BLOKIR: Warga di sepanjang Jalan Besar Hamparanperak memblokir badan jalan dengan menanam pohon pisang, Jumat (12/7).
BLOKIR: Warga di sepanjang Jalan Besar Hamparanperak memblokir badan jalan dengan menanam pohon pisang, Jumat (12/7).
Kecewa terhadap pemerintah karena dua tahun tak pernah diperbaiki, ratusan warga memblokir Jalan Besar Hamparanperak dengan cara menanami pohon pisang di badan jalan, Jumat (12/7) pukul 09.00 WIB.
“Sudah bertahun – tahun jalan ini rusak, sampai sekarang tidak juga diperbaiki. Tidak ada yang boleh lewat, sebelum jalan ini diperbaiki,” teriak ibu – ibu sambil memegang karton bertuliskan ‘Bapak Presiden tolong perbaiki jalan kami’,.
Menurut Alamsyah, salah seorang warga mengatakan kerusakan jalan yang menghubungkan tiga desa di Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, sudah terjadi selama bertahun – tahun.
Bahkan warga pun sudah melakukan permohonan secara prosedur, dan mendatangi kepala desa untuk meminta jalan diperbaiki.
Bahkan asosiasi kepala desa yang tergabung dari 20 desa sudah mengajukan ke Gubernur Sumatera Utara.
“Namun sampai saat ini tidak ada diagendakan atau dijanjikan untuk diperbaiki. Makanya warga protes dengan memblokir jalan, agar keluhan kami sampai kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Persiden,”tandasnya.
Seharusnya, sambung Alamsyah, jalan sepanjang 3 kilometer ini terlebih dahulu dilakukan pemerataan.
“Kenapa jalan tol bisa dibangun bagus dengan berutang, sedangkan jalan di desa kami masih hancur,”ucap Alamsyah.
Ditegaskan pria berusia 50 tahun ini, warga meminta agar perbaikan jalan segera diagendakan Pemprov Sumatera Utara. “Jalan ini kalau hujan seperti kolam, karena lubangnya besar – besar. Apalagi musim panas, jalan ini berabu. Belum lagi ada korban ibu – ibu meninggal karena jalan ini. Intinya kami ingin jalan ini segera diperbaiki,” teriak Alamsyah disambut dukungan warga lainnya.
Sementara, Tokoh Masyarakat Hamparanperak, M Adami Sulaiman berharap perbaikan jalan segera diperbaiki, karena banyak peristiwa yang ditimbulkan. Adami menilai, Kecamatan Hamparanperak sepertinya tidak dianggap dalam struktur pemerintahan, buktinya hanya masalah jalan tidak mampu diperbaiki.
“Kami minta ini segera disikapi, kalaupun belum masuk anggaran, paling tidak ada sikap untuk meratakan dengan menimbun pakai sertu. Bukan membiarkan kondisi jalan semakin rusak parah. Dengan adanya aksi ini pemerintah diminta segera respon, kalau nanti ada demo yang lebih besar jangan salahkan masyarakat, tapi pemerintah yang salah tidak mau mengambil sikap,” tegasnya.
Menyikapi itu, Camat Hamparanperak, Amos F Karo Karo mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Deliserdang maupun Provinsi Sumut untuk perbaikan jalan tersebut.
“Tuntutan ini sudah kita respon, sebulan lalu kita sudah surati PU Provinsi Sumut, mereka sudah turun. Namun, pelaksanaannya belum bisa dilakukan tahun ini, mengingat anggaran bisa dilaksanakan tahun 2020,” terangnya.
Disinggung langkah yang dilakukan atas protes masyarakat, Amos didampingi Kapolsek Hamparanperak Kompol Azuar mengaku, sudah bermohon ke provinsi agar jalan itu segera diperbaiki. Namun, kebijakan ada ditangan provinsi, tetapi, ia akan mengambil kebijakan untuk mendatangkan alat berat dari Pemkab Deliserdang untuk meratakan gelombang jalan sementara.
“Hari ini alat akan turun, kami upayakan jalan yang bergelombang diratakan dulu. Jadi kepada masyarakat diminta bersabar menunggu proses pelaksanaan perbaikan dari provinsi,” terang Amos.
Setelah mendengar penjelasan Muspika Hamparanperak, masyarakat akhirnya membuka jalan dan membubarkan diri. (fac/han)
Seekor Orangutan Sumatera tampak menggendong bayinya-Ilustrasi.
TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Manajemen PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menegaskan pihaknya menerapkan kebijakan zero tolerance kepada semua karyawan PLTA yang merusak, membawa, atau mengganggu tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, termasuk orangutan di lokasi pembangunan PLTA.
“PLTA Batang Toru bahkan telah melakukan aksi nyata
mengadakan pelatihan untuk membentuk kader konservasi berbasis kearifan lokal
masyarakat yang melibatkan BBKSDA Sumut dan tujuh desa sekitar area PLTA Batang
Toru. Edukasi kepada masyarakat sekitar untuk melindungi satwa liar termasuk
orangutan juga telah dilakukan melalui diskusi dan penyebaran flyer, ini
penting sekali,” kata Firman Taufick, Director of Communications and
External Affairs PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), Kamis (11/7/2019). Hal
itu disampaikannya menyikapi aksi penembakan terhadap Hope –satwa langka Orangutan
yang dilindungi di Aceh.
Firman mengatakan menyesalkan penembakan itu, hanya
gara-gara Hope mendatangi perkebunan sawit dan permukiman warga. Ia juga bersyukur,
karena kini kondisi Hope sudah membaik pascamenjalani perawatan.
