Home Blog Page 5093

Demokrat-Golkar Makin Mesra, HM Sajali Digadang Bersanding dengan Zainuddin Purba

SAFARI POLITIK: Ketua DPC Partai Demokrat Binjai HM Sajali (duduk dua dari kanan) dan Ketua DPD Partai Golkar Binjai Zainuddin Purba (duduk dua dari kiri) bersama pengurus lainnya saat safari politik di Kantor DPC Demokrat Binjai, Minggu (25/8).
SAFARI POLITIK: Ketua DPC Partai Demokrat Binjai HM Sajali (duduk dua dari kanan) dan Ketua DPD Partai Golkar Binjai Zainuddin Purba (duduk dua dari kiri) bersama pengurus lainnya saat safari politik di Kantor DPC Demokrat Binjai, Minggu (25/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hubungan Partai Demokrat dan Partai Golkar Kota Binjai semakin mesra. Bahkan digadang-gadang, Ketua DPC Partai Demokrat HM Sajali bakal disandingkan dengan Zainuddin Purba yang sudah mendapat restu dari DPD Partai Golkar Sumut untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Binjai.

Sebagai pemenang Pilkada Kota Binjai pada 2015 dengan mengusung HM Idaham dan Timbas Tarigan, Partai Demokrat bakal kembali mengusung kadernya di Pilkada Binjai 2020 mendatang. Santer dikabarkan, Ketua DPC Partai Demokrat HM Sajali yang bakal diusung partai berlambang mercy tersebut.

“Kader yang meminta saya untuk maju. Saya siap kalau memang mendapat perintah dari pusat dan provinsi,” kata Sajali ketika dikonfirmasi Sumut Pos usai menerima kunjungan politik pengurus DPD Partai Golkar Kota Binjai ke sekretariat mereka Jalan Samanhudi, Kelurahan Satria, Binjai Kota, Minggu (25/8).

Namun menurut Sajali, hingga kini ia belum ada mendapat petunjuk maupun perintah dari DPP Partai Demokrat terkait pencalonan dalam Pilkada 2020.

Meski demikian, kata dia, internal Partai Demokrat Kota Binjai sudah membahasnya. Bahkan mengerucut pada dirinya untuk diusung menjadi bakal calon wali kota maupun wakil wali kota.

Disinggung kemungkinan disandingkan dengan Zainuddin Purba yang diusung Partai Golkar, pria yang akrab disapa Bajor ini hanya menjawab diplomatis. “Segala sesuatu enggak ada yang mustahil di dalam politik,” jawabnya.

Bajor mengaku gembira menyambut kedatangan Zainuddin Purba dan lainnya dalam agenda safari politik Partai Golkar ini. Dalam kesempatan itu terjadi diskusi terkait rencana pembangunan Kota Rambutan ke depan.

Jelang Pilkada 2020, kata Bajor, baru Partai Golkar yang menjalin komunikasi dengan mereka. “Ini menuju komitmen. Artinya, silaturahim ini mendiskusikan bagaimana menjadikan Binjai yang cemerlang, Binjai yang hebat. Binjai yang benar-benar dibangun oleh orang-orang Binjai, yang tahu Kota Binjai. Jadi memang belum ada komitmen yang terikat,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Golkar Binjai, Zainuddin Purba mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kota Binjai. Pria yang akrab disapa Pak Uda ini menilai, Juni 2020 yang dikabarkan jadwal pendaftaran untuk Pilkada Binjai itu hanya dalam hitungan jam saja bagi politisi.

Karenanya, Golkar yang meraih 6 kursi pada Pileg 2019 terus gencar bersafari dengan sejumlah partai. Partai Demokrat merupakan partai keempat yang dikunjungi Golkar Binjai. “Maka, kita melakukan roadshow meyakinkan ketua-ketua partai politik yang kita kunjungi agar percaya diri, itu yang utama. Yang siang malam mengurus masyarakat, ayo kita satukan persepsi,” kata Ketua DPRD Kota Binjai ini.

Disinggung soal peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat, kata dia, Golkar menyatakan siap. “Tapi pak ketua ini masih menunggu yang terbaik. Demokrat butuh waktu untuk rapat di internal melaporkan ke tingkat 1 dan DPP,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Sumut Pos, pertemuan jajaran pengurus Partai Demokrat dan Partai Golkar ini sudah dua kali terjadi. Sebelumnya pada Senin (17/6) malam lalu, Zainuddin Purba dan Sajali terlihat bertemu di salah satu tempat nongkrong di kawasan Binjai Kota. Terlihat mobil dinas BK 1228 R milik Ketua DPRD Binjai, Zainuddin Purba parkir di lokasi pertemuan. Ternyata, mobil dinas tersebut dipakai Sajali.

