SERGAI, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga Lingkungan II Kelurahan Pekan, Kecamatan Dolokmasihul, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menggelar aksi protes terhadap PT Pertamina, karena menutup satu satunya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah mereka.

Aksi protes itu dilakukan warga dengan cara memarkirkan sepeda motor mereka di depan SPBU 13.203.188 tersebut. Sebagian warga, juga terlihat membanting-bantingkan jerigen yang mereka bawa, karena tidak mendapatkan BBM. Dan membentangkan beberapa poster yang bertuliskan mendesak PT Pertamina agar membuka kembali SPBU tersebut.

“Kami kecewa, karena di saat-saat memasuki bulan suci Ramadan, warga tak bisa mendapat BBM di SPBU ini. Sebagian warga juga terpaksa membeli BBM ke SPBU yang ada di Kecamatan Perbaungan atau bahkan ke Kota Tebingtinggi yang jaraknya puluhan kilometer dari sini, agar bisa mendapat BBM,” teriak warga.

Tak hanya itu, warga Dolokmasihul yang mayoritas berprofesi sebagai petani juga mengalami kerugian karena sebagian alat pertanian mereka yang membutuhkan BBM jenis solar tidak dapat beroperasi lagi.

“Padahal SPBU ini satu-satunya tempat mengisi BBM bagi warga di empat kecamatan yakni Dolokmasihul, Serbajadi, Kotarih dan Bintangbayu. Jika dalam seminggu ke depan PT Pertamina tak bisa memberi solusi yang terbaik, maka kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi. Kepada Bapak Presiden Jokowi kami mohon sampaikan ke PT Pertamina agar membuka kembali SPBU di sini,” ucap warga berapi-api.

Salah seorang yang mengaku sebagai petugas SPBU mengakui, SPBU itu telah ditutup PT Pertamina sejak Jumat (26/4) lalu. Dia tak mengetahui pasti penyebab PT Pertamina menutup SPBU yang disebutnya memiliki karyawan sebanyak lebih kurang 20 orang itu.

“Jika sudah begini, kami juga sangat kecewa karena sudah kehilangan pekerjaan. Padahal, kuota per harinya di SPBU Dolokmasihul ini, untuk BBM subsidi jenis Premium maupun Solar sekira 8.000 liter dan itu selalu habis. Artinya masyarakat sangat butuh BBM. Kami berharap kepada PT Pertamina, kiranya dapat mengoperasikan kembali SPBU ini,” harapnya.(sur/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melakukan perubahan jadwal apel dan pulang selama bulan suci Ramadan 1440 Hijriah.

Dijelaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Asahan, H Rahmat Hidayat Siregar Msi, perubahan jadwal apel Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Asahan itu melalui arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 394 tahun 2019 tanggal 16 April 2019 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadan 1440 Hijriah.

Kemudian, lanjut Siregar, melalui surat nomor 800/1636 pada tanggal 3 Mei 2019, menginstruksikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan jam dinas selama bulan Ramadan 1440 Hijriah, untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran ASN di Pemerintah Kabupaten Asahan.

“Artinya selama bulan suci Ramadan, Jam kerja ASN berubah dan dipercepat pulang kerjanya,”bilang Rahmat.

Disebutkan Rahmat, Senin hingga Kamis, apel pagi ASN dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB, kemudian istirahat pada pukul 12.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB, dan pulang dinas ASN pada pukul 15.45 WIB.

“Untuk hari Jumat, ASN melakukan apel pagi pada pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 11.30 WIB,” katanya.

Disamping itu, Plt Bupati Asahan H Surya BSc mengimbau kepada seluruh ASN yang bekerja di Pemkab Asahan menghormati ASN yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Tentulah para ASN di setiap instansi kabupaten Asahan dapat menghormati para PNS yang sedang berpuasa,”katanya. (omi/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Warga seputaran AFD V Dusun III, Desa Leberia, Kecamatan Teluk Mengkudu Sergai dihebohkan temuan mayat laki-laki dengan kondisi membusuk di sebuah parit Perkebunan PTPN III Tanah Raja, Senin (6/5) sekitar pukul 13:00 WIB.

