BINJAI, SUMUTPOS.CO – Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai meringkus pengedar narkotika jenis ekstasi (Inex) di Jalan Ampera, Binjai Barat, kemarin (20/4) petang. Wahyu Diarto (37) warga Jalan Cokelat, Gang Meranti, Lingkungan VII, Kelurahan Sukamaju, Binjai Barat kini meringkuk di sel tahanan.
Dari tersangka, polisi menyita 17 butir pil ekstasi warna oranye dengan berat kotor 3,64 gram. Selain itu, 1 buah dompet warna hitam juga disita polisi yang dijadikan tempat penyimpanan pil dugem tersebut.
Kasubbag Humas Polres Binjai, Iptu Siswanto Ginting mengatakan, pengungkapan ini atas informasi dari masyarakat.
“Atas informasi itu, petugas melakukan penyelidikan . Sesuai ciri-ciri yang diinformasikan, petugas menangkap pelaku yang sedang di dalam kamar mandi,” kata Siswanto, Selasa (23/4).
Kepada petugas, kata Siswanto, pelaku mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya untuk dijual.
“Memang pemain ini mengedar ekstasi di daerah rumahnya. Urin juga positif,” kata Siswanto.
“Tersangka mengaku mengedarkan ekstasi untuk klien di acara kibotan pesta. Bukan ke diskotek,” sambung mantan Kanit Intelkam Polres Binjai ini.
Kini, pelaku dan barang bukti sudah mendekam di RTP Polres Binjai guna proses penyidikan lebih lanjut. Sayangnya, pelaku belum mau buka mulut soal asal ekstasi tersebut diperoleh dari mana.(ted/ala)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ditresnarkoba Poldasu menangkap 13 tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba dan menyita barang bukti 6 kg sabu selama dua minggu. Informasi didapat, ini merupakan tangkapan sejak 8 hingga 21 April 2019.
Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, AKBP Frenky Yusandi mengatakan, jumlah sabu yang diamankan 6.102,27 gram dari 8 kasus yang berhasil diungkap.
Orang nomor dua di Ditnarkoba Poldasu ini menyatakan, untuk ke-13 tersangka sudah ditahan di tahanan Polda Sumut. “Jadi itu merupakan hasil operasi kita selama dua pekan dan akan terus kita genjot. Apalagi ini sudah masuk ke dalam
Dijelaskannya, para tersangka ditangkap dari berbagai lokasi di Medan maupun di wilayah hukum Poldasu. Bahkan ada juga yang ditangkap dari tempat hiburan malam.
Khusus tempat hiburan malam, lanjutnya, akan terus dilakukan penindakan dengan melakukan razia. Karena di sana memang banyak peredaran narkoba.
Ia berharap kepada masyarakat agar tidak terpengaruh terhadap narkotika jenis apapun itu.
“Jangan hancurkan masa depan kalian dengan narkoba,” katanya.
Maka dari itu, pihaknya serius menangani kasus narkoba baik itu berupa peredarannya sampai ke pemilik alias bandar.
Ia mengaku, untuk satu kg narkotika jenis sabu ini dipasaran seharga Rp1miliar. Berarti, pihaknya berhasil menggagalkan peredaran uang bandar sabu sebanyak Rp6 miliar.
“Ini satu contoh kami serius dan menyatakan perang terhadap narkoba. Kami akan berantas sampai ke akarnya,” akunya.
AKBP Frenky berharap kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian terkait narkotika.
“Karena, yang kita tahu, narkoba ini berada di tengah-tengah masyarakat. Karena polisi tanpa masyarakat, itu tidak bisa bekerja untuk mengungkap kasus apalagi kasus narkoba,” katanya.(dvs/ala)
AGUSMAN/SUMUT POS
DIAMANKAN: Henry Panjaitan (tengah), terpidana kasus korupsi Pasar Horas diapit Kajari Siantar dan Kasipenkum Kejatisu, Selasa (23/4).
AGUSMAN/SUMUT POS DIAMANKAN: Henry Panjaitan (tengah), terpidana kasus korupsi Pasar Horas diapit Kajari Siantar dan Kasipenkum Kejatisu, Selasa (23/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelarian terpidana kasus korupsi pembangunan kios Pasar Horas Pematangsiantar tahun 2002 kandas usai sarapan pagi. Ir Henry Panjaitan, terpidana 4 tahun penjara ini, ditangkap tim gabungan Intel Kejatisu dan Kejari Siantar tak jauh dari rumahnya.
