan fatalitas terhadap korban. “Kehadiran anggota Polantas di lapangan sebagai bagian dari pelayanan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat pengguna jalan,” ucapnya.

Sedangkan untuk mengurai dan mengatasi kemacetan lalu lintas, lanjutnya, perlu adanya rekayasa lalu lintas dan menangani penyebab lainnya. Diantaranya banyak berdirinya papan reklame yang bisa membahayakan pengguna jalan, kehadiran pos-pos ilegal, parkir liar dan pasar tumpah. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekolah bertaraf internasional Price of Wales Island International School (PoWIIS) di Pulau Pinang, Malaysia, melirik anak usia sekolah di Kota Medan. Sekolah yang mengikuti kurikulum dari Inggris inipun menggelar Medan Education Gathering 2019 di Medan, Kamis (12/9).

Marketing Communication Manager PoWIIS Josephina Leong mengatakan ada berbagai keunggulan yang dimiliki sekolah ini. Selain membekali para siswa dengan ilmu sekolah ini juga menanamkan pembentukkan karakter, seni, dan olahraga.

“Fasilitas kita lengkap, mulai dari olahraga, sains, seni, dan lainnya,” ujarnya.

Dijelaskannya, selain siswa dari Malaysia, ada berbagai siswa dari 27 negara yang berbeda di sekolah ini. Seperti India, Thailand, dan lain sebagainya. Jadi, selain menuntut ilmu, para siswa juga berkesempatan untuk mengenal dan budaya dari berbagai Negara melalui para siswa. “Kita juga ada asrama yang terletak di sekitar bangunan sekolah,” lanjutnya.

Perwakilan Prince of Wales Island International School, Profesor Nasir, mengatakan ini Medan Education Gathering merupakan kampanye pertama sekolahnya ke Indonesia.

“Setelah dari sini, kami akan ke Aceh dan daerah lain di Sumatra. Kami tidak akan ke Jawa atau bagian Indonesia lain,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan kampanye untuk menjaring pelajar asal Sumatra untuk bersekolah di Prince of Wales. Jarak yang dekat antara Prince of Wales yang berada di Penang, Malaysia, dengan Sumatra menjadi salah satu pertimbangan upaya kampanye ini.

Selain itu, masyarakat Sumatra juga dianggap selama ini paling familiar dengan Penang. Yang mana banyak dari masyarakat Sumatra sudah sering bepergian ke Penang apakah untuk berobat atau hanya sekedar plesiran.

Prof Nasir mengatakan, selain mengadakan education ghatering, mereka juga akan mengundang para guru di Sumatra untuk mengunjungi Prince of Wales yang sudah berdiri di Penang lebih dari 10 tahun. Ini juga menjadi salah satu cara dalam upaya menjaring pelajar Sumatra untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang memiliki sekitar 700 pelajar itu.

Apalagi pada bulan ini Prince of Wales membuka fasilitas belajarnya untuk pendidikan dasar yang diyakini dapat menambah pilihan pelajar Sumatra bersekolah di sana.

Meski demikian, kata dia, Prince of Wales tetap lebih menginginkan pelajar Indonesia memilih pendidikan menengah di sekolahnya.

Dia memastikan, sekolahnya tidak hanya meningkatkan kecerdasan tetapi juga melakukan pembangunan karakter dan mental siswa, secara berimbang.

Prof Nasir juga memastikan terbuka peluang yang luas bagi para tamatan Prince of Wales untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. (ram/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pengusaha di Kota Medan, Inisial A.P menggugat Koperasi Pomdam I Bukit Barisan, terkait dugaan Wanprestasi (ingkar janji) atas kerja sama lahan di markas Pomdam I/BB, di Jalan Kemuning No.8 Medan, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur.

Gugatan tersebut sudah dilayangkan pada 13 Desember 2018 lalu. Rencananya, pada 24 September 2019 ini akan memasuki agenda putusan di PN Medan.

Kuasa Hukum dari A.P, Asmaiyani, SH,MH mengatakan, kasus ini bermula saat klainnya, A.P melakukan MoU kerja sama dengan Ketua Koperasi Pomdam I Bukit Barisan, Triya Tugis Timora, yang berkantor di Jalan Sena No 17 Medan, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur.

