Home Blog Page 54

Banyak Sudah Jadi Korban, Warga Harap Jalan Bunga Ncole dan Seroja Diperbaiki

PERBAIKAN JALAN: Warga Kelurahan Kemenangantani, Kecamatan Medan Tuntungan berharap Pemko Medan memperbaiki Jalan Bunga Ncole Raya dan Jalan Seroja Raya.
PERBAIKAN JALAN: Warga Kelurahan Kemenangantani, Kecamatan Medan Tuntungan berharap Pemko Medan memperbaiki Jalan Bunga Ncole Raya dan Jalan Seroja Raya.

Warga Kelurahan Kemenangantani, Kecamatan Medan Tuntungan berharap agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera memperbaiki Jalan Bunga Ncole Raya dan Jalan Seroja Raya. Jalan tersebut banyak berlobang sehingga membahayakan bagi pendendara sepeda motor.

“Kondisi Jalan Bunga Ncole Raya dan Jalan Seroja sangat memprihatinkan karena banyak berlobang. Kondisi ini sangat membahayakan bagi pengendara,” ujar warga Jalan Bunga Ncole Raya, Gustap PM Manurung melalui rilis yang dikirim ke Sumut Pos, Senin (4/5).

Gustap menjelaskan, jalan tersebut sudah sering memakan korban. Berkali-kali pengendara sepeda motor terjatuh, karena terkejut ada lubang. “Apalagi kalau hujan, maka lubang itu digenangi air, sehingga tidak terlihat oleh pengendara,” tambah Gustap.

“Kami berharap agar Pemko Medan memperbaiki jalan tersebut. Kalau bisa lubang-lubang itu ditambal,” harap Gustap.

Begitu juga dengan Jalan Seroja Raya, warga berharap agar diperlebar. Drainase bisa ditutup sehingga menjadi tempat berjalan kaki. Kondisi Jalan Seroja ini sudah terlalu sempit.

“Jalan Seroja perlu ditambal dan diperlebar. Drainase bisa ditutup, sehingga menjadi jalur bagi pejalan kaki. Atau drainase bisa dibuat lebih kuat, sehingga bisa dilalui kendaraan,” tambah Gustap.

Gustap mengungkapkan, Jalan Seroja VIII kini menjadi jalur alternatif bagi warga Tanjunganom menuju Tanjungsari atau Kota Medan. Akibatnya sering terjadi kemacetan, khususnya pagi dan sore hari.

“Kami sudah memberikan saran kepada Camat Medan Tuntungan. Pak Camat mengaku sudaj melapor ke Dinas PUPR, namun hingga sekarang belum ada perbaikan. Kami berharap Pak Rico Waas bisa turun ke lapangan,” harap mereka. (rel)

Wali Kota Medan Dukung Program APRI di Lapangan Merdeka, Rico Waas: Boleh Menikah di Acara CFD

CFP: Suasana Minggu pagi di kawasan Car Free Day (CFD) Lapangan Merdeka Medan, Minggu (3/5).
CFP: Suasana Minggu pagi di kawasan Car Free Day (CFD) Lapangan Merdeka Medan, Minggu (3/5).

MEDAN – Suasana Minggu pagi di kawasan Car Free Day (CFD) Lapangan Merdeka Medan, tampak berbeda dari biasanya, Minggu (3/5). Bukan sekadar olahraga, ribuan mata tertuju pada sebuah prosesi sakral yang menjadi bagian dari Gerakan Sadar (GAS) Nikah yang diinisiasi oleh Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Medan.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, hadir langsung untuk memberikan dukungan penuh sekaligus menyaksikan prosesi pernikahan Melisa Putri dan pasangannya. Kehadiran Rico Waas menjadi simbol bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen memberikan perlindungan hukum bagi setiap keluarga di kota Medan.

Dalam sambutannya, Rico Waas menekankan bahwa cinta saja tidak cukup dalam sebuah pernikahan. Ia menyoroti fenomena ‘nikah siri’ yang masih kerap ditemukan di masyarakat, yang menurutnya berisiko menimbulkan kerumitan administratif di masa depan.

“Pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari, terutama terkait administrasi kependudukan, pendidikan anak, hingga akses terhadap bantuan pemerintah. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi hal yang sangat penting,” kata Rico Waas.

Rico Waas menjelaskan bahwa melalui program GAS Nikah, pasangan pengantin tidak perlu menunggu lama. Mereka langsung mendapatkan paket lengkap berupa buku nikah dan pembaruan data kependudukan di tempat, sehingga status mereka sah secara agama maupun hukum negara.

