MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Lapas (Kalapas) Klas IA Tanjunggusta Medan, Frans Elias Nico membantah telah menolak pemindahan narapidana (napi) dari Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan. Dia menyebut, bulan lalu Lapas telah menerima pemindahan dua napi (warga binaan) yang terjerat hukuman mati dari Rutan.

Hal ini membuktikan bahwa pernyataan Kepala (Ka) Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan, Rudi Sianturi yang menyebut Lapas Klas IA Tanjunggusta Medan, ditolak karena sudah overkapasitas terbantahkan.

“Bulan kemarin (Juli), kami terima dua WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) hukuman mati dari Rutan (Tanjunggusta Medan),” sebut Nico kepada wartawan, Sabtu (24/8).

Orang nomor satu di Lapas Klas IA Tanjunggusta Medan yang baru menjabat ini menjelaskan, pemindahan WBP di Rutan/Lapas maupun Cabang Rutan se-Sumut, karena adanya persetujuan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Jahari Sitepu.

“Pemindahan WBP itu atas persetujuan Kadiv PAS, bukan kami (Lapas). Kalau kami sih prinsipnya terima (napi) karena memang birokrasinya UPT yang akan memindahkan asal telah koordinasi dengan Kadivpas,” jelas Nico.

Nico tak menampik, bahwa Lapas yang sudah overkapasitas 300 persen itu akan menolak menerima pemindahan napi dengan catatan. Pertama, napi tersebut dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan.

Kedua, putusan napi itu belum ada. Ketiga, belum adanya persetujuan dari Kanwil Kemenkum HAM Sumut.

“Apabila napi tersebut tidak termasuk dalam ketiga syarat itu, pasti kita menerima pemindahannya walaupun Lapas sudah overkapasitas 300 persen. Karena beberapa minggu lalu kita juga sudah terima pindahan WBP dari Rutan Tanjunggusta Medan,” terangnya.

Menurut Nico, syarat-syarat tersebut tidak hanya berlaku untuk Lapas Tanjunggusta Medan saja, melainkan seluruh Lapas lain.

“Misalnya vonis belum ada, sulit kita untuk melakukan pembinaan lanjutan seperti perhitungan mendapat remisi. Yaitu perhitungan untuk menentukan 1/2 dan 2/3 masa pidana WBP tersebut,” pungkasnya.

Ka Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan, Rudi Sianturi berencana memindahkan napi ke Lapas Tanjunggusta Medan. Menurut Rudi, pihak Lapas menolak dengan alasan overkapasitas.

Selain itu, Rudi mengklaim bahwa pihaknya sudah mengusulkan pemindahan 100 napi, salah satunya napi berisial ZA, ke Kanwil Kemenkum HAM Sumut. Namun, Rudi tidak mengetahui kemana ZA akan dipindahkan.

“Kita sudah usulkan pemindahan 100 napi, termasuk salah satunya (ZA), ke Kemenkum HAM Sumut. Karena disini (Rutan) pun sudah ada 4.000 tahanan. Tapi itu terserah Kemenkum HAM mau pindahkan kemana,” ucap Rudi.

Pemindahan ini, terkait ZA yang sudah 4 tahun menghuni Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan setelah divonis selama 11 tahun. Terpidana narkotika ini belum dipindahkan ke Lapas Klas IA Tanjunggusta.

Biasanya, terpidana yang dihukum selama 5 tahun ke atas akan dipindahkan ke Lapas. Keberadaan ZA yang tetap berada di Rutan Tanjunggusta dipertanyakan karena tidak dipindahkan ke Lapas.(man/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sikap Transporter yang merupakan pihak ketiga dalam membawa dan mengelola limbah B3 dari rumah sakit, sangat tidak kooperatif saat disurati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan. Karenanya, sangat layak diberikan sanksi tegas. Seperti izinnya dicabut.

“Tentu sangat kita sayangkan hal ini. Transporter tidak mau kooperatif dalam memenuhi panggilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, guna menjelaskan proses pengelolaan milik B3 rumah sakit yang mereka bawa. Ini gak benar. Layak disanksi tegas. Cabut izinnya!” ucap Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Minggu (25/8).

