Setelah memecat 19 Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Medan di tahun ini, akibat tersangkut kasus korupsi, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan kembali memecat 2 orang ASN lainnya.

“Yang dua ini baru kita ketahui sejak minggu lalu, sudah kita proses sekarang dan segeran

akan diberhentikan dengan tidak hormat,” ucap Kepala BKDPSDM Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Jumat (12/7) saat ditemui di ruang kerjanya.

Muslim menyebutkan, bahwa benar keduanya dipecat karena terbukti secara hukum telah melanggar tindak pidana korupsi. “Iya, dua-duanya sudah inkrah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Status hukumnya sudah jelas, putusannya sudah ada, makanya kami sudah bisa mengambil tindakan pemberhentian terhadap keduanya,” ujarnya.

Dengan diberhentikannya kedua oknum ASN di jajaran Pemko tersebut, lanjut Muslim, maka Pemko Medan resmi telah memecat 21 ASN nya ditahun ini. “Awalnya kan disebut hanya 16 tapi kami justru menemukan 19 dan sudah memberhentikan yang ke 19 itu. Lalu setelah kami berhentikan yang 19 itu kabarnya ada 7 lagi, tapi ternyata 5 di antaranya justru sudah kami berhentikan karena ternyata yang 5 itu bagian dari 19 yang sudah kami berhentikan. Dan sekarang kami temukan 2 lagi yang sudah inkrah, maka yang 2 ini pun kami berhentikan dan telah kami surati ke pusat,” terangnya.

Adapun 2 orang ASN yang dimaksud, kata Muslim, yakni ARS dan IF. Ditanyai OPD tempat keduanya bertugas di Pemko Medan, Muslim mengatakan tidak mengetahui hal itu. “Kalau OPD nya dimana saya tidak tahu,” katanya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Adam dan Malik, bayi kembar siam dempet perut, dikunjungi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubsu (Wagubsu), Musa Rajekshah alias Ijeck, Jumat (12/7)n

Kunjungan yang dilakukan secara dadakan kedua pejabat tersebut guna melihat kondisinya.

Edy-Ijeck pun langsung masuk ke Gedung Paviliun Lantai III bagian anak untuk melihat langsung anak dari pasangan Juliadi Silitonga (29) dan Nurida Sihombing (25), warga Desa Manalu Purba, Parmonangan, Tapanuli Utara. “Kapan mau dioperasi? Apa yang ditunggu sehingga proses operasi belum dijalankan,” tanya Edy kepada tim medis yang menangani pasien.

Kata Edy, penanganan terhadap pasien harus segera dilakukan jika memang sudah waktunya. Pun begitu, memang ada pertimbangan medis dari dokter karena sesuatu hal guna memastikan seluruh kesiapan telah dilakukan. Mulai dari hal teknis hingga pemeriksaan kondisi pasien. “Kalau memang sudah begitu, ya kita serahkan ke dokternya. Saya berdoa semoga keduanya selamat, sampai jadi orang hebat,” harap Edy.

Sementara, Prof Guslihan Dasa Tjipta yang memimpin tim dokter penanganan Adam dan Malik mengatakan, kondisi kedua bayi sangat baik. Karena itu, pihaknya merencanakan proses operasi pemisahan kedua bayi kembar siam yang lahir 22 November 2018 lalu itu pada 23 Juli mendatang.

Hanya saja, akunya, ada pemeriksaan ulang guna memastikan scanning dari tempat penyatuan. “Mudah-mudahan tidak ada (masalah), hanya kita mau lihat tingkat penyatuannya itu lagi. Kan sudah 7 bulan lebih kita rawat dia ini, dan kita lihat gizinya baik,” katanya.

Tak jauh beda disampaikan Kasubag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, untuk operasi pemisahan tubuh bayi sudah dibentuk tim medis. Tim yang dibentuk melibatkan banyak bagian, mulai dari dokter anak, dokter bedah anak, radiologi, jantung dan lain sebagainya. “Tim sebenarnya sudah beberapa kali rapat untuk penanganannya, akan tetapi memang saat ini masih persiapan memenuhi sarana dan prasarana,” ujar Rosa.

