ist
BERJALAN: Seorang pria melintasi Gedung MK di Jakarta, beberapa waktu lalu.
ist BERJALAN: Seorang pria melintasi Gedung MK di Jakarta, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut telah menerima sebanyak 340 permohonan gugatan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. MK pada Minggu (26/5) tetap membuka layanan administratif bagi para pemohon yang ingin mengajukan gugatan.
“MK masih menerima penggugat yang ingin melengkapi data-data administratif sebelum diputuskan pada tanggal 28 Mei (besok,Red),” kata petugas konsultasi MK, Hakim di Jakarta, Minggu (26/5).
Data-data administratif yang dimaksud, kata Hakim, seperti permohonan gugatan, surat kuasa, dan kelengkapan alat bukti yang belum terpenuhi.
“Kelengkapan data administratif itu harus melewati tahapan verifikasi, dan nanti akan diputuskan apakah APL (akta permohonan lengkap) atau APBL (akta permohonan belum lengkap) pada tanggal 28 Mei itu,” kata Hakim.
MK melayani pemenuhan data-data administratif tersebut hingga pukul 14.00 WIB. Dari 340 item permohonan gugatan, paling banyak berasal dari pemilu legislatif DPR/DPRD dengan jumlah 329 permohonan gugatan.
Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pemilu DPR/DPRD terbanyak berasal dari Partai Berkarya sebanyak 62 permohonan gugatan.
Permohonan gugatan DPR/DPRD terbanyak lainnya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 permohonan gugatan dan partai Demokrat sebanyak 27 permohonan gugatan.
Sisa gugatan lainnya berasal dari permohonan gugatan hasil pemilu untuk DPD sejumlah 10 permohonan dan gugatan pemilu Presiden sejumlah satu permohonan.
Terkait gugatan Pilpres 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno telah menyampaikan gugatannya pada Jumat (24/5). Hanya saja pendaftaran ini tak langsung dilakukan oleh keduanya tetapi diwakili tim hukum calon nomor urut 02 itu.
Pengajuan sengketa ini diwakili oleh delapan orang kuasa hukum. Selain Bambang, tim itu diwakili Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Son Haji, Iwan Satriawan, Lutfi Yazid, Teguh Nasrullah, dan Denny Indrayana.
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyatakan ada 51 bukti yang dilampirkan dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bukti ini di meliputi sejumlah dokumen dan keterangan saksi-saksi.
“Bukti ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan ahli. Baru 51 bukti,” ujar Bambang di gedung MK, Jumat (24/5). (bbs/azw)
istimewa
KETERANGAN: Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Perhubungan Budi Karya memberi keterangan kepada media terkait persiapan mudik lebaran tahun ini di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (26/5).
istimewa KETERANGAN: Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Perhubungan Budi Karya memberi keterangan kepada media terkait persiapan mudik lebaran tahun ini di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (26/5).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ada 8.047 pos kesehatan yang disiapkan di seluruh jalur mudik di Indonesia menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Itu sudah termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
“KITA siap (melayani) di pos-pos kesehatan,” kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di sela gelar pasukan menghadapi persiapan angkutan Lebaran 2019 di kawasan Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir Jakarta Pusat, Minggu (26/5).
Posko kesehatan tersebut juga didirikan di terminal bus, pelabuhan dan bandar udara. Petugas medis akan disiagakan 24 jam selama musim arus mudik dan balik.
Nila Moeloek meminta pemudik terutama pengemudi pengangkut pemudik, agar tidak mengabaikan soal kesehatan.
Dia mengimbau pengemudi bus atau minibus supaya mengecek kesehatannya sebelum mengoperasikan angkutannya. Selain itu, jauhkan diri dari obat-obatan terlarang.
“Pengemudi ini kami minta betul akan cek kesehatannya, tentu tidak memakai obat-obatan apalagi obatan yang bisa membuat ngantuk dan obat-obatan yang terlarang,” katanya. Nila juga meminta pengemudi menghitung batas kesiapan tubuh. Artinya, tidak memaksa berkendara jika kondisi badan tak memungkinkan.
“Kami anjurkan untuk setiap empat jam melakukan istirahat dan kita menyediakan pos-pos kesehatan di daerah-daerah rest area dan juga posko kesehatan dan peristirahatan di Puskesmas dan rumah sakit. Kami tetap terbuka selama 24 jam,” bebernya. Kondisi badan pengemudi yang prima, menurutnya, salah satu faktor keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.
“Untuk para penumpang kami meminta betul untuk hati-hati. Misalnya untuk makanan, kita juga akan cek bagaimana kesehatan makanan ini aman dan untuk pemudik ini,” jelasnya.
Sementara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewajibkan seluruh Angkutan Antar Provinsi (AKP) memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan. Terutama untuk pengecekan yang lebih detail antara bus Premium dan yang antar kota.
“Kita memang harus melakukan antisipasi dengan suatu kegiatan-kegiatan yang lebih detail. Karena ada disparitas antara mereka-mereka yang bus premium dengan mereka-mereka yang antar kota,” ujar Menhub Budi Karya di tempat yang sama.
