BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tim audit internal dari Inspektorat Pemko Binjai melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P3A) Binjai, Sugiono, atas dugaan pengadaan fiktif seragam senilai Rp184 juta tahun anggaran 2018, saat Sugiono menjabat sebagai Kepala Satpol PP.
Sekretaris Inspektorat Kota Binjai, Asri Darmansyah Dalimunthe menjelaskan, pemanggilan terhadap Sugiono tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan saat ini, pihaknya masih dalam tahap pemeriksaan.
“Setelah dilapor masyarakat, Inspektorat melalui Tim pemeriksa sudah berjalan dan kini laporan yang melibatkan mantan Kasatpol PP itu masih kita proses. Ya, Tim Pemeriksa sedang bekerja, sudah memeriksa saksi dan para Pamong Praja di dinas tersebut,”ujar Asri Darmansyah.
Menurutnya, jika dalam pemeriksaan ada ditemukan pelanggaran sesuai laporan dari masyarakat itu, Sugiono wajib melakukan pengembalian, dan dikenakan sanksi disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010. “Bisa saja sanksi itu berupa pemulangan uang dan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,” kata mantan Camat Binjai Utara ini.
Sementara itu, Sugiono mengaku telah diperiksa Tim Inspektorat Pemko Binjai terkait laporan masyarakat tersebut. Namun Sugiono menampik jika dirinya membuat pengadaan fiktif saat menjabat di Satpol PP Binjai. “Mana mungkin saya melakukan pengadaan pakaian dinas itu secara fiktif. Itu sama saja mempertaruhkan status saya sebagai ASN hanya gara-gara kesalahan seperti itu,”pungkasnya. (ted/han)
TEDDY/SUMUT POS
TANAM POHON: Direktur Eksekutif SOI, Renta Morina E Nababan, Kadis Lingkungan Hidup Pemkab Langkat dan masyarakat diabadikan pada kegiatan penanaman pohon di Desa Kwala Mencirim, Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Kamis (22/8).
TANAM POHON: Direktur Eksekutif SOI, Renta Morina E Nababan, Kadis Lingkungan Hidup Pemkab Langkat dan masyarakat diabadikan pada kegiatan penanaman pohon di Desa Kwala Mencirim, Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Kamis (22/8). TEDDY/SUMUT POS
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kubangan seluas 10 hektare yang dulunya bekas Galian C Ilegal di Pasar VI, Desa Kwala Mencirim, Sei Bingai, Kabupaten Langkat dilakukan penghijauan, Kamis (22/8).
Direktur Eksekutif SOI, Renta Morina E Nababan mengatakan, penghijauan yang dilakukan merupakan program desa konservasi. Selama ini, kata Renta, pihaknya bergandengan tangan bersama PT Tirta Investama Pabrik Langkat dalam mengelola lahan tersebut untuk mewujudkan hutan konservasi.
“Sejak 2013, banyak pohon gagal tumbuh karena aktivitas Galian C. Banyak pohon-pohon kecil ditanami dilindas truk dan eskavator. Ini ada lahan hampir 10 hektare. Hari ini 300 pohon ditanam. Setiap tahunnya ada 1.000 pohon target,”kata Renta.
Nurlince Bako (50), warga setempat merasa bersyukur desa mereka ditanami pohon. Dan terlibat menghijaukan hutan konservasi di desanya.
“Dulu ini banyak preman mengeruk tanah dan pasir di sini. Kami ini lah ibu-ibu yang berjuang melawan mereka. Kami mau lahan ini tetap hijau, dan dikelola untuk masyarakat,” katanya.
“Sering lah dulu kami lawan preman-preman itu. Kalau sama perempuan kan gak mungkin kami dilukai. Sekarang sudah hijau lagi. Tiap seminggu sekali kami ke sini merawat pohon yang kami tanami,”sambungnya.
Kini program desa yang dilakukan swakelola mulai mendapat perhatian dari Pemkab Langkat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan perwakilan dari Dinas Pertanian Pemkab Langkat, untuk mendukung pengadaan bibit pohon. “Ke depan kami akan monitoring. Kalau butuh bibit kami siap membakup, agar masuk ke anggaran,”terang Iskandar, Kadis Lingkungan Hidup Pemkab Langkat. (ted/han)
ist
antusias: Warga Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan antusias memberikan hak suaranya di TPS.
Antusias: Warga Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan antusias memberikan hak suaranya di TPS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sementara itu, Muhammad Rizal, Kades Petahana yang ikut kembali bertarung pada Pilkades di Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, diunggulkan akan meraih suara terbanyak dari rivalnya, Muriati dan Junaidi.
Hal itu disampaikan dua tokoh pemuda warga Desa Pelawi, Budi Ismuliadi dan Zainul.
Menurut keduanya, M Rizal sejak menjabat Kades hingga masa jabatan berakhiri, telah memperlihatkan kinerjanya dalam memimpin dan membangun Desa Pelawi.
“Kepeduliannya dengan warga di dusun-dusun sudah menyatu. Karena itu kami prediksi, M Rizal akan menang telak dalam perolehan suara,”kata Budi Ismuliadi.
Terpisah, Plt Kades Pelawi Selatan Nyonya Ade Rahmi didampingi Ketua Panitia Pilkades, Ustad Syamsul menyebutkan, Desa Pelawi Selatan memiliki 4 Dusun dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 4.730 orang.
Pelaksanaan Pilkades Desa Pelawi Selatan dihadiri anggota DPRD Langkat, Syamsul Bahri, S,SE, Camat Babalan Yafizham Parinduri, SSos, Danramil 13 Pantai Babalan, Kapten Arhanut Fauzan, Kapolsek Pangkalan Brandan, Iptu Danil Saragih. (bam/yas/han)
Foto: Bagus Syahputra/Sumut Pos POTONG PITA: Unit Manager Communication Relations & CSR MOR I, Muhammad Roby Hervindo dan Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zanaidi motong pita tanda resmi beroperasinya rumah aman P2TP2A di Kota Tebing Tinggi.
Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan prempuan di Sumut ini, menjadi perhatian khusus PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I. Dengan kepedulian tersebut, Pertamina membangun Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tebingtinggi di Jalan Ahmad Bilal, Kota Tebingtinggi.