“Dari rumahnya kita ikuti ke Jalan Sei Silau. Di situ dia sarapan pagi dan langsung kita amankan. Dia sendiri tidak ada melakukan perlawanan,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian didampingi Kajari Pematangsiantar, Ferziansyah Sesunan, Selasa (23/4).
“Dia buron sejak tahun 2008. Dia ditangkap pukul 07.30 WIB di sebuah warung kopi di Jalan Sei Silau, Medan Sunggal. Memang selama 11 tahun ini, terpidana yang dalam kasus ini sebagai rekanan sering berpindah-pindah Jakarta dan Medan sehingga menyulitkan kita melakukan eksekusi,” beber Sumanggar.
Terpidana Henry, kata Sumanggar, sudah masuk dalam pemantauan tim Intel Kejatisu sejak Pemilu 17 April lalu. Saat itu, tim melihat yang bersangkutan melakukan pencoblosan surat suara tak jauh dari rumahnya di Jalan Sei Asahan, Medan. Namun, tim gagal melakukan penangkapan.
Kajari Pematangsiantar Ferziansyah Sesunan mengatakan, sebelum buron Henry sudah dinyatakan bebas pada tahun 2002 oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Namun kemudian, jaksa langsung mengajukan kasasi.
“Pada tahun 2005, putusan kasasi ke luar dan menghukum Henry dengan pidana 4 tahun penjara denda sebesar Rp200 juta, subsidair 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp247 juta,” terang Ferzi.
Namun jaksa pada saat itu belum langsung mengeksekusi Henry. Sebab, salinan putusan kasasi belum diterima.
Kemudian pada tahun 2008, barulah jaksa menerima salinan putusan itu. Tetapi, saat hendak diekseskusi, Henry melarikan diri.
Selama dalam pelarian, Henry berpindah-pindah tempat dan berusaha memanipulasi identitasnya untuk menghindari penangkapan.
“Terpidana melakukan pergantian data identitas tempat tanggal lahir dan alamat tempat tinggal pada rekam e-KTP. Dia merubah namanya sebagai Hasudungan,” ungkap Ferzi.
Disebutkannya, Henry merupakan Direktur pada CV. Vini Vidi Vici terpidana dalam tindak pidana korupsi pada pembangunan kios darurat pasar Horas Pematangsiantar TA 2002. Akibat kasus ini, negara merugi sebesar Rp679 lebih.
Pada kasus ini, Henry tidak sendirian. Mantan Wali Kota Pematangsiantar Marin Purba juga ikut terlibat dan sudah dihukum penjara. Selanjutnya, usai diamankan di kantor Kejatisu, Henry kemudian dieksekusi ke Lapas Klas I Medan.(man/ala)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Meski baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin dan H Syah Afandin SH sudah gencar menepati janji kampanyenya kepada masyarakat. Pasangan ini berupaya secepat mungkin merealisasikan visi dan misinya.
SALAH satunya menjadikan Langkat yang maju melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Itu diungkapkan Bupati Langkat, ketika membuka Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pembangun Daerah (RKPD) tahun 2020 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, beberapa waktu lalu.
Bupati meminta agar pembangunan di sektor pendidikan dan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata di Langkat menjadi prioritas.
“Tolong agar jalan infrastruktur jalan menuju Bukit Lawang, Tanghan dan beberapa lokasi wisata lainnya di Langkat diprioritaskan.
Selain itu, dirinya juga mengusulkan pengalokasian anggaran untuk perbaikan prasarana pariwisata dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola pariwisata.
“Saya berharap hal itu tertuang dalam APBD Pemkab Langkat,” kata Terbit Rencana Perangin-angin, Selasa (23/4).
Untuk perbaikan infrastruktur jalan menuju tempat wisata Bukit Lawang dan Tangkahan, Bupati Langkat telah mengusulkan kepada Pemprovsu. Sebab, jalan utama dari Kecamatan Selesai menuju Bukit Lawang termasuk kewenangan Pemprovsu.
“Selain jalan Kecamatan Tanjung Pura menuju Tang kahan serta jalan dari simpang Pangkalan Susu ke Kecamatan Pangkalan Susu,” urai pria yang akrab disapa Cana.