Meskipun pihak Transporter telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, lanjut Bahrum, pihak Transporter seharusnya memiliki tanggungjawab dalam memberikan penjelasan tentang kemana dan bagaimana cara mereka dalam mengelola limbah B3 tersebut.

“Karena yang saya tahu, pengawasan itu kan ada pada pihak DLH Kabupaten/Kota, maka DLH Kota Medan punya hak untuk menanyakan hal itu. Begitupun juga dengan pihak transporter yang punya kewajiban dalam menjelaskan kepada DLH Kota Medan,” tegasya.

Menurutynya, DLH berhak menyurati Kementerian Lingkungan Hidup agar izin dari perusahaan transporter itu segera dicabut. Karena, Kota Medan juga punya aturan yang harus dipatuhi. “Kalau mau beroperasi di Kota Medan maka ikuti dan patuhi serta berkoordinasilah dengan pemerintah setempat. Kota Medan sudah punya segudang masalah, jangan ditambah-tambahi lagi.” tegasnya lagi.

Bahrum meyakini bahwa tidak semua Transporter memiliki izin dari lingkungan hidup. “Saya yakin masih banyak perusahaan tarnsporter di Kota Medan ini yang tak punya izin atau RS yang secara sengaja mau bekerja sama dengan pihak ketiga yang tak mengantongi izin. Kalaupun punya izin pasti ada yang ‘lari’ dari izin itu sendiri, makanya dia tidak berani untuk datang dan menjelaskan prosesnya,” kata Bahrum.

Untuk itu, lanjut Bahrum, berdasarkan laporan dari berbagai pihak seharusnya pihak DLH sudah bisa melakukan investigasi terhadap perusahaan Transporter yang dimaksud. Bila tidak kunjung memenuhi panggilan, langkah itu sangat layak untuk diambil. “Kan bisa di panggil secara paksa dengan membawa petugas kepolisian kalau mereka tak mau datang juga. Investigasi, suruh tunjukkan kemana limbah itu dibawa,” ujarnya.

Bahrum menyarankan agar pihak DLH harus terus berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Medan dalam menangani persoalan ini. “Harusnya DLH juga sampaikan ke kami, jangan jalan sendiri agar kami bisa membantu dalam persoalan ini. Kami juga berhak untuk memanggil pihak transporter itu sebagaimana kami sering memanggil bahkan mengunjungi RS-RS dalam berbagai persoalannya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dari tiap-tiap rumah sakit di Kota Medan hingga kini masih belum jelas. Hingga saat ini DLH Kota Medan belum mengetahui kemana dan bagaimana limbah B3 yang bersumber dari rumah sakit itu dibawa dan dikelola oleh pihak Transporter yang merupakan pihak ketiga yang dipercaya oleh pihak-pihak RS dalam membawa dan mengelola limbah B3 mereka. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) tewas terseret ombak di Objek wisata Pantai Tapak Tuan Tapa, di Desa Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, Jumat (23/8), merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan USU dan sudah lulus meja sidang skripsin

Kedua mahasiswa tersebut adalah Antoni Marbun (23), asal Desa Parbotihan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut dan Bonano Yogi Napitupulu (22), warga Abepura, Kota Jaya Pura, Provisi Papua.

“Keluarga besar USU berduka atas meninggalnya Antoni Marbun dan Bonano Napitupulu dalam musibah yang terjadi di objek Wisata Pantai Tapaktuan, Aceh,” ungkap Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu kepada wartawan, Minggu (25/8).

Runtung mengakui kedua korban tersebut merupakan Fakultas Kehutanan USU yang telah lulus ujian skripsi dan tinggal menunggu wisuda. Namun meninggal dunia, pihak USU tetap memproses ijazah mereka sebagai Sarjana pada Strata 1.