Budi mengatakan, pihaknya telah membiarkan mekanisme pasar untuk bus premium. Akan tetapi, untuk yang antar kota perlu koordinasi yang lebih jauh.
Budi juga meminta kepada para pemudik, agar senantiasa selalu melakukan ramcheck kendaraan. Hal ini tidak boleh diabaikan.
“Yang paling basic adalah ramcheck, nah itu yang kita akan laksanakan mengenai level of service dengan adanya jalan tol,” ungkapnya. “Oleh karenanya kami membuat posko-posko di beberapa tempat untuk memberikan dukungan kepada angkutan antar provinsi ini,” pungkasnya.(bbs/okz/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 232 Pemerintah Daerah (Pemda) sudah sudah membayar THR Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka tersebar di 13 provinsi, 182 kabupaten dan 37 kota.
Pemda sudah mencairkan Rp19 triliun atau 95 persen dari alokasi dana Rp20 triliun.
’’Kami berharap ada multiplier effect yang dihadirkan dari konsumsi ini. Kalau dia beli makanan dan baju baru, nanti efeknya kepada para produsennya dan perdagangan,’’ ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos).
Selain itu, hal tersebut bergantung pada situasi keamanan negara. Ani berharap tidak terjadi lagi kerusuhan maupun kejadian-kejadian yang bisa menahan perputaran uang dari konsumsi rumah tangga.
’’Kami ingin situasi politik tetap kondusif. Sehingga confidence dari konsumen akan tetap terjaga,’’ jelasnya.
Menurut Ani, prospek pertumbuhan ekonomi pada kuartal II ini cukup baik. Selain konsumsi rumah tangga melonjak, aktivitas produksi meningkat karena demand konsumen untuk Lebaran juga naik.
Kondisi itu merupakan momentum pertumbuhan ekonomi yang harus dijaga bersama. Jika faktor politik dan keamanan mengganggu, hal tersebut bisa menghambat momentum pertumbuhan ekonomi.(jpnn/ala)
RUSUH:
Sejumlah anak-anak di bawa umur ada pada kerusuhan di Jakarta, 22 Mei 2019.
RUSUH: Sejumlah anak-anak di bawa umur ada pada kerusuhan di Jakarta, 22 Mei 2019.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Muhammad Harun Al Rasyid merupakan salah satu korban tewas kerusuhan 22 Mei di Jakarta. Remaja berusia 14 tahun itu diduga meregang nyawa karena dianiaya.
Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) prihatin dan menyayangkan peristiwa kerusuhan tersebut. YPI pun meminta agar Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus itu.
Tindakan represif polisi dalam pengamanan bentrokan saat itu, menurut YPI harus diinvetigasi apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.
“Menurut data yang di lansir YPI dari berbagai media, diperkirakan 3 orang anak yang meninggal akibat kerusuhan 22 Mei. Di antaranya M Reyhan Fajari (16) asal Jakarta Pusat, Widiato Rizky Ramadani (17) asal Slipi, Jakarta Barat dan Muhammad Harun Al Rasyid (14) siswa SMP AA Tanjung Durian Jakarta Barat,” ujar Ketua Badan Pembina Yayasan Pusaka Indonesia, Dr Edy Ikhsan, Minggu (26/5).
“Sementara data anak korban yang mengalami luka-luka diperkirakan mencapai 22 orang. Kejadian ini tak bisa disepelekan, harus diusut tuntas,” sambungnya.
Komnas HAM, kata Edy, harus menguak apa yang terjadi sebenarnya. Pelaku dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggungjawab sesuai aturan hukum.
“Kejadian ini harus diselidiki, pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut,” ungkap Edy.
Tidak itu saja, YPI juga meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga yang konsern terhadap perlindungan anak, bersama-sama untuk melakukan pendampingan psikologis terhadap trauma yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan tersebut.
“Dalam Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak baik fisik maupun psikis,” tambah Edy.
Mengingat korban anak cukup banyak, Edy Ikhsan berharap, semua pihak harus mengutamakan kemanusiaan. Karena tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam mukadimah konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Upaya ini perlu dilakukan agar anak-anak tidak merasakan ketakutan serta bisa menjalankan aktivitas sosialnya anak secara baik,” ujar Edy.
Terakhir, YPI mengimbau pada seluruh pihak apabila menemukan anak-anak berada di dekat lokasi kerusuhan dalam bentuk apapun agar segera mengevakuasi mereka ke zona aman.
“Agar terhindar dari kegiatan yang membahayakan diri mereka dan meminta aparat keamanan tidak sewenang-wenang mengunakan pendekatan represif dalam menangani demonstrasi,” pungkasnya. (dvs/ala)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Pusat telah menetapkan jadwal libur lebaran dan cuti bersama tahun 2019. Hari libur dan cuti bersama tersebut terhitung sejak 30 Mei 2019 atau pada akhir bulan ini. Jika dihitung, jumlah libur mencapai 11 hari. Dengan perkiraan 4 hari libur (Sabtu dan Minggu) dan cuti bersama lebaran Idul Fitri sebanyak 7 hari, yakni 30-31 Mei serta 3-7 Juni.