“Upaya-upaya penyembuhan yang dilakukan BKSDA Aceh dan semua pihak
menyelamatkan orangutan itu patut diapresiasi,” katanya.
Dia menilai, kearifan lokal penting ditumbuhkembangkan untuk
menjaga satwa liar dilindungi agar tidak terjadi perburuan, apalagi sampai
memperjualbelikan satwa liar seperti orangutan.
Ia menambahkan, pihaknya membentuk kader konservasi berbasis
kearifan lokal masyarakat, agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan
ketrampilan yang cukup untuk berpartisipasi dalam keberlangsungan hidup
Orangutan di Batangtoru.
“Cukup efektif di mana dari generasi ke generasi hidup
berdampingan orangutan merupakan prinsip-prinsip yang akan diutamakan PLTA
Batang Toru. Penguatan pemahaman dan keterampilan telah kita lakukan sejak Mei
2019,” jelasnya.
Menurut Firman, masyarakat salah satu elemen penting dalam perlindungan Orangutan, karena merekalah hari ke hari berinteraksi dengan Orangutan. (rel)
SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah anak perantauan asal Perlanaan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara (Sumut) berkumpul di Lapangan Perlanaan, Bandar, Simalungun, baru baru ini. Kegiatan yang dirangkai dengan berbagai acara ini dihadiri hampir 300 orang.
Ketua Panitia Prianto mengatakan, tujuan silaturahim ini untuk menyatukan semua anak perantauan asal Kampung Perlanaan yang turut andil dalam membangun desa. Khususnya di kampung halaman Perlanaan.
“Kami sadar, kami lahir dan ada yang dibesarkan di Perlanaan, jadi atas inisiatif beberapa teman-teman, anak-anak Perlanaan yang merantau di seluruh Indonesia diajak berkumpul kembali dalam kegiatan reunian atau
silaturahim sekaligus halalbihalal,” kata Priando didampingi Sekretaris Kartika, Bendahara Titin Sugiharti, dan Penasihat Saifullah Jio Lubis.
Acara yang dihadiri hampir tiga ratusan orang ini juga dihadiri kepala desa, para muda-mudi, dan penduduk asal Perlanaan.
”Artinya, acara ini kami buat bukan untuk para perantaun saja melainkan untuk masyarakat yang masih tinggal di Perlanaan, jadi acara ini memang meriah banget, dan kegiatan ini kami namakan, Reuni Lintas Generasi Sekampung Perlanaan 2019,” urai Priatno.
Priatno juga menceritakan acara yang digelar dari pagi hingga sore hari ini mendapat sambutan masyarakat. Khususnya para muda-mudi yag menikmati acara hiburan dan acara puisi.
“Alhamdulillah kami anak-anak perantau merasa senang, karena ajang silaturahim ini menjadi momen berbagi pengamalan dan tukar pikiran untuk masa depan serta membangun Desa Perlanaan ke depannya,” tandas Priatno.
Dalam kesempatan itu, Penasihat Saifullah Jio Lubis mengapresiasi kegiatan yang bertajuk,Reuni Lintas Generasi Sekampung Perlanaan 2019. Karena, dalam kegiatan ini seluruh anak perantau asal Perlanaan yang sukses maupun masih berjibaku dalam karirnya berkumpul di Lapangan Perlanaan. Mereka ada yang sukses menjadi pegusaha, PNS, dan aparatur negara lainnya.
Dalam momen ini, kata Saifullah seluruh penduduk Perlanaan diundang untuk bertatap muka langsung dengan perantau.
”Kami saling tukar-menukar informasi dan berbagi visi dan misi demi membangun kampung halaman,” ujarnya.
Menurut Saifullah kegiatan yang hampir menelan dana ratusan juta ini terlaksana hasil dari gotong-royong anak-anak perantau serta warga setempat di Perlanaan. (azw)
TSK diapit Polisi & BB Muhammad Gani(CK-04)/Metro Asahan)
TSK diapit Polisi & BB Muhammad Gani(CK-04)/Metro Asahan)
TANJUNGBALAI, SUMUTPOS.CO – Seorang pengedar narkoba diringkus oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Tanjungbalai diduga sedang menunggu pembeli di samping rumahnya di Jalan Binjai Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Selasa (9/7) sekira pukul 18.30 WIB.
AM (44) sempat melarikan diri saat melihat kedatangan petugas yang mengendarai sepeda motor, sempat terjadi kejar- kejaran antara tersangka dan petugas. Namun akhirnya nelayan ini berhasil ditangkap.
Kapolres Tanjungbalai AKBP Irfan Rifai SIK mengatakan maraknya peredaran narkoba di daerah tersebut membuat warga sekitar resah dan melaporkan hal ini, kamis (11/7).
Dari tangan tersangka petugas menemukan 1 klip plastik berisi sabu dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan kembali 1 kaleng permen mentos yang didalamnya berisi 11 bungkus plastik klip transparan berisi sabu.
Saat dilakukan penggeledahan terhadapnya, petugas menemukan 1 bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu dari tangan kirinya dan 1 (satu) kaleng permen mentos yg didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kiri TSK.
“Total 12 paket sabu tersebut adalah 2,10 gram “.
Selain itu petugas juga menyita aang sejumlah Rp. 50.000,- dan 1 unit HP merk Nokia warna hitam dijadikan barang bukti.