“Kami juga menghimbau agar masyarakat mencatatkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga memiliki kekuatan hukum dan tercatat dalam administrasi negara,”imbau Rico Waas.

Selain memberikan pesan penting tentang legalitas pernikahan, dalam kesempatan itu Rico Waas juga menyampaikan nasihat kepada kedua mempelai agar menjaga keutuhan rumah tangga.

“Saya berharap pernikahan ini menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang,”harapnya. (map/azw)

Pendaftar KPID Sumut Masih Minim, DPRD Pastikan Proses Seleksi Transparan

Panitia Seleksi KPID Sumut Periode 2026-2029.
Panitia Seleksi KPID Sumut Periode 2026-2029.

PROSES seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID Sumut) menuai sorotan. Hingga awal Mei 2026. Kumlah pendaftar tercatat masih sangat minim, bahkan baru satu orang yang mengajukan diri sejak pendaftaran dibuka.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, menegaskan bahwa proses seleksi tetap berjalan terbuka dan transparan. Ia menyebut pihak penyelenggara telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui media.

“Setidaknya KPID sudah menyampaikan informasi lewat media sosial, media cetak, hingga elektronik. Sosialisasi terus digencarkan,” ucap Zeira, Senin (4/5/2026).

Menyikapi isu yang menyebut adanya kepentingan elit politik dalam proses penjaringan calon komisioner, ia pun membantah dengan tegas. Menurutnya, anggapan tersebut justru dapat memengaruhi minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

“Itu hanya isu. Jangan khawatir, kita percayakan kepada tim seleksi. Walaupun Komisi A DPRD Sumut terlibat, kami tetap berkomitmen menjaring kandidat yang benar-benar kompeten,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang dapat memenuhi persayaratan umum untuk dapat mendaftar dan berkontribusi terhadap pengawasan penyiaran di lingkungan Sumatera Utara.

Di sisi lain, Ketua Tim Seleksi KPID Sumut, Cory Novrica Sinaga, mengakui bahwa jumlah pendaftar masih sangat sedikit. Ia menyebut hingga saat ini baru satu orang yang resmi mengirimkan berkas pendaftaran.

“Kami masih melakukan kunjungan ke beberapa KPID di daerah lain seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk persiapan proses seleksi yang optimal. Terkait pendaftar, sejauh ini baru satu orang,” kata Cory.

Ia pun menyampaikan, proses pendaftaran calon KPID Sumut akan ditutup pada 20 Mei 2026. Jika para kuota pendaftar nantinya belum terpenuhi, pihaknya akan berpotensi melakukan perpanjangan waktu pendaftaran.

Seperti diketahui, seleksi KPID Sumut telah dibuka sejak 20 April 2026. Minimnya jumlah pendaftar menjadi perhatian serius, mengingat peran strategis KPID dalam mengawasi penyiaran serta menjaga kualitas informasi publik di daerah.(map/azw)

Pengunjung Restoran Parkir di Halaman SDN, Kadishub: Sudah Kami Beri Peringatan

FOTO: Kadishub Kota Medan, Irsan Idris Nasution
FOTO: Kadishub Kota Medan, Irsan Idris Nasution

KEPALA Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Irsan Idris Nasution, menegaskan telah meninjau langsung lokasi parkir Restoran Pagi Sore di Jalan Kejaksaan, Kecamatan Medan Petisah. Peninjauan itu dilakukan atas laporan dari pihak Sekolah Dasasr Negeri (SDN) yang berada tepat di seberang lokasi Restoran Pagi Sore.

“Saya sudah turun langsung ke lokasi setelah kami mendapatkan aduan langsung dari kepala sekolah. Pihak SD Negeri tersebut keberatan halaman sekolah mereka digunakan sebagai lahan parkir pengunjung restoran tersebut, apalagi penggunaan halaman sekolah menjadi lahan parkir itu dilakukan tanpa izin dari pihak sekolah,” ucap Irsan kepada Sumut Pos, Senin (4/5).

Dijelaskan Irsan, pihak sekolah hanya mengizinkan penggunaan halaman sekolah untuk dijadikan lahan parkir pada kegiatan launching (peresmian) restoran di tanggal 28 April 2026. Akan tetapi, pengelola Restoran Pagi Sore tetap menggunakan halaman sekolah tersebut sebagai lahan parkir di hari-hari berikutnya.