“Semula direncanakan libur lebaran mulai 31 Mei sampai 9 Juni. Setelah itu efektif bekerja kembali pada 10 Juni. Karena 30 Juni tanggal merah juga, artinya total libur ada 11 hari. Namun sepertinya pada 31 Mei masih bekerja seperti biasa. Kami belum bisa memastikan karena masih menunggu surat edaran dari Kemenpan RB,” kata Kepala BKDPSDM Medan, Muslim Harahap, akhir pekan lalu.
Diutarakan Muslim, di sela hari libur lebaran tersebut ada Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2019. Pada hari tersebut, aparatur sipil negara (ASN) wajib mengikuti apel bersama atau upacara. “Memang 1 Juni hari Sabtu dan libur. Tapi biasanya ada apel bersama memperingati Hari Lahir Pancasila. Sehabis upacara bisa kembali pulang,” tuturnya.
Untuk itu, Pemko mengingatkan kepada ASN untuk mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila. Apabila tidak hadir, ada sanksi disiplin yang berlaku.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menetapkan jadwal libur lebaran dan cuti bersama tahun 2019 terhitung sejak 30 Mei 2019.
Mengutip dari akun Instagram Kemenko PMK @kemenko_pmk, keputusan bersama ini ditandatangani oleh tiga menteri. Yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, awal libur lebaran bagi ASN akan dimulai pada Kamis 30 Mei 2019. Tanggal itu bertepatan tanggal merah hari libur nasional Kenaikan Isa Almasih. Sementara jadwal masuk pegawai negeri sipil pasca lebaran pada 10 Juni 2019. “Jadi Senin tanggal 10 Juni itu masuk,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Sitepu mengatakan, Pemko Medan harus memberikan sanksi lebih berat kepada ASN yang tidak ikut upacara Hari Lahir Pancasila dan absen setelah libur panjang lebaran. Sanksi tersebut misalnya, potongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang hanya 0,5 persen menjadi lebih besar.
“Sanksi potongan 0,5 persen TPP terlalu ringan, sehingga tidak membuat efek jera. Seharusnya, sanksi lebih berat,” tegasnya.
Menurut Sabar, apabila sanksi yang diberlakukan lebih berat maka peluang para ASN untuk absen bisa diminimalisir. Dengan begitu tingkat kedisiplinan semakin baik. “Perlu dipertimbangkan sanksi tersebut terhadap ASN yang bandel atau tak disiplin,” tukasnya. (ris)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PERIKSA_Seorang petugas dinas perhubungan memeriksa kelayakan bus di Terminal Amplas Medan, Rabu (7/6) Jelang arus mudik lebaran 2018 dinas perhubungan memeriksa kelayakan bus yang akan mengangkut para pemudik, setelah di nyatakan layak maka bus tersebut akan di pasang stiker tanda kelayakan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PERIKSA_Seorang petugas dinas perhubungan memeriksa kelayakan bus di Terminal Amplas Medan, Rabu (7/6) Jelang arus mudik lebaran 2018 lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mendata sejumlah titik rawan macet di Sumut pada di arus mudik dan balik libur Hari Raya Idul Fitri mendatang. Titik rawan kemacetan terdata di Binjai, Medan dan Pelabuhan Belawan.
“Total ada 74 Lokasi kerawanan macet di Sumut. Di Binjai ada 3 lokasi, Pelabuhan Belawan 5 lokasi, Kota Medan 17 lokasi, dan lainnya tersebar di beberapa kota/kabupaten,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, dalam Rakor Lintas Sektoral Ops Ketupat Toba 2019 dalam agenda Kesiapan Pengamanan Idul fitri 1440 H di Sumut yang bertempat di Aula Catur Prasetya lantai 4 Mapolda Sumut, Jumat (24/5).
Untuk titik-titik pasar tumpah terdata ada sebanyak 103 lokasi di seluruh provinsi Sumut. Sementara untuk masjid dengan kapasitas 400-1000 jamaah terdata ada sebanyak 2.199 lokasi. “Seluruh titik ini harus diantisipasi, mulai dari keamanan dan potensi kemacetan,” ungkapnya.
Untuk aksi kriminalitas masih menjadi perhatian polisi ada Kota Medan. Gangguan keamanan yang berpotensi terjadinya di antaranya pencurian pemberatan (curat), curanmor, dan narkoba. “Ukuran Sumut adalah Kota Medan. Karena apa yang terjadi di kewilayahan, hulunya itu Kota Medan,” sebutnya.
Dalam rapat koordinasi itu, ancaman bencana alam masih akan terjadi di wilayah Pantai Barat. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati. “Kemudian personil aghar tidak slow respon terhadap ancaman teror dan penyebaran radikalisme di wilayah Sumut,” sebutnya.
Dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri ini, Poldasu mengerahkan 7.760 personel yang tersebar di seluruh jajaran. Beberapa instansi terkait yang akan ikut membantu seperti TNI, Satpol-PP, Pemadam kebakaran, SAR, dan pramuka.
Masalah lain yang dihadapi dalam Hari Raya Idul Fitri kali ini di antaranya beberapa ruas jalan yang masih rusak untuk dilewati kendaraan bermotor. “Ancaman gangguan terorisme setiap yang perlu diwaspadai oleh semua pihak,” sebut Tatan.
Data intelijen yang dikumpulkan Polda Sumut, ada beberapa poin yang menjadi perhatian. Di antaranya aksi teror, bencana alam, dan aksi unjuk rasa serta demo yang menjurus ke anarkis. “Ini yang kita antisipasi, agar nantinya tidak terjadi dan menganggu kenyamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri nantinya,” pungkas Tatan.
Pekan Ini, Sopir Akan Dites Urine
Untuk keamanan transportasi angkutan jalan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019, pengecekan kendaraan akan mulai dilakukan pada 29 Mei mendatang. Selain itu, seluruh sopir bus AKDP dan AKAP bakal dites urine, dalam rangka memastikan kesehatan mereka.
Koordinator Posko Pemantauan dan Pengawasan Angkutan Lebaran 2019 Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Agustinus Panjaitan, mengatakan pengecekan kendaraan dan tes urine sopir angkutan akan melibatkan instansi terkait. Seperti Balai Kesehatan, Balai Pengelola Transportasi Darat, BNN, Polda Sumut dan lainnya.
“Tes urine diberlakukan ke seluruh sopir, sebelum mengangkut penumpang pada arus mudik dan arus balik Lebaran,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (26/5).
Menurut dia, kebanyakan para sopir mengaku memakai narkoba sebagai pelecut tenaga selama mengemudi. Karena itu pihaknya melibatkan BNN untuk melakukan tes urine di seluruh terminal, supaya tidak lagi ada kejadian kecelakaan dikarenakan pemakaian narkoba.
Dishub Sumut juga akan melakukan monitoring tarif berdasarkan ketentuan yang lama. Sebab setiap tahun didapati keluhan masyarakat atas penerapan tarif dari pihak perusahaan transportasi. “Terlebih kita prediksi jumlah penumpang via jalan (darat) dan laut akan meningkat. Prediksi kita naik 3-4 persen tahun ini untuk jalan, dan laut sampai 10 persen,” sambungnya.
Untuk jumlah armada selama Lebaran, Dishub menegaskan tidak ada kendala. Armada tercukupi selama arus mudik dan arus balik.
“Hitungan kita ada 740-an unit bus yang siap melayani penumpang. Kapasitas kursi 1,4 juta lebih perhari. Jadi masih sangat memadailah,” katanya.
Salah satu pemicu lonjakan penumpang via jalan dan laut meningkat, menurutnya karena tingginya harga tiket pesawat menjelang Lebaran 2019. “Angkutan laut yang pada tahun lalu menurun, tahun ini diprediksi meningkat karena tumpahan dari via udara. Ternyata tarif batas bawah dan batas atas belum signifikan untuk tiket pesawat. Masih di atas Rp2 jutaan,” katanya.
Kemenhub Diminta Koordinasi
Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran, DPRD Sumut meminta Kementerian Perhubungan, untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara.
“Kemenhub melalui balai di Sumatera Utara diminta rapat koordinasi dengan Dishub provinsi, kabupaten/kota, Ditlantas Polda, hingga polres-polres beserta seluruh stakeholder perhubungan darat,” ucap ketua komisi D DPRD Sumut yang mengawasi tentang Perhubungan, Sutrisno Pangaribuan.
Menurut Sutrisno, jalur darat merupakan jalur yang paling sering dan paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan mudik. “Demikian juga dengan perhubungan laut, udara, dan kereta api hingga pengelola jalan tol, semua harus terkoordinasi untuk memastikan kelancaran arus mudik,” ujarnya.
Selain alat transportasi yang aman dan nyaman, Sutrisno juga menyebutkan pentingnya sarana dan prasarana lainnya untuk kenyamanan masyarakat selama perjalanan mudik. Salah satunya adalah penyediaan posko-posko mudik di sejumlah titik yang rentan kemacetan.
“Posko mudik harus tersebar di titik-titik kemacetan, untuk memantau penumpukan kendaraan pada arus mudik. Sekaligus sebagai rest area untuk para pengendara yang kelelahan,” terangnya.
Tenaga Kesehatan dan Jasa Raharja juga diharapkan selalu sedia proses arus mudik tahun ini. Selain itu, pihak kepolisian diharapkan selalu berjaga mengantisipasi kemacetan dan tingginya tingkat kecelakaan sepanjang arus mudik.