Menurut Rosa, meski saat ini kondisi Adam dan Malik dalam keadaan sehat, namun tetap harus ada analisis risiko. Hal ini untuk mengantisipasi banyak kemungkinan. Namun begitu, sambungnya, tim dokter optimis dengan operasi yang akan dilakukan terhadap Adam dan Malik. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun 2017, tim dokter juga sudah berhasil memisahkan bayi kembar siam dempet yaitu Sahira dan Fahira namun mengalami kelainan pada jantung.

“Sampai sekarang kondisinya (Sahira dan Fahira) sehat dan operasi berhasil. Kini, usianya sudah dua tahun. Nah, untuk Adam dan Malik tidak sesulit itu karena kondisinya sehat,” katanya sembari menambahkan, Senin (15/7) dijadwalkan akan dilakukan temu pers terkait rencana operasi pemisahan ini. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Merosotnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Kota Medan dari tahun ke tahun mulai disikapi berbagai pihak. Begitupun dari komisi I DPRD Medan yang meminta Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan agar dievaluasin

Anggota komisi I DPRD Medan dari fraksi PKS, M Nasir menilai, merosotnya jumlah Wisman yang masuk ke kota Medan merupakan bentuk lemahnya kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan. “Ini menandakan, Dinas Pariwisata kota Medan tidak agresif dalam mempromosikan Kota Medan ke mancanegara. Ya ini harus dievaluasi,” tegas M Nasir.

Menurut M Nasir, wisman yang datang ke Kota Medan hanya sedikit, itupun hanya negara sekitar seperti Malaysia ataupun Brunei Darussalam. Sedangkan untuk wisman dari luar benua seperti Eropa justru lebih memilih ke Bali. Kalaupun ke Sumatera Utara, tak terlalu banyak yang ke Medan. Dan kalaupun ke Medan, hanya sekadar tempat persinggahan bukan salah satu destinasi utama yang dituju.

Maka dari itu, kata Nasir, harusnya Dinas Pariwisata Kota Medan bisa lebih konsen dan gencar serta pro aktif dalam melakukan promosi – promosi ke mancanegara agar Kota Medan dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. “Kadispar dan jajarannya harus pro aktif dalam mempromosikan Kota Medan ke mancanegara, khususnya mempromosikan aspek kebudayaan yang begitu menarik dikota Medan,” ujarnya.

Begitupun dengan aspek-aspek lain, lanjut Nasir, seharusnya Dinas Pariwisata juga dapat mempromosikan wisata kuliner di Kota Medan yang begitu beragam dengan harga yang terjangkau. “Kurang apa enaknya kuliner-kuliner di Kota Medan? Semua ada di sini. Lengkap, lezat dan harganya pun masih bisa dijangkau. Maka dari itu, Dinas Pariwisata juga harus sering melakukan event-event yang ‘berbobot’, terarah dan yang paling penting adalah berkesinambungan,” jelasnya.

Dilanjutkan Nasir, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin juga seharusnya dapat menempatkan orang-orang yang tepat pada pos-pos yang tepat. Menurutnya, ada begitu banyak OPD di Pemko Medan yang tidak diisi oleh orang-orang yang berkompeten pada bidangnya atau lebih tepatnya tidak menempatkan orang yang seharusnya pada OPD tersebut.

“Jadi saya bukan cuma bicara Dinas Pariwisata, tapi semua OPD yang ada di Pemko Medan. Begitu banyak OPD dikota Medan yang tidak diisi oleh orang-orang yang tepat. Tepat dalam artian orang yang berkompeten,” tegasnya.

Untuk itu, kata Nasir, seharusnya Wali Kota kembali mengevaluasi seluruh jajarannya yang tidak bekerja secara maksimal atau tidak memberikan kontribusi secara maksimal di OPD nya masing-masing. “Kalau tidak tepat orangnya ya evaluasi lah. Kalau setelah evaluasi hasilnya memang harus berganti pimpinan ya lakukan lah,” ujarnya.

Seperti diketahui, jumlah Wisman ke Kota Medan semakin merosot dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh Sumut Pos, pada Caturwulan pertama (Januari – April) 2018 yang lalu jumlah Wisman yang masuk ke kota Medan mencapai angka 77.522 pengunjung sedangkan pada Caturwulan pertama 2019 hanya mencapai angka 67.560 pengunjung atau turun hampir 10.000 pengunjung atau tepatnya 9962 pengunjung. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan meminta agar pihak Medan Club dapat mengurungkan niatnya atau membatalkan pembangunan dan pengoperasian Night Party.