Dalam perjanjian itu, lanjutnya, A.P bekerja sama dalam pemakaian lahan di dalam wilayah Pomdam I/BB untuk membangun lapangan futsal yang diberi nama Gajah Mada Futsal, di tanah seluas 1.500 m2. Perjanjian itu dilakukann

pada 24 Juni 2015 antara A.P dengan Triya Tugis Timora.

“Kesepakatannya, biaya atas pembangunan pengelolaan futsal dibebankan kepada A.P sebagai pengelola, di mana A.P mengeluarkan total dana sekitar Rp2,5 miliar dengan masa kontrak kerjasama pemakaian lahan selama 20 tahun,” papar Asmaiyani di Medan, Kamis (12/9).

Berdasarkan isi perjanjian dalam pasal 2, kata Asmaiyani S.H,MH, kesepakatannya, pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan futsal tersebut yakni, sebesar 30 persen untuk Triya atau Koperasi Pomdam I/BB dan 70 persen untuk A.P. “Karena baru merintis, sejak berdiri Juni 2015 hingga 2017, Gajah Mada Futsal masih sepi sehingga pendapatannya sedikit. Tapi karena itikad baik A.P, meski masih merugi, ia memberikan minimun cash sebesar Rp1 juta setiap bulannya kepada Triya Tugis Timora. Padahal, waktu itu A.P rugi memberikan minimum charge minimal 1 juta. Tapi karena itikad baik, A.P rela merugi,” papar Asmaiyani lagi.

Saat memasuki tahun ketiga, tepatnya 1 November 2018, lanjut Asmaiyani, tiba-tiba Komandan Pomdam I/BB, Sudarma Setiawan, memanggil salah satu anggota pekerja futsal yang merupakan anggotanya A.P. “Ini futsal mau kami tutup. Kau bilang sama A.P,” ujar Pak Sudarma, kala itu.

Esoknya, 2 November, lanjut Asmaiyani, Gajah Mada Futsal ditutup sepihak oleh Komandan Pomdam I/BB, Sudarma Setiawan. Penutupan itu dilakukan dengan beberapa selebaran pengumuman yang digantung di pagar, begitu juga pagar masuk ke futsal juga dirantai dan digembok. Sehingga pada 2 November 2018 itu, aktivitas futsal berhenti total. “Padahal saat itu pengunjung futsal sudah mulai ramai dengan member berlangganan tetap. Jadi karena tutup, A.P terpaksa mengembalikan uang para member berlangganan futsal. A.P juga terpaksa membayar gaji pekerja futsal yang terpaksa dia PHK,” ujar Asmaiyani.

Selain itu, lanjutnya, A.P juga menderita kerugian lainnya berupa barang-barang pribadinya yang berada di lokasi futsal. Sebab, Albert membangun sebuah kantor untuk kepentingan administrasi dan operasional. Isinya yakni, satu set kursi, 1 set meja kerja, brangkas,TV LED 36 inci 2 unit, TV LED 21 inci, TV LED 60 inci, kulkas dua pintu, komputer, 5 unit meja kerja berikut CPU dan Printer, lemari berkas, lemari pajangan, 4 unit AC, genset dan lainnya dengan nilai Rp500 juta.

Dalam hal ini, kata Asmaiyani, pihaknya sebagai kuasa hukum menuntut ganti rugi senilai Rp3,1 miliar dibayar tunai. Dengan rincian, Rp2,5 miliar sebagai ganti rugi atas investasi yang dikeluarkan penggugat, Rp100 juta sebagai pengganti kerugian untuk mengembalikan uang pemain serta membayar gaji pegawai yang PHK karena usaha tersebut ditutup sepihak serta Rp500 juta sebagai barang-barang milik pribadi penggugat yang masih berada di dalam lokasi futsal.

“Agenda putusan rencananya tanggal 24 September 2019 ini. Harapan kita sebagai kuasa hukum meminta pengadilan yakni majelis hakim agar objektif melihat perkara ini, bukan semata-mata melihat siapa orang yang sedang berperkara,” tegas Asmaiyani.