“Untuk persiapan seluruh stakeholder itu, komisi D akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 27 Mei 2014, pukul 14.00 wib,” tutupnya. (dvs/prn/mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suhu politik di Indonesia —termasuk di Sumatera Utara— yang memanas sejak proses Pemilihan Umum (pemilu) Serentak 17 April lalu, meninggalkan beragam tuduhan. Mulai dari dugaan kecurangan perolehan suara, money politics, hingga dugaan keterlibatan aparat hukum dan ASN. Kubu yang kalah terus membangun skenario kecurangan sejak awal proses Pemilu. Benarkah Pemilu di Sumut rawan kecurangan?
PENGAMAT sosial politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Warjio, mengatakan sejak awal pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memprediksi bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terjadinya kecurangan pemilu.
“Rawannya kecurangan pada perolehan suara di Sumut sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bukan hanya pada Pemilu 2019 saja. Namun juga pada proses-proses pemilihan lainnya. Seperti Pilgubsu, Pilwako, dan Pilbup yang telah berkali-kali dilakukan di Sumut,” cetusnya kepada Sumut Pos, kemarin.
Daerah-daerah yang dinilai rawan kecurangan di Sumut dalam pemilu 2019 kemarin, cukup banyak. Ke-33 kabupaten/kota di Sumut dinilai punya potensi yang cukup rawan kecurangan. “Tetapi daerah Nias misalnya, itu memang rawan dan kemarin terbukti ada kendala di sana. Selain Nias, daerah-daerah persaingan capres 01 dan 02 yang susah untuk diakses juga rawan akan kecurangan,” jelasnya.
Bawaslu sendiri telah memprediksi rawannya kecurangan pemilu 2019 di Sumut. Dan banyak pihak yang sepakat bahwa Sumut memang rentan akan terjadinya kecurangan dalam pemilu. Contoh-contoh kerawanan yang terjadi di Sumatera Utara seperti maraknya money politics, keterlibatan aparat, dan buruknya birokrasi.
Bawaslu sendiri telah memprediksi rawannya kecurangan pemilu 2019 di Sumut. Namun pengamatan Bawaslu itu tidak dijadikan pihak-pihak penyelenggara pemilu sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya kecurangan.
“Bila Sumatera Utara telah dipetakan oleh Bawaslu sebagai salah satu wilayah yang rawan kecurangan, seharusnya Bawaslu melakukan pengawasan ekstra untuk Sumut. Penyelenggara harusnya lebih intens, agar pengamatan mereka tidak menjadi sia-sia. Kalau nantinya terbukti Sumut melakukan kecurangan, alangkah gagalnya pihak penyelenggara pemilu di Sumut ini,” terangnya.
Langkah Capres 02 Sudah Benar
Di sisi lain, Dr. Warjio mengapresiasi langkah pihak Capres 02, Prabowo-Sandiaga, yang memutuskan menempuh jalur konstitusional dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanai bentuk memprotes hasil pemilu 2019.
“Langkah konstitusional sudah tepat dan elegan dalam menyelesaikan masalah dalam dunia politik. Bila memang punya bukti, kenapa tidak?” katanya.
Ditanya mengenai peluang pihak Capres 02 dalam memenangkan gugatannya ke MK —salah satunya dengan membawa bukti kecurangan dari Sumut— disebut Warjio tergantung dari bukti-bukti yang telah disiapkan oleh pihak penggugat.
“Selain dari kesiapan bukti, juga tergantung kemampuan para tim pengacara penggugat dalam membuktikan dan menyampaikan bukti-bukti itu sendiri. Bukti yang valid dan disampaikan dengan cara yang tepat dan terukur, tentu tidak akan dapat ditolak oleh pihak MK,” jelasnya.
Namun Warjio meminta seluruh pihak agar menghargai apapun keputusan yang akan dikeluarkan MK. “Penting bagi kita, agar seluruh elemen masyarakat termasuk pihak penggugat dan tergugat melihat MK sebagai sebuah lembaga profesional, yang telah ditunjuk sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan ini. Maka apapun hasilnya nanti, semua pihak harus bisa menghormati keputusan itu dan semua pihak kembali bersatu sebagai anak bangsa,” sebutnya.
Sukses Pemilu, KPU Salah Kaprah
Di sisi lain, Dr. Warjio menyebutkan bahwa klaim KPU yang menyatakan pihaknya sukses dalam menyelenggarakan pemilu 2019, dilihat dari tingginya tingkat pemilih sebagai barometer kesuksesan penyelenggaraan pemilu, dinilai sebagai kesalahan.
“Saya fikir KPU salah kaprah. Tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan pemilu bukan hanya bergantung pada tingginya tingkat partisipasi pemilih. Melainkan kualitas proses serta kualitas hasil pemilu itu. Kalau soal partisipasi pemilih, di zaman orde baru juga luar biasa partisipasi pemilih. Tapi tidak bisa serta merta langsung disebut sukses dalam menyelenggarakan pemilu,” katanya.