Ketua MUI Kota Medan, M Hatta mengatakan, jika memang dibangun tempat hiburan malam di lokasi tersebut, pihaknya meminta agar pengelola mau mengurungkan niatnya itu sebagai bentuk toleransi umat beragaman

“Sejujurnya memang kita juga belum bisa pastikan apakah itu memang tempat hiburan malam atau tidak, karena kami juga belum mendengar langsung dari pihak mereka bahwa Night Party itu memang untuk tempat hiburan malam,” ujar Hatta.

Hatta pun mengapresiasi pihak DPMPTSP Medan yang belum memberikan izin kepada pihak Night Party. “Kalau memang mereka belum diberikan izin, tentu kita apresiasi pihak perizinan yang belum memberikan izin itu dan kami harapkan memang jangan diberi izin kalau memang untuk hiburan malam,” ujarnya.

Alasannya, kata Hatta, hal itu sama sekali tidak mencerminkan toleransi antar umat beragama. “Kan jelas, tidak boleh ada tempat hiburan malam seperti itu bila lokasinya berdekatan dengan rumah ibadah,” tuturnya.

Namun pihaknya tidak pernah keberatan apabila Night Party hanya merupakan restoran pada umumnya seperti halnya aktivitas Medan Club selama ini. “Tapi kalau cuma restoran atau tempat pertemuan dan perhelatan acara seperti yang memang dilakukan Medan Club selama ini, ya tentu kami tidak pernah keberatan,” terangnya.

Menanggapi hal itu, anggota komisi III DPRD Medan, Asmui Lubis menyebutkan bahwa pihaknya tidak mau langsung menuding bahwa Night Party itu adalah lokasi yang akan dijadikan tempat hiburan malam. “Karena kami juga belum dapat kepastian bahwa itu memang tempat hiburan malam,” ucap Politisi dari PKS itu.

Asmui juga mengharapkan agar pihak Medan Club segera mengurungkan niatnya apabila benar tujuan pembangunan Night Party merupakan tempat hiburan malam.

“Ini tugas Pemko Medan, mereka harus pastikan untuk apa pembangunan Night Party itu sebenarnya. Kalau memang bukan untuk tempat hiburan malam, ya sudah. Tapi kalau ternyata benar untuk tempat hiburan malam, segara tindak tegas itu. Jangan sampai masyarakat yang turun tangan, malu nanti Pemko Medan kalau dinilai tak sanggup menyelesaikan masalah seperti ini,” tandasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya BKM Agung Medan melalui Relawan Perempuan Pembangunan Masjid Agung (RPPMAS) telah menegaskan penolakan terhadap pembangunan gedung Night Party di areal Medan Club. Penegasan ini disampaikan Ketua RPPMAS, dr Hj Sonda Sari Batubara kepada wartawan, Rabu (3/7). Mereka menyebutkan bahwa pembangunan hiburan malam itu bisa meresahkan serta mengganggu kenyamanan masyarakat serta jamaah Masjid Agung Medan dan Musala Al-Raudhoh.

Sebelumnya, Badan Kenaziran Masjid (BKM) Agung Sumatera Utara juga telah melayangkan surat resmi No. 11/BKM-AM/K/IV/2019 tertanggal 29 April kepada pihak Medan Club. Hal itu untuk menghindari kesalahpahaman informasi yang beredar, BKM Agung memohon klarifikasi secara tertulis kepada pengurus Medan Club berkaitan dengan informasi atas dugaan bangunan hiburan malam/night party yang disebut-sebut telah memiliki izin

Pada surat itu disebutkan, BKM Agung mempertanyakan perihal kebenaran informasi yang beredar tentang perizinan yang telah dikantongi oleh pihak Night Party Club. Sebab, dari informasi yang beredar, BKM Agung mempertanyakan kepada pihak instansi terkait apakah benar adanya bangunan yang bertempat di Medan Club sudah memiliki perizinan seperti HO, IMB, SIUP dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta beberapa surat perizinan lainya. (map/ila)