Jika hal ini sudah terlaksana, kata Bupati, tentu jalan dan lokasi wisata Langkat menjadi baik dan tertata rapi. Sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
“Meningkatnya wisatawan tersebut, pasti berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat kecil sekitar. Selain itu PAD akan meningkat yang berdampak bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Langkat,” terangnya.
Untuk pembangunan sektor pendidikan, Cana mengusulkan pembangunan gedung SMA dan SMK Negeri di tiga kecamatan pedalaman ke Pemprovsu. Masing-masing, Kecamatan Kutambaru, Batang Serangan dan Pematang Jaya. Karena pendidikan tingkat SMA sederajat, juga menjadi kewenangan Provsu.
“Tujuannya untuk meningkatkan nilai mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Langkat secara merata, agar seluruh generasi Langkat menjadi generasi yang cerdas,” terangnya.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Nur Elly Heriani Rambe MM menerangkan, pihaknya telah mengusulkan alokasi APBD untuk perbaikan prasarana dan SDM pariwisata, baik dari Perubahan (P) APBD maupun Rancangan (R) APBD tahun 2020.
“Hal ini berdasarkan arahan dari Bupati Langkat. Tujuannya untuk pengembangan pariwisata Langkat,” sebutnya.
Saat ini, kata Nur Elly, pihaknya lebih fokus melakukan pembenahan ke Tangkahan. Sebab, Tangkahan masuk dalam program Kawasan Strategi Pembangunan Nasional yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Untuk Sumut hanya dua daerah, yang masuk dalam Program Nasional tersebut. Yakni kawasan wisata Danau Toba dan eko wisata Tangkahan di Kabupaten Langkat,” sebutnya.
Meskipun demikian, sambung Nur Elly, pihaknya bukan berarti mengesampingkan lokasi wisata lainnya. Namun, pembenahan dilakukan secara bertahap.
Sebab, di Langkat banyak tempat wisata yang semuanya punya potensi. Seperti Air Terjun Pantai Salak, Air Terjun Glugur, Air Terjun Saringgana, Sungai Landak Bahorok, Wisata Batu Katak, Air Panas Simolap, Rumah Pohon Habitat, Lau Kulap dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Nur Elly menerangkan, tahun ini pihak Pemprovsu akan melakukan pembangunan jalan (Hotmix) menuju Bukit Lawang sepanjang 3 kilometer. Selain itu, tahun ini juga, Pemprovsu juga mengucurkan dana bantuan senilai Rp5 miliar untuk pengembangan objek wisata Bukit Lawang.
“Rencananya dalam waktu dekat ini Dinas Pariwisata Langkat, akan melakukan kordinasi ke Pemprovsu untuk membahas rencana pengembangan itu agar tepat sasaran,” sebutnya.
Untuk mempromosikan semua tempat wisata yang ada di Langkat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Langkat mempromosikannya. “Kita promosikan melalui Paviliun Kabupaten Langkat di PRSU ke 48 tahun 2019,” pungkasnya. (bam/ala)
BANJIR ROB: Anak-anak di Kelurahan Belawan, tengah asyik mandi di air banjir rob. Kurangnya resapan air akibat dampak reklamasi, membuat banjir rob meluas.
BANJIR ROB: Anak-anak di Kelurahan Belawan, tengah asyik mandi di air banjir rob. Kurangnya resapan air akibat dampak reklamasi, membuat banjir rob meluas.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak terlaksananya pelebaran dermaga atau reklamasi di Pelabuhan Belawan, memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang bermukim di pinggiran Pesisir Pantai Belawan. Sebab, sungai dan laut yang dangkal pascareklamasi, tak dilakukan pengerukan oleh Pelindo I.
Akibatnya, banjir rob musiman yang melanda kecamatan ujung Utara Kota Medan telah mengalami peningkatan volume dan meluas ke seluruh kawasan di Belawan karena resapan air berkurang, ditambah pendangkalan laut pascareklamasi.
Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (AMANSU), Alfian MY, mengatakan, pemerintah selaku pemilik kewenangan dalam memberikan perizinan terhadap beberapa perusahaan yang telah menimbun sejumlah resapan air atau reklamasi Pantai Belawan harus bertanggung jawab.
Saat ini, masyarakat Belawan sudah khawatir dengan tingginya volume air pasang setiap bulan terjadi. Oleh sebab itu, sejumlah perusahan yang ada di Belawan perlu dikaji ulang soal masalah perizinan.