Temuan mayat yang diketahui bernama Efendi Lubis alias Ifen (57) warga Perumahan Pondokl Tengah, Dusun II, Desa Tanah Raja, Kecamatan Seirampah tersebut, saat petugas excavator milik PTPN III melakukan normalisasi. Bahkan korban juga masih bekerja sebagai Karyawan PTPN III Tanah Raja.

Diceritakan Gio (40) petugas excavator, awalnya ia melakukan normalisasi parit perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN III Tanah Raja.

Saat melakukan normalisasi, tiba- tiba alat berat yang dikendalikannya menemukan mayat laki-laki dan 1 unit sepeda motor tanpa plat polisi. Atas temuan tersebut, Gio pun menghubungi salah satu warga sekitar untuk menghubungi Polsek Teluk Mengkudu.

“Supir beko kita mengetahui kalau di sendok alat berat ada sosok mayat jenis kelamin laki-laki dan satu unit kendaraan. Namun kita tidak tahu mayat tersebut warga mana karena kondisi mayat sudah membusuk dan mengeluarkan aroma,” beber Rian (19), teman Gio.

Warga yang mendengar kabar temuan mayat itupun mendekati lokasi. Awalnya tak satupun warga mengenal korban. Namun lama –kelamaan, identitas korban diketahui.

Anto (40) karyawan PTPN III Tanah Raja mengatakan, bahwa mayat yang ditemukan oleh alat berat Beko tersebut bernama Ahmad Efendi dengan panggilan Ifen yang merupakan karyawan perkebunan. “Saya tahu karena melihat sepeda motornya,”kata Anto.

Menurutnya, korban seorang lajangtua dan menetap sendiri di perumahan pondok tengah. “Sehari-harinya korban bekerja sebagai pembersih kantor perkebunan tanah raja,”ungkapnya.

Anto menambahkan, baru dua hari yang lalu, Sabtu (3/5) berjumpa dengan korban saat pergi bekerja pada pagi hari. “Kita gak tahu kenapa korban tewas, karena tidak mempunyai penyakit. Namun korban sering pergi ke pakter tuak,”kata Anto menduga kalau korban terjatuh ke parit.

Sementara itu, Kapolsek Teluk Mengkudu, AKP JH. Tarigan dan Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP Hendro Sutarno tiba dilokasi kejadian mengatakan, keluarga korban H Anwarsyam Nasution meminta agar korban tidak dilakukan otopsi ke rumah sakit.

Tarigan menambahkan, pihak keluarga sudah mengikhlaskan dan menerangkan bahwa korban selalu mabuk- mabukan. Jadi keluarga korban menduga bahwa kejadian tersebut akibat korban mabuk saat naik sepeda motor hingga masuk ke parit sedalam 2 meter.

”Keluarga korban buat pernyataan tidak bersedia di Otopsi, namun di lakukan Visum luar di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kemudian Korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan,”pungkas Tarigan. (bbs/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Parah! Beberapa instansi pemerintah di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menunggak membayar tagihan listrik hingga Rp2,5 miliar. Hal itu terungkap saat Bupati Karo Terkelin Brahmana berkunjung ke PLN UP3 Bukit Barisan, Senin (6/5) siang.

Manager PLN UP3 Bukit Barisan, Hiro P Pardede mengatakan, banyaknya instansi di jajaran Pemkab Karo menunggak membayar tagihan listrik selama lima terhitung dari Januari hingga Mei 2019. Akibat banyaknya tunggakan tersebut, pelayanan kinerja PLN UP3 Bukit Barisan kepada masyarakat menjadi terganggu. Untuk memberikan efek jera, lanjut Pardede, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah memutus aliran listrik PDAM Tirta Malem Kabanjahe.

