MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar gembira untuk para petani di Sumatera Utara. Pada 2020, Sumut akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa benih padi sebanyak 100 ribu hektare. Bantuan ini dalam rangka mendukung target produktivitas padi sawah 8 ton/hektare, dan bakal memenuhi 30 persen dari potensi lahan sawah yang ada di Sumut.

“Ini untuk pertama kalinya kita mendapatkan bantuan yang begitu besar dari pusat. Karena tahun sebelumnya, Sumut hanya mendapat bantuan 30 ribu hektare benih padi dari APBN. Ini patut kita apresiasi,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, Dahler Lubis kepada wartawan, Minggu (3/11).

Selain benih padi, kata Dahler, Sumut juga mendapat bantuan 70 ribu hektare benih jagung. Bantuan ini akan lebih banyak disalurkan pada sentra-sentra produksi padi maupun jagung seperti di Kabupaten Deliserdang, Simalungun dan lainnya. Meski demikian, ia mengamini bahwa memang tidak semua areal bisa memproduksi 8 ton padi per hektare.

Atas dasar itu, ia mengambil kebijakan bahwa untuk lahan-lahan berpengairan, jumlah produksinya akan lebih digenjot. Lebih dari 8 ton per hektare. “Potensi lahan sawah irigasi kita ada 267.326 hekatre (62,57%), dan potensi lahan sawah non irigasi 159.935 hektare,” ucapnya.

Dirinya juga tak menampik untuk mendukung terwujudnya program itu, masih ada beberapa kendala yang dialami. Seperti ketersediaan benih unggul yang belum mencukupi kebutuhan, pemanfaatan ketersediaan air bersih, ketersediaan saprodi dan alsintan yang masih terbatas, serangan organisme penganggu tumbuhan hingga pada SDM pertanian yang masih relatif.

Pihaknya memaparkan, di semester satu 2019 ini, jumlah produksi padi Sumut telah mencapai 2.850.249 ton, dari target produksi 5.343.688 ton. “Kalau dibandingkan tahun lalu, produksi padi Sumut hanya 3.382.473 ton. Kebutuhan 1.772.373 ton, artinya surplus 1.610.100 ton. Sementara untuk jagung target produksinya 1.811.605 ton.

Realisasinya di semester pertama sudah mencapai 881.900 ton. Kedelai target tahun ini 8.905 ton dan realisasi di semester pertama sudah mencapai 3.711 ton. Untuk tahun 2020, target produksi padi kita 5.450.562 ton, jagung 1.847.873 ton, dan kedele 9.528 ton,” kata mantan Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut itu.

Karenanya sudah ada beberapa program utama yang akan dibuat di tahun depan yakni peningkatan produksi tanaman pangan seperti pengembangan budidaya padi inbrida dengan volume 10 ribu hekare, jagung hibrida dengan volume 5 ribu hektare, pengembangan sumber daya manusia pertanian, peningkatan produksi tanaman hortikultura, pemasaran dan pengolahan hasil serta program peningkatan sarana dan prasarana pertanian maupun pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman.

“Swasembada pangan juga tetap kita pertahankan, meningkatkan kualitas tanam bawang merah, putih dan kedelai serta menjaga stabilitasi produksi komoditas strategis akan menjadi prioritas kita juga di tahun depan,” ungkapnya.

Terkait masalah pupuk, di tahun depan juga kata Dahler tidak perlu dipersoalkan. Sampai dengan November ini pupuk di Sumut sudah mendapat tambahan 50 ribu ton. “Dan itu baru dua minggu lalu. Pupuknya seperti urea, SP36 dan lain sebagainya,” sebutnya.

3 Ton Cabai

Kesempatan itu, Dahler menyampaikan bahwa prinsip ekonomi masih menjadi faktor utama kenapa cabai merah banyak dipasok keluar provinsi. Alasannya karena harga jual cabai di luar Sumut lebih tinggi dibandingkan di provinsi ini.

“Alasannya karena itu, harga jual lebih tinggi. Kalau kita lihat di pasar lelang cabai yang ada di Tapanuli Utara misalnya, sekali pelaksanaan pasar lelang mau sampai 3 ton cabai merah dikirim keluar. Kadang dalam seminggu, pasar lelangnya bisa dilaksanakan dalam dua kali,” ujarnya.