Harapan yang sama disampaikan penggugat, A.P. Ia meminta para hakim agar memutuskan seadil-adilnya karena dirinya adalah pihak yang dirugkan. “Saya sudah habis Rp2,5 miliar untuk membangun futsal itu. Belum lagi kerugian lainnya. Niat saya membuat lapangan olahraga futsal untuk membina generasi muda dan masyarakat bebas narkoba dengan berolahraga,” kata Albert.

Menurut A.P, harusnya pihak Pomdam I/BB yang juga adalah sebagai instansi penegak hukum, mengkaji lebih dahulu kontrak yang telah disepakati. “Jangan langsung main tutup saja, kirimlah surat somasi ke saya dan beri saya penjelasan. Inikan negara hukum, jangan main koboi dong. Saya berharap semoga hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya dan tidak pandang bulu. Justru pihak Pomdam I/BB lah, sebagai instansi penegak hukum, harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ,” harap A.P.

Ketua Koperasi Pomdam I/BB, Triya Tugis Timora yg ikut digugat penggugat dalam kasus ini, saat dikonfirmasi mengatakan kalau dirinya tidak berhak memberikan keterangan soal hal ini. “Maaf, saya tidak bisa memberikan keterangan kepada media terkait hal ini. Silahkan langsung tanya ke komandan saya,” ujarnya.

Saat didesak kembali bahwa dirinya ikut digugat, lagi-lagi dirinya mengelak memberikan jawaban. “Ya, langsung ke komandan saya saja ya, jangan ke saya,” ujarnya. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hujan yang melanda Kota Medan dan sekitarnya pada Kamis (12/9) dini hari kemarin seketika mengakibatkan terjadinya genangan air di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Menanggapi hal itu, Komisi IV DPRD Medan, menuding Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan tidak serius dalam menangani masalah banjir di Kota Medan.

“Inilah bentuk ketidakseriusan Pemko Medan, khususnya Dinas PU dalam mengatasi banjir di Kota Medan. Dinas PU terkesan jelas-jelas tidak serius dalam mengelola Drainase di Kota Medan,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Medan, Salman Alfarisi kepada Sumut Pos, Kamis (12/9).

Kata politisi dari PKS itu, hal itu terbukti dari kondisi jalan di Kota Medan yang tidak pernah terlepas dari genangan air setiap kali hujan turun. “Inilah buktinya, begitu hujan tetap saja banjir. Drainase tetap tidak bisa menampung debit air yang tinggi dan mengalirkannya ke sungai. Padahal, mereka selalu bilang kalau mereka secara terus menerus melakukan normalisasi drainase,” ujarnya. Hal ini kata Salman sangat mengecewakan, karena anggaran Dinas PU untuk drainase terbilang sangat besar, namun seolah tak berarti dan tidak bisa mengatasi masalah banjir di Kota Medan.“Berapa pun jumlah anggaran yang selama ini mereka usulkan untuk Drainase, selalu kami setujui di DPRD. Kenapa? Karena kami tahu betul itu bersifat mendesak dan sangat penting. Tetapi hasilnya justru sangat mengecewakan,” tuturnya.

Salman meminta Pemko Medan harus berbenah diri, mulai saat ini. Pemko Medan tidak boleh lagi secara sembarangan memberikan izin untuk properti-properti besar untuk membangun bangunan yang jelas-jelas menutup resapan air dan RTH di Kota Medan.

Sementara itu, Kadis PU Kota Medan, Isa yang dikorfirmasi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengerukkan sejumlah drainase di Kota Medan untuk mengatasi banjir. Meski demikian, dia meminta masyarakat turut membantu mengatasi banjir di Kota Medan. “Masyarakat sering kali membuang sampah ke sungai, ke parit sehingga parit jadi tersumbat. Bahkan, menuntup sendimen. Inilah yang sering kali menyebabkan saluran air tidak jalan ketika hujan,” ujar Isa. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDAM Tirtanadi berencana akan membangun museum air pertama di Sumatera Utara. Menara air yang terletak di pojok Kantor PDAM Tirtanadi di Jalan Sisingamangaraja Medan, rencananya akan dijadikan lokasi museum.