“USU akan segara memproses penerbitan ijazah Sarjana bagi mahasiwa yang telah lulus ujian skripsi tersebut dan akan diserahkan kepada orang tuanya pada saat Wisuda Lulusan USU tanggal 6-7 September 2019 nanti,” jelas Rektor.

Runtung menjelaskan berdasarkan informasi dari Pimpinan Fakultas Kehutanan USU, Antoni Marbun dan Bonano Napitupulu berangkat ke Tapaktuan atas inisiatif sendiri yang mendapat tugas dari Perusahaan Surveyor Indonesia melakukan survey. Bukan ada kaitan dengan USU atas kepergian mereka ke Aceh. “Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menerima musibah ini,” pungkas Runtung.

Untuk diketahui, dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Tim Gabungan dari SAR Aceh Selatan, TNI/Polri dan warga sekitar melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Alhasil, Antoni Marbun, berhasil temukan dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan, Bonano Yogi Napitupulu belum ditemukan dan terus masih dilakukan pencarian.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pada tahun 2020 mendatang, Komisi II DPRD Medan menganggarkan honor sebesar Rp600 ribu untuk 427 tenaga operator di seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kota Medan. Selama ini, para tenaga operator hanya diupah sekadarnya saja.

Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengatakan, selama ini pemerintahn kurang memberi perhatian kepada operator sekolah. “Kerja keras mereka dalam menyelesaikan administrasi sekolah tidak diberi imbalan. Jadi untuk ditahun 2020 kita minta honor mereka ditampung di APBD Medan,” kata HT Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Minggu (25/8)

Bahrum mengatakan, saat membahas R-APBD 2020 dengan Disdik Medan di ruang rapat Komisi II, Sabtu (24/8) kemarin, ia menyampaikan bahwa selama ini honor para operator sekolah itu berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Honor yang mereka terima setiap bulan dipasrahkan pada sekolah. Akibatnya, sekolah memberi honor sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki, bahkan ada yang dibayar hanya Rp200 ribu,” katanya.

Menurut Bahrum, dalam rapat yang turut diikuti oleh para anggota Komisi II lainnya, yakni Surianto, Rajuddin Sagala, HM Yusuf, Wong Chun Sen Tarigan, Tengku Eswin dan Sekretaris Anton Panggabean itu, pihaknya akan memperjuangkan agar ke depannya nasib para operator sekolah tidak lagi ditentukan oleh kondisi keuangan sekolah yang didapatkan dari Dana BOS.

“Tugas operator itu berat, seluruh persoalan administrasi diurus operator. Contohnya keperluan administrasi sertifikasi hingga data pokok pendidikan (Dapodik). Kerja operator itu seringkali mulai siang hingga malam untuk entri data. Sebab, terkadang jaringan baru lancar ketika malam hari,” jelasnya.

Namun, lanjuta Bahrum, kerja keras itu tidak diimbangi dengan kesejahteraan dari pemerintah. Padahal, sebagai salah satu kunci utama terkait urusan administrasi sekolah, sudah sepantasnya operator diberi upah yang jauh lebih layak, bukan hanya diberi honor yang tergantung kondisi keuangan, tapi harus ada kepastian.

“Kami ingin agar honor para operator dibiayai APBD. Kita tahu, nilai Rp600 ribu itu juga sebenarnya masih kurang, tapi setidaknya sudah ada kepastian, tidak lagi tergantung dengan keuangan sekolah saat itu. Kedepannya, kita akan coba tingkatkan lagi,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) masih dirasakan di sejumlah wilayah dengan rangkaian kegiatan. Salah satunya dilaksanakan oleh Subrayon AMPI Karang Berombak, dengan menggelar beragam kegiatan bertajuk ‘Gebyar HUT RI Ke-74’.

Ketua Subrayon AMPI Karang Berombak, Diro Andrian mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan Kemerdekaan RI ini bertujuan untuk kebersamaan warga di Kelurahan Karang Berombak khususnya. “Kegiatan ini sengaja kami laksanakan untuk memeriahkan HUT RI ke-74, agar jiwa nasionalisme di kalangan remaja tumbuh.

