MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) saat ini tengah fokus membangun e-Government Sumut secara utuh. Sebab, sejauh ini sifatnya masih secara parsial. Ke depan e-Government tersebut mesti sudah terintegrasi antar OPD Pemprovsu, paling lama akhir 2019 ini.

WAKIL Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah mengatakan, membangun Provinsi Sumut yang luas dan berpenduduk sekitar 14 juta jiwa, diperlukan sinergitas dan koordinasi yang kuat. Sesuai visi misi dirinya bersama Gubsu Edy Rahmayadi, menjadikan Sumut bermartabat, sejauh ini antarorganisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu masih jalan sendiri-sendiri.

“Kami belum banyak tahu. Dan tidak ada juga yang mau kasih tahu. Pada saat pengarahan ke seluruh OPD kemarin, tolong dikasih tahu apa yang harus kami kerjakan. Contohnya saya kasih tahu, inikan bulan puasa mana operasi pasar? Harusnya Gubsu selaku ketua TPID turun bersama Bank Indonesia. Kok gak ada yang kasih tahu? Saya pun baru tahunya pas wartawan yang kasih tahu,” kata pria yang akrab disapa Ijeck, usai sahur bersama Sumut Pos dan jamaah Masjid Al Musannif di Komplek Cemara Asri, Jumat (17/5).

Ijeck menilai, dari kejadian dan contoh kecil tersebut, terkesan OPD baru bekerja ketika ditanya. Semestinya sebelum ditanya OPD sudah berinisiatif memberitahukan hal dimaksud. “Sehingga baru kita bisa jalan sama. Kan saya dan Pak Edy bukan dari basic pemerintahan. Yang ngerti pemerintahan di dalam, kan ASN,” katanya.

Kemudian, ia mengungkapkan, saat ini tengah fokus membangun e-Government Sumut secara utuh paling lama pada akhir 2019. Sebab sejauh ini sifatnya masih secara parsial. Ke depan e-Government tersebut mesti sudah terintegrasi antar OPD Pemprovsu. “Karena untuk memonitor kinerja ini gak bisa dengan perasaan, gak bisa dengan cara manual. Dan juga nanti efisiensi waktu akan berkurang, pengawasan lebih gampang, dan efisiensi biaya pastinya. Baik biaya ATK, kurir mengantar surat dan hal lainnya. Ini yang segera kita bangun utuh dan terintegrasi semua,” katanya.

Ia meminta dengan adanya e-Government nantinya, masing-masing OPD harus pandai berinovasi. Mampu didesain sendiri-sendiri untuk kemudian digabungkan dalam satu aplikasi e-Government. Supaya pengawasan ke depan menjadi lebih mudah dan efektif. “Makanya saya bilang, kalaulah sistem tata kelola pemerintahan masih manual dan tidak berbasis teknologi, akan bisa lebih banyak lobang-lobang untuk bermain,” ungkapnya.

Pemprovsu, sambung Ijeck, juga sependapat untuk membangun satu aplikasi data besar dalam chip e-KTP. Sehingga ke depan untuk masalah data kependudukan menghadapi pemilihan umum, misalnya, sebut dia tidak sesulit seperti sekarang ini. “Dari KPK kemarin ada beberapa nota kesepahaman atau MoU yang sudah kita tanda tangani. Termasuk MoU dengan semua BUMD kita, karena peningkatan PAD kita Salah satu sumbernya dari BUMD. BUMD kita yang bisa menghasilkan itu kan hanya Bank Sumut. Yang lainnya seperti memang disakitkan,” katanya.

Dalam suasana wawancara yang santai itu, Ijeck pun mengungkapkan prioritas pembangunan Sumut hingga lima tahun mendatang. Antara lain infrastruktur, pertanian, agraria, pendidikan, kesehatan dan sistem ketatatenagakerjaan.

