MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 70 anak yang berasal dari keluarga kurang mampu disunat massal secara gratis oleh The Clinic yang bekerja sama dengan Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Sumatera Utara. Khitanan massal tersebut digelari di The Clinic Jalan Sekip, Medan, Minggu (14/7).

 Dokter (dr) Arya Tjipta SpBP-RE (spesialis bedah plastik) selaku pemilik The Clinic mengungkapkan, 70 anak yang disunat secara gratis ini menggunakan teknologi terbaru sinar laser. Puluhan anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu atau kaum dhuafa, yatim dan panti asuhan baik di Medan maupun luar Medan.

 “Semua penanganan kami berikan secara gratis dan juga menggunakan peralatan medis yang bisa dibilang berkelas premium. Selain itu, anak-anak juga mendapat bingkisan serta uang saku,” ujar dr Arya disela-sela kegiatan.

 Diutarakan dia, sunatan massal ini sebagai bentuk bakti sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini rutin dilaksanakan pihaknya beberapa kali dalam setiap tahun. Tahun lalu, ada sekitar 1.200 anak yang sunat gratis. Untuk tahun ini, ditargetkan bisa mencapai angka 1.500 anak keseluruhannya.

 “Sebetulnya disediakan kuota 200 anak dan hampir terpenuhi, yang dilaksanakan pada masa libur anak sekolah. Namun, waktu pelaksanaannya dimundurkan karena menyesuaikan jadwal kita dengan HDCI. Oleh karena itu, baru dilaksanakan sekarang dan orang tua dari peserta ada yang mengundurkan diri lantaran khawatir anaknya tidak masuk sekolah,” jelas dr Arya.

 Ia menyebutkan, pada sunat massal kali ini melibatkan sekitar 10 dokter, dimana 5 diantaranya adalah dokter spesialis seperti dokter bedah plastik, dokter bedah, dokter umum, dokter muda hingga perawat.

 “Melalui kegiatan sosial ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu dan ingin menyunatkan anaknya. Dengan kata lain, kita ingin berbagi dan membantu sesama dalam mencari keberkahan hidup. Sebab, semakin banyak bermanfaat untuk orang lain, maka semakin banyak juga akan kembali ke diri kita,” tuturnya.

 Lebih lanjut Arya mengatakan, bukan hanya sunatan massal gratis yang dilakukan rutin, kegiatan amal yang sama juga selalu diberikan kepada warga yang ingin menjalani operasi bibir sumbing. “Kebetulan saya merupakan dokter spesialis bedah plastik, maka operasi bibir sumbing juga merupakan bidang dari ilmu saya. Hal ini semua kami lakukan untuk membantu masyarakat, karena kami yakin perbuatan baik kita akan memberikan keberkahan nantinya,” imbuh dia.

 Sementara, Sekjen HDCI Sumut, Faisal Arif Nasution mengatakan, khitanan massal ini sebagai wujud dari salah satu program sosial pihaknya. Setiap tahun pasti ada kegiatan bakti sosial, baik itu sunatan massal, memberi bantuan di panti asuhan, korban bencana atau musibah dan lain sebagainya.

 Faisal menambahkan, selain disunat secara gratis, anak-anak juga diberi bingkisan dan uang saku. “Ini pertama kalinya HDCI Sumut bekerja sama dengan The Clinic menggelar sunatan massal. Ke depan, kami sudah sepakat untuk terus berkolaborasi mengadakan kegiatan sosial ini pada waktu libur anak sekolah,” pungkasnya yang didampingi sejumlah pengurus HDCI Sumut dan HDCI Medan. (ris/ila)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak empat  orang pelaku curanmor diringkus Polres Tapanuli Utara pada Minggu (14/7/19) sekira pukul 20.10 WIB, tepatnya di Desa Hutabarat Partali Julu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara.