“Izin parkir dari pihak sekolah itu hanya satu hari, yaitu di tanggal 28 April, tetapi rupanya besok-besonya masih tetap digunakan meski tanpa izin. Jadi rupanya yang jaga malam merupakan pemuda setempat, penjaga malam inilah yang membuka pintu gerbang sekolah dan menjadikan halaman sekolah sebagai lahan parkir tanpa sepengetahun dari kepala sekolah,” ujarnya.

Mirisnya, sambung Irsan, halaman sekolah digunakan sebagai lahan parkir pengunjung Restoran Pagi Sore saat masih jam sekolah. Kondisi ini pun dinilai sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar maupun antar jemput siswa di SD Negeri tersebut.

“Jadi saat turun ke lokasi, kita sudah langsung memberikan peringatan keras kepada pengelola Restoran Pagi Sore agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pengelola restoran sudah kami beri peringatan, kemarin sudah kami berikan SP1,” tegasnya.

Tak hanya melarang penggunaan halaman sekolah sebagai lahan parkir, Irsan juga menegaskan bahwa pihak pengelola ataupun jukir dilarang untuk membuat parkir berlapis di sepanjang Jalan Kejaksaan, khususnya di lokasi sekitar Restoran Pagi Medan yang tidak jauh dari jembatan.

“Tidak boleh parkir berlapis, termasuk tidak boleh parkir di atas trotoar. Bila kedapatan, maka akan langsung kami berikan tindakan tegas dengan memberikan SP2,” pungkasnya.

Tidak hanya di Jalan Kejaksaan, Irsan juga menegaskan akan melakukan penertiban parkir tepi jalan di seluruh wilayah di Kota Medan.

“Tim dari Dishub Medan terus bergerak melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang kita temui pelanggaran. Kedepan, parkir tepi jalan di Kota Medan harus tertib dan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (map/azw)

Posisi 6 Besar dari 12 Kabupaten/ Kota di Kawasan Pantai Timur Sumut, BPS: PDRB Batubara Capai Rp51, 28 Miliar

WAWANCARAI: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batubara Laila Syafrizal Siregar SST MM saat diwawancarai Sumutpos, di ruang kerjanya, Senin (4/5)  Foto.Liberti H Haloho.
WAWANCARAI: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batubara Laila Syafrizal Siregar SST MM saat diwawancarai Sumutpos, di ruang kerjanya, Senin (4/5)  Foto.Liberti H Haloho.

BATUBARA – Badan Pusat Statistik (BPS) Batubara mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batubara Tahun 2025, berdasarkan dasar harga berlaku, mencapai Rp 51, 388,29 miliar. Dan PDRB Batubara atas dasar harga konstan mencapai Rp28,549,99 miliar. Secara spasial khususnya di Kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara,  ekonomi Kabupaten Batubara  menempati urutan ke-6, dari 12 kabupaten/kota.

Data  BPS,  PDRB  atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2021-2025, untuk 6 besar dari 12  kabupaten/kota di Kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara  yakni, Kota Medan sebesar Rp353, 28  miliar, Kabupaten Deliserdang Rp162, 24 milar,

Kabupaten Langkat sebesar Rp.68,15 miliar,.

Asahan Rp63, 14 miliar, Batubara sebesar Rp51,38 miliar, Labusel Rp46,17 miliar, Sergai sebesar Rp46, 22 miliar.

“Kabupaten Batubara, merupakan 6 besar dari 12 kabupaten/kota, penyumbang PDRB  di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya,

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Laila Syafrizal Siregar. SST MM saat  diwawancarai Sumut Pos, Senin (4/5/2026) menjelaskan, perekonomian kabupaten Batubara sepanjang Tahun 2025 melambat sebesar 3,39 persen (C-to-C) kuartal IV-2925 dibandingkan capaian pada Tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,12 persen.

Berdasarkan pendekatan lapangan usaha, mengalami  pertumbuhan tertinggi 3 besar adalah transportasi dan pergudangan  sebesar 12,52 persen; diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebear 6,71 pern, dan real estate tumbuh 6,25 persen.

Sementara untuk, lapangan usaha konstruksi terkontraksi (1,18 persen) dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial terkontraksi  (0,96 persen)

Menurut Laila, struktur perekonomian Kabupaten Batubara pada Tahun 2025 masih belum ada perubahan yang berarti dan masih didominasi oleh 3 lapangan usaha utama yakni, industri pengelolaan sebesar 44,79 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,93 persen serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,16 persen.

“Secara keseluruhan 3 lapangan usaha terbesar ini mengalami kenaikan kontribusi sepanjang tahun 2025, peranan ke-3 lapangan usaha tersebut mencapai lebih dari setengah total PDRB Batubara yaitu, 85,89 persen terhadap total ekonomi kabupaten Batuvara,” urainya.

