LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pasca Pemilu Serentak Legislatif dan Pilpres 2019 selesai, Calon Legislatif terpilih di DPRD Langkat periode 2019-2024 diminta memprioritaskan pembenahan Pasar Tradisional Pangkalan Berandan.

Pasalnya, Pasar pagi Pangkalan Brandan sedari dulu hingga saat ini masih kumuh, jorok dan tidak layak sebagai tempat berjualan.”Salah satu indikator penyebabnya, dikarenakan anggota DPRD Langkat yang terpilih 5 sampai 10 tahun lalu, terutama yang berasal dari daerah pemilihan 5 wilayah III Teluk Aru Langkat dinilai sama sekali tidak perduli dengan keadaan Pasar Tradisional P.Brandan,” ujar Aktifis Komunitas Masyarakat Peduli Teluk Aru, drs As Effendy Talo, SSos dan beberapa warga di sekitar Pasar Tradisional Pangkalan Brandan.

Dikatakannya, keadaan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sekian puluh tahun lamanya. Dan anggota DPRD Langkat yang telah silih berganti lewat pileg 5 tahun sekali. Sepertinya mereka yang kini duduk di DPRD Langkat.

Bahkan wajah-wajah yang tak memiliki budaya malu itu, terlihat ikut lagi mencalonkan diri dalam pemilu legeslatif yang baru saja usai digelar Rabu(17/4) lalu.

Padahal selama duduk di DPRD Langkat ada yang satu priode atau 5-10 tahun. Dan bila ada yang sudah 3 priode (15) tahun, tetap saja mereka tak perduli.dan boleh jadi mereka tak pernah membahas terkait pasar tradisional yang tidak layak tersebut.

“Usahakan untuk memperjuangkan membangun pasar pagi tradisional P.Brandan ke arah yang lebih baik dan layak.

As.Effendy juga menambahkan padahal Pasar tradisional tersebut bukan hanya melayani masyarakat Kecamatan Babalan P.Brandan semata-mata, melainkan melayani warga masyarakat 5 Kecamatan di luar Kecamtan Babalan P.Brandan meliputi Kecamatan Sei Lepan, Berandan Barat dan Kecamatan Besitang termasuk Pematang Jaya,

“Kenyataannya hingga kini keadaan Pasar T0radisional Pangkalan Brandan yang berlokasi antara jalan Wahidin ke Jalan Babalan dan antara Wahidin ke Sudirman masih saja seperti dahulu kalanya, kumuh, jorok dan tidak layak sebagai tempat berjualan bagi para pedagang.,” kata mereka warga P.Brandan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Langkat dari Komisi A asal Partai Nasdem Samsul Bahri saat ditemui di sela-sela kegiatan pencoblosan di TPS X Kampung Baru, Kelurahan Berandan Timur Baru Pangkalan Brandan. pada Rabu (17/4) pemilu 2019 ini membenarkan keadaan pasar tradisional P.Brandan sudah tidak layak untuk tempat berjualan.

Bahkan terkait pasar pagi P.Brandan yang tidak layak, semeraut tersebut, sudah saya sampaikan ke Pemkab Langkat melalui, Pak Wakil Bupati Langkat H.Syah Affandin ,SH usai saya dilantik lewat mekanisme PAW beberapa waktu lalu.

“Yang jelasnya insya Allah tahun 2019 ini pokus kami dari kader Nasdem akan terlebih dahulu fokus membenahi pasar pagi traadisional yang sudah tidak layak tersebut. lebih-lebih bila kita liat lagi kondisi jalan mengelilingi pasar tersebut sudah rusak parah bagaikan kubangan kerbau,” tegas Sambul Bahri.

Sementara Bupati Langkat, Terbit Tencana Perangin-angin saat dikonfirmasi melalui Wakil Bupati Langkat H.Syah Affandin, SH di sela-sela pencoblosan membenarkan keadaan Pasar Tradisional P.Brandan memang sudah tidak layak untuk tempat jualan.

“Karena itu insya Allah kita akan upayakan semua itu.pada tahun ini, kita berdoa saja semoga Tuhan merestui niat baik kita semua untuk membangun pasar tradisional P.Brandan yang lebih layak lagi, tegas H.Ondim. (mag-9/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Munculnya sejumlah retail dari mulai kelas bawah hingga elit di Kota Binjai, menunjukkan pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota yang dijuluki Kota Rambutan ini. Sayangnya, keberadaan mereka dinilai belum menguntungkan dari sisi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemko Binjai.

Apalagi Pemko Binjai belum melakukan pengutipan pajak terhadap para retail dan restoran karena belum membebankan pajak 10 persen kepada konsumen. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai, meng imbau agar eksekutif lebih proaktif lagi.

Ketua Komisi C DPRD Binjai, Irfan Asriandi yang dimintai tanggapannya perihal pengutipan pajak restoran, mengaku sudah menjadi bahan perbincangan.

“Akhir 2018 kemarin, kami ada melakukan Rapat Koordinasi terkait Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran.

Nah itukan termasuk pendapatan dari sektor pajak restoran. Pajak restoran dikutip dari kita yang beli, artinya kita belanja Rp500 ribu kena pajak 10 persen, Rp50 ribu lah yang kita bayar,” ujar Irfan melalui telepon selularnya.

“Hari ini masalahnya di Binjai, tidak bisa semua dilaksanakan. Baru bisa yang ada di BSM, rata-rata 10 persen,” sambung Irfan.