“Saya Insya Allah dengan Pak Edy, tidak gampang untuk dilaga-laga. Kalaupun ada orang yang coba-coba melakukan itu, Insya Allah saya yakin secara emosional kami sudah paham satu sama lain. Saya dengan Pak Edy sudah kenal lama. Sekarang inikan suasana kantor yang mesti dirubah. Waktu rakor dengan seluruh OPD, kami sampaikan ke mereka bahwa jangan anggap kami ini tamu,” ujar suami Sri Ayu Mihari ini.

“Kalau diikuti emosi hati, hampir rata (pimpinan OPD) itu kami ganti. Kenapa? Kita tahu kok suasana waktu kampanye waktu itu kayak mana. Kita tahu siapa-siapa aja di dalam itu (yang tidak mendukung). Tapi kita tidak bercerita itu. Harus dipahami bahwa jangan sampai tidak loyal. Kita inikan ibarat satu rumah tangga dengan Pak Edy sebagai pemimpinnya. Tolong kita kompak, saling komunikasi dan koordinasi. Kalaupun dicubit satu, terasa sakit semua,” sambungnya.

Kumpul Keluarga

Kesempatan itu, Ijeck mengaku selalu berupaya menyempatkan waktu berkumpul bersama keluarga. Ini mengingat keterbatasan waktunya sejak menjadi pejabat publik, terlebih dalam suasana bulan suci Ramadan tahun ini. “Persoalan waktu ini memang sangat terasa bagi saya sekarang. Sama keluarga dan anak-anak memang terasa sekali (jarang ketemu).

Jangankan ketemu, ngangkat telepon aja sekarang sudah susah,” katanya sembari tertawa. “Karena kebetulan telepon gak saya pegang. Apalagi kita acara terus, dan banyak rapat-rapat. Kalau pas acara kita angkat telepon kan gak enak, orang melihat kita. Makanya kalau pas anak-anak telepon, gak bisa langsung kadang lewat ajudan. Ketika memang tak ada acara, saya pasti pulang ke rumah dan selalu sempatkan berkumpul bersama keluarga,” katanya.

Selain itu, menurutnya, beban dan tanggung jawab sejak berstatus sebagai Wagubsu, bertambah besar. Ijeck kembali menekankan, meski amanah kekuasaan yang sekarang ini dia jalani adalah jabatan politik, jangan juga dianggap oleh ASN bahwa mereka adalah tamu yang cuma bekerja lima tahun.

“Akhirnya bisa menjadi tidak baik. Ada yang tidak loyal dan tidak setia. Kedua, meski ini jabatan politis, kan banyak juga yang kepingin duduk di jabatan ini. Tapi kan kursinya cuma dua. Begitupun saya tidak pernah sesali. Sebab jabatan ini bukan untuk diri sendiri, karena saya ingin berbuat dan mengabdi buat kampung halaman saya,” katanya.

Amatan Sumut Pos, sebelum santap sahur bersama Wagubsu dan jamaah, pada hari itu sekitar pukul 03.00 WIB, jamaah Masjid Al Musanif juga terlihat melakukan iktikaf dan Salat Tahajud berjamaah. Kegiatan tersebut pertama kalinya terlaksana pada Ramadan tahun ini, dan akan intens dilakukan setiap Jumat. Sehabis santap sahur, kru Sumut Pos bersama para jamaah Salat Subuh berjamaah dan mendengarkan tausiyah seusai Subuh. Sekitar pukul 08.00 WIB, kru Sumut Pos berpamitan pulang kepada Wagubsu dari Masjid Al Musanif. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat tingkat I menyebutkan bahwa, masalah penataan kembali fungsi dari Lapangan Merdeka Medan bukanlah merupakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Gubernur Sumatera Utara, melainkan merupakan Tupoksi dan wewenang Pemko Medan.

“Gubernur Sumut harus paham mana yang merupakan tupoksinya dan mana yang bukan. Lapangan Merdeka itu merupakan asset Kota Medan, bukan asset Pemprov Sumut. Tidak bisa Gubernur dengan semaunya saja ingin merubah fungsi Lapangan Merdeka Medan menjadi RTH,” ucap sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga kepada Sumut Pos, Minggu (19/5) via selulernya.