Wartawan Sumut Pos sempat berpapasan dengan Sajali di tempat nongkrong tersebut. Dia tidak sendirian, melainkan bersama dua kader Partai Demokrat lainnya. Dikonfirmasi via WhatsApp saat itu, Sajali belum mau terbuka mengenai penjajakan yang dilakukan dengan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada 2020.

Apalagi ketika ditanya tentang kemungkinan pemicaraan dengan Partai Golkar malam itu, adalah soal paket pasangan Zainuddin Purba dan Sajali menjadi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai 2020, dia malah balik bertanya.

“Kabar dari mana?” tanya Sajali melalui WhatsApp, Selasa (18/6).

Namun begitu, ia menjawab juga, bahwa peluang koalisi Golkar-Demokrat bisa saja terjadi atau sama sekali tidak terjadi. “Semua masih cair. Belanda masih jauh. Semua masih cair, kita tunggu filmnya main ya,” sambung Sajali yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Binjai.

Namun saat didesak lebih lanjut, Bajor akhirnya memberi keterangan. “Yang jelas Demokrat akan ikut bertarung dalam konstelasi Pilkada 2020 ini. Berpasangan dengan siapa saja, terbuka lebar segala kemungkinan. Cukup ya, jangan terbuka semua entar enggak seru,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai Zainuddin Purba ketika dikonfirmasi tentang keinginannya mencalonkan diri menjadi Wali Kota Binjai tak membantahnya. “Munafik namanya jika seorang ketua partai tidak ingin maju sebagai calon kepala daerah,” kata Zainuddin di kediamannya, beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa Pak Uda ini pun mengaku jika mereka ingin membuka peluang koalisi bersama Partai Demokrat. Ketika ditanya tentang kemungkinan dirinya akan berpasangan dengan Ketua DPC Demokrat Kota Binjai HM Sajali, dia malah balik bertanya kepada Sumut Pos, apakah dirinya cocok dipasangkan dengan Sajali.

Berdasarkan hasil Pemilu serentak 2019 lalu, Partai Golkar mendapat 6 kursi di DPRD Kota Binjai. Dengan begitu, Partai Golkar sudah dapat mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi, karena sudah memenuhui syarat 20 persen dari total 30 kursi di DPRD Binjai.

Sedangkan Partai Demokrat mendapat 3 kursi, sehingga butuh 3 kursi lagi untuk dapat mengusung pasangan calon. Karenanya, bukan tidak mungkin koalisi Golkar-Demokrat bakal terjadi. (ted)

Polda Sumut Jamin Keamanan Investor, Rakor Pengamanan Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Danau Toba

BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos RAKOR: Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Dirut BPODT Arie Prasetyo dan lainnya foto bersama usai rapat kordinasi pengaman pembangunan dan pengembangan Danau Toba di Kabupaten Samosir, Sabtu (24/8).
RAKOR: Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Dirut BPODT Arie Prasetyo dan lainnya foto bersama usai rapat kordinasi pengaman pembangunan dan pengembangan Danau Toba di Kabupaten Samosir, Sabtu (24/8).
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Danau Toba sebagai destinasi superprioritas. Karenanya, percepatan pembangunan pengembangan kawasan Danau Toba pun dikebut. Karenanya, untuk menjamin kenyamanan investor berinvestasi, Polda Sumut siap melakukan pengamanan dalam pembangunan kawasan wisata di danau terbesar di Asia Tenggara itu.

Sabtu (24/8) lalu, Polda Sumut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengamanan yang berlangsung tertutup di Kabupaten Samosir. Rakor itu dihadiri bupati dan Kapolres se-kawasan Danau Toban

dan Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT). Mengawali rakor, dipaparkan sejumlah progres pembangunan di Danau Toba, termasuk program yang masih berjalan.

Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto mengungkapkan, pihaknya bersama jajaran siap berkordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengamanan dalam pembangunan tersebut. Ini merupakan komitmen Polri, berkontribusi dalam pengembangan Danau Toba menjadi objek wisata kelas dunia. “Jaminan keamanan bisa kita berikan, investor akan hadir. Dan uang yang digelontorkan makin banyak ke daerah, masyarakat bisa menikmati,” kata Agus kepada wartawan di Kabupaten Samosir, Minggu (25/8) pagi.

Agus juga mendorong Pemkab se-kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menjadi pelaku usaha di industri pariwisata yang profesional. “Karena pembangunan ini nantinya akan menyerap begitu banyak tenaga kerja,” tutur Jendral berbintang dua itu.