Menurut Direktur Utama PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri, dipilihnya menara air sebagai lokasi untuk dijadikan museum air, karena menara air merupakan salah satu icon Kota Medan, ibukotanya Provinsi Sumatera Utara.

“Jadi ada keinginan dari PDAM Tirtanadi untuk membangun museum air pertama di Sumut. Wacana ini sudah kami sampaikan kepada Pak Gubsu Edy Rahmayadi dan sambutannya positif,” ujar Trisno Sumantri saat menerima audiensi Pengurus Forum Wartawan PDAM Tirtanadi (Forwadi), Kamis (12/9).

Dalam kesempatan itu, Trisno didampingi Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah Fauzan Nasution, Kepala Sekretaris PDAM Tirtanadi Jumirin, dan Asisten I Humas Tirtanadi Zaman Mendrofa.

Sementara jajaran pengurus Forwadi yang hadir diantaranya Ketua Amrizal SH MH, Sekretaris Hafnida Dalimunthe SSos MSP, Wakil Ketua Beny Pasaribu, dan bagian Program Husni Lubis serta Wakil Sekretaris Maria Surbakti.

Dalam kesempatan itu, Ketua Forwadi Amrizal menyampaikan sejumlah usulan program yang telah disusun oleh pengurus Forwadi, termasuk diantaranya rencana pengukuhan pengurus Forwadi dan wacana pengadaan press room untuk wartawan yang bertugas di unit PDAM Tirtanadi.

Trisno dalam kesempatan itu menyambut baik sejumlah program yang telah disusun Forwadi dan berharap kedepannya hubungan antara PDAM Tirtanadi dengan pers akan semakin harmonis. “Kami pada prinsipnya mendukung program yang telah disusun. Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Kita siap menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun,” sebut Trisno Sumantri.

Dirut juga berharap Forwadi mampu menyajikan informasi seputar PDAM Tirtanadi yang sifatnya mengedukasi masyarakat. “Kita mendukung jika dilakukan pelatihan tentang pemahaman produksi air dan lainnya,” pungkas Trisno. (adz/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden RI ketiga Almarhum Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie telah dimakamkan, Kamis (12/9). Jenazahnya sudah tiba di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pukul 13.40 WIB. Didampingi segenap keluarga, serta pejabat negara, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Habibie dibawa dalam peti jenazah berwarna putih, berbalut bendera merah putih. Peti jenazah dipanggul oleh Prajurit TNI. Proses pemakaman dilakukan dengan upacara militern

Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara, dalam prosesi pemakaman kali ini.

Sepanjang perjalanan dari depan TMP, tepat setelah jenazah diturunkan dari kendaraan. Lantunan salawat tak henti-hentinya mengiringi Habibie ke peristirahatan terakhir. Prosesi pemakaman diawali dengan pembacaan biografi singkat Habibie semasa hidup. Sebelum diturunkan ke liang lahat, jenazah mendapat penghormatan terakhir secara militer.

Jokowi kemudian menjadi orang pertama yang melakukan penimbunan liang lahat secara simbolis. Dilanjut pihak keluarga yang diwakili Ilham Akbar Habibie. Dan diakhiri oleh petugas pemakaman.

Prosesi dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga atas nama negara dan bangsa, diwakili Jokowi selaku inspektur upacara. Perwakilan keluarga juga turut meletakan karangan bunga.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, Indonesia sangat kehilangan atas berpulangnya Habibie. Sebab, almarhum merupakan sosok yang begitu besar. Bahkan, Jokowi menyebut BJ Habibie sangat berjasa kepada bangsa. “Beliau adalah negarawan sejati. Inspirator, ilmuan yang menyakini bahwa tanpa cinta kecerdasan berbahaya. Ilmu pengetahuan, iman dan taqwa harus bersatu. Beliau suri tauladan anak bangsa,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menyampaikan, sudah sepantasnya di upacara pemakaman ini menjadi penghormatan negara terkahir kepada Habibie. Jokowi mengenang pendahulunya itu sebagai sosok yang sangat visioner. Di usia mudanya, dia sudah berpikir jauh untuk bangsa dan negara, siapa di masa mendatang, Indonesia bisa lepas landas. “Dari visi beliau lahir industri. Dedikasi beliau Pesawat Gatot Kaca pertama kali terbang pada perayaan 50 tahun kemerdekaan Indonesia,” tambahnya.