——————————-————-
Bagus Syahputra, Tebingtinggi
——––———————————–
Rumah aman yang didirikan pertama kali di kota ini, tidak
lepas dari kerja sama dilakukan Pertamina dengan Pemerintah Kota (Pemko)
Tebingtinggi. Dengan membawa misi kemanusian, Pertamina siap menghapus luka,
tebar kebahagiaamn dan motivasi bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) dan kekerasan seksual.
Rumah aman ini merupakan bantuan diberikan PT Pertamina MOR
I melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan melakukan
renovasi gedung P2TP2A Kota Tebing, yang sebelumnya bangunan itu adalah
Puskesmas. Pertamina juga membantu dan menyerahkan fasilitas rumah aman. Dengan
total keseluruhan sekitar Rp 300 juta.
Rumah aman tersebut, diresmikan langsung oleh Unit Manager
Communication Relations & CSR MOR I, Muhammad Roby Hervindo dan Wali Kota
Tebingtinggi, Umar Zanaidi pada hari Kamis (15/8) kemarin. Dengan peresmian
tersebut, rumah aman siap mengasuh, memberikan konseling hingga motivasi
terhadap anak korban KDRT dan kekerasan seksual.
“Ini menjadi satu isu sosial, sekarang menjadi
perhatian kita ya. Emang secara angka terus terjadi dan naik. Kemudian cukup
memprihatinkan,” ungkap Roby kepada wartawan, usai meresmikan rumah aman
di Kota Tebing Tinggi.
Melalui rumah aman ini, Pertamina menghapus luka para anak
korban KDRT dan kekerasan seksual menjadi anak gembira dan riang kembali dengan
menjalankan program trauma healing dan konseling hingga melindungi secara
advokasi.
“Kepedulian pertamina dalam bidang pendidikan,
lingkungan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Ini juga menjadi salah
perhatian kita juga. Ke depannya, dengan kerja sama dengan Pemda maupun
pihak-pihak lain. Sama-sama mencari solusi untuk masalah (anak korban KDRT dan
kekerasan seksual) ini,” jelas Roby.
Di rumah aman ini, Pertamina juga menebar kebahagiaan dengan
menurunkan para pekerja atau karyawan dan relawan untuk belajar hingga bermain.
Dengan itu, tampak keceriaan anak-anak terpancar dari raut wajah mereka. Hal
ini, merupakan gerakan Move On dilakukan tim Pertamina MOR I.
Roby menjelaskan Pertamina juga memberikan motivasi kepada
anak-anak tersebut, agar menjadi anak rajin, berprestasi hingga memiliki masa
depan yang cemerlang. Jadinya, kenangan gelap terhapus sudah dengan apa
dilakukan Pertamina saat ini kepada mereka.
“Karena kita akan mengembalikan motivasi anak-anak ini
menjadi anak-anak percaya dan memiliki masa depan positif bersama kawan-kawan
pekerja juga melakukan kegiatan dengan relawa. Membuka kelas insparasi dan
motivasi. Kawan-kawan bercerita bagaimana bekerja dengan baik itu. Bisa membuat
mereka semakin semangat lagi untuk mencapai cita,” tutur Roby.
Kenapa Pertamina memilih Kota Tebing Tinggi?
Roby menjelaskan di daerah ini masih saja terdapat kekerasan
dan pelecehan seksual terhadap anak.”Kasus-kasus KDRT ini banyak terjadi
di wilayah-wilayah pinggiran. Termasuk Tebing Tinggi, kalau di Kota Medan
daerah Belawan. Ini menjadi fokus utama kami juga,” jelas Roby.
Ia mengungkapkan Pertamina tidak sampai di sini saja akan
membantu dan tetap melanjuti program tersebut. Dengan ini, memberikan dampak
baik dan perubahan positif bagi anak menjadi korban kekerasan dan pelecehan
seksual.
“Ke depannya, kita berlanjutkan bagaimana operasional rumah
aman nantinya. Ke depannya tidak tutup kemungkinan kerja sama lebih lanjut,
program ini menjadi program berkelanjutan. Tidak sekedar memberikan bantuan
sarana. Namun ada program berkelanjutan kedepannya. Bagaimana trauma hilangnya
dan bagaimana mengembalikan motivasinya,” sebut Roby.
Foto: Bagus Syahputra/Sumut Pos SAMBUTAN: Unit Manager Communication Relations & CSR MOR I, Muhammad Roby Hervindo saat memberikan kata sambutan pada peresmian rumah aman P2TP2A di Kota Tebing Tinggi.
Dengan keberadaan rumah aman dari Pertamina, Roby
mengharapkan dapat menekan dan cepat ditanggulangi terhadap anak menjadi korban
tersebut. “Harapan kita ke depannya, sedikit mengurangi masalah sosial
ini, tidak saja menangani pasca kejadian. Tapi, rumah aman kita arahkan
sifatnya preventif dengan mencegah sebelum terjadi kekerasan terhadap anak dan
prempuan,” ujar Roby.
Kemudian, Pertamina akan memberikan bantuan kepada pelaku
UMKM di Kota Tebing Tinggi. Hal ini, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di daerah ini ke depannya. Roby menambah ada potensi harus dikembangkan
dengan baik di sektor UMKM itu.
“Apalagi, Kota Tebing Tinggi tengah maju UMKMnya, kita
juga fokus itu. Tahun ini kita mempunyai anggaran Rp 16 miliar disalurkan
kepada mitra binaan. Bisa jadi salah satu potensi pengembangan ini,”
tandas Roby.
Pantauan Sumut Pos, di Rumah Aman P2TP2A Kota Tebing Tinggi
terlihat kebahagiaan dan wajah gembira anak-anak di rumah tersebut, saat
karyawan Pertamina dan Relawan mengajak mereka bermain, bercerita, menggambar
dan menulis.
Berdasarkan data diperoleh Sumut Pos di rumah aman ini,
terdapat 16 kasus ditangani dengan perincian, yakni 11 kasus pelecehan seksual
dan 5 kasus fisik (kekerasan). Ada sebagian sudah kembali kepada keluarganya
dan ada juga masih menjalani sejumlah program pemulihan di rumah aman tersebut.
“Ya Om (wartawan), di sini banyak ibu-ibu yang baik
dan suka cerita,” ucap gadis kecil, yang identitasnya bukan untuk
dipublikasi di media.