Agus menjelaskan, tujuan rakor pengamanan tersebut untuk memastikan pembangunan dan pengembangan berjalan sesuai dengan koridor perencanaan dan tidak ada gangguan dari pihak mana pun, untuk memperlambat pembangunan tersebut. “Kita mendorong, memfasilitasi dan mengamankan hingga mensukseskan program pemerintah ini. Apalagi ini sudah dicanangkan sebagai destinasi superprioritas. Kalau begitu kita di daerah ini harus menyambutnya dengan baik. Supaya Bapak Presiden yang mengeluarkan kebijakan ini juga senang,” tandas Agus.

Direktur Utama (Dirut) BPODT, Arie Prasetyo menyambut baik apa yang dilakukan Kapolda Sumut dengan jajaran, ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan Danau Toba. Dengan dukungan tersebut, dia yakin program pembangunan itu berjalan dengan tepat waktu.

“Kita sepakat untuk sama-sama ya. Apalagi superprioritas, effort kita juga harus super. Ada dukungan dari Pak Kapolda dan Para Kapolres di kawasan Danau Toba. Saya kira ini cukup penting untuk memastikan pembangunan ini berjalan tepat waktu,” kata Arie.

Dalam rapat itu, Arie juga memaparkan sejumlah hambatan yang masih mempengaruhi pembangunan Danau Toba. Diantaranya adalah masalah lingkungan dan lainnya. “Sampai kita membahas yang detil-detil. Misalnya soal tonase kendaraan yang melintas di kawasan Danau Toba. Supaya kawasan Danau Toba ini menjadi kawasan pariwiasata, nuansanya harus pariwisata. Jadi kalau orang datang ke Danau Toba ini nuansanya pariwisata. Jangan nanti tiba tiba ada kendaraan berat yang melalui jalan pada jam jam yang tidak tepat. Ini perlu kita dukung supaya berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Dalam pembangunan dan pengembangan Danau Toba, Pemerintah Pusat siap menggelontorkan dana Rp3,5 triliun. Pembangunan yang dilakukan meliputi infrastruktur jalan, jembatan, kapal, pelabuhan hingga resort. Pengerjaan pembangunan ditarget rampung pada 2020 mendatang. (gus)

PanEco & NHSE Bangun Koridor Hutan di Batang Toru

DILINDUNGI: Orangutan Tapanuli (pongo tapanuliensis) merupakan kera besar terlangka di dunia yang dilindungi pemerintah.
DILINDUNGI: Orangutan Tapanuli (pongo tapanuliensis) merupakan kera besar terlangka di dunia yang dilindungi pemerintah.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mendukung upaya Pemerintah Indonesia melindungi masa depan Orangutan Tapanuli (pongo tapanuliensis) serta habitatnya di Ekosistem Batang Toru di Tapanuli, Sumatera Utara, Yayasan PanEco yang berpusat di Swiss dan perusahaan energi PT North Sumatra Hydro Energi, bekerjasama menerapkan strategi konservasi baru yang komprehensif untuk lebih dari 200.000 ha habitat orangutan tersebut.

“Dengan pendekatan multi-pihak, strategi baru ini akan mencakup pembangunan koridor hutan untuk menghubungkan habitat yang sudah terfragmentasi, merestorasi hutan bekas tebangann

dan meningkatkan perlindungan kawasan yang saat ini belum dilindungi,” kata Firman Taufick, Direktur Komunikasi PT NSHE, dalam rilisnya yang diterima Sumut Pos, kemarin.

Yayasan PanEco memiliki rekam jejak panjang dalam konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sejak tahun 70-an. Pada tahun 1999, PanEco bekerja sama dengan mitra lokal di Indonesia, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) membentuk Program Konservasi Orangutan Sumatera (SOCP, www.sumatranorangutan.org). Penelitian lapangan di Tapanuli Selatan sejak tahun 2000, menjadi dasar ditemukannya spesies baru orangutan Tapanuli, Pongo Tapanuliensis pada tahun 2017.

Adapun PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), pelopor dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sumatera Utara, telah mulai membangun PLTA baru di Tapanuli Selatan, yang berlokasi di dalam ekosistem Batang Toru, di lahan yang diklasifikasikan sebagai Area Penggunaan Lain (APL).

Skema ini akan menghasilkan 510 MW energi listrik di wilayah yang sering mengalami pemadaman listrik dan menggantikan penggunaan tenaga diesel, dengan potensi untuk merealisasikan pengurangan emisi karbon sebanyak 1,6 juta ton per tahun, yang merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari komitmen untuk memitigasi perubahan iklim global.