Sekretaris Partai Amanat Nasional Kota Binjai ini mencontohkan salah satu mahkan, RM ETJ yang terkenal di Kota Rambutan tak membebankan pajak kepada pembeli.

Akibatnya, pajak restoran yang dikutip hanya melalui omzet saja. Sayangnya, Irfan juga tidak merinci pajak restoran untuk RM ETJ dikutip dalam periode 201\9/202han, mingguan atau bulanan.

“Dari omzet itu juga berdasarkan format setoran nanti yang nyetor langsung ke bank,” ujar Irfan.

Tentu saja hal ini dapat mengelabui Pemko Binjai setoran dimaksud melalui omzet yang diraup RM Etek Jaya. Irfan mengamini hal tersebut. “Kita percaya saja karena enggak ditunggui,” ujarnya.

Diterangkannya, jika konsumen dibebankan pajak setiap membeli di sejumlah restoran atau kedai kopi di Kota Binjai, berbuah hal mengejutkan. “ASN belum berani menerapkan itu secara keseluruhan. Makanya kita koordinasi soal ini,” uja dia.

Dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah memang disebutkan tarif pajak restoran sebesar 10 persen. Namun dalam Pasal 13, Dinas Pariwisata Kota Binjai yang dipercayakan mengutip pajak restoran dapat mendesak pengusaha yang memberikan pelayanan dalam warungnya untuk membayar pajaknya.

Melalui jumlah meja yang disediakan dalam pelayanan warung tersebut. Bahkan, wajib pajak restoran yang membayar secara mingguan atau bulanan melalui omzet wajib memiliki buku hasil penjualan setiap harinya.

“jujur aku bilang, kami ada jadwal dengan BPKAD terkait rapat sebelumnya menindaklanjuti ini konsepnya seperti apa. Jangan ada tebang pilih. Kalau memang mau menerapkan seperti itu, ayok. Sama-sama.

Sosialisasi perlu dilakukan. Apa jaminannya dari pemerintah supaya tidak memberatkan. Kendalanya aturan itu yang tidak dibebakan kepada konsumen. pajak restoran hanya sebatas dibudget per bulan,” ujar dia.

“Tapi macam Rumah Makan Etek Jaya seubulan Rp700 ribu. Enggak logika, tapi mereka enggak bisa kita paksa. Berlaku untuk pedagang, mau tegas kumpulin, pajak restoran guna untuk pembangunan. Artinya pemko harus bisa dipanggil ini, sosialisasikan,” sambung dia.

“Kalau dikembangkan (pajak restoran), bisa dongkrak 50 persen peningkatan PAD. Pro aktif Pemko. Harus bisa memanggil semua pengusaha terkait pajak restoran,” tandasnya.

Sementara, Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham ketika dimintai tanggapannya mengaku pihaknya tengah melakukan sosialisasi soal pajak restoran yang wajib membebankan pajak sebesar 10 persen kepada konsumen, setiap melakukan transaksi atau menikmat menu yang disajikan para pengusaha. “Pajak (restoran) tetap kita tarik,” jelas Idaham usai mendampingi Gubsu Edy Rahmayadi meninjau TPS di Kelurahan Jatimakmur, Binjai Utara, Rabu (17/4).

“Masalahnya juga sedang kita sosialisasi pajak restoran. Tapi di sini kita memang kita coba. Mungkin sudah ditarik mereka (petugas pajak),” sambung Idaham.

Dia memastikan, setiap retail dari kelas teri sampai kakap yang subur tumbuh di Kota Binjai ada dikenakan pajak. “Pakai omzet per bulan (pajak restoran jadi PAD),” jelas Wali Kota dua periode ini.

“Dihitung dari penjualannya. Kita sudah BPKAD bagian pajak. Mereka sudah punya survei, berapa omzet (per bulan). Sudah berjalan (penarikan pajak restoran melalui omzet). Itu target kita,” pungkasnya. (ted/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Banjir bandang melanda Dusun Singkam, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Deliserdang, Kamis (18/4) sekira pukul 16.20 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam bencana itu, namum 1 unit rumah terbawa arus banjir.

Camat Sibolangit, Febri Gurusinga mengatakan, banjir bandang itu terjadi akibat curah hujan deras pada bagian hulu sungai Lau Seruai.

“Hujar deras di atas atau hulu sungai, kalau disebut orang daerah Delung Barus. Sementara di hilir atau tempat kejadian tidak deras hujan,” katanya.

Menurutnya, alur sungai sebenarnya tidak terlalu lebar. Namun saat volume air dari atas terlalu besar yang membawa batu-batu dan material lainnya, mengakibatkan salah satu batu besar terbawa dan menutup aliran sungai percis di bawah jembatan.

Akibatnya, aliran sungai yang biasanya mengalir dari bawah jembatan namun karena tutupan batu besar itu, aliran sungai menjadi membelok ke arah kiri disertai membawa bebatuan dan material lainnya. Dimana arah kiri tersebut merupakan areal persawahan warga yang ditanami padi dengan luas kurang lebih 2 rante.

Febri menerangkan, tak korban jiwa dalam peritiwa itu, namun 1 unit rumah terbawa arus, akses menuju Desa Bukum lumpuh total. Dan merusak sebahagian areal persawaan masyarakat.

“Sampai saat ini kita sudah kordinasi dengan BPBD dan PUPR Deliserdang. Sekretaris PUPR sudah memobilisasi alat berat, karena memang saya yang minta agar material seperti bebatuan yang melumpuhkan jalan diangkut atau digeser. Demikian juga batu yang menghambat aliran sungai di bawah jembatan,” ungkap Febri.(btr/han)