Dari sisi pendekatan pengeluaran capaian kinerja ekonomi Kabupaten Batubara Tahun 2025, melambat sebesar 3,39 persen dibanding thun 2024 yang tumbuh 4,12 persen.

Di Tahun 2025, laku pertumbuhan tertinggi adalah  konsumsi rumah tangga (PK-RT). PK-RT mengalami percepatan sebesar 4,70 persen setelah sempat melambat di thun 2024 sebesar 4,51 persen.

Berbeda halnya, dengan laju konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) melambat 2,50 persen, diikuti oleh konsumsi pemerintah (PK-P) melambat 0,15 persen dan terjadi kontraksi dalam hal investasi yang ditandai oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar (9,25 persen).

Menurut Laila, selama 3 tahun terakhir, struktur ekonomi Batubara menurut pengeluaran tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Secara 3 besar dalam struktur perekonomian sisi pengeluaran  terdapat 3 aktifitas konsumsi terbesar yakni, konsumsi rumah tangga yang mencakup hampir separoh dari PDRB Batubara yaitu, sebesar 40,11 persen; konsumsi Net ekspor barang dan jasa 37,37 persen dan konsumsi untuk investasi PMTB 17,44 persen,” pungkasnya. (lIb/azw).

Lakalantas Ambulans dan Truk di Tol Tebingtinggi-Indrapura, Polda Sumut: Dua Korban Tewas

RINGSEK: Kondisi mobil ambulans ringsek pascalakalantas, di Tol Ketupat ruas Tebingtinggi-Indrapura, Senin (4/5) Istimewa/Sumut Pos
RINGSEK: Kondisi mobil ambulans ringsek pascalakalantas, di Tol Ketupat ruas Tebingtinggi-Indrapura, Senin (4/5) Istimewa/Sumut Pos

MEDAN – Kecelakaan lalu-lintas (lakalntas) terjadi antara mobil ambulans bernomor polisi BM1873AAE, dengan Truk Fuso BM9968AO, di Tol Ketupat ruas Tebingtinggi-Indrapura. Dalam insiden tersebut, dua penumpang di dalam Mobil Ambulans bernama Frankie Hutagalung warga Pekanbaru, dan Elisa warga Sei Rampah, Deliserdang meninggal dunia.

Kepala Satuan (Kasat) Patroli Jalan Raya Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (PJR Ditlantas Polda Sumut), AKBP Dhery mengatakan, kecelakaan maut ini berlangsung ketika mobil ambulans yang membawa jenazah bernama Willy yang akan dikremasi di wilayah Medan.

Namun di perjalanan, lanjutnya, sopir ambulans diduga hilang kendali, sampai akhirnya menabrak bagian belakang truk. “Dua orang penumpang di dalam mobil ambulans meninggal dunia,” katanya, Senin (4/5).

Dhery menambahkan, kecelakaan maut antara mobil ambulans dengan truk terjadi pada Sabtu (2/5) kemarin, sekira pukul 11:00 WIB.

Awalnya, mobil ambulans yang membawa jenazah, beserta penumpang melaju di jalur cepat.

Setibanya di lokasi kejadian, sambungnya, sopir ambulans diduga hilang kendali menabrak bagian belakang truk yang berada di jalur lambat.

“Akibat kecelakaan ini, mobil ambulans rusak parah, dan ditaksir kerugian mencapai Rp50 juta,” tandasnya. (dwi/azw)

Pemkab Deliserdang akan Gelar Job Fair

BERSAMA: Bupati Deliserdang, dr HAsri Ludin Tambunan berfoto bersama dengan perserta peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Kabupaten Deliserdang Tahun 2026 di Balairung Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Lubukpakam, Senin (4/5)
BERSAMA: Bupati Deliserdang, dr HAsri Ludin Tambunan berfoto bersama dengan perserta peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Kabupaten Deliserdang Tahun 2026 di Balairung Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Lubukpakam, Senin (4/5)

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deliserdang membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui pelaksanaan Job Fair sebagai langkah konkret memperluas akses kerja dan menekan angka pengangguran. Langkah tersebut ditegaskan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Kabupaten Deliserdang Tahun 2026 di Balairung Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Lubukpakam, Senin (4/5/2026).

