MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bazar buku terbesar di dunia, Big Bad Wolf resmi digelar kembali di Kota Medan. Kehadiran bazar buku yang diselenggarakan PT Jaya Ritel Indonesia ini mendapat sambutan hangat dari Gubsu Eddy Rahmayadi. Gubsu mengaku gembira, karena bazar ini dapat mendongkrak minat baca warga Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Edy Rahmayadi didampingi Danlanud Soewondo Kolonel Meka Yudanto dan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, meresmikan Bazar Buku Big Bad Wolf yang diselenggarakan PT Jaya Ritel Indonesia, di Gedung Andromeda eks Bandara Polonia Medan, Rabu (4/9) sore sekira pukul 17.00 WIB. Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT Jaya Ritel Indonesia Uli Silalahi mengatakan, bazar yang akan digelar selama 11 hari mulai 6-16 September 2019 itu bertujuan mendukung peningkatan minat baca, literasi dan akses memperoleh buku bacaan yang berkualitas bagi semua kalangan masyarakat.

“Demi menggalakkan minat baca sejak dini, kita hadir sekaligus menyediakan akses untuk memperoleh buku bacaan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dengan hadirnya bazar Big Bad Wolf, diharapkan dapat menjadi salah satu wadah memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan mengajak masyarakat untuk mencintai buku,” katanya.

Uli juga menjelaskan, Kota Medan merupakan lokasi ke-4 yang didatangi Big Bad Wolf. Sebab, ia melihat antusiasme dan permintaan masyarakat cukup tinggi. Sebelumnya, jelas wanita berdarah Batak itu, Bazar Big Bad Wolf pertama kali digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2009 silam.

Gubsu Edy Rahmayadi menyambut gembira kehadiran Big Bad Wolf di Kota Medan. Apalagi, bazar ini memberikan diskon mulai 60 sampai 80 persen untuk semua buku-buku internasional. “Dulu, kalau mau baca harus ke Titi Gantung di Lapangan Merdeka Medan. Sekarang untuk mendapatkannya kita gak susah. Di sini sudah ada 2 juta buku,” katanya.

Karenanya, Edy berharap, bazar ini diadakan setiap 6 bulan sekali. “Jadi, saya harap 6 bulan mendatang, kembali lagi. Saya juga berharap Bank Sumut bisa ikut, jangan cuma Bank BCA saja. Mari kita membaca, jangan ragu beli buku. Semoga kita semakin cerdas lagi,” imbaunya.

Hal senada juga diutarakan Dan Lanud Soewondo Kolonel Meka Yudanto yang hadir didampingi sang istri selaku Ketua PIA Ardhya Pia Ardhya Garini Cabang 15 D/I Lanud Soewondo. “Kita punya fasilitas bekas bandara. Jadi, bisa kita manfaatkan karena kita lihat ada potensi yang sangat bagus. Dan ini juga bisa jadi kesempatan masyarakat untuk menggali ilmu, tentunya juga yang masih sekolah. Sehingga, bisa menarik minat baca di Sumut khususnya bagi adik-adik yang masih sekolah untuk mendapatkan buku murah,” ungkapnya.

Opening ceremony Big Bad Wolf ini juga dihadiri Enny Kamal, selaku Regional Head Bank Central Asia(BCA) dan Don Bosco Salamun dari Metro TV, serta ratusan undangan dan masyarakat hadir memadati halaman Gedung Andromeda EX Bandara Polonia Medan. Enny Kamal mengatakan, BCA berkomitmen untuk turut serta mendukung penyadaran pentingnya membaca buku pada masyarakat terutama pada generasi muda. “Selama 11 hari, 24 jam non-stop, masyarakat Medan bisa berburu buku-buku favorit dengan harga murah dan menikmati beragam promo menarik dari BCA,” katanya.