Tersangka mengatakan bahwa barang haram tersebut diperolehnya dari seorang warga bagan asahan berinisial PJ yang saat ini masih dalam pengejaran petugas.(ck-04)
MR saat dirawat diRSU Tengku Mansyur Tanjungbalai. (Muhammad Gani(CK-04)/Metro Asahan).
MR saat dirawat diRSU Tengku Mansyur Tanjungbalai. (Muhammad Gani(CK-04)/Metro Asahan).
NASIB apes menimpa MR(39). Sekujur tubuhnya memar dan wajahnya mengalami luka bekas sayatan benda tajam akibat tindakan main hakim sendiri massa di Jalan Sei Lasolo, Lingkungan II Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Selasa (9/7) sekira Pukul 23.00 WIB.
Warga Jalan DTM Abdullah, Gang Jamrud, Lingkungan lll, Kelurahan TB Kota lll, Kecamatan TB Utara ini dihajar oleh massa karena dituduh mencuri handphone di rumah warga.
Kapolres Tanjungbalai AKBP Irfan Rifai SIK membenarkan kejadian tersebut, kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penganiayaan ini dengan mendatangi TKP dan meminta keterangan saksi yang melihat kejadian tersebut.
Dijelaskan Kapolres, pada malam tersebut korban baru keluar dari sebuah rumah seorang wanita berinisial MS yang terletak di Jalan Sei Lasolo, Lingkungan II Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai. Di depan pintu keluar dari rumah tersebut, MR berpapasan dengan anak MS yang berinisial RZ yang baru pulang dari bermain.
Saat itu Pemilik rumah (MS) sedang tiduran di dalam rumah sambil menunggu anaknya (RZ) dan posisi pintu setengah terbuka.
Curiga ada seseorang yang tidak dikenali keluar dari rumahnya, RZ menanyakan kepada ibunya (MS), siapa tamu yang datang ke rumah mereka. Lalu sang Ibu menjawab tidak ada tamu yang datang.
Curiga ada tamu tidak diundang, RZ melihat HP yang dicas sudah tidak ada, lalu RZ berlari keluar rumah dan meneriaki laki-laki yang tidak dikenalnya tadi dengan teriakan maling.
Sontak saja teriakan RZ didengar oleh warga sekitar dan tanpa basa basi langsung menghajar MS hingga babak belur.
Sambil berlari MS terus dimassa oleh warga sekitar, bukan itu saja penganiayaan terus berlanjut hingga ke kawasan Jalan Dl Panjaitan , Kelurahan Pasar Baru.
Mendapat informasi kejadian tersebut, sepasukan Polisi dari Polsek Sei Tulang Raso dengan Mobil Patroli mendatangi TKP.
Untuk meredam suasana, sepasukan Personil dari Mapolres Tanjungbalai juga turun ke TKP untuk menenangkan massa dan mengamankan MR kedalam mobil Patroli untuk dibawa ke Polsek Sei Tualang Raso dan selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit umum setempat untuk dilakukan pengobatan.
Menurut AKBP Irfan Rifai, akibat penganiayaan dan main hakim sendiri itu, MR mengalami luka yang cukup serius yakni luka robek benda tajam di atas bibir sebelah kanan, luka sayatan di pelipis kanan, luka tusukan benda tajam pada kening, bibir pecah dan semua gigi atas bawah goyang dan kepala belakang kanan luka robek serta benjol-benjol.
Sementara korban MR mengatakan kepada petugas, dirinya menyangkal dituduh mencuri handphone. Ia mendatangi rumah tersebut karena dalam pikirannya bahwa rumah tersebut adalah warung dan begitu menyadari bahwa rumah tersebut bukan lagi sebuah warung, maka dirinya langsung keluar dan saat itulah berpapasan dengan anak pemilik rumah.
“Memang sebelumnya rumah tersebut adalah warung dan sudah setahun ini tutup sejak kematian suaminya,” kata Irgfan.
Tidak senang atas kejadian main hakim sendiri, orang tua MR membuat laporan polisi Ke Polsek Sei Tualang Raso.
Mendapat laporan, Polisi kini menyelidiki kasus penganiayaan dan pengeroyokan ini dan akan meminta keterangan warga sekitar yang melihat kejadian tersebut. Polisi tidak menemukan barang bukti handphone seperti yang dituduhkan kepadanya.
Kapolres AKBP Irfan Rifai sangat menyesalkan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga dan mengimbau, apabila ada kejadian seperti ini seharusnya warga menyerahkannya kepada pihak kepolisian dan bukan main hakim sendiri.
“Apabila tidak terbukti orang yang kita sangkakan sebagai pelaku, kan perbuatan zolim itu namanya menganiaya orang yang tidak bersalah,” kata AKBP Irfan.(ck-04)
Tiwa binti Sajirun sedang menata barang-barang di tas tentengnya. Dia merupakan jamaah tertua dengan usia 103 tahun. (Robertus Risky/Jawa Pos)
Tiwa binti Sajirun sedang menata barang-barang di tas tentengnya. Dia merupakan jamaah tertua dengan usia 103 tahun. (Robertus Risky/Jawa Pos)
Tak Khawatir Meski Tertua, Persiapan Dilakukan Sendiri, yang satu merupakan CJH tertua di Jawa Timur. Satunya lagi bisa berhaji dari hasil jualan kacang goreng. Tiwa binti Sajirun dan Sunak Mutiha Djumakah adalah contoh orang-orang yang membuktikan bahwa selama ada niat, segala halangan bisa disingkirkan.