Kami mau menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila pada generasi muda sejak dini,” ujar Diro didampingi Sekretaris, Alamsyah Pasaribu pada malam puncak Gebyar HUT RI Ke-74 di dekat Kantor Kelurahan Karang Berombak, Jalan Karya Dalam/Karya, Medan Barat, Sabtu (24/8) malam.

Turut hadir, Camat Medan Barat diwakili Kasi Trantib, perwakilan DPD AMPI Sumut, DPD AMPI Medan, Babinsa dan Polsek Medan Barat serta Lurah Karang Berombak, Suhardi.

Dijelaskan Diro, dalam kegiatan gebyar HUT RI ini dilaksanakan berbagai macam lomba di antaranya lomba sepakbola anak, bernyanyi, balap karung, makan kerupuk, lari botol dan sebagainya. “Masyarakat sangat antusias mengikuti berbagai macam lomba dan begitu juga pada malam puncak,” ucapnya.

Diro menyebutkan, pada malam puncak disajikan beragam hiburan seperti tarian daerah asal Batak, India dan Melayu. Selain itu, ada lucky draw hingga pembagian hadiah bagi para pemenang lomba, termasuk juga pemilihan kepala lingkungan terbaik di Kelurahan Karang Berombak.

“Merayakan Hari Kemerdekaan RI sudah menjadi keharusan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Perayaan HUT RI ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya,” tandas Diro.

Sementara, Lurah Karang Berombak, Suhardi menuturkan, kehadiran AMPI di kelurahan yang dipimpinnya telah memberikan warna. Sebab, berbagai kegiatan positif telah banyak dilakukan termasuk dalam memperingati HUT RI.

“Kegiatan gebyar HUT RI ini sangat bagus untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar warga khususnya di Kelurahan Karang Berombak. Kegiatan yang sangat positif ini diharapkan terus berlanjut setiap tahun, sehingga dapat mengembangkan wawasan untuk mengenang perjuangan dalam meraih kemerdekaan,” ujarnya. (azw/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Medan sedang fokus merangkul pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Medan. Tujuannya, tak lain agar bersama-sama memajukan iklim usaha di kota ketiga terbesar di Indonesia ini.

Ketua Apindo Medan, Anton William Chandra mengajak kepada seluruh pelaku UKM di Medan bergabung dan bersama-sama memajukan perekonomian di Medan. “Kita berharap Apindo Medan bisa mendorong perekonomian Medan semakin maju. Kita ingin bagaimana menambah peluang-peluang dunia usaha lagi,” ujarnya saat diwawancarai disela-sela peresmian kantor baru Apindo Medan di Jalan Rotan, Minggu (25/8).

Menurut Anton, dengan bergabungnya UKM di Apindo maka akan difasilitasi dalam mengurus perizinan usaha mereka. Sebab, dari informasi yang didapat banyak dari mereka yang mengeluhkan soal perizinan. “Izin usaha ini sangat penting untuk dimiliki para pelaku UKM. Dengan adanya izin, maka mereka bisa melakukan pinjaman ke bank sehingga menambah modal usahanya,” tutur Anton.

Wakil Ketua Apindo Medan, Bahari menyebutkan, pihaknya tengah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan One Self Submission (OSS) atau perizinan terpadu. Artinya, dengan sistem tersebut maka nanti UKM bisa dibantu mengenai izin usaha mereka.

“Kita ingin semua pelaku UKM yang ada di Medan bisa bergabung dengan Apindo. Karena, dari sisi jumlah mereka cukup banyak namun masih banyak yang belum memiliki izin usaha. Padahal, izin usaha ini sangat penting dimiliki. Oleh karena itu, kita fokus merangkul UKM dengan tujuan memajukan iklim usaha atau perekonomian,” ungkap Bahari.