Bukan hanya di Taput, dari Kabupaten Karo ia juga melihat bertruk-truk cabai merah dikirim ke luar Sumut. Beberapa provinsi yang menerima produksi cabai merah dari Sumut itu yakni Batam, Pekanbaru dan Padang. Menurut Dahler, seharusnya dengan produksi yang mencukupi, cabai di Sumut tidak menjadi pemicu inflasi.

Karena seperti diketahui pasa 2018 saja, ia menyebutkan bahwa produksi cabai merah di Sumut mencapai 152.242 ton. Sedangkan kebutuhannya sebesar 144.030. “Artinya untuk tahun 2018, sebenarnya kita surplus 8.212 ton cabai merah produksi kita berada di peringkat ketiga nasional,” sebutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada semester I 2019 ini, produksi cabai merah di Sumut juga sudah mencapai 72.993 ton dari target produksi 168.822 ton. Diharapkan tahun ini produksi cabai merah di Sumut juga kembali surplus. “Tahun 2020 target produksi cabai merah kita 173.886 ton, 2021 mencapai 179.103 ton dan di 2023 mencapai 190.000 ton,” katanya.

Begitupun dengan bawang merah, meskipun saat ini jumlah produksinya di Sumut belum bisa memenuhi kebutuhan bawang merah di provinsi ini, pihaknya tetap menargetkan di 2023, Sumut bisa swasembada bawang yang saat ini surplus 31.604 ton. (prn)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Rendahnya serapan anggaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2019 yang baru 49,2 persen, akibat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kontruksi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah belum tuntas ditenderkan.

Dana tersebut terancam akan hangus, apabila lelang belum dapat dituntaskan sampai minggu kedua November 2019 mendatang.

Kepada wartawan, Kepala Bagian (Kabag) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) , Benton Lumbangaol memastikan tidak akan terjadi meski proses lelang masih berjalan. “Kita pastikan tidak, biarpun masih proses lelang,” ujar Benton saat dihubungi, baru-baru ini.

Dikatakan Benton, proses lelang kontruksi di akhir tahun dipastikan dapat dikejar , dikarenakan masih memiliki waktu meski nantinya akan dilaksanakan proses tender cepat.

“ Kita upayakan tidak boleh melewati tahun anggaran karena masih ada tender cepat, tapi jika melewati batas minggu kedua bulan November ini tidak mungkin lagi, karena mengingat kondisi di lapangan,”terangnya.

Benton menjelaskan, saat ini kondisi proses lelang sudah mencapai 70 atau 75 persen, biarpun ada proses tender ulang dilakukan. Namun, Benton enggan menyebutkan besaran anggaran DAU untuk kontruksi yang masih berproses lelang.

“Belum bisa karena masih berjadwal, kira-kira seminggu lagi sudah ketahuan berapa nanti yang sudah terealisasi dari proses lelang ini,” katanya.

Dinas PUPR Humbang Hasundutan, tambahnya, paling banyak anggaran terserap melakukan lelang proyek, disusul dengan Dinas Perkim. Menurut dia, jauh hari sebelumnya, pihaknya sudah membuat warning ke semua OPD untuk dapat menyampaikan lelang untuk diproses.

“Jauh hari sudah kita warning. Semua OPD juga sudah diingatkan. Jadi, kita yakin selesai, minggu minggu ini sudah berjalan,” tandasnya.

Disinggung apakah normal diakhir tahun masih dilaksanakan proses lelang? Benton mengaku masih bisa meski sudah mepet. “Kalau dari segi waktu sudah masa kritis, tapi masih ditahapan normal. Normatifnya di bulan Agustus kian kemarin,” katanya.

Dia mengatakan, itu dikarenakan perencanaan di konsultan dalam melaksanakan perencanaan terlebih dahulu melaksanakan perencanaan yang selanjutnya survei ke lapangan. Sehingga, menurut dia, hal itu terlalu lama.

Seharusnya, sambung dia, konsultan melaksanakan perencanaan satu tahun sebelum anggaran. “ Seharusnya konsultan perencanaan melakukan, N kurang satu tahun sebelumnya baru bisa dilaksanakan proses lelang cepat dan itu dibulan tiga terlaksana,” ujar dia.

Disinggung, dalam pengerjaan kontruksi, mulai manfaat hingga penyelesaian dapat terkejar di bulan Desember, Benton menyebut tergantung panitia pembuat komitmen (PPK). “ Kalau ditanya PPK, bahwa 30 hari kerja plus bisa,” katanya.