Meski ada keluhan dari beberapa konservasionis, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap proyek PLTA ini dan terhadap komitmen internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pembangunan proyek ini sudah berjalan cukup jauh. Konstruksi proyek sudah maju dengan baik.

“PLTA hanyalah salah satu yang dapat berdampak pada spesies baru orangutan. Dampak lain berasal dari pertambangan, konsesi perkebunan, proyek energi lain yang masih direncanakan dan yang sudah ada, pembalakan liar, dan perambahan hutan,” katanya.

Dengan demikian, NSHE dan PanEco memasuki kemitraan baru dengan strategi konservasi jangka panjang yang komprehensif untuk melindungi ekosistem Batang Toru secara utuh demi masa depan orangutan Tapanuli. Untuk tujuan tersebut, sebuah Nota Kesepahaman (MOU) telah ditandatangani Sabtu (24/8), yang didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia.

Presiden PanEco, Regina Frey, menyatakan di seluruh dunia, ada tren dan tekanan publik kuat untuk mengubah ‘business as usual’, dengan pendekatan pembangunan baru yang lebih berkelanjutan. “Kolaborasi ini menawarkan suatu peluang menarik untuk mengembangkan suatu model solusi untuk mencapai tujuan dalam pembangunan berkelanjutan di mana pun di dunia,” katanya.

Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK manyampaikan, dirinya menyambut baik kemitraan baru ini dan akan melakukan yang terbaik untuk mendukung sepenuhnya melalui kontribusi solusi administratif dan masalah teknis lainnya.

“Saya menghargai semangat besar dalam kolaborasi ini, merangkul pemerintah di semua tingkatan, LSM, kelompok masyarakat dan kearifan lokal terhadap lingkungan, termasuk satwa liar, ilmuwan, dan perusahaan melalui pendekatan lintas pemangku kepentingan,” katanya.

Firman Taufick, Direktur Komunikasi PT NSHE, mengatakan kemitraan ini terjadi atas dasar saling pengertian tentang perlunya kerjasama antara sektor bisnis dan berbagai pemangku kepentingan.

“Sangat penting untuk menemukan solusi bersama. Untuk memperkuat kerjasama ini, kami mengharapkan para ahli orangutan dan LSM lingkungan Indonesia turut tampil dan berperan aktif mendukung perwujudan upaya konservasi ini,” katanya.

Profesor Carel van Schaik, pakar orangutan dunia yang juga menjabat sebagai anggota dewan PanEco menambahkan, bahkan tanpa adanya proyek PLTA baru ini, spesies orangutan Tapanuli yang hanya tersisa kurang dari 800 individu dalam populasi yang sudah terfragmentasi, menghadapi masa depan suram.

“Dengan adanya kerjasama Pemerintah Indonesia dan PT NSHE saat ini, ada potensi besar dalam hal strategi konservasi baru dan besar yang akan menjamin perlindungan terhadap mereka dan seluruh habitat ekosistem Batang Toru, dalam jangka panjang,” katanya. (rel/mea)

Sakit, Satu Jamaah Kloter 2 Batal Pulang

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu jamaah haji Kloter 2 asal Kabupaten Langkat, tertunda kepulangannya ke Tanah Air. Muhammad Syafri Khaidir Bin Khaidir (58)n

asal Kampung Batu Alur Dua Baru, Kecamatan Babalan, Langkat ini, masih dirawat di Rumah Sakit King Faisal (Syisha) Mekkah, Arab Saudi

Kabid Penerimaan dan Pemberangkatan Haji (PPIH) Embarkasi Medan, H Farhan Indra mengatakan, Muhammad Syafri Khaidir dirawat sejak 20 Agustus 2019. “Jika jamaah haji itu dinyatakan dokter sudah sembuh, maka akan secepatnya diterbangkan ke Indonesia,” kata Farhan di Asrama Haji Medan, Sabtu (24/8) malam.

Selain itu, seorang jamaah haji asal Kabupaten Langkat atas nama Jamaluddin Bandarik Bin Abdullah (72) dengan nomor manifes 172 dan paspor C-2429333, wafat di Tanah Suci Makkah. Jamaah haji yang meninggal dunia, telah dimakamkan di Sharaya. Jamaah haji itu wafat pada 26 Juli 2019 sekira pukul 21.52 WAS. “Jamaah haji tersebut sempat mendapat perawatan di KKHI Makkah karena infectious and Parasitic diseases,” sebutnya.

Sebanyak 392 jamaah haji asal Kabupaten Langkat Kloter 2 Debarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan sekira pukul 23.00 WIB. Dari jumlah 392 jamaah haji Kloter 2, sebanyak 163 pria dan 229 wanita.