Pemutusan daya listrik tersebut terpaksa dilakukan karena perusahaan milik Pemkab Karo tersebut menunggak 5 bulan sebesar Rp626 juta lebih. “Tagihan PDAM Tirta Malem sebesar Rp 626 juta lebih belum dibayar dengan daya 13/345 KVA dengan nomor Idpel 122190081039 selama lima bulan. Tunggakan ini sangat mengganggu kinerja kami,” lirih Pardede di hadapan Bupati Karo yang saat itu didampingi Kepala Bappeda, Ir Nasib Sianturi Msi dan Kepala PUPR, Ir Paten Purba.

Menurut Pardede, jika hanya PDAM Tirta Malem saja yang menunggak, pihaknya masih bisa mengatasi. Namun instansi lain kogol 63 meliputi LPJU, kantor camat, dan rumah dinas SKPD masih juga masih banyak yang belum membayar mulai Januari – Mei 2019.

“Ini titik masalahnya, padahal semua itu anggarannya tertampung di APBD Karo, beda dengan anggaran listrik PDAM Tirta Malem, pembayarannya diandalkan dari penagihan rekening masyarakat,sebagai pelanggan. Ini dimana masalahnya pak bupati?” tanya Pardede.

Jika ditotal, selain PDAM Tirta Malem, tunggakannya sebesar Rp 2,5 miliar. “Sebenarnya saya malu atas kedatangan pak bupati, karena pak bupati baik, SKPD bapak yang tidak disiplin, untuk itu besar harapan saya, dukungan bupati agar tunggakan ini segera dibayarkan dengan batas akhir tanggal 20 Mei 2019 ini. Jika tidak, semua yang menunggak akan kami putuskan,” tegasnya.

Menanggapi keluhan itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, menyampaikan terimakasih atas masukan dan saran pihak PLN UP3 Bukit Barisan.

“Tagihan ini akan segera kita infokan kepada SKPD, supaya secepatnya dibayarkan. Untuk itu berikan data kepada Bappeda yang belum bayar, selanjutnya Bappeda yang akan sampaikan dan instruksikan kepada SKPD agar kantor intansinya sebelum jatuh tempo,” janjinya.

Mengenai tunggakan PDAM Tirta Malem, bupati juga berjanji akan melunasinya secara bertahap. Meski demikian, bupati meminta keringanan agar pihak PLN bersedia menghidupkan kembali listrik PDAM Tirta Malem. Karena pemutusan listrik itu mengakibatkan penyaluran air ke rumah-rumah warga tersendat.

Beruntung pihak PLN bersedia memenuhi permintaan bupati. Disisi lain, Terkelin menyambut baik, atas informasi PLN UP3 Bukit Barisan telah merealisasikan pemasangan tiang listrik untuk masuknya jaringan listrik ke Dusun Cerumbu dan Desa Amburidi. “Kami mengucapkan terimakasih karena usulan kami telah dilaksanakan pihak PLN,” tandasnya. (deo/han)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Diduga ada persaingan atau perasaan tidak senang, ruang kerja Sekretaris Camat (Sekcam) Hamparanperak Agus Salim Harahap digembok orang tak dikenal (OTK).

Belum ada pihak yang mengakui perbuatan itu, namun petugas jaga malam kantor mengaku tidak tahu. “Kejadian ini sudah dua kali terjadi selama dua minggu terakhir dan setiap saya tanya siapa yang melakukan tidak ada yang tahu,” kata Agus Salim Harahap, Senin (6/5).

Peristiwa pertama digemboknya ruang Sekcam terjadi, sekitar dua hari setelah Pemilu berlangsung. Menganggap tidak terlalu penting, gembok itu dibongkar paksa sendiri oleh Sekcam.

“Saat Pemilu berlangsung kita semua sibuk dengan urusan penghitungan suara di TPS dan keadaan itu dimanfaatkan orang untuk mengembok ruangan kerja saya,” kata Agus.