Promo istimewa yang ditawarkan, lanjut Enny, antara lain voucher cashback hingga Rp500.000 untuk pembayaran dengan Kartu Kredit BCA dan Kartu Debit BCA dengan chip, diskon 50 persen untuk pembelian voucher BBW menggunakan Reward BCA, program beli 7 gratis 1 Buku Ajaib Augmented Reality dengan Kartu Kredit BCA, Kartu Debit BCA, Flazz, maupun Sakuku, serta Cicilan BCA 0 persen hingga 6 bulan. “Kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda Medan, dapat memperluas cakrawala pengetahuannya melalui gelaran Bazar Buku Big Bad Wolf ini.” tandasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah memastikan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, berlaku mulai 1 Januari 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini menyebabkan pagu anggaran pemerintah Kota Medan tidak mencukupi. Buntutnya, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Medan terancam akan dipangkas.

KEPALA Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Syahrial menyebutkan, mereka telah memberikan pagu anggaran kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk peserta PBI. “Tapi berapa nilai anggaran yang dibutuhkan oleh Dinkes, itu mereka yang lebih tahu. Yang pasti dengan naikknya iuran BPJS Kesehatan, maka Dinkes harus meningkatkan jumlah anggarannya untuk BPJS PBI agar peserta yang dicover selama ini tetap dibiayai,” kata Syahrial kepada Sumut Pos, Selasa (3/9).

Dia juga menyebutkan, jika iuran BPJS dinaikkan hingga 100 persen atau dua kali lipat dari iuran sebelumnya, maka akan ada dua kemungkinan yang bakal dilakukan Pemko Medan. Disebutnya, dua kemungkinan tersebut yakni pertama, menaikkan pagu anggaran untuk peserta PBI BPJS Kesehatan sehingga semuanya bisa ter-cover. “Atau kemungkinan kedua, kalau tidak dinaikkan, maka jumlah peserta PBI kemungkinan akan dipangkas,” tandas Syahrial.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis mengungkapkan, jumlah peserta BPJS PBI di Kota Medan memang cukup besarn

yakni lebih dari 800 ribu peserta. Selama ini, kata Endar, pembiayaan peserta PBI terdiri dari tiga sumber, yakni dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Dia merincikan, lebih dari 500 ribu peserta PBI di Kota Medan dibiayai APBN, 35 ribuan peserta dibiayai APBD Provinsi, dan 350 ribu peserta dibiayai oleh APBD Kota Medan.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Medan, Edwin Effendi saat dikonfirmasi mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih wacana dan belum diberlakukan. Karenanya dia berharap, kenaikan iuran tersebut benar-benar dikaji lagi. “Belum, belum ditetapkan. Kita tunggulah arahan dari pemerintah pusat bagaimana dan kita ikuti kebijakan yang diterapkan nantinya,” ujar Edwin kepada Sumut Pos, Selasa (3/9).

Menurut dia, penetapan naiknya iuran tersebut masih ada pembahasan lagi. Sebab, harus ada dukungan atau persetujuan dari berbagai instansi terkait termasuk DPR. “Kenaikan itu akan berdampak terhadap APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota,” ucapnya.

Edwin mengaku, jika nantinya kebijakan itu ditetapkan, maka otomatis akan turun ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Kita akan ikuti dan terapkan apabila memang sudah diberlakukan. Karenanya, mau tidak mau alokasi anggaran untuk itu dinaikkan atau menjadi bertambah,” tandasnya.

Menanggapi ini, anggota Komisi II DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan menyebutkan, naiknya iuran BPJS kesehatan yang akan berdampak pada peserta PBI harus segera disikapi Pemko Medan. “Pemko Medan harus serius menanggapi ini. Jangan sampai peserta PBI di Kota Medan harus dipangkas hanya karena Pemko Medan tidak mampu menutupi tarif iuran BPJS yang dinaikkan oleh pemerintah pusat,” kata Wong Chun Sen kepada Sumut Pos, Selasa (3/9).

Disebutnya, pemerintah Kota Medan harus mampu menyediakan anggaran untuk menjamin kesehatan rakyatnya, hingga apapun keputusan pemerintah pusat, tidak akan membebani masyarakat. “Tapi apa yang kita lihat saat ini? Pemerintah Kota Medan seringkali tidak melakukan apapun saat ada kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada masyarakat Kota Medan. Padahal, Pemko Medan bisa melakukan banyak hal untuk membantu meringankan beban rakyat,” tegasnya.