Dalam kegembiraan mereka, para karyawan Pertamina dan
Relawan bermain game dan menggambar. Dengan hasil yang baik, anak-anak
mendapatkan hadiah berupa buku tulis hingga coklat. Kondisi kusam pun, terkikis
sudah di rumah aman ini.
“Senanglah Om, ada ibu mau berbagi buku dan coklat.
Ini aku dapat coklat dikasih ibu itu,” celoteh polos bocah dengan wajah
gembira sambil menunjukkan coklat dan buku tulis di tangannya.
Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zanaidi mengungkapkan rasa
terima kasih apa yang diberikan Pertamina untuk daerah ia pimpin dengan
mendirikan rumah aman pertama di kota ini.
“Ini rumah aman pertama dimiliki Pemko Tebing Tinggi
atas bantuan dari Pertamina. Kita saya bersyukur terhadap PT Pertamina yang
peduli dengan anak-anak. Ini sebelumnya, puskesmas kita ubah menjadi rumah
aman. Dengan ini, perlu kita syukur dan terus perlu dikerjasamakan dengan PT
Pertamina,” ungkap Umar.
Umar menjelaskan kondisi kekerasan dan pelecehan seksual di
Kota Tebing Tinggi sangat memprihatinkan. Di mana setiap bulannya ditemukan 4-5
kasus. Hal ini membuat Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi menggandeng
Pertamina untuk menekan kasus KDRT dan pelecehan seksual melibat anak-anak
menjadi korban.
“Pemulihan secara psikologis dilakukan, ketakutan dan
traumatis perlu dihilangkan. Sampai saat ini, bulan Juli 2019 lebih kurang 27
kasus yang ada. Ini menunjukkan kita harus bersiap menghadapi ini,” jelas
orang nomor satu di Pemko Tebing Tinggi.
Ia menilai tidak semua tempat aman bagi anak, seperti keluarga,
lingkungan sekitar maupun sekolah. Dengan itu, perlu ada tempat betul-betul
aman, yakni rumah aman, yang didirikan Pertamina saat ini. Hal ini menunjukan
kepedulian terhadap kondisi anak saat ini.
“Kita sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Tapi hal-hal
seperti ini kerap terjadi. Untuk menekan kekerasan, kita lakukan itu dengan
agama. Kita ada Jumat keliling, kita ada pengajian Alquran dan sekolah minggu
untuk anak-anak kita Nasrani,” jelas Wali Kota Tebingtinggi.
Ia mengimbau kepada keluarga atau masyarakat harus mampu
melindung anak-anaknya dari segala bentuk kekerasan hingga pelecehan seksual.
Begitu juga, Pemko Tebing Tinggi bersama Polri dan Jaksa bekerja sama juga
untuk menindak dengan tegas bentuk kekerasan dialami anak-anak tersebut.
“Kita imbau rumah itu paling aman untuk anak-anak.
Tapi, bagaimana menempati rumah itu aman, tergantung kepada orang tuanya itu
sendiri. Menjadikan rumah itu sebagai surganya anak-anak, tempat baik
istri,” pungkasnya.
Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
dialami perempuan dan anak pada tahun 2018 berjumlah 406.178 kasus, naik 16,5% dibanding laporan
pada 2017 sejumlah 392.610 kasus.
Kemudian data dari Lembaga Perlindungan anak (LPA) Provinsi
Sumut dihimpun Sumut Pos, menyebutkan berjumlah kekerasan terhadap anak
sebanyak 15.296 kasus di Indonesia tahun 2018, lalu. Sedangkan, di Provinsi
Sumut terdapat 975 kasus pada tahun tersebut. Angka ini, menunjukkan peningkatkan
setiap tahunnya.
Psikolog, Rahmadani Hidayatin mengapresiasi yang dilakukan
Pertamina MOR I bekerja sama dengan Pemko Tebing Tinggi mendirikan rumah aman.
Karena, akan memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan menjadi korban kekerasan
tersebut.
Rahmadani menjelaskan untuk kekerasan tidak selalu dalam
bentuk fisik. Bisa saja kekerasan dialami Prempuan, terutama bagi anak dalam
bentuk psikologis, seksual hingga pelantaran. Hal ini, terus ada gerakan
positif untuk menekan kekerasan terhadap prempuan dan anak.
Rahmadani menjelaskan orang tua dan keluarga harus menjadi
benteng utama sebagai pelindung anak untuk menghindari segala bentuk kekerasan
yang bisa terjadi, dengan menerap pola asuh yang baik dan positif bagi tumbuh
kembang anak dalam sehari-harinya.
“Pola asuh semacam ini menimbulkan potensi kekerasan
pada anak. Ketika misalnya, anak tidak melakukan sesuai keinginan orang tua,
maka ia akan dikenakan hukuman,” jelas Rahmadani.
Ia menjelaskan Pertamina hadir di tengah masyarakat bukan
semata-mata untuk mengembangkan bisnis. Namun, kehadiran perusahaan plat merah
itu untuk ikut serta menyelesaikan permasalah yang ada dan dihadapi masyarakat
seperti Rumah Aman ini sebagai bentuk kepedulian Pertamina kepada rakyatnya.
”Saya mengapresiasi kepada Pertamina, apa dilakukan saat ini dengan membangun rumah aman sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap masalah terjadi ditengah masyarakat,” pungkasnya.(gus)
Rektor Universitas Malahayati, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.
Rektor Universitas Malahayati, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.
MEMILIKI mahasiswa yang berprestasi adalah salah satu kebanggaan Universitas Malahayati yang berada di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Apalagi sampai menjadi terbaik di tingkat nasional.
Misalnya, Ade Rahardian tercatat sebagai lulusan terbaik tingkat nasional pada Uji Kompetensi Mahasiswa Computer Based Test (CBT) Program Profesi Dokter (UKMPPD) dengan nilai 91, pada Mei 2019.
Kemudian, Putri Julianti, dokter lulusan Universitas Malahayati, adalah yang terbaik dalam Diksar Dokter Perwira Akmil di Magelang pada awal Agustus 2019.
Keberhasilan para mahasiswa meraih prestasi tentu saja tak lepas dari upaya kalangan kampus. Rektor Universitas Malahayati, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. sangat peduli soal peningkatan mutu akademik. “Kita melengkapi seluruh fasilitas kampus untuk menunjang seluruh kegiatan akademik,” kata Dr. Kadafi.