Namun menurut Benton, hal itu tidak dimungkinkan dan tidak normatif. “ Ya kalau kita lihat, misalnya, tender-tender ulang pengaspalan, iya kalau normatifnya apalagi musim hujan pasti ada kendala dilapangan,” tandasnya

Pun demikian, Benton berharap, semua kegiatan proses lelang dalam pengerjaannya nanti dapat berjalan dengan baik. (mag-12)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan kerja sama Dinas Kesehatan Tebingtinggi untuk melindungi dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para karyawan perusahaan pengguna BPJS TK.

“Kita masih mempelajari usulan tersebut kerja sama tersebut,”ujar Kadis Kesehatan Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia, melalui pesan WatsApp yang masuk kepada Sumut Pos, Minggu (3/11).

Menurut Nanang, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan kerja sama di bidang pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Tebingtinggi. “Dinkes menyambut dengan senang hati akan dilakukannya kerja sama tersebutAdanya kerja sama tersebut,”imbuhnya.

Nanang menjelaskan, pelayanan kesehatan yang diberikan melalui Puskesmas yang ada di Tebingtinggi sudah terakreditasi dan memenuhi SOP.

“Kerja sama ini dilakukan agar memudahkan dalam memberikan pelayanan, sekaligus menghemat ongkos pengguna BPJS Ketenagakerjaan saat berobat. Sebab, Puskesmas ada di setiap wilayah kerjanya,” sebut Nanang sembari mengatakan penandatanganan kerja sama akan dilakukan dalam waktu dekat. (ian/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 58 peserta mengikutiPemilihan duta anti narkoba Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019.

Ketua DPC GRANAT Labuhanbatu Khairul Fahmi Lubis mengatakan, para peserta yang mengikuti seleksi merupakan peserta didik tingkat SLTA se-Labuhanbatu.

Dikatakannya, seleksi duta anti narkoba tersebut, merupakan bahagian dari kegiatan seminar anti narkotika tahun 2019 dengan mengangkat tema, Generasi Emas, Generasi Tanpa Narkoba.

Generasi emas, lanjut Fahmi, anak yang berusia 1-19 tahun. Kegiatan ini juga untuk merealisasikan program pemerintah dalam mencetak SDM Indonesia Unggul.

“Generasi emas harus dijauhkan dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga SDM Indonesia akan unggul dan kreatif nantinya dalam menghadapi masa depan,”terangnya, Sabtu (2/11).

Tahapan seleksi duta anti narkotika diawali dengan ujian tulis seputar pemahaman peserta tentang bahaya narkotika, wawasan kebangsaan, psikotes dan muatan lokal tentang Labuhanbatu. Kemudian dilanjut dengan uji taleta tentang kemahiran peserta. Diantaranya, mengaji, pidato, kaligrafi, baca puisi dan menyanyi.

Selanjutnya, 10 peserta putra dan 10 putri yang lolos seleksi awal akan dikarantina. Dan nantinya, tambah Fahmi, para peserta kembali mengikuti ujian tulis, uji talenta dan wawancara.

”Peserta yang lolos seleksi nantinya menjadi agent of change, atau agen perubahan untuk menyampaikan pesan dan mengkampanyekan bahaya narkoba kepada generasi sebayanya dan masyarakat,”terang Fahmi. (mag-13/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Banjir yang melanda 121 rumah warga di Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, mengundang orang nomor satu di Asahan turun ke lokasi.

Didampingi Kapolres Asahan, AKBP Faisal F Napitupulu, Bupati Asahan, H. Surya, B.Sc memberikan bantuan kepada warga, Sabtu(2/11).

Pada kesempatan itu, Surya mengaku akan berupaya keras menyelesaikan permasalahan banjir yang selalu menghantui warga Desa Lubuk Palas bila memasuki musim penghujan.

“Artinya ke depannya tidak terjadi lagi banjir di Desa Lubuk Palas ini. Tentunya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan nantinya,”kata Surya.

Surya juga berjanji akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang menangani hal banjir ini.

“Pemkab Asahan sendiri bersama OPD akan mencari solusi dari bencana banjir yang melanda Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut,”bilang Surya.

Dimana, sambungya, bahwa dirinya merasakan kesusahan warga yang menjadi korban banjir. Sehingga sebagai bentuk tanggung jawabnya ia akan terus mencari tahu informasi terkini kondisi di Desa Lubuk Palas.

“Kiranya bapak dan ibu dapat bersabar atas kondisi yang menimpa bapak dan ibu”bilangya.