Tangannya cekatan menata barang-barang di tas. Meskipun jalannya tidak lagi tegap, dia masih sigap riwa-riwi dari lorong gedung B Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES).
Tak ada raut lelah di wajah Tiwa binti Sajirun yang sudah dihiasi keriput itu.
Layaknya masih berumur 60 tahunan. Namun, siapa sangka usianya sudah lebih dari seabad: 103 tahun tepatnya. Tiwa berasal dari Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Dia tergabung dalam kloter 9 Pamekasan. “Lupa kapan daftarnya, pokoknya sudah lama,” ujarnya kemarin (9/7).
Tiwa merupakan calon jamaah haji (CJH) tertua Jawa Timur. Usia senja tidak membuatnya mundur melakukan ibadah itu. Bayangan panas terik di sana sudah dianggap bagian kesehariannya yang bekerja sebagai petani. Meskipun hanya bisa berbahasa Madura, Tiwa tak khawatir. Apalagi, pendengaran dan penglihatannya masih berfungsi dengan baik. Tekadnya sudah sangat mantap. “Ada pendamping, buat apa takut?” ucap perempuan dengan 3 anak dan 10 cucu itu.
Dua anak dan menantunya sudah lebih dulu berhaji. Kini gilirannya. Sang anak yang membiayai kepergiannya beribadah. Namun, untuk sehari-hari, Tiwa mengaku menghidupi diri sendiri. Dia tidak mau menggantungkan hidup kepada orang lain. “Ya uang dari tani. Nanam panen, dapat uang,” katanya.
Tak ada resep khusus soal tubuhnya yang masih sehat. Dia hanya punya minuman favorit. Hampir seminggu sekali ditenggak rutin. Yakni campuran susu, telur, dan madu. Ada juga resep herbal. Dari ramuan temulawak, jahe, dan kunyit. “Mungkin itu yang bikin sehat. Tapi ya nggak tahu lagi,” ujarnya.
Hampir semua hal dilakukan Tiwa sendiri. Misalnya melakukan persiapan sebelum berangkat kemarin. Satu per satu dia kemasi perlengkapan ibadahnya. Sajadah, mukena, dan perbekalan yang akan dibawa dalam tas tenteng miliknya. Tas koper sudah masuk bagasi. Namun, kata dia, tak ada barang spesial. Hanya sebungkus permen kopi dan tumbler 600 mililiter. Selebihnya beberapa lembar baju. “Ya, cuma bawa ini saja. Sama obat pegal linu,” ungkapnya.
Tiwa berharap bisa menjalani ibadah dengan baik. Apalagi, dia merasa masih kuat berjalan. Rangkaian tawaf, sai, bermalam di Mina, hingga melempar jumrah yang menuntut tenaga juga sudah diperhitungkannya. Namun, dia pasrah jika nanti petugas memintanya menggunakan kursi roda. “Tapi kalau sekarang ya masih kuat,” ucapnya.
Tiwa sudah membekali diri dengan berbagai hafalan doa yang diajarkan anaknya. Dia bersyukur masih belum pikun. Keinginannya di Tanah Suci nanti sederhana saja. “Saya mau berdoa supaya sehat terus, kuat, dan terus bisa bekerja,” ungkapnya.
Cerita pemilik tekad kuat untuk berhaji juga datang dari Sunak Mutiha Djumakah. Perempuan 54 tahun itu tergabung dalam kloter 9 asal Probolinggo. Tak pernah terbayangkan baginya tahun ini berangkat haji. Pemasukan sehari-hari hanya mengandalkan berjualan kacang goreng. Namun, itu tak membuat dia patah arang. Tirakat dan jerih payahnya menabung selama delapan tahun mengantar dia mencapai mimpi berhaji. “Saya sisihkan untung dari jual kacang di warung-warung,” ujar ibu satu anak tersebut.
Sunak mulai berjualan kacang 17 tahun lalu ketika suaminya meninggal. Dia membeli kacang mentah, lalu mengolahnya menjadi kacang goreng. Dikemas dalam plastik dan dibentuk rentengan. Seminggu 3-4 kilogram kacang berhasil dijajakan. Satu bungkus dijual Rp 400. Ukuran yang lebih besar Rp 800. Ada lima warung yang jadi langganan Sunak untuk dititipi. “Kadang baru seminggu habis, kadang lebih cepat. Nggak mesti,” katanya.
Keuntungan Rp 20-30 ribu per hari dikumpulkan. Diatur untuk kulakan dan makan. Anak semata wayangnya bekerja sebagai montir. Buka bengkel kecil di depan rumah Sunak. Namun, mereka tidak tinggal serumah. “Saya tidak mau minta anak, nyari sendiri saja,” ucapnya.
Kepergian haji tahun ini tidak terlepas dari bantuan tetangga. Sembilan tahun lalu Sunak mengutarakan keinginan berhaji, tapi tidak berani daftar karena tak punya biaya. Tak disangka, beberapa hari kemudian, tetangga itu meminta sejumlah berkas pribadinya untuk lantas mendaftarkan Sunak.
Biaya haji didapatkan Sunak dari tabungan jual kacang itu. Dikumpulkan, lalu dititipkan ke tetangganya tersebut sebulan sekali. Setelah satu tahun baru disetor ke bank. Jumlahnya tidak pasti. Kadang sebulan bisa terkumpul Rp 500 ribu, kadang bisa lebih. Tidak jarang ada tetangga yang membantu menyumbang.