Untuk itu, lanjut Zeira, sebaiknya Gubernur Sumut harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada komisi C DPRD Sumut yang menangani masalah Asset Daerah, Keuangan Daerah, Retribusi, Perpajakan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, dll sebelum mengambil sikap.

“Nantinya Komisi C kan bisa menyampaikan bahwa Lapangan Merdeka Medan itu bukan asset Pemprov Sumut, melainkan asset Pemko Medan. Sudah barang tentu Retribusi dan Perpajakan dari usaha-usaha yang ada di sana pun menjadi PAD Pemko Medan, bukan Pemprov Sumut,” katanya.

Dilanjutkan Zeira, pihak DPRD Sumut sebenarnya tidak menolak niat baik Gubernur yang ingin menjadikan lapangan Merdeka Medan menjadi RTH dan menjadi milik seluruh masyarakat Sumut, terkhusus masyarakat Kota Medan. Namun, Gubsu juga diminta untuk memahami adanya MoU antara Pemko Medan dan pihak-pihak terkait.

“Itukan sudah terlanjur ada penandatanganan kerja sama antara Pemko Medan dengan sejumlah pihak, lama kontraknya pun 25 tahun. Tidak bisa Gubsu sewenang-wenang membatalkan kontrak itu, Pemko Medan bisa terkena imbasnya, ini menyangkut PAD Pemko Medan” terangnya.

Hal yang paling realistis untuk dilakukan oleh Pemprov Sumut dalam hal ini, lanjut Zeira, adalah memberikan imbauan kepada Pemko Medan untuk menata lapangan merdeka menjadi lebih nyaman bagi masyarakat umum dikota Medan.

“Itupun hanya berupa imbauan, tidak lebih dari itu. Sembari mengingatkan bahwa sebaiknya setelah kontrak 25 tahun itu selesai, diharapkan jangan ada perpanjangan kontrak lagi, agar bisa dibuat RTH untuk masyarakat kota Medan sebagai cerminan Sumut Bermartabat,” ujarnya.

Disisi lain, Zeira turut menyebutkan agar Gubernur lebih fokus terhadap hal-hal yang menjadi tupoksinya, bukan malah mengurusi hal-hal yang di luar tugas dan tanggungjawabnya sebagai Gubernur.

Zeira mengatakan, ada begitu banyak tugas Gubernur yang sama sekali belum terealisasi, termasuk persoalan pembangunan infrastruktur. “DPRD bukan menolak niat baik Gubsu. Tapi dari pada mengurusi Lapangan Merdeka Medan yang bukan merupakan tupoksinya, akan lebih baik kalau Gubernur fokus untuk pembangunan infrastruktur di Sumut,” tegasnya. Misalnya, kata dia, jalan Tobasa – Labura itu, sebagian jalannya masih jalan tanah, masyarakat sudah menjerit minta agar jalan di sana segera diaspal, tetapi belum juga terealisasi. “Padahal status jalan itu merupakan jalan provinsi, itu tupoksinya Gubernur,” terangnya.

Untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Sumut, Zeira mekinta Gubsu harus fokus dalam meningkatkan perolehan pajak di Sumut. Mulai dari pajak kendaraan bermotor yang hingga kini disebut Zeira masih terealisasi sebesar 40 persen.

“Gubernur harus fokus terhadap perolehan pajak di Sumut, dari perhitungan pajak sebesar Rp15 triliun, Pemprovsu baru merealisasikan Rp4 Triliun. Selisih Rp11 triliun itu merupakan tugas Gubernur untuk merealisasikannya. Kenapa tunggakannya begitu besar? Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Itu yang harus dipikirkan oleh Gubsu saat ini” tuturnya.