Khusus untuk BPJS PBI, Wong Chun Sen berharap agar Pemko Medan tetap membiayai peserta BPJS PBI dari APBD Kota Medan. “Kan jelas, pembangunan Kota Medan akan difokuskan dalam tiga hal, yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Maka jelas lah, kalau pemerintah harus bisa membiayai iuarn tersebut sekalipun tarifnya dinaikkan oleh pemerintah pusat. Sekali lagi, pemerintah Kota Medan harus bisa memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat Kota Medan,” tandasnya.

Ketua Komisi II DPRD Medan HT Bahrumsyah mengatakan, pada APBD Medan 2020 untuk alokasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dianggarkan hanya sekitar Rp90 miliar lebih. Padahal sudah diajukan untuk penambahan anggaran, akan tetapi tidak disetujui dengan alasan terbentur regulasi. Sementara, alokasi penambahan anggaran peserta PBI 2019 yang sudah dianggarkan sebesar Rp21,5 miliar dipastikan menjadi silpa.

“Sangat disayangkan anggaran Rp21,5 miliar jadi silpa. Padahal masih banyak masyarakat tidak mampu berobat dan menunggak iuran (kelas III mandiri). Untuk itu, pada 2021 kita mendorong Pemko Medan menambah alokasi anggaran tersebut,” kata Bahrum.

Ketua DPD PAN Kota Medan ini juga dengan tegas menolak kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan, terutama untuk peserta kelas III. Sebab, banyak warga Medan yang menjadi peserta kelas III khususnya mandiri menunggak iuran. “Kita jelas menolak dan sudah menyampaikan kepada Fraksi PAN DPR RI, khususnya Komisi IX dan XI. Peserta kelas III yang mandiri untuk warga Medan masih banyak yang menunggak, jumlahnya sekitar 150 ribu orang. Padahal, hanya membayar premi Rp25.500 setiap bulan tapi mereka enggak mampu. Lantas, bagaimana nantinya jika kelas III dinaikkan iurannya menjadi Rp42.000? Oleh karenanya, hal ini yang menjadi persoalan dan pertimbangan penting,” ungkap Bahrum yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Medan.

Dikatakan Bahrumsyah, saat ini pemerintah pusat tengah menggalakkan SDM Unggul Indonesia Maju. Namun, anehnya biaya kesehatan malah semakin mahal dan membebani rakyat kecil. “Bagaimana mau SDM unggul sementara rakyat kecil enggak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan, apalagi mau dinaikkan? Bagaimana kalau sakit mau unggul SDM,” cetusnya.

Untuk itu, sebut dia, solusi lain untuk mengurangi defisit masih banyak yang bisa dilakukan. Misalnya, mengejar potensi pendapatan-pendapatan yang bisa diambil dari baik pajak maupun non pajak yang tak tercapai. “Jangan rakyat kecil yang dibebankan,” tandasnya. (map/ris)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Setelah menjatuhkah vonis hukuman 5 tahun penjara terhadap pengusaha Tamin Sukardi, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyerobotan lahan seluas 106 hektare eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, di Kebun Helvetia di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan lain Yakni, menyerahkan lahan 106 hektare tersebut kepada pihak swasta.

Dalam putusan bernomor 1331.K/PID.SUS/2019 tersebut, lahan seluas 32 hektare dikembalikan kepada Dewan Pengurus Al – Washliyah. Kemudian lahan seluas 74 hektare yang dikuasai PT Erni Putra Terati (Tamin Sukardi ), tetap dalam penguasaan hak PT Agung Cemara Realty (ACR) melalui Mujianto selaku direktur. Alasan MA, PT ACR telah membeli lahan tersebut dari Tamin.

Menanggapi putusan MA tersebut, akademisi hukum Sumatera Utara, Dr Redyanto Sidi, SH, MH, menyebut menduga tersebut aneh. Menurutnya, pengalihan tanah berstatus eks HGU PTPN ke pihak swasta seharusnya berhubungan dengan hukum perdata, bukan lewat jalur Tipikor.