Dalam arahannya, Asri Ludin menyampaikan bahwa Job Fair yang akan digelar pada 11 Mei mendatang menjadi yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Deliserdang dan diharapkan menjadi wadah efektif mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

“Pada 11 Mei nanti, untuk pertama kalinya Kabupaten Deli Serdang akan menggelar Job Fair. Ini menjadi peluang nyata bagi para pencari kerja di daerah ini untuk terhubung langsung dengan perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Job Fair merupakan bentuk peran aktif pemerintah dalam menjembatani kebutuhan tenaga kerja dan dunia usaha secara terbuka dan terkoordinasi.

“Job Fair ini kami siapkan sebagai ruang temu antara pengusaha dan tenaga kerja. Pemerintah hadir untuk memastikan prosesnya terbuka dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Asri Ludin juga mengapresiasi sinergi yang terbangun dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, termasuk peran berbagai pihak dalam merangkul pengusaha dan pekerja dalam satu forum bersama.

Lebih lanjut, Asri Ludin menegaskan bahwa pelaksanaan Job Fair harus berkelanjutan serta mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama.

“Kita ingin tenaga kerja Deliserdang menjadi prioritas di daerahnya sendiri. Ini penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dampak dari aktivitas usaha dan ketenagakerjaan pada akhirnya akan bermuara ke daerah, sehingga pemerintah berkewajiban memastikan manfaat tersebut kembali kepada masyarakat.

“Keberhasilan daerah diukur dari kemampuan menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini yang terus kita dorong,” tegasnya.

Asri Ludin juga mendorong agar proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan transparan oleh perusahaan.

Dalam kesempatan itu, Asri Ludin juga menerangkan bahwa meskipun kewenangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berada pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetap berperan aktif melalui mediasi dan penguatan koordinasi.

“Walaupun kewenangan terbatas, kami tidak akan lepas tangan. Mediasi dan koordinasi akan terus kami perkuat,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Ketua Panitia May Day 2026, Evi Linus Gea, menyampaikan bahwa kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pekerja di Deli Serdang. Ia juga menegaskan komitmen 62 serikat buruh dan pekerja untuk mendukung program pemerintah daerah.

“Kami dari 62 serikat buruh dan pekerja yang tergabung dalam perayaan May Day tahun ini berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah daerah,” ujarnya.(btr/azw)

Memanen Investasi Publik: Menuju Era Emas Indonesia lewat Kesehatan, Pendidikan, dan Kecerdasan Buatan (AI)

Oleh: Brilian Amial Rasyid

Di tengah pusaran ketidakpastian geopolitik global seperti perang Iran dan Amerika Serikat yang mengakibatkan krisis jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz dan ancaman resesi membayangi, setiap negara kini dipaksa untuk berpikir keras: di mana mereka harus menanamkan modal agar ekonomi tetap tumbuh stabil dalam jangka panjang?

Jawabannya bukan sekadar pada pembangunan infrastruktur fisik yang megah, melainkan pada kualitas manusia itu sendiri atau human capital yang diproksikan oleh dua variabel utama yaitu kesehatan dan pendidikan.
Investasi pada pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan publik merupakan prasyarat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Efisiensi di Atas Besaran Anggaran
Investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan adalah strategi ekonomi tingkat tinggi. Dimana, implementasi sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan yang merupakan langkah strategis dalam mewujudkan universal health coverage di Indonesia.

Namun, sebuah temuan penting dari peneliti Drama et al. (2025) mengingatkan kita bahwa besaran anggaran bukanlah jaminan keberhasilan. Dalam studinya di negara berkembang, mereka menemukan tingkat inefisiensi belanja publik yang masih tinggi; di mana output yang dihasilkan seringkali tidak sebanding dengan input anggaran yang dikucurkan.

Hal ini menjadi alarm bagi tata kelola BPJS Kesehatan kita. Jika inefisiensi yang dipicu oleh asimetri informasi dan moral hazard tidak dibenahi, maka tambahan anggaran hanya akan menjadi pemborosan tanpa dampak nyata pada produktivitas nasional. Efisiensi memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibandingkan sekadar angka alokasi dalam menentukan hasil pembangunan.

Konsistensi Pendidikan Jangka Panjang
Di sektor pendidikan, tantangannya adalah menjaga konsistensi. Penelitian dari Meno et al. (2026) memberikan bukti kuat bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat partisipasi sekolah, namun efek ini jauh lebih kuat dalam jangka panjang. Artinya, pemerintah tidak boleh terjebak dalam kebijakan yang bersifat instan. Pembangunan manusia adalah maraton, bukan lari sprint.