Ditambahkannya, putusan pengadilan juga telah memenangkan Pemprovsu atas kasus pajak yang belum dibayarkan oleh PT Inalum kepada Pemprovsu hingga saat ini. Gubernur diminta untuk segera menindak tegas PT Inalum yang ‘membangkang’’ terhadap putusan pengadilan. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi disebut bakal membentuk tim guna mempercepat pengembalian fungsi Lapangan Merdeka Medan. Namun sebelum mengarah sampai ke sana, terlebih dahulu Gubsu akan berunding dengan pihak-pihak yang terikat kontrak di Merdeka Walk.

“Pak Edy sekarang ini masih melakukan pendekatan informal dengan para pemanfaat-pemanfaat Lapangan Merdeka. Kalau memang mereka mau ditawarkan oleh pemerintah provinsi nanti solusi A dan solusi B, tentu akan berjalan dengan mulus (rencana memerdekakan Lapangan Merdeka). Artinya akan masuk ke tindak lanjut, tentu akan ada tim,” ujar Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Peduli Kota Medan, Miduk Hutabarat menjawab Sumut Pos, Minggu (19/5).

Meski demikian, lanjut Miduk, jika hal sebaliknya yang terjadi, artinya para pemanfaat Lapangan Merdeka tetap bersikeras menolak dipindahkan, Gubsu Edy Rahmayadi tetap melakukan caranya sendiri dalam merealisasikan rencana dimaksud. “Dan dia tetap ambil agenda dia yang akan bentuk tim, ditindaklanjuti sesuai tempo yang tertuang pada RPJMD Sumut,” katanya.

Dalam audiensi KMS Peduli Kota Medan dan Gubsu Edy pada Jumat (17/5) di ruang kerja Gubsu, juga terungkap bahwa mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB itu mendapat inspirasi baru dari pertemuan tersebut. Dimana kata Miduk Hutabarat, memulai Sumut bermartabat bisa dilakukan dari titik nol Kota Medan yang berada di Lapangan Merdeka.

“Selama ini dia juga banyak bertanya dengan perangkat di dalam, dari mana sebenarnya kita memulai (Sumut bermartabat), tapi gak ketemu. Kemarin itu dia sangat lama sekali membahas ini dengan kami, begitu intens. Apalagi sesuai motto Pak Edy; membangun desa, menata kota. Jadi pas sekali sebab Kota Medan adalah wajah Sumut. Dan itu menurut beliau bisa dimulai dari Lapangan Merdeka Medan,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan tidak ada resistensi pribadi maupun orang per orang di KMS Peduli Kota Medan, atas wacana memerdekakan Lapangan Merdeka Medan. Terlebih sambung Miduk, bisa dilihat profil siapa saja orang yang tergabung dalam KMS. Artinya tidak ada yang berafiliasi ke partai politik manapun.

“Perjuangan ini murni dan KMS lahir sejak 2014. Bahkan sebelum Pak Edy itu Pangdam dan jadi gubernur. Kita hanya mau fungsi Lapangan Merdeka kembali ke sedia kala. Dan kami pastikan kami bukan sedang melaksanakan agenda siapapun, termasuk gubernur. Poin penting lainnya, perjuangan ini akan semakin kuat jika memang didukung oleh pimpinan daerah yang peduli dengan sejarah dan fungsi dari Lapangan Merdeka,” katanya.

Sebelumnya dalam audiensi dengan KMS Peduli Kota Medan, Gubernur Edy Rahmayadi menyambut baik upaya “memerdekakan” atau mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Medan sebagai ruang terbuka hijau untuk rakyat. Sebagai warisan sejarah, Lapangan Merdeka juga harus dirawat dan dijaga. “Jadi saya memang tidak setuju Lapangan Merdeka jadi seperti itu, dulu waktu saya masih kecil main-main di situ, saya besar juga mengerek bendera di situ, upacara 17 Agustus waktu itu juga ditembakkan meriam 17 kali di situ, jadi mari Lapangan Merdeka kita merdekakan,” ujarnya.