Adapun pelaku ranmor yang diringkus Polres Taput yaitu Mahulai (17) warga Jalan Ferdinan Lumban Tobing, Desa Hutatoruan 11, Kecamatan Tarutung. Kemudian Cristian Zega (27), honorer di Kelurahan Hutatoruan 11, Desa Banuaji 2 Bulu Godang, Kecamatan Adiankoting

Selanjutnya Aprijal Sihombing (16) warga Jalan Ferdinan Lumban Tobing, Desa Hutatoruan 11, KecamatanTarutung dan Lucky Hendra Lumban Tobing (17) warga Jalan DI Panjaitan, Desa Hutatoruan 7, KecamatanTarutung.

“Korban bernama Setya Novanto Hutabarat warga Lumban Palia, Desa Hutabarat Parbaju Julu, KecamatanTarutung. Satu unit sepedamotor Supra Fit turut diamankan dari para pelaku,” ujar Kasubbag Humas Polres Taput,  Sutomo, Senin (15/7).

Sutomo menerangkan saat itu personel Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara mendapat informasi dari korban bahwa sepedamotor miliknya hilang, kemudian tim opsnal melakukan lidik dan didapat informasi bahwa keberadaan sepedamotor teesebut di Balige Kabupaten Toba Samosir.

Selanjutnya Tim Opsnal Polres Tapanuli Utara langsung menuju ke Balige. Setelah sampai di Balige, Tim Opsnal Polres Tapanuli Utara langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapat orang yang memakai spedamotor yang diduga dari hasil curanmor.

Kemudian dilakukan introgasi terhadap pengendara tersebut dan benar bahwa sepedamotor tersebut dijual oleh  Saut Maholai, Cristian Zega, Aprijal Sihombing dan Lucky Hendra Lumbantobing.

“Tim Opsnal melakukan pengembangan terhadap orang tersebut di Wilayah Tarutung Tapanuli Utara. Berselang tiga jam Tim Opsnal Polres Tapanuli Utara berhasil mengamankan keempat orang yang melakukan pencurian sepedamotor tersebut,” urainya.

Atas tindakan itu Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara membawa para pelaku beserta barang bukti ke Mako Polres Tapanuli Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (as/msg)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jembatan penyeberangan atau Sky Bridge dari sisi timur Lapangan Merdeka ke Stasiun Besar Kereta Api sudah lama mangkrak dan tidak beroperasi. Namun rencananya, Sky Bridge akan beroperasi tahun ini.

 Berdasarkan hasil rapat yang digelar di ruang rapat 2 Pemko Medan yang dihadiri pihak terkait seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dinas Perhubungan, dan Bappeda, dinyatakan bahwa jembatan penyebrangan itu ditargetkan akan dioperasikan pada tahun ini.

“Target kita tahun ini sudah beroperasi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Medan, Suriono kepada Sumut Pos, Selasa (16/7) usai menghadiri rapat tersebut.

 Dikatakannya, proyek senilai Rp35 miliar yang dulunya ditargetkan rampung tahun 2014 itu, akan segera dioperasikan. Tetapi setelah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara PT KAI dan Pemko Medan terkait hak dan kewajiban masing masing dalam pengoperasian itu.

 “Hasil kesepakatan antara pemerintah Kota Medan dengan PT KAI, kami sepakat bahwa Sky Bridge itu akan dioperasikan. Selama ini mangkrak karena adanya kesepahaman yang belum deal dari PT KAI. Tetapi di dalam rapat yang berlangsung tadi, sudah tidak ada masalah lagi. Sehingga, tinggal faktor teknis saja, mana-mana yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.

 Terkait yang belum rampung, Suriono mengatakan akan dilakukan survey terlebih dahulu oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penata Ruang (PKPPR) Kota Medan untuk meninjau mana yang perlu diperbaiki sehingga Sky Bridge itu layak untuk difungsikan.

 Sedangkan terkait anggaran, lanjut Suriono, akan dilakukan pembicaraan khusus. Sebab untuk pembangunan itu, pemko Medan hanya menyambung bangunan dari pilar kereta api. Namun, dari pilar ke pintu masuk stasiun yang menyambungkan adalah PT KAI yang panjangnya diperkirakan mencapai 10 meter.