Masalahnya, saat tekanan fiskal muncul akibat resesi atau aturan fiskal yang ketat (fiscal rules), investasi jangka panjang ini seringkali menjadi korban pertama yang dipangkas. Peneliti Blesse et al. (2026) menyoroti tren berbahaya ini: pemerintah cenderung lebih memilih mengamankan belanja rutin jangka pendek daripada menjaga investasi publik jangka panjang. Hanya negara dengan kualitas institusi yang kuat yang mampu tetap bertahan menjaga investasi manusianya di tengah badai krisis.

AI: Kesiapan Manusia vs Kesiapan Teknologi
Di sinilah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) masuk sebagai penyelamat efisiensi. AI menawarkan peluang untuk mendeteksi penipuan klaim kesehatan hingga mempersonalisasi pembelajaran. Namun, kita harus waspada terhadap apa yang disebut Wang dan Hung (2026) sebagai tantangan AI Readiness.

Menurut mereka, kesiapan AI bukan hanya soal infrastruktur, melainkan konstruk multidimensi yang melibatkan kompetensi individu dan dukungan institusional. Tanpa kesiapan aktor kebijakan, teknologi AI hanya akan menciptakan “jurang implementasi” di mana kecanggihan data gagal diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif.

Penutup
Optimalisasi investasi publik memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Kita harus beralih dari sekadar mengejar angka serapan anggaran menuju penguatan efisiensi dan kualitas institusi. Jika Indonesia mampu menyinergikan temuan para ahli ini menjaga efisiensi seperti saran Drama, konsistensi jangka panjang seperti saran Meno, dan kesiapan institusi seperti saran Wang maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif bukan lagi sekadar impian.

Ini adalah sebuah siklus positif (Feedback Loop) yang berkelanjutan: investasi pada manusia menciptakan ekonomi yang tangguh, ekonomi yang tangguh menghasilkan kapasitas fiskal yang besar, dan kapasitas fiskal tersebut dikembalikan lagi untuk memperbesar investasi publik.
Inilah saatnya kita berhenti melihat belanja publik sebagai beban biaya, dan mulai melihatnya sebagai tabungan paling berharga untuk kedaulatan bangsa di masa depan.

Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Sumatera Utara (USU)

Akronim Sumut, Semua Urusan Mesti Uang Tunai, Mesti Dikikis Habis: Sumatera Utara Raksasa Tidur yang Harus Dibangunkan

Oleh: Andre Vincent Wenas, MM., MBA.,

SELARAS dengan Bahasa Batak yang berbunyi “beta timbul rap di anak hinomit na timbul” yang bermakna “ayo maju bersama untuk rakyat yang maju”, Pemprov Sumut telah mencanangkan untuk tahun 2025-2030 berslogan, “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.

Slogan indah, tapi dalam kenyataannya masih butuh perjuangan panjang untuk merealisasikannya. Bencana banjir bandang kemarin itu yang ikut melanda wilayah Sumatera Utara diduga kuat akibat ulah pihak tidak bertanggung jawab yang mengeksploitiasi dengan membabat hutan seenaknya. Terjadi erosi luar biasa yang mengakibatkan banjir bandang yang telah menelan banyak korban jiwa, dan nilai kerugian material yang besar.

Pekerjaan rumah yang menantang bagi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Tantangan ini jugalah yang jadi perhatian serius dari Dipl.Ing. Freddy Siahaan, MBA., Ketua Alumni Jerman-Indonesia (Aljerin) untuk Sumatera Utara saat berbincang serius di bilangan Menteng, Jakarta Pusat baru-baru ini. Freddy yang juga mantan aktivis mahasiswa, ia mantan Ketua IMADA (Ikatan Mahasiswa Djakarta) era 80-an, punya pemikiran progresif dan jaringan organisasi yang luas, sebuah modal politik besar yang ingin ia abdikan untuk ikut membangun Sumatera Utara.

Mulai dari penegakan hukum, penertiban kota Medan sebagai Ibu Kota provinsi sampai ke soal investasi dan peran swasta dalam mengembangkan dunia usaha di wilayah Sumut. Sehingga julukan nyinyir yang mengakronimkan Sumut dengan sebutan: Semua Urusan Mesti Uang Tunai bisa dikikis habis. Korupsi adalah akar masalah yang menghambat pembangunan, bahkan merusak tatanan perekonomian yang hendak dibangun.

Dalam peta statistik, tercatat bahwa provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah potensi perkebunan di Indonesia. Komoditas yang menjadi andalan adalah karet, kopi, kelapa sawit dan coklat. Permasalahan utama di Sumatera Utara meliputi konflik agraria yang tinggi terkait perusahaan, perambahan hutan atau deforestasi yang jadi penyebab banjir utama dan tanah longsor. Sumut rawan peredaran narkoba, hingga ketimpangan pembangunan dan pendidikan.