Selama masa kepresidenan, Habibie juga banyak meletakan pondasi kuat bangsa. Lahirnya demokrasi pun tak lepas atas jasanya. Pengabdiannya berlanjut sampai dengan masa senjanya. Dia masih tetap berkontribusi dalam untuk kemajuan bangsa.

Pemakaman Habibie turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Diantaranya Menteri Kabinet Kerja, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta sejumlah pejabat lain, termasuk tamu undangan negara sahabat.

Keluarga Gelar Tahlilan Selama 40 Hari

Keluarga mendiang BJ Habibie akan menggelar doa bersama dan tahlilan selama 40 hari berturut-turut. Putra pertama BJ Habibie, Ilham Habibie mengatakan, tahlilan digelar mulai Kamis (12/9) malam di kediamannya di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. “Ya, malam ini ada tahlilan dan saya kira hari-hari ke depan juga tahlilan,” kata Ilham setelah prosesi pemakaman Habibie di TMP Kalibata.

Alasan keluarga menggelar tahlilan selama 40 hari berturut-turut, karena sudah menjadi proses yang dijalankan seperti pada saat istri BJ Habibie, Hasri Ainun Besari wafat. Keluarga ingin memperlakukan mendiang BJ Habibie sama dengan istri tercintanya, Ainun Habibie. “Mungkin sampai empat puluh hari ke depan setiap hari akan ada tahlilan. Jadi ini seperti meng-copy pada saat ibu wafat dulu. Waktu itu juga tiap hari sampai dengan hari ke empat puluh itu setiap hari tahlilan,” jelas Ilham.

Selain itu, Ilham juga mengajak bangsa ini untuk meneladani sifat ayahnya semasa hidup. Ilham mengatakan, banyak yang bisa dipelajari dari BJ Habibie, sang guru bangsa. Ilham awalnya berbicara soal perjuangan Habibie di teknologi, seperti yang juga disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan sambutan sebagai inspektur upacara pemakaman. Ilham lalu mengenang kisah cinta sang ayah dengan ibunda, Hasri Ainun Besari.

“Begitu setia Bapak dengan Ibu sampai dengan wafat dan sekarang pun dikuburkan di sebelah Ibu. Insyaallah, mudah-mudahan mereka untuk selamanya bersama berdua di sisi Allah SWT di surga, di akhirat, di alam baka. Marilah kita belajar dari seorang guru bangsa, bagaimana beliau punya sikap,” kata Ilham.

Menurutnya, BJ Habibie selalu mau terus belajar semasa hidupnya. Sampai jelang akhir hayat pun BJ Habibie tetap menitipkan pesan-pesan untuk keluarganya. “Biarpun bapak sudah mau wafat, Bapak panggil keluarga untuk minta kita bagaimanapun dalam situasi apapun bersatu dan persatuan ini saya kira bisa kita terapkan kepada kita di Indonesia, keluarga Indonesia, itu penting. Kita adalah keluarga semuanya,” ucap Ilham.

“Semangat ini diterapkan untuk mewujudkan cita cita bangsa, negara, umat dan dunia. Sampai jumpa di akhirat, Bapak yang tercinta. Selamat jalan dan kita mencintai Papa dan Eyang semuanya,” tutur Ilham.

Habibie di Mata Pilot Perempuan Pertama N250

Presiden Republik Indonesia kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936 lalu ini, dikenal memiliki segudang prestasi. Salah satunya di dunia penerbangan. Karya yang paling dikenal publik yakni, pesawat N250 Gatot Kaca.

Tim JawaPos.com (grup Sumut Pos) berkesempatan mewawancarai seorang penerbang pesawat yang dirancang BJ Habibie itu. Ester Gayatri merupakan pilot perempuan pertama yang menerbangkan pesawat N250.

“Karena pada saat saya pulang dari Amerika pada 1984, Indonesia belum ada pilot wanita. Jadi saya ditolak di mana-mana. Beliaulah yang menerima saya di PT Nurtanio,” kata Ester ditemui di rumah duka Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9).