Salah satu yang menguatkan Sunak untuk berangkat ke Tanah Suci adalah keinginan menghajikan kedua orang tuanya yang sudah tiada lewat badal haji. “Mungkin ini doa kedua orang tua saya juga,” katanya.
Saat masa pelunasan, Sunak sempat ketir-ketir. Uangnya kurang Rp 3,5 juta. Namun, namanya sudah niat, ada saja jalan. Salah seorang kerabatnya membantu membayar kekurangan biaya itu. Begitu juga halnya saat hendak berangkat dari rumah ke titik pemberangkatan di Probolinggo. Banyak warga yang sukarela menawarkan kendaraan.
Selama menabung, Sunak benar-benar mengerem keinginan untuk membeli barang tak perlu. Yang penting bisa makan. Sehari kadang hanya mengeluarkan uang Rp 1.000 untuk beli sayuran. Namun, dia sangat menjaga ibadahnya. Salat berjamaah di masjid lima waktu nyaris tak dilewatkan.
Rencana haji itu nyaris kandas ketika dua tahun lalu Sunak terpeleset di masjid. Dokter minta operasi, tapi dia tidak mau. Ternyata, seiring perjalanan waktu, kakinya sembuh sendiri. “Sekarang doanya semoga ibadah lancar sambil bawa nama orang tua,” ujarnya. (*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDIP Sumut akan menggelar konferensi cabang (konfercab) serentak 33 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) se Sumatera Utara, Sabtu (13/7). Konfercab akan dibagi empat zona.
Demikian disampaikan Mangapul Purba, Ketua BP Pemilu DPD PDIP Sumut, Kamis (11/7). Konferensi, kata Mangapul, dalam rangka persiapan percepatan kongres PDIP di Bali, pada 6 sampai 10 Agustus mendatang.
Mangapul mengatakan, forum tersebut akan diikuti para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP se-Sumatera Utara, guna mengisi struktur DPC di masing-masing kabupaten/kota.
Untuk zona I, masih kata Mangapul, berlokasi di Kota Medan, yang diikuti seluruh jajaran pengurus dari Binjai, Langkat, Deliserdang, Sergai, Tebingtinggi, Batubara, Asahan, Tanjungbalai, dan Karo.
Untuk Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, berada di Zona II bersama-sama dengan Tapanuli Utara (Taput), Toba Samosir (Tobasa), Samosir, Sibolga, Tapanuli Tengah (Tapteng) yang akan diadakan di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.
Sementara untuk zona III, peserta konfercab diisi seluruh pengurus PAC Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura), Labuhanbatu Selatan (Labusel), Padanglawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta), Mandailing Natal (Madina), Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Padang Sidempuan (Psp).
Terakhir, zona IV untuk Kepulauan Nias, terdiri dari Kabupaten Nias, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Selatan (Nisel), dan Nias Barat.
Mangapul menjelaskan, nama-nama yang akan mengisi DPC telah masuk ke DPD PDIP Sumut, untuk selanjutnya disampaikan ke DPP PDIP di Jakarta.
“Tentu nama-nama tersebut dengan pertimbangan komitmen calon pengurus terkait ideologi Pancasila, kemampuan mengembangkan partai sesuai karakter sosio kultural di daerah masing-masing,” tambah Soetarto, Sekjen DPD PDIP Sumut.
Soetarto mengatakan, konfercab tersebut akan dipimpin langsung jajaran DPP Partai. Dalam pelaksanaan konfercab nantinya sekaligus ajang konsolidasi dalam hal mengukuhkan dukungan kepada Megawati Soekarno Putri agar memimpin PDIP kembali.
“Dalam kongres itu juga akan disampaikan seluruh aspirasi yang tergali dari akar rumput atas pengukuhan kembali bu Mega sebagai Ketua Umum,” katanya.
Konsolidasi itu, kata Soetarto sekaligus mempertegas komitmen PDIP sebagai partai pengusung dalam mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Setelah konfercab dilaksanakan, PDIP Sumut rencananya akan menggelar Konferensi Daerah (konferda) yang akan diikuti seluruh jajaran DPC terpilih, 27 Juli mendatang. (rel/esa/des)
sutan siregar/sumut pos
PLAKAT: Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyerahkan plakat kepada Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan disaksikan Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT Angkasa Pura II (Persero) Ituk Herarindri (kiri) dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di sela peluncuran "GrabCar Airport" di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (11/7).
Sutan siregar/sumut pos PLAKAT: Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyerahkan plakat kepada Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan disaksikan Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT Angkasa Pura II (Persero) Ituk Herarindri (kiri) dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di sela peluncuran “GrabCar Airport” di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (11/7).
KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Grab, startup decacorn pertama di ASEAN, meluncurkan GrabCar Airport di tujuh bandara Sumatera, yang didukung oleh PT Angkasa Pura II. Ketujuh bandara tersebut adalah Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang, Bandara Silangit Tapanuli Utara, Bandara Sultan Badaruddin II Palembang, Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan Bandara Silampari Lubuklinggau.
Melalui kerja sama strategis dengan PT Angkasa Pura II, Grab menjadi perusahaan ride-hailing pertama yang secara resmi bekerja sama dengan otoritas ketujuh bandara di Sumatera. Peluncuran layanan GrabCar Airport di tujuh Bandara Sumatera ini dilakukan Terminal Kedatangan, Bandara Kualanamu Medan, Kamis (11/7).
Peluncuran dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba Arie Prasetyo, Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT Angkasa Pura II Ituk Herarindri dan Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata.