Selain itu, terdapat sengketa wilayah perbatasan (pulau) dengan Aceh serta penurunan kualitas lingkungan, khususnya di sekitar Danau Toba. Dalam hal konflik agraria dan lingkungan tercatat tingginya kasus sengketa lahan antara masyarakat dan korporasi, serta penggundulan hutan (deforestasi) di hulu yang memicu banjir bandang dan tanah longsor.

Menyangkut soal kesehatan yang terkait narkoba, adalah masalah peredaran narkotika yang tinggi begitu banyak kasus penangkapan pengedar sabu dan ganja, serta kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal. Preman Medan dan yang “naik kelas” jadi Mafia Medan ikut-ikutan berkelindan dengan bisnis narkoba, bisa untung besar katanya.

Kalau menilik lebih dalam spektrum pembangunan dan soal ekonomi di tingkat provinsi, tercatat angka pengangguran yang masih cukup tinggi, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta perlunya peningkatan kualitas pendidikan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara (per November 2025) tercatat sebesar 5,28 persen. Meskipun sempat berada di angka 5,32 persen pada Agustus 2025, angka pangangguran menujukkan tren dinamis, namun secara umum mengalami penurunan. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara mencapai 8,1 juta orang, ini meningkat 108 ribu orang dibanding periode sebelumnya.

Sengketa wilayah dengan provinsi tetangga, manyangkut kepemilikan empat pulau di perbatasan antara provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara, yang juga melibatkan potensi sumber daya migas. Ini menjadi isu hangat yang perlu keterlibatan pemerintah pusat dalam penyelesaian yang adil dengan tetap menjaga kesatuan.

Dalam hal tata kelola dan permasalahan sosial, ruwetnya birokrasi, iklim demokrasi, dan kesetaraan gender yang belum sepenuhnya optimal. Masalah-masalah ini sering dikaitkan dengan kegagalan tata kelola lingkungan dan perlunya pengawasan ketat terhadap izin-izin perusahaan di Sumut.

APBD Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2026 telah disahkan menjadi Perda dengan struktur pendapatan Rp 11,664 triliun dan belanja Rp11,678 triliun (ada defisit sebesar Rp 14,495 miliar). Profil APBD ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2025.

Anggaran 2026 ini difokuskan pada lima prioritas: pendidikan, kesehatan, pertanian/ketahanan pangan, infrastruktur, dan pengembangan kawasan strategis untuk pertumbuhan inklusif.

Berikut poin penting APBD Sumut 2026, dengan pendapatan Rp 11,664 triliun dan Belanja Rp 11,678 triliun ini fokus atau prioritas anggarannya untuk pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, pengembangan kawasan strategis. Dengan anggaran sebesar ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Belanja pegawai dilaporkan masih di bawah 30 persen dari APBD, memungkinkan ruang untuk rekrutmen CPNS 2026, di mana tercatat 9.759 formasi diusulkan. APBD ini disusun dengan prinsip “value for money” dan “money follows program priority” untuk memaksimalkan dampak langsung bagi masyarakat Sumatera Utara.

Hal penting dalam pengelolaan anggaran adalah transparansi. Transparansi pengelolaan anggaran di Sumatera Utara diwujudkan melalui audit BPK RI, publikasi dokumen keuangan (RKPD, KUA, APBD) di situs resmi provinsi dan kota.

Langkah transparansi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan partisipasi publik, meskipun tantangan terkait ketimpangan dan tuntutan transparansi masih terus disuarakan oleh masyarakat dan pengamat. Ini patut menjadi perhatian pejabat publik di Sumatera Utara.

Beberapa upaya transparansi di Sumatera Utara misalnya penerbitan dokumen resmi dimana pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kota (seperti Medan) telah mengunggah dokumen penting seperti Ringkasan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan RKA SKPD ke situs resmi untuk diakses publik. Pengelolaan keuangan daerah juga rutin diaudit oleh BPK RI untuk memastikan profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab.

Organisasi seperti FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Sumut melakukan diseminasi informasi anggaran melalui media untuk mendorong keterbukaan. Kemudian fokus pada transparansi pada tingkat desa (APBDes) dan dinas teknis (seperti Dinas Kehutanan) untuk memastikan alokasi dana tepat sasaran.