Diutarakan dia, melalui sistem OSS tersebut pemerintah pusat mendorong semua industri maupun dunia usaha memiliki izin yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan memiliki izin, maka memudahkan UKM untuk mendapatkan bantuan modal usaha mereka. “Apindo membuka pintu kepada pelaku UKM di Medan untuk bergabung menjadi anggota, dan kita akan bantu mengenai izin usaha mereka. Selain itu, nantinya bagi UKM yang sudah tergabung kita salurkan dalam beberapa kegiatan atau event seperti pameran,” ujarnya.

Tak hanya di dalam negeri, sambung Bahari, event juga diadakan di luar negeri. Hal ini dalam upaya mendorong agar produk UKM Medan bisa dikenal di mancanegara. “Untuk bergabung dengan Apindo cukup mudah, dengan mengisi formulir dan sejumlah persyaratan di kantor. Selain itu, informasi lebih lanjut dapat dilihat dan diakses dari website Apindo,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Daerah (PD) II Keluarga Besar FKPPI Sumatera Utara akan menggelar Apel Kebangsaan dan Bela Negara dalam rangka HUT ke-41 FKPPI serta Pembukaan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengkaderan Tingkat Madya (Diklatkordya) angkatan ke-III Se-Teritorial Kodam I BB di Korem 022 PT dan Rindam I BB, pada 11 September mendatang.

Mandataris PD II GM KB FKPPI Sumatera Utara, Robby Damanik, memastikan pihaknya akan menurunkan pasukan guna mensukseskan kegiatan yang bakal dihadiri ribuan kader FKPPI se-teritorial Kodam I BB tersebut.

Apalagi sebelumnya Ketua PD II FKPPI Sumatera Utara, H Kharuddin Syah Sitorus telah memimpin rapat kordinasi yang dihadiri sejumlah Ketua Cabang FKPPI se-Sumatera Utara dan GM KB FKPPI Sumatera Utara terkait kesiapan pasukan dalam apel kebangsaan itu.

“Ini momentum terbaik bagi kader FKPPI, karena digelar dalam rangka HUT FKPPI ke-41. Jadi kita dapat berkumpul dan saling mengenal lebih dekat lagi sesama kader FKPPI di Sumatera Utara. Kita targetkan khusus untuk Generasi Muda FKPPI Sumatera Utara, sedikitnya hadir 100 orang, dan itu bisa saja bertambah mengingat tingginya antusias kawan-kawan generasi muda untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan yang juga bakal dihadiri Ketua Umum FKPPI, Pontjo Sutowo,” ungkap Robby didampingi mandataris lainnya, Thamrin Samosir dan Fariz Eka Jaulanda, kepada wartawan, Minggu (25/8).

Selain sebagai sarana untuk bersilahturahim, Robby juga mengaku kegiatan apel kebangsaan ini sangat bagus untuk menumbuhkembangkan rasa memiliki kebangsaan bagi kader FKPPI. Diharapkan, kader FKPPI dapat menjadi permersatu di daerahnya masing-masing dalam menjaga dan membina keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita harus turut menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya, dengan meminimalkan konflik di daerah kita masing-masing. Dan sebagai generasi muda, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan pengetahuan terbaik kita untuk memajuan bangsa,” ajaknya.

Sebelumnya, Ketua PD II FKPPI Sumatera Utara, H Kharuddin Syah Sitorus, didampingi Ketua Panitia Apel Kebangsaan dan Diklatkordya, Dr Erwin, berharap seluruh kader FKPPI khususnya di Sumatera Utara dapat mendukung dan mensukseskan kegiatan yang akan dihadiri Pangdam I/BB dan Ketua Umum FKPPI.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap akan tercipta kader FKPPI yang bersatu dan berdaulat. Kita ingin proses pengkaderan di FKPPI terus berlangsung agar tidak kader-kader karbitan. Jadi kalau mau jadi Ketua itu, harus mengikuti pengkaderan dulu, harus tau tentang organisasi. Bukan ujuk-ujuk bisa langsung jadi ketua,” tekan H Buyung, sapaan akrabnya saat memimpin rapat kordinasi dengan Ketua PC FKPPI se-Sumatera Utara, belum lama ini. (map/ila)