Ester menyampaikan, Habibie merupakan sosok yang visioner. Berkat kebaikan Habibie, Ester dapat diterima bekerja sebagai pilot di PT Nurtanio. “Padahal itu saya masih baru. Jadi dia visioner. Saya benar benar sangat bertema kasih,” ujar Ester mengingat perjalanan kariernya.

Ester menyebut, Habibie telah banyak mengajarkan terkait teknis pesawat kepadanya. Bahkan Habibie sempat menasihati Ester soal terbang pesawat.

Lebih jauh, Ester menyatakan pertemuan terakhir dengan Bapak Demokrasi itu pada tiga tahun lalu pada 2016. Saat itu, lanjut Ester, dirinya baru pulang dari sekolah pilot di Kanada. “Langsung pada event lebaran saya ditanya masih terbang, saya jawab masih, saya siap membantu untuk apapun pesawat yang ia rancang R80 saya siap bantu. Itu kali terakhir setelah itu saya sibuk dengan N219,” tukasnya.

Untuk diketahui, pada 1978 Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Ia juga tercatat memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat pertama buatan Indonesia.

Rancangan pesawatnya dapat terbang tanpa mengalami ‘Dutch Roll’, istilah untuk pesawat yang oleng. Pesawat itu juga merupakan pesawat turbotrop di dunia yang menggunakan Fly by Wire dengan jam terbang 900 jam.(jpc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Raibnya uang senilai Rp1,6 miliar lebih di pelataran Kantor Gubernur Sumut pada Senin (9/9) sore lalu, mengundang banyak pertanyaan. Selain proses hilangnya dinilai janggal, peruntukan uang yang katanya untuk membayar honor kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, juga jadi pertanyaan. Pasalnya, saat ini pembayaran honor kegiatan sudah dialihkan seluruhnya ke tambahan penghasilan pegawai (TPP).

SEJAK mencuatnya peristiwa uang miliaran rupiah yang raib di kantor Gubsu, pejabat Pemprov Sumut enggan memberi keterangan. Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu M Fitriyus, yang juga anggota TAPD Sumut ketika dikonfirmasi, menolak memberikan komentar. Ia malah membuang ‘bola panas’ kepada Sekdaprovsu R Sabrina, yang menjadi ketua TAPD.

“Janganlah saya yang berkomentar. Ke Sekda sajalah, sebagai ketua (TAPD),” katanya menjawab Sumut Pos via seluler, Kamis (12/9).

Sebagai bagian dari TAPD, Fitriyus yang ditanya lagi apakah selama ini memang honor tersebut diberikan secara tunai kepada mereka, terlebih dengan nominal fantastis seperti menjadi ‘upah capek’ tim dalam melakukan pembahasann

anggaran, ia kembali menolak memberi keterangan. “Saya kebetulan lagi ada tamu ini di kantor. Jangan buat berita komentar saya ya,” katanya lagi sembari menutup sambungan telepon.

Sementara Ketua Tim TAPD Sumut, Sabrina yang coba dikonfirmasi wartawan di Lantai 9 Kantor Gubsu, Kamis (12/9), tidak berada di ruang kerjanya. Ternyata Sabrina sedang ada tugas di luar negeri.

Bukan cuma Fitriyus, Kasatpol PP Sumut, Suriadi Bahar juga enggan menjawab pertanyaan wartawan. Saat ditanya terkiat tidak berfungsinya CCTV atau kamera pengawas di area luar kantor tersebut, dia menjawab, daripada terjadi disinformasi mengenai hal yang ditanyakan, lebih baik langsung dikonfirmasi ke Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu. Dia mengaku, sudah memberikan data dan keterangan sekaitan CCTV yang tak berfungsi tersebut. Termasuk soal letaknya di mana-mana saja.

“Gini, itu keterangan siapa? Tanya sama dia (Biro Humas), dia sudah tahu itu. Semua nanti informasi di sini itu satu pintu. Dan masalah CCTV Satpol PP punya atau bukan, saya sudah terangkan itu. Kalau (kantor) Satpol PP kan sudah pindah. Jadi tanya ke Biro Humas keaktifan CCTV itu bagaimana,” katanya.