Sementara itu Kapolres Asahan, AKBP Faisal F Napitupulu menyebutkan, Polres Asahan juga merasakan keresahan warga Desa Lubuk Palas yang terendam banjir.

“Polres Asahan sangat merasakan keresahan warga Desa Lubuk Palas yang terendam banjir ini. Tentulah dengan kedatangan kami ke sini dapat sedikit menghibur keresahan warga,”bilang Faisal.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Muhammad Rais menyebutkan adapun bantuan yang disalurkan untuk para 121 kepala keluarga di Desa Lubuk Palas yang menjadi korban banjir berupa beras sebanyak 1.465 kilogram.

Selain itu, Pemkab Asahan turut memberika 10 buah matras, 20 buah tenda, 40 stel seragam SD pria dan wanita, 20 stel seragam SMP pria dan wanita, 20 stel seragam SMA pria dan wanita serta 48 bungkus minyak goreng.

“Masa darurat bencana banjir di Lubuk Palas akan berlangsung hingga lima hari kedepan,”bilang Rais

Dimana, untuk masa darurat bencana tujuh hari yang terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Nopember 2019.

Sementara tokoh masyarakat Desa Lubuk Palas, Misno menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rombongan Pemkab Asahan yang telah memperhatikan dan memberikan bantuan kepada warga yang terkena banjir.

Sekretaris BPBD Asahan, Khaidir Sinaga menyebutkan, adapun wilayah yang terdampak banjir hampir di setiap Dusun di Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut. Dimana, Ketinggianair rata-rata mencapai 50-100 sentimeter dari atas permukaan tanak dan sekitar 20-30 sentimeter di dalam rumah warga.

“Saat ini kondisi genangan air di Desa Lubuk Palas relatif bertahan atau hampir belum ada penyusutan dan diperkirakan akan terus bertambah jika curah hujan kembali turun,”bilang Khaidir. (omi/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Sejumlah anggota DPRD Deliserdang dari daerah pemilihan Kecamatan Sunggal, meminta Disdukcatpil agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Penegasan itu disampai beberapa anggota DPRD Deliserdang, mengingat adanya warga meninggal dunia karena terlambat mendapat bantuan medis akibat tidak adanya KTP yang diperuntukkan dalam kepengurusan kartu BPJS.

“Pelayanan Disdukcapil Deliserdang makin lama semakin tidak profesional. Contoh kecil saja, para pejabatnya seperti tidak mampu mengadakan pendataan dan semakin sulit birokrasi yang diurus masyarakat.Saya minta agar Bupati mengevaluasi semua pejabat yang ada di Disdukcapil Deliserdang.

Agar kejadian serupa tidak terulang lagi di Kabupaten Deliserdang yang kita cintai bersama ini,” kata Zul Amri, anggota DPRD Deliserdang, Minggu (3/11). Akibat administrasi seperti itu di sebutnya, masyarakat tidak terlayani dari kesehatan. Dimana akhirnya, Arjuna Sinambela meninggal dunia karena tidak punya identitas kependudukan. Identitas merupakan salah syarat digunakan untuk mengurus BPJS.

Dijabarkannya, indikasi kurang profesional bahwa selama ini selalu ada alasan tidak ada blangko di Disdukkcapil itu. Padahal setahunya, Pak Presiden tidak pernah keluarkan statmen bahwa blangko tidak ada, karena saat ini zaman sudah semakin canggih.

“Ini kan preseden buruk bagi Disdukcapil Deliserdang, terkhusus di bawah pimpinan pak Kadis saat ini. Mengapa kejadian seperti ini tidak pernah kita dengar dibawah pimpinan Kadis sebelumnya,” heran politisi muda Partai Golkar itu sembari menyebut dalam waktu dekat akan memanggil untuk meminta klarifikasi Disdukcapil Deliserdang dalam RDP.

Senada koleganya, Antony Napitupulu menyayangkan dan serta menyampaikan prihatin dengan kondisi birokrasi yang diperlakukan terhadap Arjuna Sinambela. “Seperti tidak ada lagi rasa ‘sense of crisis’ (kepekaan terhadap sebuah suasana -red) dari para pejabat itu,” sedihnya.

Seharusnya, menurut dia sesuai Nawa Cita Presiden, masyarakat susah yang mengalami penyakit seperti dialami Arjuna harus dapat menjadi prioritas Disdukcapil Deliserdang. “Kita berharap birokrasi di Disdukkcapil Deliserdang harus dirubah agar tidak ada lagi Arjuna berikutnya,” pinta Politisi PDIP itu.