 Pantauan Koran ini, jembatan yang berfungsi untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat Medan yang akan menggunakan transportasi kereta api itu, saat ini kondisinya sangat memprihatikan. Selain berkarat juga terdapat sejumlah bangunan yang rusak.

 Sekadar diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Medan sejak 2012 membangun jembatan penyeberangan atau Sky Bridge yang menghubungkan sisi timur Lapangan Merdeka dengan Stasiun Besar Kereta Api Medan. Akhir 2014, proyek senilai Rp35 miliar tersebut rampung dikerjakan. Namun, setelah berjalan 6 tahun lebih, Sky Bridge tidak kunjung difungsikan atau dipergunakan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak ada hujan, Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara tiba-tiba banjir. Ternyata, air yang menggenani jalan tersebut berasal dari pipa transmisi milik PDAM Tirtanadi yang pecah.

 Manurut pantuan wartawan, genangan air mulai terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Air berasal dari pipa milik PDAM Tirtanadi di depan Dinas Kehutanan Sumut.

 Tak berapa lama, petugas dari PDAM Tirtanadi turun ke lapangan untuk memperbaiki pipa yang pecah. Kepala Cabang Medan Amplas PDAM Tirtanadi, Sahnan Harahap mengatakan, pipa transmisi yang pecah berukuran 400 inci. Pihaknya mengetahui penyebab pecahnya pipa tersebut.

 “Kita belum tahu apa penyebabnya. Untuk sementara, berdasar hasil pengamatan tim karena faktor alam. Karena posisi mati lampu, jadi air yang dalam pipa tekanan angin yang membuat pipa pecah,” ujarnya.

 Dijelaskan, pipa yang pecah tersebut merupakan pipa pengantar dari Delitua ke Garu Satu. Akibatnya pasokan air ke pelanggan bakal terganggu.  “Kami minta maaf, karena pasokan air ke rumah warga bakal terganggu untuk sementara waktu,” ungkapnya.

 Pecahnya pipa tersebut juga dibenarkan oleh Kadis PU kota Medan, Isa Anshari. Dia menyebut, pipa yang pecah membuat air langsung menggenani badan jalan Sisingamangaraja.

“Ya, banjir itu akibat pipa Tirtanadi yang pecah. Kabarnya petugas dari PDAM Tirtanadi sudah turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan,” ujarnya singkat. (map/ila)

Manajemen PT Allegrindo Nusantara mengikuti rapat dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Sumut, Binsar Situmorang terkait limbah ternak babi, di Kantor Dinas LH Sumut, Jalan Teuku Daud, Medan, Selasa (16/7). Pada rapat itu, pihak Allegrindo yang merupakan perusahaan ternak babi itu, menegaskan kesiapan mereka angkat kaki atau pindah dari lokasi perusahaan saat ini di pinggir Danau Toba, Kabupaten Simalungun.

“KAMI siap pindah dari pinggir Danau Toba asalkan pemerintah menyediakan lahan baru,” ujar General Manajer PT Allegrindo Nusantara, Budi Simbolon didampingi Abu Kasim, pada rapat yang dipimpin Kadis LH Sumut Binsar Situmorang itu.

Namun begitu, Budi Simbolon menampik alasan mau pindah karena telah mencemari perairan Danau Toba. Menurutnya, perusahaan yang menempati lahan seluas 46,38 ha di Desa Urung Pane, Kecamatan Purba, Simalungun itu, jauh dari pinggir Danau Toba.

Kata Simbolon, pihaknya mau pindah semata-mata untuk upaya bersama menjaga kualitas dan mutu perairan Danau Toba. “Kami meminta dukungan penuh kepada pemerintah untuk memperhatikan PT Allegrindo Nusantara yang kerap dituding membuang limbah ternak babi ke Danau Toba, walaupun sebenarnya usaha kami ini masih jauh dari pinggiran Danau Toba,” sebutnya.

Sebenarnya lagi, kata Simbolon, PT Allegrindo Nusantara berada dalam kondisi terpuruk dan menjadi sorotan pemerintah karena kondisi sebagian lahan ternaknya diketahui berada di lokasi hutan register 44.