Dua orang jamaah haji asal Kloter 14 Medan mutasi ke Kloter 2, yakni Muhammad Ridha Haykal (46) dan Siti Zahara Nasution Binti Muhammad Yusuf Nasution (47).

Kedatangan jamaah haji tersebut disambut Wakil Bupati Langkat H Syah Affandin sekaligus menyerahkan piagam penghargaan dari Kementerian Agama kepada Pimpinan Kloter 2 Debarkasi Medan Rahmat Ahmad Sabar Bin A Sabar.

Terpisah, kloter 3 asal Kabupaten Asahan yang berjumlah 392 jamaah ditambah petugas, dijadwalkan tiba di Bandara Kualanamu, Minggu (25/8) sekira pukul 18.45 WIB. Satu jamaah mutasi dari kloter 6 asal Kabupaten Asahan, masuk mengisi kekosongan. “Sikem Setro Rejo bt Setro Rejo (91) manifes 239 di mutasi di rombongan pulang kloter 3 ini,” tandas Farhan. (man)

MA Serahkan Lahan Eks HGU PTPN ke Swasta,Hari Ini Penggarap Demo ke Kantor Gubsu

ilustrasi
ilustrasi

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pascaeksekusi putusan Mahkamah Agung atas lahan seluas 106 hektare oleh Kajari Deliserdang, masyarakat penggarap yang selama bertahun-tahun menguasai lahan negaran

eks HGU PTPN II di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (26/8) hari ini. Penggarap akan mendesak Gubsu, Edy Rahmayadi, menggugat putusan MA tersebut.

“Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331.K/PID.SUS/2019 adalah bentuk keputusan yang keliru. Karena lahan yang dieksekusi adalah lahan milik negara. Seharusnya tidak dialihkan kepada PT ACR milik Mujianto dan PB Al – Washliyah. Kami sudah mengadukan eksekusi lahan itu ke Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman.

Pertemuan itu direspon dan persoalan lahan yang akan diambil alih oleh swasta, akan segera dikoordinasikan ke Gubernur,” jelas Ketua Himpunan Penggarap Penguasaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN), Labuhandeli, Syaifal Bahry, SE, Minggu (25/8).

Dijeaskan pria yang akrab disapa Sefal ini, harusnya Gubsu mempelajari kasus lahan 106 hektare yang adalah hak Provinsi Sumatera Utara sesuai ketetapan SK BPN – RI Nomor 42/HGU/BPN/2002. Dalam SK itu diterangkan, lahan eks HGU yang tidak diperpanjang agar dikembalikan ke Pemrov Sumatera Utara.

“Ada lahan seluas 5.876,06 yang dikelola PTPN, Hak Guna Usaha-nya tidak diperpanjang. Lahan PTPN II Kebun Helvetia, di Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang termasuk HGU yang tidak diperpanjang, dengan luas 193,94 hektare. Jadi objek 106 ini adalah tanah milik Pemprovsu, bukan milik Al Washliyah maupun PT ACR. Harapannya, Gubernur dapat melakukan gugatan kembali atas putusan itu,” katanya.

Sekjend KTM Sumut ini mengaku, tahun 2000 telah dibentuk Tim B Plus yang diketuai oleh Gubernur Sumatera Utara pada masa kepemimpinan T Rizal Nurdin, dengan melibatkan BPN dan Kejaksaan. Keputusan Tim B Plus menetapkan lahan eks HGU diperuntukkan kepada tuntutan rakyat, garapan rakyat, permohonan masyarakat adat, permohonan pensiun perkebunan, RUTRWK dan USU.

“Sesuai dengan keputusan itu, maka Senin (hari ini, Red) ribuan penggarap akan melakukan unjuk rasa mendesak agar Gubernur bertindak tegas mengambil kembali lahan hal Pemprovsu yang telah diambil alih oleh mafia tanah,” tegas Sefal.

Kejaksaan Negeri Deliserdang mengeksekusi putusan Mahkamah Agung, yang menetapkan dua lokasi tanah eks HGU PPN II yang dijual pengusaha Tamin Sukardi, dikembalikan kepada pihak swasta. Sebagian kepada Dewan Pengurus Al-Washliyah, sebagian lagi kepada pengusaha bernama Mujianto. Untuk mengganti kerugian negara, Mujianto telah mencicil pembayaran sebesar Rp12,9 miliar.

Sebelumnya, pada Jumat (23/8) pagi, Kejari Deliserdang mengeksekusi lahan eks PTPN II Kebun Helvetia seluas 106 hektare di Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, sesuai putusan MA yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Kajari Deliserdang Harly Siregar, MA memutuskan lahan eks HGU PTPN II Kebun Helvetia seluas 106 hektare dikembalikan kepada Dewan Pengurus Al – Washliyah seluas 32 hektare, dan lahan seluas 74 hektare menjadi hak kuasa PT Agung Cemara Realty (ACR) melalui Mujianto selaku direktur.