Ia menyebutkan, penyelenggara seharusnya memfokuskan dulu penyelesaian masalah yang timbul saat ini. Lalu biarkan masyarakat yang menilai. (mag-1)
fachril syahputra/sumut pos
TIBA: Sejumlah penumpang KM Doro Londa yang tiba di Pelabuhan Belawan, Minggu (26/5).
fachril syahputra/sumut pos TIBA: Sejumlah penumpang KM Doro Londa yang tiba di Pelabuhan Belawan, Minggu (26/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – TINGGINYA minat masyarakat menggunakan jasa kapal laut akibat tingginya harga tiket pesat dan mahalnya tarif bagasi, memaksa PT Pelni menambah armada guna melayani arus mudik dari Pulau Jawa ke Belawan. KM Doro Londa trayek Indonesia Timur pun diperbantukan ke Belawan. Minggu (26/5) kemarin, KM Doro Londa bersandar di Pelabuhan Belawan dengan mengangkut 2.621 penumpang dari Tanjungpriok via Batam.
Kedatangan KM Doro Londa di dermaga Bandar Deli, Pelabuhan Belawan ini molor 5 jam dari waktu yang dijadwalkan. Harusnya tiba di Belawan pukul 09.00 WIB, namun baru bersandar pukul 14.00 WIB. Sore harinya, kapal ini bertolak lagi ke Batam dengan membawa 500 penumpang. “Kapal (Doro Londa) akan tiba kembali di Pelabuhan Belawan, Selasa (28/5), diperkirakan membawa jumlah pemudik yang lebih banyak,” katanya.
Sebelumnya, Luthfi mengatakan, di masa peak season Idul Fitri 1440 Hijriah, PT Pelni hanya menambah frekuensi kunjungan kapal penumpang KM Kelud ke Belawan. Jika biasanya hanya satu kali dalam seminggu, kini diubah menjadi 3 kali seminggu. “Dengan frekuensi ditambah plus kapasitas kapal 2.607 penumpang, harusnya pelayanan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Namun melihat ‘serbuan’ warga terhadap angkutan laut akibat tingginya harga tiket pesawat, ditambah dengan diterapkannya bagasi berbayar, kata Luthfi Israr, PT Pelni terpaksa menambah armada angkutan untuk melayani arus mudik dari Pulau Jawa via Batam ke Belawan. Sebelumnya kata Luthfi, jumlah penumpang KM Kelud dari Tanjungpriok via Batam-Tanjungbalai Karimun ke Pelabuhan Belawan maupun sebaliknya hanya di kisaran 700 penumpang. Tapi setelah harga tiket pesawat mahal dan sejumlah operator penerbangan menerapkan bagasi berbayar jumlah penumpang KM Kelud melonjak hingga dua kali lipat, yakni menjadi hampir 2.000 penumpang.
Mengamati kondisi itulah, kata Luthfi, sehingga PT Pelni mengambil inisiatif menambah kapal KM Doro Londa yang selama ini melayani pelayaran Surabaya ke Indonesia Timur untuk melayani angkutan arus mudik dari Pulau Jawa via Batam ke Belawan. “Trayeknya ke Belawan khusus melayani arus mudik Minggu 26 Mei 2019 pulang pergi. Hanya satu trip,” katanya.
Disinggung soal biaya bagasi, Luthfi mengatakan, untuk biaya bagasi sudah lama diterapkan di KM Kelud. Hanya saja, ada perubahan jumlah berat yang diberlakukan. Sebelumnya, biaya bagasi hanya dikenakan untuk berat barang di atas 50 kg, tapi sekarang diberlakukan untuk berat di atas 40 kg.
“Hanya jumlah beratnya saja yang berubah, dari 50 kg menajdi 40 kg. Mengenai biaya bagasinya, untuk penumpang dari Belawan tujuan Batam dan Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau, biaya bagasi yang beratnya di atas 40 kg sebesar Rp173.000, sedangkan tujuan Tanjungpriok Rp350.000,” jelas Luthfi.
Penerapan bagasi berbayar terhadap penumpang KM Kelud, ungkap Luthfi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelni Nomor 01.15/2/SK/HKO.01/2018 tentang Tarif Over Bagasi di PT Pelni. Diharapkan tidak membawa barang bawaan yang melebihi ketentuan. Karena selain dikenakan biaya juga menggangu ruangan bagi penumpang lainnya di atas kapal.
Frekuensi Penyebrangan di Danau Toba Ditambah
Tak ingin peristiwa tenggelamnya kapal di Danau Toba terulang lagi, Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) bersama sejumlah pihak melakukan persiapan pelayanan masa libur Lebaran tahun ini. Direktur Utama (Dirut) BPODT, Arie Prasetyo mengatakan, saat ini Balai Pengelolaan Transportasi Darat Sumatera Utara (BPTDSU) sedang melakukan pengecekan dan perbaikan alat komunikasi pelayaran repeater Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Danau Toba.