Disebutkannya, Allegrindo Nusantara mempunyai kapasitas produksi ternak 50.000 ekor per tahun. Produksi itu diklaim telah memenuhi standar tentang tata pengelolaan sesuai peraturan pemerintah, termasuk pengelolaan limbah cair mempunyai izin lengkap dengan Nomor 188.45/1355/Sekrt-2016.

tanggal 30 Desember 2016. Bahkan atas izin limbah B3, pihaknya memegang izin dengan Nomor 188.45/1289/Sekrt-2016 tanggal 15 Desember 2016.

Dari semua persyaratan yang ditujukan ke Allegrindo, termasuk membangun IPAL dan Amdal sudah memenuhi standar, termasuk penggunaan air minum ternak sebanyak 200 m3 yang tentunya meliputi pembersihan ternak (mandi), kandang dan peralatan utilitas sebanyak 300 m3.

Dengan mengantongi semua perizinan tersebut, kata dia, Allegrindo yang sebelum di-take over tahun 1995, sepenuhnya adalah milik Pemkab Simalungun pada tahun 1982 oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.

“Terkait persoalan limbah dan bau yang disebarkan dari aroma limbah ternak babi, kami sudah melakukan penanaman 150 batang pohon, seperti serai, kayu putih dan mahoni di sekitar Desa Urung Pane untuk menghilangkan bau tak sedap,” paparnya.

Sebelumnya, kata dia, tahun 2001-2002, Pemkab Dairi pernah menawarkan kepada Allegrindo agar pindah ke daerahnya. Tapi relokasi ini tak kunjung juga final, makanya Allegrindo tetap bertahan di Simalungun.

Menyinggung keberadaan sebagian lahan Allegrindo berada di kawasan hutan register 44, Budi mengatakan, pihaknya sudah mendatangi dan berkonsultasi kepada Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Sumut dan Kabupaten Simalungun. Bahkan proses konsultasi ini sudah berlangsung empat tahun dan belum ada kata kesepakatan, seperti untuk membebaskan lahan register 44 di lokasi peternakan Allegrindo.

“Memang SK Menhut No 44 tahun 2004 tentang perencanaan hutan itu baru diketahui lima tahun terakhir ini. Kalau konsultasi ini tak membuahkan hasil, maka izin PT Allegrindo yang akan berakhir 2024 itu, tentu akan menimbulkan 1.000 pengangguran baru di Simalungun ,” ujarnya, seraya meminta dukungan kepada pemerintah untuk bisa jembatani persoalan ini dengan Kemeterian Kehutanan.

Menanggapi PT Allerindo, Kadis LH Sumut, Binsar Situmorang, mengatakan seyogianya pihak PT Allegrindo Nusantara mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dan Pemprov Sumut. Termasuk persoalan limbah yang selama ini menjadi dilema di Simalungun dan kawasan Danau Toba sekitarnya.

“Kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, seharusnya PT Allegrindo mematuhi aturan main yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendukung agar Danau Toba yang diprogramkan menjadi salah satu distinasi dunia itu bisa berjalan dengan baik,” kata Binsar.

Dia juga menguatkan, bahwa program pemerintah sekarang ini akan membangun jalan lingkar di kawasan Danau Toba. Artinya dengan kawasan bebas sampah dan lingkungan yang bersih, maka PT Allegrindo bisa mencari atau merolaksi lahan di mana tak menimbulkan bau dari usaha mereka.

Jika selama ini pihak PT Allegrindo sudah melakukan studi banding ke luar negeri, kata Binsar, maka mungkin ada kiat-kiat untuk menghilangkan aroma atau limbah B3 yang dihasilkan oleh peternakan.

“Pada prinsipnya kita mendukung PT Allegrindo untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi aturan pemerintah juga harus dipenuhi. Bahkan persoalan register 44, kita bisa konsultasi kepada pihak kementerian kehutanan dan tentunya hal ini akan disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nanti,” ujar Binsar. (mbc)