Fasilitas di Fakultas Kedokteran, Universitas Malahayati sangatlah lengkap. Kampus ini memiliki Laboratorium Kesehatan Terpadu, mulai dari laboratorium dasar, biomolekular, osce, hingga laboratorium Computer Basic Training (CBT). Dikuatkan dengan Perpustakaan Universitas Malahayati yang memiliki 35.000 koleksi buku dan dilengkapi dengan fasilitas internet.
Bahkan disediakan rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pertamina-Bintang Amin, yang mendapat predikat level Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Rumah sakit bintang lima yang didirikan sejak 2006 ini merupakan salah satu faktor penunjang yang penting untuk Fakultas Kedokteran.
Kadafi juga mengontrol dengan ketat proses belajar mengajar. Tak hanya itu, seluruh mahasiswa kedokteran bertempat tinggal di pemukiman kampus yang bernama “Green Dormitory.” Ini semacam asrama mahasiswa yang dirancang sangat nyaman seperti apartemen, bahkan tersedia loundry gratis. “Sehingga mahasiswa bisa fokus belajar,” kata Kadafi.
Selain itu, Rektor Kadafi yang masih berusia 36 tahun ini mengembangkan manajemen terbuka, menerapkan terobosan seperti melelang jabatan di kampus. “Sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan karier dan berani memikul tanggung jawab. Ukurannya jelas pada kualitas pendidikan,” kata rektor yang juga Ketua Kadin Lampung. Ia adalah ketua termuda di Indonesia.
Prestasi dan Kerjasama
Kampus Universitas Malahayati, Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
Dihubungi secara terpisah, Ade Rahardian, mengakui seluruh sistem terpadu di Universitas Malahayati mempermudahnya dalam belajar. “Alhamdulillah, saya mendapat kesempatan menimba ilmu di universitas kebanggaan ini. Saya dapat meraih banyak ilmu dari para dosen dan staf pengajar yang membimbing dengan ikhlas dan sabar,” kata mahasiswa kedokteran yang masuk pada 2013 dan tamat pada 2017.
Manfaat yang diperoleh Ade Rahardian adalah ketika ia mengikuti seluruh ujian yang dibutuhkan untuk seorang dokter. Ia tak mengalami kesulitan sama sekali. “Saya hanya memperkuat materi dasar dari bangku kuliah. Kalau dasarnya kuat, maka akan lebih mudah memahami materi yang diujikan,” katanya.
Kemudian, hasilnya sangat membanggakan kedua orang tuanya, Tukidi dan istrinya, Yelisda. “Saya sangat senang dan bersyukur,” katanya. Maklum, ia telah membuat kedua orang tuanya tak tersia-siakan dalam mendukung seluruh upayanya menimba ilmu pendidikan kedokteran.
Prestasi yang diraih kampus hijau ini pun menarik minat Universitas Putra Malaysia (UPM) menjalin kerjasama. Setiap tahun kampus dari negeri jiran itu mengirimkan 18 mahasiswa keperawatannya untuk belajar di Universitas Malahayati. “Saya merasa berkesan dan sangat senang berada di Universitas Malahayati, bisa membandingkan ilmu yang berada di Malaysia dan Indonesia,” kata Irfan, mahasiswa UPM di Universitas Malahayati.
Sebetulnya, Fakultas Kedokteran di Universitas Malahayati termasuk tertua di Lampung. Bahkan hingga saat ini, di Provinsi Lampung hanya ada dua Fakultas Kedokteran, selain di Universitas Malahayati ada di salah satu universitas negeri di Lampung. Di Indonesia hanya 74 Fakultas Kedokteran di berbagai universitas, setengahnya di Pulau Jawa.
Bahkan Fakultas Kedokteran termasuk program pendidikan pertama ketika Universitas Malahayati didirikan pada 1993. Kampus ini menempati areal 84 hektare di kawasan Kemiling, Bandar Lampung. Sembilan gedung terpadu kampus didirikan dalam areal tiga hektare di dalamnya.
Kekuatan Fakultas Kedokteran, Universitas Malahayati lainnya berada pada kiprah alumninya. Hingga kini Universitas Malahayati belum pernah menerima komplain dari masyarakat menyangkut pelayanan kesehatan yang ditangani anak didiknya. Alumni Fakultas Kedokteran terserap dengan baik, di antaranya sudah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin.
Selain itu didukung persatuan alumni yang sangat memperhatikan para mahasiswa lulusan Universitas Malahayati. Begitu pernyataan Dokter Kriscandra Satria yang saat ini adalah anggota Tim Kedokteran Kepresidenan, dan Muhammad Yunus seorang dokter spesialis bedah saraf, sebagaimana tertulis dalam buku “Rusli Bintang & Universitas Malahayati, Jejak Sang Yatim Penakluk Badai.”
BINTANG KEJORA
Seorang warga membawa bendera Bintang Kejora saat terjadi kerusuhan di Mimika, Rabu (21/8). Dalam kerusuhan saat unjuk rasa di Mimika, Polisi dibantu TNI mengamankan 45 orang.
BINTANG KEJORA
Seorang warga membawa bendera Bintang Kejora saat terjadi kerusuhan di Mimika, Rabu (21/8). Dalam kerusuhan saat unjuk rasa di Mimika, Polisi dibantu TNI mengamankan 45 orang.
PAPUA, SUMUTPOS.CO – Gejolak masih terjadi di Papua dan Papua Barat paskarusuh di Manokwari dan Sorong. Warga masih berunjuk rasa, kericuhan terjadi di dua wilayah yakni Fakfak, Papua Barat, dan Mimika.
Di Fakfak, massa membakar pasar dan kantor Dewan Adat. Polisi menyebut, ada dua kelompok berbeda yang terlibat ketegangan di kantor Dewan Adat di Jalan Dr Salasa Namudat.
“Bendera Bintang Kejora sempat dinaikkan lalu diturunkan aparat,” ujar Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey saat dihubungi, Rabu (21/8)n
Polisi masih menelusuri pihak yang menaikkan bendera Bintang Kejora juga kelompok yang membakar kantor Dewan Adat. Namun saat ini kondisi di Fakfak, sebut Krey, sudah kondusif.
