MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepanjang 2018-2019, Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah memberhentikan 19 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi dan status hukumnya inkrah (sudah berkekuatan hukum tetap). Saat ini, masih ada 2 ASN koruptor lagi yang belum dipecat Sehingga ditotalnya, ada 21 ASN yang terlibat kasus korupsi di jajaran Pemko Medan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Medan, Muslim Harahap mengatakan, setelah berkordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Sumut diketahui, masih ada dua ASN terpidana kasus korupsi yang belum dipecat. Menurutnya, data dari Kemendagri yang menyatakan masih ada 7 ASN terpidana kasus korupsi yang belum dipecat tidak tepat.

Kata dia, sejauh ini Pemko Medan sudah dua kali memecat ASN terpidana kasus korupsi dengan jumlah 19 orang. Tahun 2018 ada 11 orang. Sedangkan tahun 2019 ada 8 orang. “Ternyata data yang 8 ASN yang sudah dipecat gelombang kedua itu tidak masuk ke Kemendagri. Di sana hanya tercatat 3. Makanya mereka bilang 7 orang. Setelah koordinasi dengan BKN Regional Sumut ternyata ada 2 lagi, itupun kasusnya baru inkrah (berkekuatan hukum tetap),” jelasnya, di Balai Kota Medan, akhir pekan lalu.

Mengenai 2 ASN terpidana kasus korupsi itu, lanjut dia, saat ini sedang dalam proses pemecatan gelombang ketiga. “Surat Keputusan (SK) nya sedang dipersiapkan. Kami punya waktu 14 hari kerja untuk memprosesnya, terhitung sejak pekan kemarin,” paparnya.

Menyikapi ini, Ketua Komisi I DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu menilai, jumlah 21 orang ASN Pemko Medan yang terlibat korupsi itu terbilang cukup banyak. Karenanya, begitu banyak hal yang harus dikoreksi dari Pemko Medan saat ini. Diantaranya adalah lemahnya pengawasan Inspektorat dan sistem yang masih sangat memungkinkan bagi oknum-oknum ASN melakukan tindak pidana korupsi.

“Sistem di Pemko Medan ini banyak yang harus dibenahi. Saya tahu sudah banyak yang dibenahi, tapi sistemnya masih memungkinkan bagi para ASN untuk melakukan tindakan korupsi,” ucap Sabar kepada Sumut Pos via ponselnya, Minggu (14/7).

Selain itu, kata Sabar, keterlibatan Inspektorat Kota Medan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di jajaran ASN Pemko Medan sangat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tingkat korupsi di Pemko Medan. “Sebaik-baiknya sistem tak ada yang tak bercelah, selalu ada kesempatan untuk korupsi. Hanya saja, soal tinggi atau rendahnya kesempatan. Makanya Inspektorat itu harus kerja, kerjanya harus ekstra dalam melakukan pengawasan. Tingginya angka korupsi di jajaran Pemko Medan membuktikan rendahnya kualitas kinerja Inspektorat di Kota Medan,” ujarnya.

Disebutkan Sabar, banyaknya ASN di Pemko Medan yang terbukti korupsi oleh Inspektorat, bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah catatan penting bahwa Inspektorat hanya bekerja untuk melakukan penindakan dan tidak melakukan tugasnya dalam pencegahan. “Justru disebut berhasil kalau yang terlibat korupsi itu sedikit atau tidak ada. Bukan karena tidak ada yang ditindak, tetapi karena memang tidak ada yang korupsi. Jadi fungsi pencegahan itu yang paling penting, kalau berhasil mencegah berarti Inspektorat sudah bekerja,” terangnya.

Selain itu, Sabar juga meminta kepada Walikota Medan untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pencegahan korupsi dijajarannya. Salah satunya, kata Sabar yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan melalui program TP4D.

“Jadi ada pengawasan supaya tidak ada celah untuk korupsi, supaya ada juga edukasi pada ASN, mana yang boleh dan yang tidak di lapangan. Bukan cuma surat edaran di atas kertas dan secara teori, begitu di lapangan ASN nya tak bisa membedakan mana yang melanggar dan mana yang tidak. Ini bahaya. Itu sebabnya upaya pencegahan itu yang harus ditingkatkan,” tegasnya.