Namun, peristiwa kedua terjadi lagi sekitar, Kamis (2/5). Tidak senang dengan perlakuan OTK tersebut, Sekcam mengundang Bhabinsa dan Bhabinkantibmas serta semua Kasi dan staf untuk bersama sama menyaksikan pembukaan ruangannya yang telah digembok.

“Saya bertugas kemari atas perintah dan SK Bupati. Jadi setelah gembok ini dibuka saya akan melaporkan hal ini kepada polisi dan Bupati selaku atasan saya,” kata Agus, sambil membuka gembok secara paksa.

Setelah, gembok berhasil dibongkar, Sekcam bertanya kepada semua yang hadir apakah tidak senang dengan kehadirannya di Kecamatan Hamparanperak, namun semua mengaku tidak ada masalah dan senang dengan kehadiran Agus Salim Harahap, bertugas sebagai Sekcam Hamparanperak.

Terkait dengan hal tersebut, Camat Hamparanperak Amos Karokaro belum memberikan keterangan dan Hpnya tidak bisa dihubungi atau sedang tidak aktif.

Sementara itu, Kapolsek Hamparanperak Kompol Azwar mengaku belum tahu mengenai digemboknya ruang kerja Sekcam, itu. “Setahu saya hubungan semua orang di kantor itu baik. Itu sebabnya saya heran hal itu bisa terjadi,” bebernya. (fac/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat, dr Indra Salahudin mengharuskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merespon cepat pengaduan, dan menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat yang masuk di aplikasi Langkat Siaga atau e-Laga.

“Saya akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan aplikasi e-Laga ini, dan saya akan menindak tegas SKPD yang tidak merespon pengaduan dari masyarakat,”ujar Indra saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negri (ASN) di Halaman Kantor Bupati Langkat, Senin (6/5).

“Sebab, hal itu sudah menjadi tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan publik,”sambung Indra.

Sekda menerangkan, Dinas Kominukasi dan Informatika telah membangun beberapa aplikasi seperti e-Government, yang merupakan salah satu aplikasinya yang sangat penting adalah E-Laga. “Ini merupakan aplikasi generik milik Pemkab Langkat, sebagai kanal pengaduan untuk memudahkan masyarakat dalam mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan di Langkat,”bilang Indra.

Sebab fungsi e-Laga adalah aplikasi pengaduan yang bersentuhan langsung dengan masayarakat, sesuai dengan Permenpan-RB No 3 tahun 2015, tentang pedoman roadmap pengembangan system pengelolaan pengaduan pelayan publik nasional.

“Jadi penggunaan e-Laga melibatkan seluruh SKPD bukanlah hal yang main-main,”tegasnya.

Selain itu, Sekda mengimbau, khususnya bagi ASN pengguna media sosial agar berhati-hati, serta bijaksana dalam berkomentar dan berpendapat. Hindari pertikaian dan perdebatan di dunia maya, yang mengandung ujaran kebencian serta hasutan yang dapat memecah bela persatuan bangsa.

“Hindari juga politik praktis pasca Pemilu serentak, karena ada sanksi tegas bagi ASN yang melanggarnya,” pungkasnya.

Sembari mengatakan, berdasarkan surat edaran Bupati Langkat No 451.13-737/KESSOS/2019, dihimbau, pertama memerintahkan kepada seluruh pengusaha rumah makan/kantin, baik dilingkungan wilayah maupun unit kerja untuk tidak menjalankan aktivitasnya pada siang hari selama bulan Ramadhan secara terbuka. Kedua, menertibkan tempat – tempat hiburan dari hal-hal yang dapat menganggu nilai kesucian bulan ramadan. Ketiga, bagi ASN dan warga masyarakat yang tidak menunaian ibadah puasa, agar menahan diri untuk tidak makan, minum dan merokok di tempat-tempat terbuka pada siang hari.