Polri menyebut, kericuhan di Fakfak juga mengakibatkan 2 mobil dan beberapa rumah mengalami pecah kaca. Ada satu korban luka berat karena bentrok massa.
Sementara itu di Kota Timika, Kabupaten Mimika, polisi dibantu TNI mengamankan 45 orang diduga pelaku kericuhan saat unjuk rasa massa di kantor DPRD Mimika. Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, mengatakan 20 orang diamankan usai melempar Hotel Grand Mozza di Jalan Cenderawasih, dengan batu.
Beberapa lainnya diamankan usai melakukan aksi pelemparan batu ke fasilitas Kantor DPRD Mimika dan aparat keamanan. “Totalnya ada 45 orang yang kami amankan untuk dilakukan proses penegakan hukum, sebab tidak dibenarkan melakukan kegiatan unjuk rasa anarkis dengan cara melakukan perusakan seperti tadi,” kata AKBP Agung dikutip Antara.
Kericuhan bermula saat unjuk rasa warga menyuarakan anti-rasisme di gedung DPRD Mimika. Tiba-tiba ada kelompok orang yang menyerang polisi dengan melempar batu.
Massa yang didorong mundur lantas memblokade jalan-jalan di sekitar DPRD Mimika dengan membakar kayu dan meletakkan batu. Ada mobil polisi dan pemadam kebakaran yang dirusak.
Saat bergerak mundur, massa juga melempari Hotel Grand Mozza, yang jaraknya 500 meter dari DPRD Mimika dengan batu. Kaca hotel dan mobil di area parkir pecah. Pos penjagaan hotel ikut dirusak.
Dari data Polri, kericuhan di Timika berujung pada pembakaran 1 ruko , perusakan pos kantor DPRD, 2 mobil patroli, 1 bus, dan 1 truk. Sejumlah motor juga dirusak.
Selain itu, Mabes Polri mendata unjuk rasa di kantor Wali Kota Sorong dan di Maybrat. Situasi kedua wilayah aman. Sedangkan di Papua, unjuk rasa dilakukan di depan kantor Bupati Biak dan berlangsung aman.
Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal juga menyebutkan, kini kondisi massa sudah bisa dikendalikan aparat dan tokoh masyarakat setempat. “Tadi (kemarin) pagi memang sekitar pukul 09.00 WIT, ada pergerakan massa di Fakfak juga diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa objek vital. Tapi insyaallah bisa dikendalikan kepolisian, TNI, mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan di-support penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana,” kata Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (21/8).
Iqbal menyebut, peristiwa di Fakfak diduga masih berkaitan dengan aksi di Manokwari dan Sorong. Hingga kini aparat terus melakukan upaya persuasif untuk mengamankan situasi. “Kita duga itu (terkait Manokwari dan Sorong). Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya persuasif dengan elemen masyarakat. Boleh menyampaikan aspirasi, tapi jangan anarkis,” ujarnya.
Saat ini situasi di Papua Barat, menurut Iqbal, sudah terkendali. Aksi yang sebelumnya terjadi di Manokwari dan Sorong juga sudah reda. “Secara umum, situasi, khususnya di Papua Barat, bisa kita kendalikan, khususnya di Manokwari dan Sorong, sudah cenderung kondusif, tidak ada pergerakan massa, tidak ada lagi gerakan yang berujung anarkisme. Ini adalah kerja sama antara seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
Untuk menjaga suasana di Papua Barat tetap kondusif, Presiden Joko Widodo menelpon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan berharap agar masyarakat Provinsi Papua Barat menahan diri dan hidup dalam kedamaian. Pesan Presiden Jokowi tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat Rapat Forum Pimpinan Daerah Papua Barat dan Tokoh Masyarakat di Kota Sorong, Rabu (21/8).
Selain itu, Jokowi juga menanyakan langsung situasi Papua Barat saat ini. Dominggus mengatakan, Pemerintah Papua Barat telah melaporkan kepada Presiden bahwa kondisi daerah Papua Barat telah aman terkendali. Menurut dia, Presiden Joko Widodo menyampaikan salam damai bagi seluruh masyarakat Papua Barat dan mengharapkan masyarakat hidup berdampingan dalam kedamaian. “Presiden juga mengharapkan masyarakat Papua Barat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dominggus Mandacan berharap masyarakat Provinsi Papua Barat menjaga situasi keamanan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. “Sampaikan aspirasi sesuai jalur yang benar dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis,” katanya.
Wiranto ke Papua
Untuk memantau kondisi terkini di Papua Barat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bertolak ke Papua, Rabu malam (21/8). “Berangkat,” ujar Wiranto saat dikonfirmasi wartawan soal rencananya ke Papua, Rabu (21/8).
Wiranto mengklaim, persoalan di Papua dan Papua Barat sebenarnya sudah selesai. Sejumlah pihak pun telah mengucapkan permohonan maaf. Dia menilai, sejumlah aksi protes di Papua dan Papua Barat terjadi akibat kesalahpahaman. “Sudah ada minta maaf, tinggal diterima maafnya, sampaikan kepada masyarakat kita kembali bersatu sebagai bangsa,” ujar Wiranto.
Meski begitu, Wiranto merasa belum cukup. Dia tetap ingin bertolak ke Bumi Cenderawasih usai aksi protes terjadi sejak Senin (19/8) lalu. Wiranto mengaku ingin menciptakan kedamaian dan mengobarkan rasa empati di Papua dan Papua Barat. Ia ingin persatuan di Bumi Cendrawasih tercipta kembali demi kepentingan bangsa.
Wiranto juga menyatakan, konflik horizontal tentu merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, ia meminta seluruh lapisan masyarakat agar kembali menjaga persatuan yang sejak lama telah tercipta di Indonesia. “Sudah waktunya kita ini sekarang menyatukan bangsa kita. Saya ke sana juga bukan ngompori, tapi justru kita mencoba merayu, merangkul kita sama-sama hidup dalam NKRI ini,” ujarnya.
Aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Mereka tidak terima ketika mahasiswa asal Papua mendapat perlakuan kurang mengenakkan di Surabaya dan Malang, Jawa Timur pada Jumat (16/8). Aksi turun ke jalan lalu dilakukan. Masyarakat Manokwari, Sorong, dan Jayapura melancarkan aksi protes. Sejumlah mobil dan bangunan rusak. Gelombang aksi protes belum sepenuhnya berhenti. Masyarakat Mimika dan Fakfak masih berunjuk rasa pada Rabu (21/8).