“Harusnya pengalihan peruntukan lahan negara dicek dulu ke publik. Kalau lahan negara dalam hal ini eks HGU PTPN dikembalikan ke Al-Washliyah dan Mujianto, harus ada putusan keperdataan yang menguatkan alas hak kepemilikan dari Al-Washliyah dan Mujianto yang terlampir dalam berkas perkara. Maka eksekusi bisa dilakukan secara keperdataan, bukan Tipikor. Jadi menurut saya keputusan itu sangat aneh,” tutur Redyanto, kemarin.

Tentang eksekusi putusan, menurut dosen UMSU ini, jaksa selaku eksekutor tentu wajib menjalankan perintah pengadilan. Tetapi jaksa juga berhak terlebih dahulu mengecek putusan MA tersebut. Pertama, jaksa seharusnya mengkroscek apakah sudah ada surat lampiran yang menerangkan tentang pelepasan lahan eks HGU PTPN kepada publik. Kedua, apa dasar kepemilikan Al-Washliyah dan Mujianto atas lahan tersebut. “Sebelum putusan dieksekusi, pihak kejaksaan berhak mengecek bukti- bukti yang menguatkan putusan itu,” tegas Redyanto.

Disinggungnya, tahun 2002 telah diterbitkan Surat Keputusan BPN RI Nomor 42/HGU/BPN/2002 tentang tanah itu. Dalam SK ditetapkan, lahan eks PTPN yang HGU-nya tidak diperpanjang atau berstatus eks HGU PTPN, agar dikembalikan ke Pemerintah Sumatera Utara. Tetapi PTPN ternyata menjual aset negara itu ke pihak swasta pada tahun 2004.

Redyanto menduga, ada unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PTPN pada masa itu. Karena lahan bukan lagi kewenangan PTPN sesuai dengan SK BPN RI 42/HGU/BPN/2002, tetapi kewenangan milik negara atas nama Pemerintah Sumatera Utara.

“Kita minta kepada Pemerintah Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah dan sikap atas masalah itu. Karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak negara. Secara hukum, Pemerintah Sumatera Utara punya kewenangan dan berhak melakukan gugatan atas perampasan lahan yang dilakukan pihak swasta,” cetus Redyanto.

Kembali dijelaskan Redyanto, bila bukti-bukti kepemilikan tanah belum bisa dibuktikan oleh Al-Washliyah dan Mujianto, maka lahan itu seharusnya dikembalikan dulu ke Pemprovsu.

“Pemprovsu berhak, dikuatkan dengan SK BPN BPN RI Nomor 42/HGU/BPN/2002 yang menetapkan tentang lahan eks HGU. Bisa jadi, dalam putusan hakim di Mahkamah Agung tidak dilampirkan soal SK BPN RI, makanya tidak menjadi pertimbangan hakim,” pungkasnya.

Putusan MA yang menerangkan tanah seluas 126 hektare, lanjutnya, juga tidak sesuai dengan objek fakta tanah di lapangan yang faktanya hanya seluas 106 hektare. Redyanto menduga, ada kekeliruan atau ketidaktelitian hakim MA dalam memeriksa bukti-bukti perkara tersebut. Selain itu, dapat diduga ada kelalaian atau ada unsur kesengajaan.

“Ini harus benar dicek, apakah ini ada kesilapan atau ada unsur kesengajaan. Kalau nantinya ada kesengajaan, berarti ada oknum yang melakukan. Untuk itu, diminta kepada hakim pengawas di Mahkamah Agung harus mengecek kembali hasil putusan tersebut,” cetus Redyanto.

Apabila hasil putusan itu menerangkan objek tanahnya 126 hektare, harus ada buktinya. Jangan nanti, setelah dicek di lapangan ternyata 20 hektare sisanya tidak ada. “Jadi apa dasarnya bisa diputuskan objek tanahnya 126 hektare? Ini aneh. Jaksa harus mengajukan peninjauan kembali (PK). Kalau jaksa tidak melakukan PK atas putusan itu, berarti jaksa mengamini kekeliruan yang tidak sesuai fakta di lapangan. Artinya, jaksa tidak bersikap profesional bila mereka diam,” tegas Redyanto.