Anggota DPRD lainnya, M Cece Romli berharap kepada Disdukcapil beserta Bupati Deliserdang agar segera membuat kebijakan yang serius untuk menangani problem-problem seperti yang dialami Arjuna Sinambela. Tujuannya agar tidak terjadi kemudian hari hal yang sama, misalnya membuat kesepakatan dengan BPJS agar adanya tindakan-tindakan yang tepat supaya bisa diakomodir masyarakat yang miskin.

Sebab masyarakat miskin itu sangat membutuhkan untuk mendapatkan pertolongan mendapatkan perawatan, selain dari dana darurat yang ada di rumah sakit daerah juga dapat digunakan untuk mendapatkan BPJS. “Jadi harus secara cepat dari dari pihak terkait ikut memikirkannya. Jadi saya kira harus segera Pemkab Deliserdang membuat kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” harap Politisi PKS itu.

Sementara itu, Camat Sunggal, Ismail mengaku bahwa pihaknya selama ini selalu menekankan kepada jajaran dan para Kades agar benar-benar memberi pelayanan kepada masyarakat susah. “Selama ini apabila ada warga membutuhkan perobatan dan belum punya BPJS selalu kami antar ke rumah sakit.

Namun kali ini pihak keluarga Arjuna Sinambela tidak melalui pemerintah, melainkan melalui pihak tertentu tanpa sepengetahuan pemerintah kecamatan, jadi sepertinya kami kebobolan,” terangnya. Ditanya apakah di kantor kecamatan tidak dapat dilakukan perekaman, Ismail menjawab bisa. Namun jika masyarakat belum merekam di atas 10 tahun harus ke Disdukcapil Deliserdang karena harus rekam iris mata biometrik.

Kalau di kantornya yang bisa merekam kembali yang sudah ada data kependudukan sebelumnya. “Almarhum selama ini tidak punya data identitas apapun karena tidak pernah mengurus,” imbuh Ismail menutup. (btr/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana menilai sosok Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024, Baskami Ginting telah banyak berbuat untuk Kabupaten Karo. Hal ini telah dibuktikan Baskami Ginting semasa di Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), pada periode sebelumnya.

“Semasa Baskami Ginting menjabat di Komisi D DPRD, dia banyak memperjuangkan kepentingan, kemajuan untuk Tanah Karo. Semisal, mendorong tembusnya jalan Karo-Langkat, pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji, Jalan Serdang Barusjahe-Rumah Liang di Kabupaten Deli Serdang walaupun belum tuntas. Tetapi peran dan andil beliau sangat nyata berjuang,” kata Terkelin.

Hal itu disampaikan Terkelin Brahmana saat menghadiri syukuran Baskami Ginting sebagai Ketua DPRD Sumut di rumah dinas, Kompleks Tasbi 1 Blok RR Nomor 29, Kota Medan, Sabtu (2/11).

Terkelin menyatakan, komunikasi-silaturahmi dengan Baskami Ginting terus dibangun. Terutama dalam upaya pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi.

“Sebab masih ada, perlu campur tangan ketua (Baskami Ginting) ini dalam menerobos beberapa pembangunan ke karo, agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian tambahan di sektor infrastruktur dan pariwisata. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Apalagi karo saat ini sedang butuh jalan alternatif Medan-Berastagi. Nah, saya ingat filosofi bermain sepak bola Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Bupati Karo mengucapkan selamat atas jabatan yang kini diemban Baskami Ginting. “Selamat atas Baskami Ginting, dalam menjalankan tugas selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menyambut kedatangan Bupati Karo Terkelin Brahmana di acara syukurannya.

“Lain kali kita bertemu lagi untuk membangun Karo. Saya akan tetap bantu dan dorong sepanjang kewenangan,” ujar Baskami. (deo/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo akan memberlakukan kawasan tanpa rokok (KTR). Rencana tersebut seiring dengan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diisiniasi oleh DPRD Karo.

“Warga Kabupaten Karo perlu dilindungi dari bahaya asap rokok,” kata Sekretaris Daerah Karo, Kamperas Terkelin Purba dalam acara Koordinasi Pembuatan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok yang dilakasankan di Hotel Suite Pakar, Berastagi, baru-baru ini.