Dalam sambutannya, Luhut mengharapkan, kehadiran GrabCar Airport di Kualanamu dapat menggenjot jumlah wisatawan nusantara maupun mancanegara ke sejumlah destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. “Saya kira ini akan memberikan dampak yang bagus, seperti halnya tujuan wisata di Danau Toba, yang awalnya kita masih pusing memikirkan masalah angkutan. Maka dengan adanya Grab ini, dapat menjawab masalah tersebut,” kata Luhut.
Industri pariwisata di Indonesia, kata Luhut, sangat perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan bandar udara sebagai gerbang masuk, perlu diadakan layanan yang memudahkan bagi siapapun. “Menghadirkan GrabCar di banyak bandara di Indonesia, bisa menjadi solusi yang memberikan kemudahan akses para pengunjung baik untuk berwisata maupun untuk keperluan bisnis,” imbuhnya.
Luhut juga berpesan kepada Grab, untuk selalu memprioritaskan keamanan dan kenyamanan penumpang. “Sehingga para pengunjung dapat pelayanan transportasi lokal yang aman, nyaman, andal dan terjangkau,” harapnya.
Menurutnya, untuk promosi wisata Indonesia di luar negeri sudah sangat bagus, akan tetapi di dalam negeri sendiri masih kurang. Untuk itu, perlu kerjasama antar pihak untuk terus mendorong pertumbuhan pariwisata di Tanah Air ini. “Jadi presiden membuat arahan dan evaluasi, ada 4 destinasi turis yang harus kita benahi dengan seksama yakni, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Besok saya rapat di Danau Toba untuk menyatukan semua itu, sehingga kita harapkan dalam 6 bulan ke depan, semua akan lebih baik, semoga ke depan Grab bisa terus mengembangkan layanannya di seluruh bandara se-Indonesia,” tandas Luhut.
President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan serta dukungan Kementerian Pariwisata dan Angkasa Pura II terhadap Grab dalam penyediaan layanan transportasi online secara resmi di 14 bandara di Indonesia. “Ini merupakan bukti nyata dari peran Grab dalam mempromosikan pariwisata Indonesia kepada jutaan wisatawan dan menawarkan pengalaman wisata yang nyaman dan aman,” ungkap Ridzki.
Ia mengatakan, Grab ingin terus berkontribusi untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan dengan layanan transportasi yang mudah, rekomendasi wisata dan makanan lokal dan keuntungan lainnya yang dapat dinikmati wisatawan. “Selain itu kami berharap dengan kehadiran layanan GrabCar Airport di 14 bandara di Indonesia dapat mendorong ekonomi lokal termasuk meningkatkan pendapatan mitra pengemudi Grab di kota-kota ini. Contohnya kehadiran Grab di Bandara Silangit yang diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata di Danau Toba dan sekitarnya,” pungkasnya.
Grab sendiri dengan pelayanan transportasi airport merekrut taksi konvensional atau taksi plat kuning menjadi mitra Grab Car. Hal ini, memberikan kesempatan luas kepada taksi konvensional untuk mendapatkan omset lebih besar.
Direktur Jendral (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi, di sela peresmian layanan GrabCar Airport di Bandara Kualanamu kemarin, mengharapkan pelaku usaha transportasi online termasuk Grab Indonesia harus memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. “Pemenuhan ketentuan Permen Nomor 118 sebagai bagian dari upaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dari keberadaan taksi online. Peraturan tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergitas antara Kemenhub dengan perusahaan taksi online,” kata Budi.
Dalam Permen 118 ini sudah diatur standar pelayanan minimal bagi perusahaan, pengemudi dan penumpang. Hal itu agar keberadaan taksi online bisa berjalan sesuai aturan. Terlebih Permen Nomor 118 ini sudah revisi dari 3 peraturan sebelumnya.
Dalam Permen 118 juga diatur terkait perlindungan dan keamanan, bukan hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pengemudi. “Perlindungan dan keamanan sudah dipenuhi Grab selaku aplikator lewat beberapa fitur. Tentu diharapkan aplikator lain juga memenuhinya,” katanya.
Permen juga mengharuskan setiap pengemudi taksi online harus dicover dengan asuransi Jasa Raharja.c “Kenyamanan juga penting. Jadi pengemudi harus bisa memberi rasa nyaman kepada penumpang terutama dari sisi komunikasi,” katanya.
Budi mengharapkan perusahaan penyedia taksi online bisa menjalankan regulasi ini. Dan untuk keseimbangan, dalam regulasi ini juga diatur kendaraan yang tidak menggunakan aplikasi online alias konvensional. Karena dua-duanya harus jalan, baik online maupun konvensional. (gus)
Wilayah Sumatera Utara yang luas dengan 33 kota/kabupaten dan jumlah penduduk mencapai 14,26 juta (data tahun 2017), membuat provinsi ini sudah sangat layak dipecah (dimekarkan, Red). Jauhnya jangkauan warga Kepulauan Nias, warga Tapanuli, dan Tapanuli Bagian Selatan ke pusat pemerintahan provinsi Sumatera Utara di Medan, serta lambannya pembangunan di ketiga daerah tersebut, semakin memperkuat alasan pemekaran.
“Kepulauan Nias, Tapanuli, dan Tabagsel (Sumatera Tenggara) layak berdiri sendiri, karena sudah memenuhi syarat dilihat dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Walaupun ada debat berkaitan dengan fiskal, itu karena daerah tersebut belum otonom menjadi provinsi baru,” ujar Pengamat Pemerintahan, Agus Supriadi, menjawab Sumut Pos, Kamis (11/7).