“Kemudian, juga telah dilaksanakan rampchek dari tanggal 30 April hingga 3 Mei 2019 oleh Tim Direktorat Transportasi SDP Perhubungan Darat Kemenhub didamping oleh BPTDSU. Hal ini, kita lakukan bersama untuk mencegah hal tidak diinginkan saat Liburan Lebaran nantinya,” jelas Arie kepada wartawan di Medan, Minggu (26/5).
Arie mengatakan, untuk Repeater Kemenhub ditempatkan di 5 lokasi, yakni di Pelabuhan Tigaras, Simanindo, Ajibat, Ambarita?, dan Tower RRI di Kabupaten Samosir. Kemudian, Hal serupa. ia mengungkapkan pemeriksaan dan pengecekan dilakukan juga kepada Kapal Motor Penyebrangan yang dikelola oleh perorangan atau masyarakat. “Dengan melakukan pengukuran ulang, perbaikan dokumen administrasi atau dokumen kepada sekitar 60 persen kapal tradisional itu,” tutur Arie.
Arie menjelaskan, prediksi puncak arus mudik menunju Kabupaten Samosir pada 28 Mei 2019. Sedangkan, puncak arus balik dari daerah yang sama, diperkirakan 9 Juni 2019. Dengan itu, ia mengatakan pihak Kemenhub sudah menyiapkan Kapal Motor Penyebrangan (KMP) sebanyak 5 unit.
Kelima KMP itu, adalah KMP Tao Toba I dengan melayani rute Ajibata-Tomok sebanyak 5 trip selama libur Lebaran. Kemudian, KMP Tao Toba II ?rute Ajibata-Tomok juga sebanyak 5 trip. KMP Ihan Batak rute Ajibata-Ambarita sebanyak 6 trip. KMP Sumut I rute Tigaras-Simanindo Rute Tigaras-Simando sebanyak 7 trip dan KMP KMP Sumut II dengan rute yang sama sebanyak 7 trip. “Itu semua ada penambahan frekuensi pengangkutan penumpang untuk penyebrangan di Danau Toba selama liburan Lebaran ini,” tutur Arie.
Arie menjelaskan Basarnas selama liburan Hari Raya di Danau terbesar di Asian itu, ?akan melakukan patroli di Kawasan Tomok, Ajibata, Tigaraja dan Pantai bebas. Patroli dilakukan sembari mengawasi pengangkutan penumpang untuk mencegah kapal berlayar dengan kondisi over kapasitas. “Basarnas juga menyiapkan nomor kontak darat stanby 24 jam. Kemudian, nomor mobile 115 dan nomor handpone pribadi Koordinator SAR Tobasa dengan nomor 0813-7030-7319,” ungkap Arie.
Untuk posko siaga Lebaran 2019, pihak BPTDSU, Pol Airud, SAR dan Dishub setempat akan mendirikan sebanyak 4 posko, yang berada di Ajibata, Ambarita, Tigaras dan Simanindo. Arie juga menginformasikan bahwa Air Asia kembali membuka rute penerbangannya, Kuala Lumpur, Malaysia-Bandara Silangit Internasional Airport Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), sejak 24 Mei 2019, kemarin.
“Dengan pelayanan penerbangan dilakukan 4 kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Jum’at dan Minggu. Ini memberikan daya tarik untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Danau Toba. Yang mana wisman kita didominasi dari Malaysia juga,” pungkasnya. (fac/gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai memanggil dan menerima klarifikasi 22 oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari lima kecamatan di Kota Medan, hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan akan melanjutkan rapat pleno guna mendalami klarifikasi dari oknum-oknum PPK yang terlibat.
“Kemarin sudah kita lakukan rapat pleno membahas masalah ini. Besok (hari ini, Red) kami akan melanjutkan rapat plenonya, karena rapat kemarin belum selesai,” ucap Komisioner KPU Medan Divisi Hukum dan Pengawasan, Zefrizal SH.MH kepada Sumut Pos, Minggu (26/5)n
Usai rapat hari ini, KPU kota Medan akan segera memanggil sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang disebut-sebut melakukan kesalahan dalam proses rekapitulasi suara di tingkat TPS di masing-masing kelurahan.
“Yang bersangkutan diminta datang ke kantor KPU Medan guna memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Nantinya hasil klarifikasi akan disinkronkan dengan hasil klarifikasi 22 oknum PPK yang telah dipanggil dan dimintai klarifikasi pada pekan lalu. “Dari situ kita akan lihat, apakah ada pihak lain yang akan kita panggil lagi. Ataukah akan kembali memanggil para petugas PPK kemarin? Atau mungkin kami sudah langsung bisa mengambil kesimpulan. Kita lihat saja nanti,” jelasnya.
Sebelumnya, sebanyak 22 oknum PPK dari lima kecamatan dikota Medan, yakni kecamatan Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Belawan, Medan Deli dan Medan Marelan telah dimintai klarifikasi oleh KPU Medan, terkait dugaan praktik penggelembungan suara. Dari hasil klarifikasi tersebut, sejumlah PPK menyebutkan bahwa kesalahan rekapitulasi bukan terjadi pada pihaknya. Melainkan pada petugas TPS di tingkat kelurahan (KPPS).