Dilanjutkan Sabar, adanya dana kelurahan tahun ini juga harus menjadi perhatian khusus bagi Pemko Medan dan Inspektorat untuk terus melakukan pengawasan terhadap para Lurah di Kota Medan. Tidak adanya pengawasan kepada para Lurah, disebut Sabar akan menjadikan banyak Lurah dikota Medan terlibat kasus hukum.

“Ini ‘kan kasihan, mereka harus diberi edukasi dan terus diawasi. Pengelolaan dananya harus transparan, pihak-pihak terkait yang sifatnya untuk mengawasi juga harus dilibatkan agar tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Korupsi itu bisa dari mana saja, dari perangkat terkecil hingga terbesar,” tuturnya.

Artinya, kata Sabar, sistem saja tidaklah cukup bila tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Begitupun sebaliknya, sistem juga sangat mempermudah pihak-pihak pengawas dalam melakukan pengawasan. “Pengawasan juga harus dari yang terkecil hingga terbesar, harus ekstra ketat pengawasan ASN dikota Medan ini, malu kita kalau misalnya kota Medan bukan hanya jadi kota terjorok tapi juga kota terkorup,” tutupnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) terus mendorong bertumbuhnya perekonomian seluruh daerah di Sumatra Utara. Pasokan daya yang surplus diarahkan bagi peningkatan investasi dan pariwisata Sumutn

Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah 1 dari 3 hal fokus yang ditekankan General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut, Feby Joko Priharto, untuk diaplikasikan 4 pejabat yang diangkat menempati jabatan baru di lingkungan PLN UIW Sumut, baru-baru ini. Kemudian 2 pejabat lainnya dipromosikan masing-masing pada Regional Sumatera Kantor PLN Pusat dan PLN UIW Sumatra Barat.

Fokus lainnya adalah agar memperluas insfrastruktur ketenagalistrikan dalam tatanan strategi manajemen aset dan menjemput pelanggan. Kemudian fokus menyangkut distribusi, dimana masih tertinggal pekerjaan distribusi di PLN UIW Sumut dengan jajaran PLN yang membidangi transmisi dan pembangkit.

Sementara soal jabatan, menurut Feby adalah tugas mulia yang diamanahkan Tuhan. “Itulah moto PLN Sumut bagi para pejabat yang menduduki posisi dalam mengelola organisasi yang ada pada perusahaan BUMN dengan aset terbesar di Indonesia ini,” ujarnya.

Tidak sedikit Pejabat PLN UIW Sumut yang telah menorehkan prestasi dalam pekerjaannya dan menerima promosi ke jenjang yang lebih menantang di tugas dan tempat yang baru.

Menurut Feby, pengangkatan pejabat maupun sertijab sebagai cerminan bahwa sebuah organisasi bergerak secara dinamis. “Harus diingat, mutasi, rotasi, promosi pasti terjadi. Ini juga akan membuat kita semakin baik dan membuat kita akan terus berkembang dalam organisasi ini,” ungkap Feby.

Untuk itu, Feby berharap seluruh pejabat yang baru dilantik baik yang masih berada di lingkup UIW Sumut atau yang kini berada di luar, harus mampu menjalankan amanah dan selalu berinovasi untuk mengembangkan.

Adapun 6 pejabat Top dan Middle Level Management yang diangkat; Abdul Rohim, sebagai Senior Manager Perencanaan PLN UIW Sumut. Sebelumnya Senior Manager Teknik PLN WRKR. Saleh Siswanto, sebagai Vice President Perencanaan dan Pengendalian Regional Sumatera (PLN Pusat). Sebelumnya Senior Manager Perencanaan PLN UIW Sumut.