Jumlah penduduk Nias dengan lima kota/kabupaten, memiliki sebaran penduduk di Kota Gunung Sitoli sebanyak 139.281 jiwa (2017) dengan luas wilayah 284,78 km2. Kabupaten Nias dengan populasi 168.703 jiwa dan luas wilayah 980,32 km2. Kabupaten Nias Selatan memiliki jumlah penduduk sekitar 360.683 jiwa (2017) dengan luas wilayah mencapai 1.825,20 km². Kabupaten Nias Utara dengan populasi 131.346 jiwa (2015) dan luas wilayah 1.202,78 km2. Kabupaten Nias Barat memiliki populasi 127.120 jiwa (2015) dan luas wilayah 544,09 km2.
Provinsi Tapanuli dengan 6 kota/kabupaten memiliki sebaran penduduk di kabupaten Samosir 150.187 jiwa (2015) dan luas wilayah 1.419,5 km2. Di Kabupaten Tobasa dengan populasi 180,694 jiwa (2016) dan luas wilayah 2.021,80 km2. Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dengan jumlah penduduk 182.991 jiwa (2015) dan luas wilayah 2.335,33 km2.
Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dengan jumlah penduduk 293.399 jiwa (2015) dan luas wilayah 3.793,71 km2. Kota Sibolga dengan jumlah penduduk 95.471 jiwa (2015) dan luas wilayah 10,77 km². Serta Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan jumlah penduduk 350.071 (2015) dan luas wilayah 2194.98 km2.
Sedangkan Tabagsel (Provinsi Sumteng) dengan lima kota/kabupaten, memiliki sebaran penduduk di Tapsel 283.926 (data 2015) dengan luas wilayah 4.367,05 km2. Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan jumlah penduduk 403.894 (2010) dan luas wilayah 6.621 km².
Kota Padangsidimpuan memiliki jumlah penduduk 199.582 (2014) dengan luas wilayah 114,6 km². Kabupaten Padang Lawas memiliki jumlah penduduk 258.003 jiwa (2015), dengan luas wilayah 4.229,94 km². Dan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan populasi 262.895 jiwa (2017) dan luas wilayah 3.918,05 km2.
Dengan pemekaran, kata Agus, wilayah Tapanuli, Nias, dan Tabagsel dapat mandiri mengelola SDA yang dimiliki. Dan regulasi saat usulan pembentukan ketiga provinsi dimaksud —sebelum adanya kebijakan moratorium daerah otonomi baru (DOB) oleh pemerintah pusat— bisa ditinjau kembali.
SDA yang ada di ketiga wilayah saat ini, di Nias pertanian, perkebunan, perikanan laut, dan pariwisata. Di Tapanuli, selain pertanian, ada potensi pariwisata besar di Danau Toba (danau terbesar di Asia), wisata laut di Sibolga dan Tapteng, perikanan laut, perusahaan pabrik kertas PT TPL di Porsea, PLTG Sarulla di Taput, PLTA Sigura-gura di Tobasa, PLTU di Labuan Angin Tapteng, Aquafarm di Danau Toba, dan sebagainya.
Sedangkan di Tabagsel, selain pertanian dan perkebunan, saat ini ada sebuah Tambang Emas di Tapsel, persisnya di Kecamatan Batangtoru, yakni Tambang Emas Martabe. Sementara di Madina, ada sebuah tambang emas yang belum beroperasi, yakni PT Sorikmas Mining.
Selanjutnya PLTA Batang Toru berkapasitas total sebesar 510 Mega Watt (MW) yang dihasilkan dari empat turbin dengan tenaga 127,5 MW, sedang dalam tahap pembangunan di kecamatan Batangtoru, Tapsel. Juga ada proyek pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi Unit I berkapasitas 45 megawatt (MW) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang diperkirakan akan siap memproduksi setrum pada tahun ini.
Menurut analisis Kaprodi Kesejahteraan Sosial FISIP USU ini, bila dicermati dari kemampuan APBD Sumut selama ini, tentu tidak akan dapat membiayai pembangunan di 33 kabupaten/kota secara maksimal. Alhasil persoalan disparitas (ketimpangan) pembangunan di Sumut akan terus terjadi.
“Kalau tidak dimekarkan, persoalan fiskal pada daerah yang memang selama ini rendah, kondisinya akan tetap seperti itu. Dan masih akan tetap berafiliasi ke induk,” katanya.
Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatra. Memiliki luas 72.981 km dan jumlah penduduk: 14,26 juta (data 2017), provinsi ini beribu kota di Medan,
Populasi penduduk peringkat 4 di seluruh Indonesia, dengan tingkat kepadatan penduduk 191 jiwa per km2. Memiliki 26 kabupaten dan 8 kota, serta total 440 kecamatan.
Menurut Agus lagi, wacana pembentukan daerah otonom baru (DOB) pada hakekatnya untuk mengurangi disparitas di semua aspek pembangunan. Dengan adanya pemekaran, Pemprovsu sebagai provinsi induk, bisa lebih terbantu dari sisi beban dan tanggung.
“Nantinya DOB bisa mandiri dan mengurus daerahnya sendiri, tanpa harus tergantung ke induk (Pemprovsu). Dan yang paling penting adalah aksesibilitas. Di mana harus diakui beberapa daerah yang dimekarkan memiliki aksesibilitas lebih terbuka. Infrastruktur bisa terbenahi,” katanya.