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengamini bahwa sejumlah aksi protes di Papua merupakan buntut peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Itu diperparah oleh hoaks yang beredar di media sosial. “Kita sudah tahu bahwa hari ini ada kejadian di Manokwari. Ada aksi anarkis dan juga ada pemukulan massa. Ini dipicu karena kejadian di Jatim khususnya di Surabaya dan Malamg. Ini tentu kita sesalkan,” kata Tito, saat ditemui RS Bhayangkara, Surabaya, Senin (19/8).
Sejumlah elemen masyarakat meminta aparat menindak tegas oknum yang melontarkan pernyataan rasialis kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Menurut mereka, itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi kejadian serupa.
Presiden Joko Widodo sudah angkat suara. Dia meminta masyarakat Papua dan Papua Barat untuk memaafkan apa yang terjadi dan tenang kembali. “Jadi, saudara-saudaraku, Pakce Mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa setanah air, yang paling baik memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik,” kata Jokowi pada Senin (19/8) lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 270 daerah di 9 provinsi akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak pada 2020. Namun, ada yang berbeda dari Pilkada 2020 nanti. Kepala daerah yang terpilih, tidak akan mengemban jabatan selama 5 tahun penuh.
PELAKSANA tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang, Pilkada Serentak 2020 akan menghasilkan kepala daerah dengan masa jabatan maksimal 4 tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun.
Hal tersebut terjadi sebagai bentuk penyesuaian kebijakan Pemilu serentak 2024, di mana pemilihan kepala daerah disamakan penyelenggaraannya dengan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif. “Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi, sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang,” kata Akmal dalam keterangan resminya, Rabu (21/8).
Singkatnya, masa jabatan tersebut membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. Sedangkan untuk para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, akan diberikan ganti rugi gaji. “Bagi kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh itu akan diberikan ganti rugi gaji,” tegasnya.
Pilkada serentak pada 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Diakui Akmal, dalam perjalanannya, UU Nomor 10 Tahun 2016 itu, memang ada hal-hal yang belum sempurna. Namun yang pasti sampai sekarang pemerintah masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung. “Soal masa jabatan hanya empat tahun ataupun kurang dari empat tahun ini, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama karena regulasi yang berlaku memang seperti itu,” katanya.
Saat ini, kata Akmal, pihaknya sedang melakukan kajian di berbagai daerah demi perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak.
Pendaftaran Calon 16-18 Juni 2020
Diketahui, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal Pilkada 2020 telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) pada 9 Agustus 2019 lalu. PKPU ini juga telah dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), di situs KPU.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, hanya aturan durasi kampanye yang berubah dalam peraturan Pilkada saat ini. “Durasi kampanyenya akan lebih pendek dibandingkan Pilkada sebelumnya,” kata Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).
Diketahui pada Pilkada 2018, masa kampanye berlangsung selama 81 hari. Namun, dalam Pilkada 2020 masa masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari. Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PKPU 15 tentang Tahapan, Program dan Jadwal. Dalam aturan tersebut masa kampanye berlangsung pada 11 Juli 2020 hingga 19 September 2020. Di mana masa kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik akan berlangsung selama 14 hari. Terhitung sejak tanggal 6-19 September 2020. Sedangkan masa pendaftaran pasangan calon jalur partai politik dilaksanakan pada 16-18 Juni 2020.
Perpendekan masa kampanye ini juga sebelumnya telah diusulkan Komisi II DPR. Komisi II mengusulkan agar masa kampanye diperpendek untuk menghindari konflik di masyarakat.
“Setelah PKPU 15 Tahun 2019 diterbitkan sudah diundangkan, saya berharap semua pihak bisa mempelajari, mencermati, kemudian menjalankan sesuai dengan tahapannya tepat waktu,” harap Arief.
Penyelenggara pemilu di daerah, sebut Arief, wajib untuk mengetahui detil PKPU tersebut. Sebab, di dalam PKPU itu terdapat tahapan awal mulai dari penyusunan program, kegiatan, hingga anggaran.
Selain itu para peserta pemilu juga diminta Arief untuk memahami isi PKPU dengan baik. Imbauan serupa juga disampaikan Arief untuk kepolisian untuk memperkirakan waktu pengamanan bila terjadi potensi konflik, pun bagi pemerintah karena PKPU penting untuk naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). “Peserta pemilu mohon perhatikan betul kapan harus pencalonan, kampanye, kemudian pemutakhiran data pemilih. Jadi mereka harus ikuti dengan baik seluruh tahapan,” tuturnya.
Menyikapi ini, KPU Kota Medan mengaku telah menerima P-KPU No 15/2019 tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. “Baru tadi pagi kami terima, ini sedang dipelajari terlebih dahulu,” kata Komisioner KPU Medan, Nana Miranti kepada Sumut Pos, Rabu (21/8).
Menurutnya, P-KPU Nomor 15/2019 itu nantinya akan disosialisasikan kepada partai politik maupun masyarakat umum. “Kita tunggu arahan dari KPU Sumut terlebih dahulu dan pelajari tahapannya. Untuk sosialisasi tidak sekarang, tapi akan ada ke parpol dan elemen masyarakat,” terangnya.
Nana juga mengakui, masa pendaftaran pasangan calon dari jalur partai politik dilakukan pada 16-18 Juni 2010. Namun untuk jalur perseorangan, sebut Nana, sudah dapat mendaftarkan diri sejak Maret 2020. “Karena jalur perseorangan itukan harus melalui klarifikasi dukungan yang sebelumnya harus menyerahkan syarat dukungan terlebih dahulu. Tapi secara umumnya, semua pendaftaran memang dilakukan sejak Juni,” tandasnya. (dtc/bbs/map)
istimewa
PINTU TOL: Suasana pintu tol Tebingtinggi difoto dari ketinggian. Tol Medan-Tebingtinggi menjadi salah satu tol yang diminati investor asing.