“Jangan demi keuntungan perusahaan melakukan penimbunan, kami masyarakat kecil jadi korban. Bayangkan saja, air pasang sudah sangat parah. Ini tidak boleh dibiarkan terus, Belawan pasti akan tenggelam 5 atau 10 tahun lagi,” cetus Alfian.
Apabila pemerintah tidak mampu menertibkan sejumlah perusahaan yang telah merugikan masyarakat, lanjutnya, lebih baik merelokasi pemukiman warga dengan memberikan ganti untung, agar masyarakat bisa pindah ke kawasan yang lebih aman dan nyaman.”Kalau memang Belawan ini mau dimodernisasi silahkan, kami masyarakat siap direlokasi. Dari pada kami menjadi korban dari pengusaha, tapi harus ganti untung, jangan ganti rugi,” kata Alfian.
Alfian menyesalkan, reklamasi yang sudah dilakukan PT Pelindo I sebagai masalah bagi masyarakat di Belawan. Dampak secara umum dirasakan nelayan dan warga pemukiman, karena memberikan dampak banjir rob, rusaknya alur nelayan dan mata pencaharian para nelayan. Dengan adanya kompensasi dianggap tidak solusi.
“Jangan dianggap tali asih atau kompensasi sudah seleseai masalah. Kalau bertanggung jawab harus dipikirkan jangka panjang. Jadi pemerintah harus turut serta memikirkan nasib masyarakat di Belawan akibat reklamasi ini,” cetus tokoh nelayan ini.
Untuk mengatasi dampak banjir rob karena reklamasi, lanjut Alfian, perlu dilakukan normalisasi sungai, pengerukan kedangkalan laut dan pembenahan drainase. Sehingga, peningkatan volume air pasang dapat seimbang dengan reklamasi yang sudah terlaksana.
“Lihatlah, setelah reklamasi. Sungai dan laut yang dangkal tidak dikeruk, harusnya itu harus dilakukan segera. Jangan sampai masyarakat marah melakukan demo baru dikerjakan,” tegas Alfian.
Sementara, Ketua Aliansi Nelayan Selat Malaka Sumatera Utara, Abdul Rahman juga mengakui kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak tegas mengawasi perusahaan yang telah menutup kawasan resapan air, sehingga banijir bakal terus meluas terjadi di Belawan dan sekitarnya.
“Ini sudah salah dari awal, kalau memang mau melaksanakan reklamasi, harusnya ada solusi untuk mengatasi banjir rob, jangan dibiarkan begini. Yang jadi korban masyarakat, apalagi ada janji pemerintah untuk bangum benteng rob, tapi nyatanya tidak juga. Ini membuktikan pemerintah tidak peduli dengan warga Belawan,” kata pria akrab disapa Atan. (fac/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penggabungan atau merger terhadap SD negeri yang minim kelas untuk ruangan belajar di Kecamatan Medan Belawan yaitu SD Negeri 060959 dan SD Negeri 060961, ternyata belum jelas realisasinya tahun ini. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, Marasutan Siregar tak yakin bisa terlaksana tahun ini.
“Realisasinya gak tahulah kita, yang penting kita sudah sampaikan Kalau persoalan kapan, itu sudah melampaui batas. Jadi, yang penting sudah kita pikirkan solusi,” kata Marasutan yang diwawancarai saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 1, baru-baru ini.
Diutarakan dia, solusi mengatasi persoalan kedua sekolah tersebut tidak ada yang lain selain dimerger. Terlebih, masalah ini menyangkut fisik (bangunan) sekolah dan ditambah jumlah siswanya yang sedikit. “Kita sudah sampaikan kepada Sekda Kota Medan, bahwa solusi satu-satunya adalah merger. Kedua sekolah itu digabungkan, yang tadinya masing-masing memiliki 3 ruangan maka menjadi 6 ruangan,” ujarnya.
Marasutan mengaku, ketika dimerger maka kepala SD negeri tersebut tidak ada yang diberhentikan. “Kita lihat domisili kepala sekolahnya dimana, lalu kita geser ke sana dan tinggal di-SK-kan (Surat Keputusan) Wali Kota Medan. Jadi, tidak mesti susah-susah,” akunya.
Marasutan menyebutkan, pertimbangan lain dilakukan merger karena lahan kedua sekolah itu terbatas. “Ngapain dibangun, lahannya sedikit. Kalaupun digabung kedua sekolah tersebut, masih kurang memadai (jumlah) siswa itu. Makanya, saya menganggap merger menjadi solusi terbaik karena tidak ada yang dirugikan dan siswa masih tetap di lokasi yang sama,” paparnya.