Kishartanto Purnomo Putro, sebagai Plt Senior Manager SDM dan Umum PLN UIW Sumbar. Sebelumnya Manager PLN UP3 Lubuk Pakam. Eko Prihandana, sebagai Manager PLN UP3 Medan. Sebelumnya Manager PLN UP3 Bangka.Evan Suseno Sirait, sebagai Manager PLN UP3 Lubuk Pakam. Sebelumnya Manager PLN UP3 Nias. Darwin Simanjuntak, sebagai Plt Manager PLN UP3 Nias. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Bahasa Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar pemilihan Duta Bahasa Sumut 2019. Tahun ini, terpilih Muhammad Irfan Novaldi asal Tanjung Balai (putra) dan Nadia Virdhani Hia (putri) asal Gunung Sitoli, Nias. Keduanya merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Medan (Unimed).

Mereka terpilih setelah melewati berbagai tahapan dan mengalahkan 9 pesaingnya baik putra dan putri pada malam puncak pemilihan di Hotel Le Polonia, Medan, Sabtu (13/7) malam.

Pada malam puncak, keduanya cukup sukses menarik perhatian para dewan juri yaitu Plt Kepala Balai Bahasa Sumutn

Muhammad Muis, Kassubag Tata Usaha Balai Bahasa Sumut, Salbia Nurul Aini, praktisi komunikasi, Hj Mora Nasution, Duta Bahasa Sumut 2013, Febby Yoana Siregar dan Kepala UPT Museum Negeri Sumut, Martina. mengalahkan 9 pesaingnya baik putra dan putri yang berasal dari kabupaten/kota di Sumut.

Plt Kepala Balai Bahasa Sumut, Muhammad Muis mengatakan, tujuan dilaksanakan pemilihan duta bahasa ini adalah untuk memilih generasi muda yang unggul dan nantinya bertugas menjadi mitra pihaknya menyosialisasikan program Balai Bahasa kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, khususnya pengembangan, pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia serta bahasa daerah di Sumut.

“Para peserta yang mengikuti pemilihan duta bahasa berasal dari kabupaten/kota di Sumut, awalnya ada 160 peserta yang mendaftar. Kemudian, diseleksi menjadi 60 peserta, lalu 20 peserta dan selanjutnya 8 peserta hingga akhirnya dipilih 2 orang dari putra dan putri,” ungkap Muis yang diwawancarai disela-sela malam puncak pemilihan.

Dijelaskan Muis, menjadi duta bahasa Sumut tentulah tidak mudah karena harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Mulai dari aspek penguasaan bahasa Indonesia baik dan benar, wawasan yang luas, penampilan ketika berbicara di depan umum serta mempresentasikan gagasannya.

“Duta bahasa yang terpilih akan diberangkat ke Jakarta pada Agustus mendatang. Di sana, keduanya nanti bertanding pada tingkat nasional untuk menjadi duta bahasa Indonesia 2019. Tahun lalu, perwakilan Sumut meraih prestasi sebagai juara harapan tiga. Target kita, harapannya bisa menjadi yang terbaik dan keluar sebagai pemenangnya,” ujar dia.

Muis mengatakan, duta bahasa yang terpilih ini harus bisa menyampaikan pesan-pesan kebahasaan dan kesastraan atau mengajak masyarakat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Selain itu, juga mengajak melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Sebab, semua hal itu menjadi pilar untuk mengembangkan bangsa ini ke depannya.

Lebih lanjut Muis mengatakan, dalam acara resmi masyarakat diharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, dalam forum-forum resmi seperti presentasi, diskusi ilmiah, seminar dan lain sebagainya. Sedangkan pada acara tidak resmi seperti di lingkungan keluarga, di warung kopi, berbicara kepada teman dan lainnya, maka silahkan menggunakan bahasa daerah.

“Bahasa Indonesia harus menjadi prioritas bagi masyarakat luas, termasuk penamaan dalam media luar ruang seperti spanduk, reklame, nama perusahaan dan sebagainya. Maka, bahasa Indonesia berada pada paling atas atau depan. Lalu, barulah diikuti bahasa daerah. Apabila diperlukan penggunaan bahasa asing, dipersilahkan menggunakan tetapi terjemahannya. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 24/2009,” pungkas Muis.