Atas dasar itu, secara pribadi ia menyarankan kepada Pemprovsu supaya ikut mendorong usulan DOB, karena yang akan menilai ialah pemerintah pusat. “Nanti pusat yang menentukan, daerah itu laik jadi DOB apa tidak,” pungkasnya.
Sebelumnya Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setdaprovsu menyatakan tidak akan menampung anggaran di APBD Sumut 2020 atas rencana pembentukan Provinsi Sumteng yang digagas Tim VII DPRD Sumut. Pasalnya, belum ada pembicaraan resmi dengan Tim VII DPRD Sumut membahas alokasi anggaran atas rencana dimaksud.
“Belum ada. Surat resmi ke kami juga belum ada disampaikan,” kata Kabiro Otda dan Kerja Sama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung, menjawab Sumut Pos, Rabu (10/7).
Kata dia, terlebih dahulu pihaknya akan melihat kebijakan terbaru tentang pembentukan DOB dari pemerintah pusat dimana sampai kini statusnya masih moratorium. “Anggaran yang dibutuhkan itu ketika sudah daerah persiapan. Ketika sudah ada keluar PP-nya, perpres atau regulasi terkait lainnya, lalu bisa dianggarkan,” katanya.
Ia mengakui perjalanan atas rencana ini masih panjang. Karenanya dibutuhkan sebuah regulasi sebagai pedoman untuk mendukung dari sisi anggaran. “Kalau ditanya dari sisi birokrat, tentu jawabannya akan normatif yakni menunggu aturan main. Kalau dari sisi politik tentu lain lagi,” katanya.
Sebelumnya, juru Bicara Tim VII DPRD Sumut (penggagas Sumteng), Sutrisno Pangaribuan mengakui pihaknya meminta gubernur agar mengalokasikan anggaran ke Biro Otda dan Kerja Sama untuk persiapan pembentukan Provinsi Sumteng di RAPBD TA 2020. Menurutnya, alokasi anggaran itu sebagai bagian dari langkah-langkah menyiapkan pemerintahan baru, sebelum Sumteng benar-benar lepas dari Provinsi Sumut. (prn)
istimewa
KERAMBA: Keramba jaring apung (KJA) yang ada di perairan Danau Toba.
istimewa KERAMBA: Keramba jaring apung (KJA) yang ada di perairan Danau Toba.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan geram dengan kondisi Danau Toba yang semakin kotor. Kondisi ini tak terlepas dari keberadaan keramba jaring apung (KJA) di danau vulkanik terbesar di dunia itu. Karenanya, Luhut menegaskan, Danau Toba harus bersih dari keramba jaring apung.
Luhut menginstruksikan kepada Gubenur Sumut Edy Rahmayadi dan para bupati sekawasann
Danau Toba untuk tidak memberikan izin KJA kembali kepada pengusaha maupun perorangan. “Dengan kondisi ini, promosi Danau Toba akan menjadi jelek. Saya titip Pak Gubernur dan Pak Bupati, Danau Toba jangan dicemari lagi. Itu saya minta untuk dilakukan,” tegas Luhut kepada wartawan di sela peluncuran Grab Car Airport di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Kamis (11/7) siang.
Dia juga memastikan, keberadaan KJA hanya akan merusak Danau Toba dan pastinya juga merusak lingkungan. Akibatnya, wisatawan tidak akan mau lagi berkunjung ke Danau Toba. Terkait keramba milik masyarajat yang juga tidak sedikit jumlahnya, akan ikut diurus agar bersedia dihentikan usahanya. “Pemda, ayo kita kerjasama. Maaf ya, jangan dikasih-kasih duit… kita diam. Sudah tidak seperti lagi itu kita. Nanti rakyat kita berikan konvensasi. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia,” ungkap Luhut.
Ia juga tidak mau lagi kondisi Danau Toba diperparah dengan banyak sampah, kotoran ternak, bahkan limbah rumah tangga yang dibuang ke danau. Untuk itu Luhut meminta Pemprov Sumut dan Pemkab sekawasan Danau Toba membuat aturan soal kebersihan keseluruhannya.
“Sampah kita tidak main-main. Saya meminta kepada Gubernur Sumut dan para Bupati membuat aturan. Jangan keramba jaring itu dikasih (izin) lagi. Jangan orang mengambil ikannya, lalu diekspor. Yang menikmati orang Swiss dan Eropa. Kita malah mendapat kotorannya,” kata Luhut.
Luhut juga menginstruksikan Geburnur Sumut Edy Rahmayadi membuat peraturan tegas soal KJA dan Pemprov Sumut harus menjadi leader. “Pak Gubernur harus diurus. Jangan taik babi dibuang ke Danau Toba. Para Bupati jangan sampai kotoran rumah tangga dibuang ke situ, tak mau lagi nanti turis datang melihat Danau Toba,” tegasnya.
Untuk memperbaiki itu semua, Luhut akan menggelar rapat bersama Pemkab sekawasan Danau Toba hari ini, Jumat (12/7). Termasuk akan membicarakan pembangunan infrastruktur di danau vulkanik itu. “Saya rapat besok (hari ini, red) di Danau Toba untuk menyatukan itu. Enam bulan ke depan sudah baik, PUPR harus memperbaiki apa. Kemudian, menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa sudah saya rapatkan. Ini saya kunjungi per daerah. Seminggu lagi ke Brobudur, ke Mandalika dan Labuhan Bajo,” tandas Luhut. (gus)