Banyak artikel kesehatan yang mengulas tentang dampak buruk asap rokok bagi kesehatan. Tak hanya untuk perokok aktif, orang-orang di sekitarnya (perokok pasif) pun bakal terdampak. Menurut Kamperas, bukan hanya soal perokok yang sangat berdampak bagi kesehatan, dampak buruk narkoba sekarang ini pun sudah sangat meresahkan semua kalangan masyarakat. Sebab itu, harus ada regulasi (Perda ) tentang kawasan tanpa rokok sehingga kualitas kesehatan warga Kabupaten Karo bisa semakin baik.

Disebutkannya, amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 115 ayat 2 disebutkan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan kawasan tanpa rokok, guna melindungi warganya dari paparan asap rokok.

“Hal tersebut juga merupakan amanat undang – undang yang menyebutkan bahwa Pemda harus menetapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya masing-masing,” ujar Kamperas. Acara yang diprakarsai Dinas Kesehatan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Karo Irna Safrina S Meliala, Bagian Hukum dan HAM Karo, Satpol PP, Bappeda, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, TP PKK, Camat, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia, OK Syahputra Harianda, dr Andi Hakim Nasution, perwakilan pers dan lainnya yang berjumlah sekitar 20 orang.

Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia, OK Syahputra Harianda menyebutkan wilayah Indonesia merupakan ‘surga’ bagi perokok. Mulai dari anak – anak, remaja, perempuan, laki-laki dapat membeli rokok di mana saja dan kapan saja. Harga rokok juga tergolong murah dan dapat dibeli eceran.

“Peningkatan jumlah bagi perokok anak menjadi bencana demografi di negeri ini. Perokok aktif diperkirakan mencapai 75 persen sangat berbahaya, “ kata OK Syahputra Harianda. Dikatakannya, paparan asap rokok menyebabkan kanker paru-paru, kronis, penyakit jantung, juga memapas bagi kelahiran bayi, dengan berat badan rendah, bronkitis, serta masalah kesehatan lainnya.

“Tidak ada tingkat yang aman dari paparan asap rokok orang bagi nonperokok. Selain bahaya kesehatan, biaya yang dikeluarkan untuk rokok juga tidak kecil dan tentunya mempengaruhi ekonomi keluarga juga. Untuk itu besar harapan saya, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dapat mengajukan Perda KTR,” pungkasnya. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Akibat sering dlintasi truk-truk galian C melebihi tonase, Jalan Perjuangan, Desa Sukadamai menuju Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, rusak parah bak kubangan kerbau.

Menurut salah seorang warga, Sri, rusaknya Jalan Perjuangan, Desa Sukadamai menuju Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat sudah berlangsung cukup lama. Dan kondisi jalannya semakin buruk bila saat musim penghujan.

“Galian C mereka itu berada di Dusun 5 dan 6, Desa Hinai Kanan, tepatnya di sungai Wampu. Jadi mereka kalau mau keluar masuk melintasi jalan ini. Gara-gara ratusan truk yang melintas di kawasan ini, kondisi jalan kami jadi rusak parah. Kalau sudah hujan, jalan mirip kali seperti kubangan,” jelas Sri, Minggu (3/11).

Dijelaskan Sri, sejak subuh hingga dinihari, truk galian C terus beroperasi. Bahkan kehadiran truk tersebut sangat mengganggu pengendara lainnya yang melintas di kawasan tersebut.

“Bisa dibayangkan berapa unit truk yang hilir mudik dalam rentang waktu tersebut. Jangan hanya karena mementingkan satu golongan justru mengorbankan kepentingan orang banyak. Mereka para pemilik galian C mengeksploitasi sumber daya alam dengan mengakibatkan kerusakan jalan yang berdampak kepada masyarakat banyak,” pungkasnya.

Dia juga berharap, agar pemerintah setempat mau mencari jalan keluar terkait masalah tersebut.

Sebab menurutnya, pembangunan jalan yang menelan biaya besar menjadi sia-sia akibat dilintasi truk bermuatan galian C.

“Semoga bisa dicarikan jalan keluar, sebab pembangunan jalan yang telah dilaksanakan oleh Pemda dengan biaya yang tidak sedikit akan menjadi percuma diakibatkan kerusakan yang ditimbulkan,” harapnya.

Selain itu, lanjut Sri, Pemkab Langkat harus bertindak tegas dalam menangani masalah ini. Jangan tebang pilih untuk menegakan keadilan demi kenyamanan masyarakat. (bam/han)