Marasutan menyatakan, tidak ada lagi sekolah yang menggunakan sekat pembatas sebagai tempat belajar siswa. Hal itu lantaran minimnya ruangan kelas. “Kita sudah data semua, sekolah yang berdampingan dengan ruangan belajar yang minim kita lakukan merger,” ucapnya.
Ditanya usulan Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah, agar sekolah tidak digabungkan, tapi dibangun bertingkat, Marasutan beralasan sangat tidak efektif. Hal ini melihat dari jumlah siswa kedua sekolah yang cenderung sedikit sejak beberapa tahun terakhir.
“Itu kan usul mereka (Ketua Komisi B), tapi kita juga berhak mengajukan usul. Jadi, yang real secara logika saja dan lebih mudah. Terkecuali, jumlah muridnya berlebih dan kekurangan kelas maka mau tidak mau harus dibangun bertingkat. Sudah kita cek selama tiga tahun terakhir perkembangan jumlah siswanya di kedua sekolah itu, kalau dibangun bertingkat gedungnya tentu sia-sia,” pungkasnya.
Apa yang disampaikan Marasutan berseberangan dengan pernyataan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution. Sebelumnya, kata Akhyar, rencana tersebut akan dilakukan tahun ini terhadap beberapa SD negeri. Misalnya, ada 8 sekolah maka menjadi 4 sekolah.
Menurut dia, merger atau regrouping dilakukan dengan beberapa alasan atau pertimbangan, yaitu karena jumlah siswanya yang relatif sedikit. Kemudian, efisiensi manajemen sekolah.
“Ada 8 sekolah (SD negeri) yang di-regrouping menjadi 4 sekolah. Sekolah mana saja, saya lupa tapi salah satunya kemungkinan SD negeri di Belawan,” kata Akhyar.
Sementara, menanggapi pernyataan Marasutan, Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan, solusi merger yang akan dilakukan tersebut bukan langkah bijak dan tepat. “Kok bisa pula di-merger sementara di wilayah Medan Belawan masih kekurangan SD Negeri, masih perlu ditambah lagi,” ucapnya.
Dia menyebutkan, kalau dimerger berarti jumlahnya berkurang. Lantas, bagaimana dengan siswa dan guru serta kepala sekolahnya? Harus dipikirkan juga hal itu. “Jika memang mau di-merger, bagaimana ruang kelas dan sarana prasarana sekolah? Apa memang bisa menampung jumlah siswanya,” tanya Ketua DPD PAN Medan ini.
Ditegaskan dia, semestinya bukan seperti itu solusi yang disampaikan. Melainkan, dibangun atau ditingkatkan masing-masing sekolah tersebut. Dengan begitu, jumlah SD negeri tidak berkurang. “Saran kita mudah saja, tinggal ditambah tiga ruang kelas dengan dibangun bertingkat. Selain itu, ditambah fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan lainnya. APBD kita (Medan) cukup kok tahun ini, sekitar Rp6,11 triliun,” tukasnya.
Diketahui, SD Negeri 060959 dan SD Negeri 060961 di Medan Belawan hanya memiliki ruang kelas hanya 3 ruangan. Padahal, logikanya SD itu harus 6 kelas karena terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6.
Tak hanya itu, ruang belajar untuk siswa dibagi dua dengan cara disekat menggunakan triplek. Misalnya, 1 ruangan untuk kelas 1 dan kelas 2. Selain itu, fasilitas sekolah seperti halaman sangat kecil dan tidak ada perpustakaan.
Melihat demikian kondisi fasilitas sekolah atau sarana dan prasarananya, bagaimana mungkin meningkatkan kualitas peserta didik. Perkembangan psikologis siswa betul-betul menderita. Sebab, seharusnya, anak-anak itu ada tempat bermain, ruang belajar yang nyaman dan berbagai fasiltas lainnya. (ris/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Unit Pelayanan Teknis (UPT) SMP Negeri 2 Medan mengalami gangguan server komputer, yang dikabarkan terserang virus, Selasa (23/4).
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah (Kasek) UPT SMP Negeri 2 Medan, Marita Yetti kepada Sumut Pos, kemarin malam.”Iya tadi ada gangguan ,” tutur Marita Yetti.