Komisi Yudisial (KY), lanjutnya, juga berhak memeriksa dan mengawasi penyimpangan terhadap hakim yang melakukan kekeliruan. “Saya yakin, putusan itu ada kekeliruan. Komisi Yudisial diharapkan menindaklanjuti temuan putusan yang unik ini, agar diketahui apakah ada kekeliruan, kelalaian, atau kesengajaan,” tutup Redyanto.

Sekjend Komite Tani Menggugat (KTM) Sumut, Syaifal Bahry, SE selaku aktivis perjuangan lahan negara, berharap Gubsu melakukan langkah gugatan untuk pengembalian lahan yang telah dikuasai oleh swasta. Apabila Gubsu melakukan pembiaran, ia menduga Gubsu mendukung penyerobotan lahan negara oleh mafia tanah.

“Ini ada kongkalikong dalam putusan, Gubernur jangan diam. Bila ini dibiarkan, kita berharap KPK dapat mengusut mafia peradilan dan persengkongkolan atas penjualan lahan negara ke mafia tanah,” tegasnya.

Wagirin Minta Gubsu Perhatikan Nasib Rakyat..

Terkait putusan MA yang menyerahkan lahan eks HGU PTPN II seluas 106 hektar kepada pihak swasta, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, menyebutkan MA berhak penuh memutuskan.

“Putusan itu nggak mungkin saya komentari. Itu ‘kan hak MA sebagai yudikatif. Posisi saya sebagai wakil rakyat adalah legislatif. Kami harus bicara politis, bukan bicara hukum,” ucap Wagirin saat ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya, Selasa (3/9.

Namun, kata Wagirin, mau tidak mau putusan tersebut berdampak pada rakyat yang selama ini beraktivitas di lokasi sengketa. “Nah, dampaknya ini yang berhak untuk disikapi. Apapun yang terjadi dari kebijakan hukum maupun politik dan, itu berdampak pada rakyat. Tentu akan kami sikapi,” katanya.

Secara politis, pihaknya telah mengambil sikap atas dampak yang terjadi pada rakyat yang ada di kawasan Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deliserdang. Misalnya telah terjadi pemagaran di sana, menyebabkan aktifitas warga terganggu dalam mencari nafkah.

“Saya tidak mau membahas siapa pihak yang melakukan pemagaran. Tapi saya dan teman-teman di DPRD Sumut meminta agar jangan ada pemagaran di sana, yang membuat masyarakat resah,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Wagirin, DPRD Sumut sudah meminta Gubsu, Edy Rahmayadi, untuk mengambil tindakan agar pemasangan pagar dihentikan, sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Surat pernyataan itu sudah saya tandatangani selaku ketua DPRD Sumut dan sudah kami sampaikan ke pihak Gubsu,” katanya.

Namun, Wagirin tidak menyebutkan langkah apa yang harus diambil oleh Gubsu dalam menyelesaikan persoalan ini. Sedangkan di sisi lain, pengadilan sudah memutuskan agar lahan tersebut jatuh ke pihak swasta.

“Secara teknis pemerintah pasti yang lebih tahu dan mereka yang mengambil kebijakan. Mereka yang harus memikirkan bagaimana cara dan teknisnya,” tegasnya.

Kata Wagirin, para penduduk telah menempati lahan tersebut lebih dari 20 tahun. Keputusan hukum atau politik diharapkan tidak mengganggu rakyat. “Persoalannya kalau warga ilegal di sana, kenapa pemerintah melakukan pembiaran sampai 20 tahun? Ini ‘kan nggak benar juga. Pemerintah harus punya andil dalam masalah ini. Tidak boleh diam,” katanya.

Intinya, kata Wagirin, putusan MA yang mengalihkan lahan ke swasta adalah urusan hukum. “Di tangan siapapun lahan itu sekarang, pemerintah harus bisa mengambil kebijakan agar rakyatnya tidak merasa dirugikan,” tandasnya. (fac/map)