Eksekusi barang bukti tanah itu sebelumnya disita negara dalam kasus tindak pidana atas nama Tamin Sukardi, pengusaha yang dituding mengalihkan aset negara. Oleh MA, Tamin Sukardi divonis hukuman 5 tahun penjara. Selanjutnya lahan diserahkan MA ke Al-Washliyah seluas 32 hektare, dan PT ACR seluas 74 hektare, dengan membayar ganti rugi. (fac)

Penganiaya Pedagang Lapangan Merdeka Belum Ditangkap

ISTIMEWA/SUMUT POS LEBAM: Nurlela, menderita lebam setelah dikeroyok pasutri.
LEBAM: Nurlela, menderita lebam setelah dikeroyok pasutri.
ISTIMEWA/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Oknum preman pasangan suami istri Rimbun dan Agustina, ditengarai masih berkeliaran. Keduanya merupakan pelaku penganiayaan terhadap pedagang Pop Ice di Lapangan Merdeka, Ngatemi (60) dan anaknya Nurlela (31).

MESKI telah dilaporkan hampir tiga minggu, Polsek Medan Barat belum menangkap keduanya. Laporan korban diterima dengan STTLP/263/VIII/2019/SPKT/RESTABES MDN/SEK MEDAN BARAT.

Kepada wartawan, Nurlela menjelaskan, peristiwa penganiayaan yang dialaminya dan ibu kandungnya terjadi pada Kamis (8/8) sekira pukul 20.00 WIB. Malam itu, payung dagangan ibunya dijatuhkan oleh Rimbun sambil marah-marah.

Tak terima dengan perlakukan kasar dari Rimbun, warga Jalan Ahmad Yani VII, Medan Barat itu pun berang dan menegurnya. Tetapi, Rimbun tak terima ditegur dan malah semakin marah.

Istri Rimbun, Agustina yang berjualan di sebelah dagangan Ngatinem, ikut-ikutan memarahi korban.

“Si Agustina memukul saya pakai kursinya. Selain itu, suaminya juga menganiaya saya,” katanya kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Nurlela menyebutkan, Rimbun bersama Agustina terus menganiayanya dihadapan ibunya yang saat itu sudah minta tolong untuk berhenti memukuli. Akibat dari penganiayaan itu, Nurlela mengalami luka lebam di bagian mata, pipi, luka cakaran di leher dan dada.

“Saya sudah buat visum ke RSU Imelda di Jalan Bilal dan membuat laporan ke Polsek Medan Barat,” sebutnya.

Meski sudah dilaporkan ke polisi, Nurlela mengaku heran. Sebab, setelah hampir tiga minggu laporan pengaduan dibuat ternyata hingga kini belum ada tindak lanjut proses hukumnya. Bahkan, Rimbun dan Agustina masih tetap berada di Lapangan Merdeka Medan.

“Kalau begini terus, saya dan orang tua saya jadi trauma. Kami laporkan dia (R dan A) supaya tak melakukan penganiayaan lagi ke kami. Kami mohon pak polisi bisa bertindak adil terhadap korban penganiayaan,” harapnya.

Sementara, Kanit Reskrim Polsek Medan Barat Iptu H Manullang mengatakan, pihaknya masih memproses laporan pengaduan korban. Sejauh ini, kata dia, kasusnya sedang didalami.

“Masih kita proses kasusnya. Namun, perlu diketahui antara korban dan terlapor ternyata saling lapor. Artinya, korban dilaporkan terlapor dalam kasusnya yang sama, sehingga harus didalami dan belum ada yang ditangkap,” katanya.(ris/ala)

Terjadi di Jalinsum Kisaran-Tebingtinggi Pengemudi Motor Tewas Digilas Truk

Ilustrasi
Ilustrasi

Niko Palsa (23) meregang nyawa seketika. Kepala warga Huta 3, Desa Sahkuda Bayu, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun itu pecah digilas truk. Sedangkan tetangganya, Dandi Pratama (23), hanya menderita luka ringan.

PERISTIWA terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kisaran-Tebingtinggi, Sabtu (24/8). Tepatnya di depan Pos Kehutanan, Desa Mendaris A, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdangbedagai.

“Ya benar, telah terjadi laka lantas (Kecelakaan lalu lintas) antara sepedamotor Honda Vario BK 6184 TBK dengan truk tronton yang nopol tidak diketahui,” ujar Kanit Laka Polres Tebingtinggi, Aiptu K Napitupulu, Minggu (25/8).