Gangguan tersebut, dialami peserta pada sesi pertama. Namun, tidak ada kendala dengan sesi kedua dan ketiga. Dengan itu, diperkirakan puluhan siswa yang gagal mengikuti UNBK dengan mata pelajaran Matematika.
Mereka akan mengikuti UNBK susulan pada Senin (29/4) pekan depan. Untuk di UPT SMP Negeri 2 Medan, jumlah peserta UNBK sebanyak 460 siswa. Pada hari pertama UNBK, Wali Kota Medan, HT Dzulmi Eldin meninjau langsung ke sekolah yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Medan itu.
Untuk diketahui, Sebanyak 282.990 siswa di Provinsi Sumut, akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran (TA) 2019/2020. Dilaksanakan secara Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Berdasarkan data diperolah Sumut Pos dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumut, untuk sekolah SMP menggelar UNKP di Sumut 558 sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 32.302 siswa. Sedangkan, UNBK berjumlah 1.923 sekolah dengan jumlah peserta 183.775 siswa.
Sementara, sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Sumut sudah 100 persen melaksanakan UNBK dengan jumlah 1.009 sekolah dengan peserta sebanyak 65.714 siswa. Untuk SMP Terbuka melaksanakan UNBK berjumlah 13 sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 907 siswa dan SMP Terbuka melaksanakan UNKP berjumlah 3 sekolah dengan jumlah peserta 44 siswa.
Untuk SMP Luar Biasa melaksanakan UNKP dengan jumlah 22 sekolah dengan jumlah peserta 164 siswa. SMPTK melaksanakan UNBK sebanyak 1 sekolah dengan jumlah peserta 15 orang dan SMPTK melaksankan UNKP sebanyak 6 sekolah dengan jumlah peserta 69 siswa.(gus/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Medan, M Sofyan diminta kooperatif untuk menghadiri sidang gugatan Kalam Liano, pemilik Food Court Pondok Mansyur di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Sebab, beberapa kali sidang Sofyan tidak hadir dan mengutus kuasa hukumnya, Daldiri.
Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mengkritisi absennya Sofyan dalam sidang gugatan pemilik Pondok Mansyur. Menurut dia, seharusnya pejabat bersangkutan menghadiri sidang tersebut. “Kalau memang tidak salah dan sudah sesuai prosedur tindakan yang dilakukannya, kok harus menghindar. Hadapi saja sidang itu dan sampaikan secara gamblang,” ujar Sabar, kemarin (23/4).
Diutarakan Sabar, dengan hadirnya Sofyan maka persidangan dapat berjalan lancar dan cepat selesai. Namun, kalau tidak hadir maka otomatis sidang terpaksa mundur dan menjadi berlarut-larut. “Kita yakin setiap tindakan yang dilakukan Pemko Medan dalam hal ini Satpol PP untuk membongkar bangunan, tentunya penuh pertimbangan. Tidak mungkin bangunan dibongkar begitu saja tanpa dasar,” ucapnya.
Sementara, Kasatpol PP Medan, Sofyan yang dikorfirmasi soal ketidakhadirannya di sidang gugatan itu, pada Senin (22/4) kemarin, dia mengaku sudah mengutus kuasa hukumnya. “Kita penuhi kok permintaan pengadilan untuk hadir, dan saya mengutus kuasa hukum,” akunya saat dihubungi via seluler.
Ditanya ada permintaan majelis hakim supaya dirinya hadir pada sidang yang akan dijadwalkan pekan depan, Sofyan belum bisa memastikan. Dia beralasan akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. “Nanti kita koordinasikan dengan kuasa hukum (untuk hadir pada sidang pekan depan,” katanya singkat sembari menutup sambung ponselnya.
Diketahui, sidang gugatan Kalam Liano yang digelar pada Senin (22/4) tanpa dihadiri M Sofyan selaku tergugat. Selain itu, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin juga demikian. Tergugat mengutus kuasa hukumnya Daldiri untuk menghadiri sidang lanjutan.
Karenanya, Majelis hakim yang dipimpin Erintuha Damanik, kemudian memerintahkan Kasatpol PP Kota Medan dan Wali Kota Medan untuk hadir pada persidangan pekan depan. Sementara dari pihak penggugat, Kalam Liano dihadiri oleh kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak.
Sekadar mengingatkan, gugatan yang dilakukan Kalam Liano kepada Kepala Satpol PP Medan adalah atas kerugian materil dan inmateril akibat kesewenangan oknum Satpol PP membongkar sejumlah bagian bangunan Food Court Pondok Mansyur pada tahun lalu.