Berpartisipasi secara aktif untuk mendukung peningkatan kegiatan keagamaan, misalnya menggiatkan pengajian di kantor, musala area tempat tugas serta masjid-masjid. Kelima, mendorong upaya memakmurkan masjid/ musala melalui salat berjamaah, taddarus alquran, infaq, sadaqoh, zakat harta maupun zakat fitrah dikalangan umat islam.

Keenam, memasang spanduk di instansi atau tempat-tempat strategis yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk menghormati dan memuliakan kehadiran bulan Ramadhan. (bam/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Binjai, M Mahfullah Daulay saat memimpin apel dalam memperingati Hari Otonomi Daerah ke-23 Tahun 2019, Senin (6/5).

Selain itu, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai “konsumen” pelayanan publik.

Namun dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai “Citizen” termasuk bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya. “Untuk itu, semua ASN di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Sekda.

“Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang cukup signifikan telah kita rasakan. Namun masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, upaya penataan penyelenggara otonomi daerah secara komprehensif perlu terus kita lakukan. Salah satunya dengan memberikan arahan dan pedoman regulasi bagi daerah,”tegasnya.

Peringatan Otonomi Daerah itu juga dirangkai pemberian dengan pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah Kota Binjai Terbaik dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Ketiga OPD yang dimaksud yakni, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Binjai. (ted/han)

TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Raja Luat Sipirok gelar Sutan Parlindungan Suangkupon, Edward Siregar, meminta Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) untuk berhenti menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Tapanuli Selatan. Lem baga itu disarankan membuka diri untuk berdialog dan mencari sumber informasi yang benar.

“Jangan lagi disebarkan informasi yang salah. Kalau tidak setuju, mari berdialog, bertemu dengan masyarakat sini. Kita selalu terbuka. Datanglah. Jumpai kami di sini. Tapi jangan menyebarkan informasi yang salah,” kata Edward Siregar yang berbicara didampingi tokoh adat Tawari Siregar gelar Mangaraja Tenggar.

Sebelumnya, Manager Harian Program Batangtoru YEL Burhanuddin dalam keterangan di media menyatakan, pembangunan PLTA Batangtoru dengan pembukaan jalan pembangunan bendungan dapat mengakibatkan koridor atau perlintasan spesies langka orangutan dari blok Barat ke blok Timur dan blok Selatan terputus.

Padahal, koridor itu sudah terputus secara alami karena Sungai Batangtoru yang lebar. Justru saat ini PLTA saat ini berupaya membangun beberapa koridor dan sangat menjaga satu kanopi hutan yang dapat menghubungkan blok barat dan blok timur. Juntaian dahan pohon itu berada di Dusun Sitandiang, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan.

Pesan Raja Luat itu juga dimaksudkan kepada Onrizal, pengajar Universitas Sumatera Utara (USU) yang dalam pernyataannya di media menyebutkan, sebagai efek operasional PLTA, maka air sungai Batangtoru yang biasa mengalir selama 24 jam, akan mengalir selama enam jam saja. Padahal sebetulnya sungai tetap mengalir selama 24 jam.

Mereka yang menolak PLTA itu, diduga mendapatkan pasokan data yang salah dari salah satu lembaga. Hasil riset yang keliru itu sudah dicabut oleh lembaga yang bersangkutan karena faktanya bersalahan, namun informasi yang keliru itu justru dipakai secara terus-menerus oleh para lembaga ini.

Tawari Siregar menyatakan, dua pihak yang berbeda pendapat terbuka lebar peluang duduk bersama untuk menyatukan persepsi tentang pembangunan proyek strategis nasional ini. Pengelola PLTA pun bersedia berdiskusi dan mengkaji berbagai aspek secara ilmiah. Jadi titik temunya ada.

“Pembangunan pembangkit listrik ini bukan untuk masyarakat Sipirok saja, atau Tapanuli Selatan saja, tapi untuk Indonesia. Manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat, hanya saja kebetulan dibangun di Sipirok ini. Sudahlah. Mari kita bersama untuk Indonesia ini,” ujar Tawari Siregar. (ila)