Sementara, Irfan, duta bahasa Sumut 2019 yang terpilih mengaku optimis keluar sebagai pemenang pada proses pemilihan. Namun begitu, mahasiswa jurusan Bahasa Inggris ini tetap tidak angkuh dan sombong. “Saya diajarkan oleh teman-teman dan senior pada organisasi himpunan jurusan di kampus agar selalu meletakkan ekspektasi di titik terendah. Saat sangat senang dapat terpilih menjadi pemenang dan melanjutkan amanah yang diberikan,” kata Irfan.

Tak jauh beda disampaikan Nadia. Ia merasa bersyukur atas pencapaian yang diraih ini. “Saya bersyukur dan tentunya sangat senang, Namun di satu sisi prestasi ini menjadi amanah yang harus benar-benar diemban,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak hanya merasa pihak Dishub Sumut tidak berpihak kepada mereka yang merupakan rakyat kecil, tapi Organda Medan juga menilai bahwa sikap acuh yang dilakukan Dishub Sumut atas rencana aksi mogok yang akan mereka lakukan, sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah provinsi terhadap rakyat kecil.

“Kami sudah bilang kalau kami akan mogok saja pun tetap tak ada reaksi dari Dishub Sumut. Sampai detik ini, sepucuk surat pun tidak ada kami terima dari Dishub Sumut agar kami membatalkan niat kami untuk ‘Stop Operasi’. Jadi mau bagaimana lagi? Memang tidak ada kepedulian pemerintah provinsi sama kami rakyat kecil ini,” ucap Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Minggu (14/7) via selulernya.

Gomery justru menyebutkan, bahwa tindakan acuh yang dilakukan Dishub Sumut dinilai Organda Medan sebagai bentuk dukungan Dishub Sumut agar pihaknya melakukan aksi mogok atau Stop Operasi. “Kalau kami udah bilang mau mogok ke Dishub Sumut tapi tak ada tanggapan, larangan atau bahkan sekadar imbauan dari mereka, itukan artinya mereka mendukung kami untuk mogok tapi secara tidak langsung.” ujarnya.

Maka, kata Gomery, pihaknya akan segera melakukan rapat bersama untuk menetapkan waktu mogok 3×4 jam seperti yang telah mereka rencanakan selama ini. “Kalau sudah gini mau tak mau ya harus mogok lah. Kami akan segera rapat untuk menetapkan tanggal berapa kami akan mogok. Yang pasti mogoknya kami rencanakan selama 3×24 jam,” terangnya.

Pembiaran oleh Dishub Sumut yang mereka nilai sebagai dukungan untuk mogok disebut Gomery bukan tanpa alasan. “Mereka pasti sengaja membiarkan kami. Pertama, karena mereka memang tidak berdaya dengan pemerintah pusat. Kedua, agar itu nanti yang mereka jadikan dasar untuk menertibkan,” jelasnya.

Dilanjutkan Gomery, pihaknya sangat kecewa dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang tidak berpihak kepada mereka dan justru berpihak kepada Taksi Online yang telah melanggar Permenhub 118 tahun 2018.

“Aturan kan harus ditegakkan, tapi justru yang melanggar aturan yang dibela. Mana Sumut Bermartabat? Kalau tak sanggup membela warga Sumut, kami dari Organda Medan yang akan meminta Gubernur Sumut untuk mundur dari jabatannya,” tegasnya.

Untuk itu, kata Gomery, pihaknya sangat berharap kepada pihak pemerintah provinsi untuk dapat membela kepentingan mereka dan bisa segera menertibkan Taksi Online yang jelas-jelas telah melanggar Permenhub 118. “Jadi kami kembali meminta kepada pemerintah provinsi dan Dishub Sumut untuk segera menertibkan Taksi Online yang telah terang-terangan melanggar aturan. Kami mohon, tolong tegakkan aturan itu,” tuturnya.

Menurut Gomery, berdasarkan Permenhub 118, seluruh taksi online harus memiliki Kartu Pengawasan (KPS) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumut. Selain itu, taksi online juga harus terdaftar di badan usaha. Namun kenyataannya tidak demikian. (map/ila)