Kalam Liano mengajukan gugatan materil sebesar Rp3,10 miliar dan inmateril Rp1 triliun. Parlindungan beralasan, gugatan materil karena dampak tindakan kesewenangan Satpol PP, kliennya merasa dirugikan.
Gugatan terhadap Satpol PP Kota Medan telah dikabulkan majelis hakim PTUN Medan, pada Desember 2018 lalu. Saat itu, majelis hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Kasatpol PP Medan. (ris/ila)
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
MASJID: Masjid Raya di Jalan Sisingamangaraja Medan. Menyambut Ramadan, sejumlah masjid dihias. Sm. Raja Medan, Senin (16/6). Pekerjaan ini bertujuan untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS MASJID: Masjid Raya di Jalan Sisingamangaraja Medan. Menyambut Ramadan, sejumlah masjid dihias. Sm. Raja Medan, Senin (16/6). Pekerjaan ini bertujuan untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bulan Ramadhan 1440 Hijriyah hampir di depan mata. Untuk menyambut bulan nan suci ini, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan mulai melakukan pembenahan, di antaranya menambah lampu penerangan dan memasang lampu hias di sejumlah titik di Medan.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, M Husni mengatakan, penambahan lampu penerangan bertujuan untuk memudahkan umat muslim menuju masjid dalam melaksanakan ibadah wajib dan sunat di bulan Ramdhan seperti solat lima waktu, tarawih hingga tadarus Alquran.
“Kita akan melakukan penerangan di masjid-masjid yang tersebar di kota Medan. Tujuannya kita pasang lampu-lampu di masjid agar masyarakat mudah melakukan ibadah,” katanya, kemarin.
Diutarakan Husni, selain menambah penerangan masjid-masjid, sejumlah titik di Kota Medan akan dipasangi lampu hias. Hal ini bertujuan agar bulan Ramadhan tampak semarak.
“Penerangan lampu atau pencahayaan sudah dilakukan di Masjid Al-Osmani. Selanjutnya, menyusul di Masjid Raya juga akan dipasang, karena mengingat masjid tersebut merupakan icon kota Medan,” ujarnya.
Kata dia, tak hanya itu saja pihaknya juga akan memperindah taman kota agar disaat panas pada bulan Ramdhan masyarakat bisa berteduh. “Kita akan rapikan baik estetika maupun kebersihan taman kota. Sehingga, di taman kota bisa menikmati suasana Ramadhan,” tuturnya.
Husni menambahkan, bulan Ramadhan harus disambut dengan suasana indahnya kota. “Harapan kita masyarakat dapat menjaga fasilitas umum dan fasilitas publik yang mulai dirapikan. Sebab, semuanya ini adalah milik bersama demi mewujudkan Medan Rumah Kita,” pungkasnya. (ris/ila)
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
Aplikasi Mashara: CEO Mashara, Rony Fhebrian dan Public Relations Mashara, Rizki Ramadhani
Nasution memperlihatkan aplikasi Mashara.
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos Aplikasi Mashara: CEO Mashara, Rony Fhebrian dan Public Relations Mashara, Rizki Ramadhani Nasution memperlihatkan aplikasi Mashara.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anak milenial Kota Medan sukses menciptakan Start up muslim yang diberi nama Mashara. Dan aplikasi Mashara pun sudah diunduh di Play Store oleh 70 ribu pengguna. Aplikasi ini hadir sejak 6 Desember 2017, lalu. Pengguna Mashara sendiri didominasi kalangan remaja untuk terus menggali ilmu agama Islam.
Start up muslim ini, digawangi oleh alumni-alumni dari berbagai Fakultas di Universitas Sumatera Utara (USU). Mashara berawal dari aplikasi pengingat salat terus berinovasi dengan mengembangkan platfrom menjadi ruang diskusi kolaboratif yang dapat diakses oleh semua orang.
“Mashara terdiri dari sekumpulan anak muda muslim yang percaya bahwa kebaikan kecil jika dilakukan bersama dan konsisten akan dapat berdampak besar. Untuk itu Mashara hadir kepadamu sebagai sarana berbagi pengetahuan keislamann
yang terbuka untuk siapa saja,” ujar Public Relations Mashara, Rizki Ramadhani Nasution kepada wartawan di Medan, Selasa (23/4) sore.