PINTU TOL: Suasana pintu tol Tebingtinggi difoto dari ketinggian. Tol Medan-Tebingtinggi menjadi salah satu tol yang diminati investor asing.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Jasa Marga Kualanamu Tebingtinggi (JMKT) mengaku belum mengatahui investor asing dari mana yang mau membeli ruas tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKTT). Begitupun mengenai kabar PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang telah mendivestasikan 9 ruas tol yang dimiliki sejak 2017, di mana salah satunya ruas MKTT, bukanlah menjadi persoalan.
“Tak ada masalah, karena hanya sebagian saham saja yang dijual. Saham mayoritas kan tetap milik BUMN kita,” kata Direktur Teknik dan Operasi PT JMKT, Hadi Susanto menjawab Sumut Pos, Rabu (21/8).
Ia mengilustrasikan proses pembelian saham itu hanya tinggal memindahkan dari PT JMKT ke calon investor. Namun saham mayoritasnya, tetap milik PT JMKT sebagai bagian dari BUMN Indonesia. “Jadi hanya perubahan saham saja ke anak perusahaan lainnya. Misalkan dari PT JMKT ke PT PP atau sebaliknya, ditambah siapa pembelinya. Tapi kami belum tahu siapa calon pembelinya, belum dapat kabar soal itu,” katanya.
Hadi mengatakan, setiap tahun proyek infrastruktur seperti jalan tol memang dijual ke para investor. Sebab, pihaknya merupakan perusahaan yang murni bergerak di bidang konstruksi. “Biasanya kalau sudah beroperasi, sesuai dengan FS (fisibility study)-nya untuk diinventasi ke pihak lain lagi. PT PP juga sama, dijual untuk buka investasi lain tergantung kebutuhan proyek pemerintah. Jadi laku setelah FS dijual lagi sehingga modalnya balik,” terangnya.
Kata dia, sama sekali tidak ada perubahan saham walaupun nanti ada investor yang membeli ruas tol MKTT. “Yang lain sahamnya hanya minoritas. Hanya kepemilikan saja yang berubah. Tapi tetap Jasa Marga pemilik saham mayoritasnya. Biasanya 55 persen dibanding 45 persen,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mendukung rencana pembelian ruas tol MKTT oleh investor asing. Menurutnya, investasi jalan tol memang sangat besar dan keterlibatan investor tentu dibutuhkan. “Kita dukung agar infrastruktur kita segera terintegrasi. Investasi jalan tol memang sangat besar, sehingga melibatkan investor sangat dibutuhkan,” katanya.
Kata dia, upaya tersebut adalah hal biasa. Terlebih BUMN Indonesia menurutnya sudah banyak membeli saham di negara lain. “Investor sama saja dengan BUMN, urusannya soal pembiayaan infrastrukturnya. Investasi terbesar itu di infrastruktur, sedang tanah tetap milik negara kita,” katanya.
Diketahui, sebanyak 9 ruas tol yang didivestasikan tersebut bakal dijual namun baru 5 ruas yang diminati investor. Tak cuma investor lokal, investor asing pun berebut lima tol yang akan dijual Waskita Karya tersebut.
Haris Gunawan, Direktur Keuangan Waskita Karya menyebut, pihaknya memang sudah mengantongi izin dari Kementerian BUMN untuk mendivestasi 9 ruas tol tersebut, diantaranya Tol MKTT, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pasuruan-Probolinggo, ruas tol Semarang-Batang, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono hingga ruas tol Becakayu. Meski begitu, Haris belum bisa memberikan detail terkait valuasi penjualan 5 tol tersebut, sebab saat ini masih dilakukan proses due diligence.
“Kami belum bisa sampaikan berapa nilai valuasi dari 5 tol kami. Tapi yang jelas, 2 investor ini serius. Satu sudah advance, dan ini jadi target kita tahun ini,” kata Haris ditemui usai melakukan public expose di Gedung Bursa Efek, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Meski enggan menyebutkan kelima ruas yang dimaksud, namun Haris memastikan untuk ruas Becakayu tidak akan dilego pada tahun ini. “Target untuk kelima ruas ini dieksekuis semester dua. Kenapa semester dua? Karena kita harapkan mereka ajukan final binding offer,” ujarnya.
Haris mengatakan, dana hasil penjualan itu bakal digunakan untuk melakukan investasi di ruas tol baru. Selain itu, penjualan ruas-ruas tol tersebut, bakal membuat beban utang perusahaan menjadi berkurang. Hal ini juga telah dihitung sesuai dengan divestasi yang dilakukan perseroan.
Hingga semester I-2019, total nilai liabilitas atau utang Waskita Karya mencapai Rp 103,72 triliun. Terdiri dari utang jangka pendek Rp 56,61 triliun dan utang jangka panjang Rp 47,1 triliun.
Terkait utang yang menggunung tersebut, Waskita Karya menjelaskan, pihaknya bakal menerima pembayaran dari sejumlah proyek turnkey yang dikerjakannya dan sejumah pembayaran lainnya. Total nilai penerimaan ini diperkirakan akan mencapai Rp33,2 triliun.
Ia mengatakan, total utang perusahaan sejak 2015-2018 memang menggunung lantaran perusahaan banyak menggarap proyek-proyek yang bersifat turnkey yang pembayarannya diterima setelah proyek selesai. Tiingginya tingkat utang disebabkan karena kebutuhan dana untuk menalangi pengerjaan proyek terlebih dahulu. Sehingga tingkat utang ini akan segera turun setelah perusahaan menerima pembayaran dari owner proyek. (prn)
istimewa
LAUNCHING: Ketua umum Panitia Sail Nias 2019 Yasonna Laoly, Wagubsu Musa Rajekshah dan lainnya saat launching Sail Nias 2019 di Jakarta, beberapa waktu lalu.
istimewa
LAUNCHING: Ketua umum Panitia Sail Nias 2019 Yasonna Laoly, Wagubsu Musa Rajekshah dan lainnya saat launching Sail Nias 2019 di Jakarta, beberapa waktu lalu.
GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Sail Nias 2019 bakal digelar pada September 2019. Even bertaraf internasional yang dipusatkan di Telukdalam, Nias Selatan ini, melibatkan lima kabupaten/kota se- Kepulauan Nias. Direncanakan, Presiden Joko Widodo bakal hadir pada cara puncaknya, 14 September mendatang.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli, Meiman Kristian Harefa kepada Sumut Pos mengatakan, event yang digelar untuk memperkenalkan pariwisata Nias ke wisatawan lokal maupun mancanegara ini juga akan dihadiri ratusan turis dan diplomat dari berbagai negara.