Ia mengatakan, Lapangan Merdeka sebagai warisan sejarah harus dirawat dan dijaga. “Di Sumut ini lapangan besar warisan sejarah hanya tinggal beberapa saja selain Lapangan Merdeka. Ini harus dirawat dan dijaga,” katanya yang mengharapkan agar pihak yang memperjuangkan Lapangan Merdeka Medan tersebut tidak memiliki kepentingan pribadi, tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat. “Saya tidak ada kepentingan pribadi, itu menjadi tempat hiburan massal, orang nyaman di situ,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengingatkan Pemko Medan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pasar murah, agar tidak ‘nakal’ mempermainkan timbangan.

“Kita apresiasi adanya pasar murah yang diselenggarakan Pemko Medan. Hal ini untuk menjaga stabilitas harga di pasar menjelang hari besar keagamaan. Tapi kita ingatkan, jangan sampai ada permainan. Ada timbangan yang kiloannya berkurang, maupun harganya tidak sesuai yang ditetapkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga akhir pekan lalu.

Pemko Medan telah menggelar pasar murah di 151 lokasi. Setiap hari pasar murah digelar dengan menjual berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, gula, telur, minyak tanah dan lainnya. Namun, disebut-sebut tak semua pasar murah digelar di kantor lurah. Sebagian digelar di rumah-rumah kepala lingkungan.

Selain itu, pasar murah tidak lengkap menjual barang-barang yang dibutuhkan. Seperti di Kecamatan Marelan, Kelurahan Tanah 600, pasar murah digelar di rumah kepala lingkungan. Barang yang dijual hanya beras, gula, mentega dan minyak goreng. Sementara telur dan sirup tidak ada.

Menanggapi itu, Ihwan mengingatkan agar Pemko Medan tetap proaktif melakukan pengawasan. Masyarakat juga dihimbau turut mengawasi, agar tidak terjadi permainan dan spekulan harga.

“Harga bahan pokok di pasar murah sudah disubsidi sekitar 20-30 persen. Tujuannya agar masyarakat kurang mampu dapat membeli. Jadi, mari sama-sama kita lakukan pengawasan. Semisal, bahan pokok yang sudah dibeli ditimbang ulang. Disperindag dan seluruh panitia yang terlibat, termasuk kecamatan dan kelurahan harus proaktif mengawasi,” tegas Ihwan.

Untuk diketahui, Pemko Medan telah menggelar pasar murah sejak 30 April hingga 29 Mei mendatang. Kehadiran pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan aneka bahan kebutuhan pokok berkualitas dan layak konsumsi dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Dengan demikian, mereka dapat lebih tenang dan khusuk dalam menjalani ibadah puasa.

Seluruh bahan kebutuan pokok yang dijual di pasar murah jauh lebih murah, seperti beras IR-64 dijual Rp8.400/kg dengan harga pasarannya Rp11.000/kg. Kemudian gula pasir, dijual Rp9.300/kg dengan harga pasarannya Rp12.000/kg.

Selanjutnya, tepung terigu dari harga Rp8.000/kg diturunkan menjadi Rp7.100/kg, telur dari harga Rp1.350/butir diturunkan menjadi Rp1.050/butir, margarin Simas 200 gram dijual Rp3.334/sachet dari Rp5.500/sachet. Lalu, minyak goreng Sania 1 liter dari harga Rp14.000 dijual menjadi Rp10.500 dan banyak lagi.

Kadis Perdagangan Kota Medan, Damikrot mengatakan, 151 titik pasar murah ini tersebar di seluruh kelurahan di Kota Medan. Lokasinya diprioritaskan di wilayah yang dominan masyarakat berekonomi lemah, mayoritas beragama Islam dan jauh dari pasar. “Kita lakukan pengawasan secara ketat sehingga pasar murah tepat sasaran, sehingga warga kurang mampu dapat langsung merasakan manfaatnya,” kata Damikrot. (ris/ila)