Dugaan praktik penggelembungan suara terkuak dalam rapat pleno terbuka KPU Medan di Hotel Grand Inna Medan sejak 2 Mei hingga 10 Mei yang lalu. Dari proses rekapitulasi suara tersebut, terdapat beberapa perubahan data rekapitulasi suara antara data yang dimiliki oleh PPK dengan data para saksi.
KPU Medan pun membuka plano untuk kembali melakukan penghitungan suara dari hasilnya terdapat penggelembungan suara untuk pihak sejumlah pihak. (mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Langkah calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo-Sandiga menggugat sengketa Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), disambut positif oleh Tim Kemenangan Daerah (TKD) Sumut. Langkah tersebut dinilai tepat untuk menghargai nilai-nilai demokrasi.
“Kalau memang ada masalah dari pesta demokrasi kemarin, menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentu kami hargai. Karena memang begitulah langkah yang seharusnya ditempuh,” ucap ketua TKD Sumut, Ivan Iskandar Batubara kepada Sumut Pos, Minggu (26/5).
TKD Sumut berharap langkah itu dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang sudah sejak lama terbangun di Indonesia.
“Kami harapkan langkah ini dapat ditiru semua pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu kemarin. Kita berharap semua pihak tetap pada jalur konstitusional untuk menghindari jalur – jalur diluar konstitusional yang bisa mengakibatkan perpecahan di antara sesama anak bangsa” ujarnya.
Terkait adanya bukti dari Sumatera Utara yang disebut-sebut dibawa oleh pihak Capres 02 dalam mengajukan gugatan ke MK, Ivan Iskandar menyebutkan, tentu pihak penggugat yang harus membuktikan gugatan mereka.
“Kami tidak perlu menyiapkan bukti apapun, karena kami bukan penggugat. Kalau katanya ada bukti yang dibawa dari Sumut, ya silakan saja dibuktikan kepada MK,” jelasnya.
Ivan menyebutkan, pihaknya menerima dan menghargai hasil perhitungan suara oleh KPU. Baik KPU Sumut maupun KPU RI. “Hasil KPU yang memenangkan pak Jokowi, sudah kami prediksi sebelumnya. Seperti yang pernah saya ucapkan, tidak harus curang untuk bisa menang. Dan kami telah membuktikan itu,” tutupnya.
Seperti diketahui, awalnya Capres 02 memilih aksi jalanan untuk memprotes dugaan kecurangan yang terus mereka tuduhkan kepada KPU. Namun akhirnya, pihak Capres 02 menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan ke MK. Tim Capres 02 pun menyebutkan, pihaknya telah membawa sejumlah bukti kepada MK .
GNKR: Kami Bukan Dukung Prabowo
Sementara itu, Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Sumatera Utara menegaskan akan terus melakukan aksi turun ke jalan, untuk menyuarakan dugaan kecurangan Pilpres 2019.
Ustadz Heriansyah, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPFU) Indonesia Sumut, menegaskan aksi turun ke jalan akan terus dilakukan sampai dugaan kecurangan terungkap.
Namun pihaknya belum bersedia mengungkapkan kapan lagi aksi dimaksud kembali digelar. Terlebih, beberapa orator aksi dari kelompok mahasiswa, termasuk dirinya, sedang mendapat panggilan pihak kepolisian. “Tunggu aja (kapan aksi lagi, Red),” kata Heriansyah.
Ia menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan dalam konteks mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Melainkan untuk mengungkap dugaan kecurangan yang mereka tuduhkan dalam pemilu.
“Udah nggak itu lagi (demo perjuangkan Prabowo jadi presiden). Salah besar jika mereka menafsirkan aksi umat Islam sekarang ini. Namanya perjuangan, tentu kita berjuang terus sampai Allah meminta kita berhenti,” bilangnya.
Tunggu Komando
Berbeda dengan Heriansyah, Direktur Relawan Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi Sumut, Sugiat Santoso mengatakan, pihaknya sejauh ini masih menunggu komando dari Prabowo Subianto menyikapi kondisi atau gejolak yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Baik setelah memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), maupun nanti pada waktu putusan MK disampaikan. “Ya, Badan Pemenangan Provinsi tetap menunggu instruksi dari BPN terutama Bapak Prabowo Subianto. Pada prinsipnya kami masih optimis, jalur konstitusional akan tegak terhadap keadilan,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta agar aparat kepolisian mengayomi masyarakat.
Ia mengungkapkan, sejumlah dokumen dugaan kecurangan pilpres telah disampaikan pihaknya ke Badan Pemenangan Nasional. “Yang salah input banyak. Lalu terlibatnya birokrasi dan sebagainya sebelum dan sesudah pemilu berlangsung,” katanya. Semua dugaan kecurangan tersebut dilaporkan ke BPN. (mag-1/prn)