Kecelakaan berawal saat sepedamotor korban datang dari arah Kisaran menuju arah Tebingtinggi. Tiba di lokasi, dari arah berlawanan datang truk tronton yang tidak diketahui nomor polisinya.

“Diduga sopir truk tidak memperhatikan datangnya sepedamotor korban. Bagian depan kanan truk berbenturan dengan stang sepedamotor sebelah kanan korban,” tutur Napitupulu.

Akibat kejadian tersebut, kepala korban Niko Palsa digilas truk dan pecah. Sedangkan teman yang juga tetangganya, hanya mengalami luka ringan.

“Korban kemudian diboyong menuju RS Bhayangkara Kota Tebingtinggi,” sebut Napitupulu.(ian/ala)

Dua Lagi Penganiaya Kapolsek Patumbak Diciduk

IST/SUMUT POS DIPERIKSA: Hidayat alias Subur diperiksa penyidik Mapolsek Patumbak.
DIPERIKSA: Hidayat alias Subur diperiksa penyidik Mapolsek Patumbak.
IST/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Personel Sat Reskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus 2 lagi terduga pelaku pengeroyokan terhadap Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar Fitriadi.

Polisi meringkus Hidayat alias Subur (21), warga Marindal Pasar IV Pondok, Gang Iperma, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak tak jauh dari kediamannya, Rabu (21/8) sekira jam 18.00 Wib.

Dengan ditangkapnya Subur, saat ini jumlah tersangka pelaku pengeroyokan tersebut menjadi 2 orang.

“Benar, ada 1 orang lagi tersangkanya berinisial H alias Subur yang sudah kita tangkap. Sehingga hingga kini sudah ada 2 orang tersangka yang telah kita tangkap dalam kasus pengeroyokan disertai penganiayaan tersebut,” jelas Putu Yudha, Minggu (25/8) sore.

Sebelumnya, polisi sudah menangkap David Kurniawan Ginting (27) warga Jalan Marindal Pasar IV Pondok Desa, Gang Anggrek, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak.

“Untuk tersangka David, kita tangkap dari kediamannya di Jalan Karya Marindal I, Gg Rukun, Kamis (13/8) kemarin,” katanya.

Diketahui, Kapolsek dianiaya sejumlah pria saat melakukan penangkapan terhadap Anggara, seorang terduga pengedar narkoba di kawasan Patumbak, Kamis (8/8) sekira pukul 17.00 Wib.

Akibat pengeroyokan itu, orang nomor satu di Polsek Patumbak tersebut mengalami luka-luka di bagian kepala, wajah dan punggung dan selanjutnya membuat pengaduan ke Polrestabes Medan.

“Kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 351 ayat (1) KUHPidana,” pungkas Putu Yudha.(bbs/ala)

Penulis Judi Hongkong Diciduk, Barbut Uang Hanya Rp5.000

IST/SUMUT POS PERLIHATKAN: Irwansyah HJ Nasution memperlihatkan barang bukti judi Hongkong.
PERLIHATKAN: Irwansyah HJ Nasution memperlihatkan barang bukti judi Hongkong.
IST/SUMUT POS

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Unit Reskrim Polsek Sei Kepayang Polres Asahan menangkap seorang pria yang diduga melakukan perjudian jenis Hongkong, Sabtu (24/8) sekira pukul 21.00 WIB. Tersangka diamankan dari warung milik Budi, Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan.

Pria tersebut bernama Irwansyah HJ Nasution (43) warga Dusun V, Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan.

Awalnya, Kapolsek Sei Kepayang, AKP Zulham mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut kerap dijadikan ajang perjudian jenis Hongkong (Kim). Kanit Reskrim Iptu S Siahaan bersama personel lainnya kemudian bergerak ke lokasi.

Begitu melihat ciri-ciri pelaku, petugas langsung melakukan penangkapan di dalam warung tersebut. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti (Barbut) berupa uang tunai Rp5000, 1 buah buku notes yang bertuliskan angka-angka pasangan tebakan judi Hongkong, 9 buku notes yang belum bertuliskan angka pasangan judi Hongkong, 1 buah buku erek-erek tebakan judi Hongkong, 1 lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka catatan nomor judi Hongkong yang sudah keluar, 1 buah pena dan 1 buah handphone warna putih.

Kapolsek Sei Kepayang AKP Zulham membenarkan penangkapan tersebut.