Dengan masih adanya aksi unjuk rasa, seperti dari PW IPA (Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah) Sumut, menuntut transparansi lebih lanjut atas dugaan ketimpangan anggaran. Menunjukan bahwa upaya transparansi ini masih perlu dilakukan demi meningkatkan kepercayaan publik yang berimbas pada naiknya partisipasi politik masyarakat Sumut.

Berbagai laporan menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan dalam transparansi keuangan untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam penggunaan anggaran pembangunan. Transparansi ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, independen, dan bebas korupsi di seluruh Sumatera Utara.

Berbagai topik dalam perbincangan dengan Freddy Siahaan, ada kegelisahan yang terpancar dari wajahnya melihat realitas sosial yang berlaku di Sumatera Utara.

Dengan segala permasalahan yang ada, Sumatera Utara masih menyimpan potensi yang sangat besar. Ia hanya bergumam, Sumatera Utara ini laksana raksasa tidur, potensinya luar biasa besar, harus dibangunkan agar bisa berperan besar dalam ikut mewujudkan cita-cita “Indonesia Emas”.

Bukankah dahulu Pulau Sumatera pernah dijuluki “Pulau Emas” (Suwarna Dwipa)? Orang Batak bilang “beta timbul rap di anak hinomit na timbul” yang bermakna “ayo maju bersama untuk rakyat yang maju”, ada semangat kebersamaan, spirit solidaritas mambangun Sumatera Utara.

Penulis adalah pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.

Naoya Inoue Pertahankan Gelar Juara

Naoya Inoue (AP Photo John Locher)
Naoya Inoue (AP Photo John Locher)

JAKARTA – Juara dunia kelas super bantam (55,3 kg) tak terbantahkan Naoya Inoue mengalahkan Junto Nakatani dalam duel sesama petinju Jepang di Tokyo Dome untuk mempertahankan sabuk juara versi WBA, WBC, IBF, dan WBO.

Dalam pertarungan yang ditayangkan melalui kanal YouTube DAZN yang dipantau di Jakarta, Minggu, Inoue meraih kemenangan angka atas Nakatani dengan skor 116-112, 116-112, dan 115-113.

Kedua petinju mengawali ronde pertama dengan saling mengintai sebelum mulai terlibat dalam pertukaran pukulan pada ronde kedua dan ketiga yang belum berdampak signifikan.

Memasuki ronde keempat, Inoue mulai menemukan celah dengan memanfaatkan pergerakan kepala. Ia mencetak poin melalui jab keras ke kepala setelah mengecoh Nakatani dengan serangan ke tubuh.

Pertarungan semakin sengit pada ronde kelima ketika Nakatani meningkatkan agresivitasnya. Juara dunia tiga divisi itu melancarkan kombinasi pukulan beruntun ke arah kepala yang sempat membuat Inoue terhuyung.

Inoue tampil dominan pada ronde ke-11 dengan melukai Nakatani dua kali melalui pukulan kanan keras yang memaksanya mundur dan bertahan. Pada ronde terakhir, kedua petinju kembali bertukar pukulan, meski tidak seintensif sebelumnya, sebelum akhirnya juri memberikan kemenangan angka untuk Inoue.

Dengan hasil ini, Inoue sukses mempertahankan gelar tak terbantahkan untuk ketujuh kalinya sekaligus menjaga rekor sempurnanya menjadi 33 kemenangan, termasuk 27 kemenangan KO.

Memasuki ronde ke-10, Nakatani beberapa kali mengejutkan Inoue dengan pukulan keras yang akurat. Namun, momentum terhenti sejenak ketika kepala kedua petinju bertabrakan, menyebabkan Nakatani mengalami luka robek di antara kedua matanya. Setelah pertandingan dilanjutkan, Nakatani tetap berusaha mendominasi.

Inoue tampil dominan pada ronde ke-11 dengan melukai Nakatani dua kali melalui pukulan kanan keras yang memaksanya mundur dan bertahan. Pada ronde terakhir, kedua petinju kembali bertukar pukulan, meski tidak seintensif sebelumnya, sebelum akhirnya juri memberikan kemenangan angka untuk Inoue.

Dengan hasil ini, Inoue sukses mempertahankan gelar tak terbantahkan untuk ketujuh kalinya sekaligus menjaga rekor sempurnanya menjadi 33 kemenangan, termasuk 27 kemenangan KO.

Sementara itu, Nakatani mencatatkan kekalahan pertamanya dengan rekor 32 kemenangan (24 KO) dan satu kekalahan. Di usia 28 tahun, ia masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan melanjutkan kariernya di level tertinggi. (jpc/tri)

1...535455...15,759Page 54 of 15,759