Menurut dia bukan kewenangannya menyampaikan perihal dimaksud. Ia hanya menyampaikan kepada yang berperan tentang pertanyaan seputar tupoksi di instansinya. “Segala macam permasalahan yang terjadi di sini, yang menyampaikan adalah Biro Humas. Kalau ada kaitan Satpol PP, Biro Humas yang sampaikan itu, bukan saya. Tanya saja ya ke Biro Humas. Jika tanya saya, ada dualisme informasi,” katanya.

Keterangan Suriadi Bahar justru berbanding terbalik dengan Kabag Humas pada Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Muhammad Ikhsan. Ia mengaku tidak ada secara khusus Suriadi Bahar menerima data dan keterangan yang bersangkutan dengan CCTV tidak aktif, paska kejadian uang raib tersebut. “Tidak, tidak ada beliau sampaikan resmi ke kami soal itu. Hanya dalam rapat dengan pak wagub semalam saja dia sampaikan di situ,” katanya.

Ikhsan menambahkan, sepengetahuan dia, memang diketahui ternyata CCTV yang berada di luar area gedung tidak lagi berfungsi, pascakantor Satpol PP pindah ke Jalan Kapten Muslim. Namun untuk jumlahnya berapa, ia pun tidak mengetahui pasti.

Sebelumnya pada Rabu (11/9) malam kemarin, dua saksi hilangnya uang Rp1,6 miliar lebih dari dalam mobil di pelataran parkir kantor Gubsu, yakni Pembantu PPTK BPKAD Setdaprovsu, Muhammad Aldi Budianto, bersama tenaga honorer BPKAD Sumut, Indrawan Ginting juga enggan memberi komentar lebih jauh kepada wartawan.

Ditemui di kantor Gubsu sekitar pukul 21.00 WIB, dalam rangkaian penyelidikan oleh Satreskrim Polrestabes Medan untuk pengumpulan bahan, keterangan, dan bukti, baik Aldi maupun Indrawan tampak kelelahan. Raut wajah keduanya menunjukkan ketakutan dan seperti merasa ditekan publik. “Maaf bang, aku kelelahan. Bolak-balik dipanggil belum ada istrahat,” ujar Aldi di sela penyelidikan itu.

Ia sempat menunjukkan titik parkir mobil yang mereka kendarai membawa uang itu. Namun saat ditanya wartawan lebih jauh, Aldi pun mengelak. “Ah udahlah bang, maaf ya,” ujarnya.

Setali tiga uang, Indra juga mengaku saat ini sedang kelelahan. “Maaf ya bang, belum ada istrahat,” ungkapnya.

Dia hanya sempat menjawab apakah ada tempat lain yang mereka singgahi selain kantor Gubsu seusai menarik uang dari Bank Sumut. “Oh nggak bang, kami langsung kemari (kantor Gubsu),” aku dia yang tampak tak sabar untuk pergi meninggalkan wartawan dengan mengendarai sepeda motor. “Maaf ya bang, besok kami mau diperiksa lagi,” ujar Indra sambil pamit kepada wartawan.

Pantauan wartawan, Aldi dan Indra melayani apa pertanyaan yang disampaikan tim Satreskrim Polrestabes. Sejumlah titik diamati petugas, mulai dari lokasi parkir, CCTV yang berada di dekat pagar depan Kantor Gubsu hingga arah masuk dan keluar dari Kantor Gubsu.

Di lokasi itu, petugas tampak didampingi Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Achmad Fadly dan sejumlah staf, termasuk beberapa ASN dari BPKAD serta Satpol PP.

Achmad Fadly terlihat membantu apa yang diperlukan petugas dalam penyelidikan itu. “Tugas kami mendampingi petugas dan memberi keterangan dan apa yang mereka butuhkan dalam proses ini,” katanya.

Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan, Iptu M Said Husein, yang ditemui wartawan usai penyelidikan mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. “Nanti ke Kasat aja ya bang,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha, mengatakan pihaknya sejauh ini masih melakukan penyelidikan. “Kita msh terus melakukan penyelidikan. Tim yang sudah kita bentuk masih bekerja,” katanya. (prn)