“Kini tersangka beserta barang buktinya sudah kita amankan di Polsek Sei Kepayang untuk proses penyidikan lebih lanjut,” katanya.(omi/ala)

Kasus Warga Tewas Ditembak Polisi Kapolres Labuhanbatu Bakal Dilapor ke Kapolri

IST/SUMUT POS BERENCANA: Ketua Generasi Pemerhati Labuhanbatu berencana melaporkan kasus kematian warga Labuhanbatu yang tewas ditembak personel Satres Narkoba Polres Labuhanbatu ke Mabes Polri.
BERENCANA: Ketua Generasi Pemerhati Labuhanbatu berencana melaporkan kasus kematian warga Labuhanbatu yang tewas ditembak personel Satres Narkoba Polres Labuhanbatu ke Mabes Polri.
IST/SUMUT POS

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Generasi Pemerhati Labuhanbatu (GPL) berencana melaporkan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang ke Mabes Polri. Rencana itu terkait kasus yang belum rampung penanganannya di Mapolres Labuhanbatu.

“IYA, kita akan laporkan langsung ke Kapolri, Tito Karnavian,” ungkap Ketua GPL, Ilham Fadli ketika dihubungi via ponsel pribadinya, Minggu (25/8).

Fadli yang sedang di Jakarta menyebutkan, sebelum memasukkan data, GPL melakukan konsultasi ke pihak Mabes Polri soal bahan-bahan yang harus dilengkapi sebagai laporannya.

“Kita sudah konsultasi dengan pihak Mabes Polri. Disarankan agar melengkapi beberapa hal,” jelasnya.

Diakui Fadli, pihaknya akan melaporkan kasus kematian Mindah Hidayah Munthe warga Jalan Akasia, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumut.

Minda diduga tewas ditembak personel Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu. Insiden yang menimpa pria lajang 22 tahun itu terjadi di Gang Bersama, Padang Matinggi, Rabu (22/5) sekira pukul 13.00 WIB.

Mindah dituding menyalahgunakan narkotika dan ditembak mati. GPL menilai perlakuan pihak personel Reserse Narkotika itu dianggap mengangkangi Peraturan Kapolri No 8 tahun tahun 2009.

Sebelumnya, sekelompok massa dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Hukum (AMMPH) berunjukrasa di Mapolres Labuhanbatu, Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Senin (5/8) lalu.

Massa didampingi Lembaga Bantuan Hukum – Bela Rakyat Indonesia (LBH-BRI). Mereka menuntut agar Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang segera mengungkap kasus tewasnya seorang warga yang diduga ditembak personel Satnarkoba Polres Labuhanbatu, Rabu (22/5) lalu.

Penembakan terjadi di Jalan Akasia, Gang Bersama, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumut.

Massa menggelar aksi sebagai bentuk solidaritas terhadap korban almarhum Mindah Hidayat Dalimunthe yang kesehariannya berprofesi sebagai pengantar air minum isi ulang.

Selain itu, pasangan suami isteri (Pasutri) Nasir Munthe (60) dan Nurgaya (55) tak terima anaknya tewas ditembak. Peristiwa itu kemudian dilaporkan keduanya ke Propam Polres Labuhanbatu, Rabu (26/6).

Didampingi Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia atau LBH BRI Rantauprapat, mereka meminta pihak Kepolisian mengusut dan menghukum para pelaku penembakan.

“Saya tak terima anak saya ditembak mati,” ungkap Nurgaya kepada Kasi Propam Polres Labuhantu, Ipda Iwan Mashuri di ruang kerjanya.

Mereka juga menyerahkan selembar surat pengaduan terkait kasus itu. Mereka meminta kepada pelaku penembakan agar dikenai pidana dan dihukum.

Kasi Propam Polres Labuhanbatu kepada keluarga korban mengaku kasus tersebut saat ini tengah ditangani secara internal oleh pihak Mapoldasu. Sejumlah pihak dari Mapolres Labuhanbatu, katanya sudah diperiksa dalam penyidikan kasus itu.

“Kasus itu ditangani dan digelar di Poldasu,” bebernya. Sehingga, Propam Polres Labuhanbatu masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut seraya menunggu petunjuk atasan.

Mindah meregang nyawa setelah satu jam dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Rantauprapat. Anak keempat dari tujuh bersaudara itu menghembuskan nafas terakhirnya usai diterjang timah panas personel Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

Karyawan depot air mineral isi ulang itu dituding terlibat dalam peredaraan narkotika. Kasat Resnarkoba Polres Labuhanbatu mengaku pihaknya terpaksa menembak Mindah karena melakukan perlawanan saat pengembangan kasus.

Dalam penangkapan itu, personel mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 gram, uang Rp12 juta, satu unit telepon seluler dan satu unit sepeda motor. (mag-13/ala)

1...5,0925,0935,094...15,841Page 5,093 of 15,841