Menurut Meiman, khusus di Kota Gunungsitoli, beberapa acara yang digelar diantaranya seminar internasional warisan Budaya Nias, berlangsung di Gedung Salak Madu, Jalan Nias Tengah, Kota Gunungsitoli, pada 11 dan 12 September 2019.
“Pada acara ini hadir sebagai pembicara diantaranya, guru besar UGM Profesor Yoyok, Dirjend kebudayaan kementerian pariwisata RI, Eporus BNKP, Pendeta Tuhoni Telaumbanua, Pastor Yohannes pemilik Museum Pusaka Nias, dan ada dua orang pembicara dari Negara Jepang,”ungkap Meiman.
Selanjutnya, pada hari ke-2 akan dilaksanakan tour kebudayaan ke sejumlah tempat wisata di wilayah Kota Gunungsitoli, diantaranya museum, Desa Tradisional Tumori, Togi Ndrawa, dan Taman Yaahowu. “Nanti dalam tour ini, ada 30 orang diplomat dari berbagai negara.
Selain memperkenalkan tempat wisata yang kita miliki, kita juga berharap para diplomat ini tertarik berinvestasi di kepariwisataan khususnya di Kota Gunungsitoli,” ungkapnya.
Sedangkan mulai tanggal 11, 12 dan 13 September 2019 atau selama tiga hari berturut-turut, akan digelar Festival Kopi Nusantara, di Taman Yaahowu yang difasilitasi Kemendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal. “Kita hanya fasilitas tempat, pelaksana langsung kemeterian. Kita harapkan melalui festival ini, para petani kopi akan tertarik meningkatkan produksinya, sehingga ke depan kopi ini menjadi salah satu komoditi andalan petani di kepulauan nias,”katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah setempat mulai merampungkan persiapan acara yang diyakini bakal menggenjot kunjungan wisatawan itu. Sekdaprovsu Sabrina mengatakan, saat ini pihaknya terus memaksimalkan kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menjamin kelancaran acara itu. “Peran kita di sini adalah menyiapkan acara itu semeriah mungkin. Sekecil apapun kegiatannya, harus dicatat. Direkam. Semua bekerja,” kata Sabrina, beberapa waktu lalu.
Sabrina menjelaskan, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam agenda tahunan itu. Jokowi dikabarkan juga bakal ditambalkan marga oleh masyarakat Nias Selatan. “Masyarakat di sana sudah mempersiapkan marga untuk presiden,” ungkap Sabrina.
Mengenai kunjungan Presiden, Sabrina mengaku telah dipersiapkan siapa saja OPD yang terlibat. Seluruh OPD menyampaikan semua kegiatan sebagai peran dan dukungan. “Dinas Perhubungan harus segera melaporkan pada saya, pada rapat selanjutnya, bagaimana kesiapan seperti bus dan MCK (mandi, cuci, kakus) untuk pengunjung,” ujarnya. (adl)
Kantor dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias Utara, di Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km 42, Lotu-Nias Utara.
Kantor dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias Utara, di Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km 42, Lotu-Nias Utara.
NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Perekrutan sejumlah pegawai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Distan) Kabupaten Nias Utara, dinilai tanpa memiliki landasan hukum yang jelas, karena hanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias Utara, Idaman Johan Hulu, berdalih perekrutan PPL tersebut hanya bersifat sementara, menunggu terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) di setiap Kecamatan. Sedangkan dasar hukumnya mengacu pada undang-undang nomor 16 tahun 2006, tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
“Karena hanya bersifat sementara, maka undang-undang ini kita gunakan sebagai landasan hukumnya, menunggu UPTD dibentuk di setiap wilayah kecamatan. Proses perekrutan PPL ini ke depan akan diperbaiki, “terang Johan kepada Sumut Pos saat ditemui di kantornya, baru-baru ini.
Johan menyebutkan, di dinas yang dipimpinnya saat ini, terdapat 97 orang PPL daerah yang honornya masing-masing sebesar Rp1,7 juta dibiayai dari APBD tahun anggaran 2019.
Sedangkan 16 orang PPL lainnya berasal dari Kementerian Pertanian RI yang gajinya ditanggung oleh APBN.
“Kita di Nias Utara sangat membutuhkan tenaga PPL, dan di setiap desa yang jumlahnya 113 desa sudah kita tempatkan satu PPL per desa. Tujuannya agar produktivitas pertanian kita meningkat,”katanya.
“Kalau PPL ini ya gajinya dari APBD, ada Perda APBD yang mengatur sistem pengggajian pegawai honor di setiap dinas,”kata Johan menambahkan tanpa menyebutkan perda nomor berapa.
Sementara itu, penggiat anti korupsi Nias Utara, Helpianus Gea kepada Sumut Pos di Gunungsitoli (Rabu, 21/8) mengatakan alasan Kadis pertanian Nias Utara merekrut PPL tersebut hanya berdasarkan UU nomor 16 tahun 2006, dan bersifat sementara, tidak relevan dan tidak masuk akal sehat.
Disebutkannya, surat keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias Utara itu bernomor : 900/69/DKPP-IV/SK/TAHUN 2019 ditandatangani Idaman Johan Hulu ST MM pada tanggal 8 April 2019, yang isinya tentang pengangkatan tenaga teknis penyuluh pertanian honor daerah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.
“Inikan menyangkut keuangan Negara, tidak bisa hanya dengan SK Kepala Dinas, apalagi nilainya miliaran rupiah. Seharusnya ada Peraturan daerah atau peraturan Bupati Nias Utara sebagai landasan hukum,”terang Helpi.
Menurut Helpi, perbuatan Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias Utara tersebut, sudah tergolong korupsi. Untuk itu dan dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan kepada penegak hukum.
“Ya, dalam waktu dekat kasus ini kita akan laporkan ke penegak hukum. Ini jelas-jelas dengan sengaja mempermainkan keuangan Negara. Kita curiga ada kongkanglikong dengan pihak lain untuk mencari keuntungan, sehingga perekrutan PPL terkesan dipaksakan,”pungkasnya. (adl/han)