Rizki menjelaskan, Mashara didirikan mereka,
berangkat dari fenomena hari ini. Di mana, pengetahuan terkait keislaman seringkali hanya terbatas bagi kalangan tertentu saja. Mashara hadir untuk menjembatani dan memfasilitasi orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan yang membutuhkannya.
Melalui Mashara pengguna dapat bertanya,
menjawab, berkomentar, dan membagikan konten-konten keislaman yang bermanfaat. Prinsip utama yang dihadirkan Mashara dalam fitur terbaru ini adalah inklusi, kolaborasi, dan tabayyun.
“Ketiga prinsip tersebut sebenarnya adalah ajaran pokok dalam Islam bagi siapapun yang menuntut ilmu. Namun prinsip itu kerap terlupakan. Harapannya, melalui Mashara kita dapat mengaplikasinnya dalam konteks kekinian,” tutur Rizky.
Rizki mengatakan, tujuan diciptakannya fitur ini adalah untuk mengumpulkan dan membagikan pengetahuan tentang dunia keislaman ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Dengan itu, masyarakat dapat mengetahui banyak tentang islam dari Mashara.
“Mengingat perintah mempelajari ilmu agama adalah wajib bagi seluruh umat islam, untuk itu mengkodifikasi sumber-sumber keilmuan berkualitas melalui orang-orang terpercaya sangat penting bagi kita,” ungkap alumni FISIP USU itu.
Rizky menyebutkan, di platform Mashara ini, pengguna dapat langsung bertanya seputaran Islam untuk menambahkan wawasan langsung, yang didapatkan dari ustad-ustad ternama di Medan maupun di tanah air ini. Komunikasi langsung dapat juga dilakukan di aplikasi ini.
“Kita banyak juga bekerja sama dengan guru dan ustad di pesantren seperti di Sumut hingga di Aceh. Pastinya, banyak pengetahuan yang baik dibagikan di Mashara ini,” tutur wanita berjilbab itu.
Rizky menjelaskan, pengguna Mashara ini, terbesar berada di Jakarta, Kota Medan dan Surabaya. Aplikasi juga sudah Go-Internasional dengan pengguna Mashara berasal dari Malaysia, Taiwan, Amerika dan Australia. Mereka akan terus mengembangkan aplikasi dengan tetap berada di Kota Medan.
“Kami tidak berniat untuk pindah ke Jakarta atau Bandung. Karena, banyak platform ternama di Indonesia berasal dari 2 daerah tersebut. Kami ingin, ciptakan aplikasi asli dan berasal dari Kota Medan ini,” ujar Rizky.
Ia juga menjelaskan, pengguna Mashara didominasi usia 18 hingga 25 tahun dan mendudukan kedua, dari usia 25 hingga 35 tahun. Sudah pastinya, aplikasi karya milenial untuk kaum muda dengan tujuan menimbah ilmu islam dengan benar.”Kita akan kembangkan juga aplikasi ini, aplikasi sosial. Karena, Islam tidak mengajar haram dan halal saja. Tapi, semuanya. Termasuk Islam mengajarkan menjaga lingkungan,” jelas Rizky.
Rizky mengungkapkan, untuk kendala mereka hadapi dalam mengembangkan Mashara adalah sumber daya manusia (SDM) kurang mumpuni. Namun, hal itu tak menghalami niat baik menyebarkan kebaikan. Tapi, mereka akan terus belajar.
“Kemudian, perbedaan Mashara dengan aplikasi lainnya. Bahwa Mashara tidak ada iklan, menyampaikan pesan kebaikan, Adzan Ekslusive, arah kiblat dan beranda. Kami tidak akan memberikan ruang iklan di aplikasi ini. Hal itu, keinginan investor kami ini,” pungkasnya.
Sementara itu, CEO Mashara, Rony Fhebrian mengatakan bahwa Mashara adalah gagasan dan cita-citanya untuk muslim yang lebih terinformasi dan lebih terbuka terhadap pengetahuan islam. “Terutama untuk anak-anak muda muslim, kita tentu tidak ingin mereka semua terpapar informasi yang salah tentang Islam,” kata Rony.
Rony tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada wartawan yang ikut serta mendukung karya anak Medan dengan menciptakan aplikasi kebaikan di tengah masyarakat.”Kami terus meminta dukungan kepada abang-abang dan kakak-kakak media untuk membuat Mashara lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya.(gus/ila)
