MEDAN, SUMTPOS.CO – Penggunaan uang elektronik di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018 sebesar Rp346 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp338 miliar bila dibandingkan pada tahun 2017, di mana penggunaannya hanya berkisar Rp8 miliar.

Kepala BI Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat mengatakan angka ini akan terus meningkat di tahun 2019 ini. Karena, bertambahnya merchant yang menawarkan pembayaran melalui server base . Hal ini, menunjukan kesadaraan masyarakat atas penggunaan uang elektronik atau layanan keuangan digital terus mengalami peningkatan setiap periodenya.

“Melejitnya transaksi uang elektronik karena terjadi ‘loncatan’ pengguna pada Januari 2018,” ungkapnya.

Wiwiek mengungkapkan tingginya akses masyarakat terhadap uang elektronik bisa dilihat dari penetrasi ‘pemain’ uang elektronik di Sumut khususnya Kota Medan seperti OVO, Gopay, i.Saku, Saku-ku, Dana, dan lainnya.

“Itu karena strategi penetrasi pasar yang dilakukan oleh OVO dan i.Saku terkait pembayaran untuk tagihan belanja dan tagihan berkala di merchant. Tentu saja, masyarakat terutama generasi muda banyak yang merasa dimudahkan sehingga penggunaannya kian melejit,” jelas Wiwiek.

Wiwiek mengatakan peningkatan transaksi nontunai utamanya memang didorong oleh upaya perluasan pembayaran berbasis elektronik dan pengembangan ekosistem pembayaran non tunai.

Selain itu, Transaksi jalan tol tentu berkontribusi besar. Selama tahun 2018, pembayaran e-toll meningkat pesat dari 78% di awal tahun 2018 menjadi 98,5% di Februari 2019.

Dari sisi transaksi uang elektronik, jelas Wiwiek, terjadi shifting (peralihan) transaksi dari mayoritas transaksi top up menjadi transaksi pembayaran. Hal itu menunjukkan jika penggunaan uang elektronik semakin luas.

“Transaksi uang elektronik di Sumut diperkirakan bakal terus melejit di tahun ini. Terlebih jika merujuk pada jumlah agen keuangan digital (LKD) yang pada Februari 2019 sudah meningkat 73% menjadi 10.947 agen dari 6.343 agen pada Februari 2018,” tutur Wiwiek.

Menurutnya, meskipun penggunaan uang elektronik masih terpusat di Kota Medan dan sekitarnya, tapi diyakini transaki uang digital ini akan terus melebar hingga daerah lainnya di Sumut. Kondisi ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor kebiasaan dalam menggunakan pembayaran secara tunai.

“Namun BI sangat yakin perkembangan uang digital baik yang chip-base maupun server-base akan terus meningkat terutama di tahun 2019 ini dan diharapkan bisa dimanfaatkan seluruh warga Sumut,” tandasnya. (gus/ram)

KUALATANJUNG, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum dalam perjalanannya selama 43 tahun telah bertransformasi dari perusahaan yang tadinya dikuasai oleh konsorsium Jepang menjadi BUMN.

Sejarah bangsa itu tepat terjadi pada 19 Desember 2013 lalu. Bahkan Inalum ditunjuk menjadi Induk Holding Industri Pertambangan pada 27 November 2017.

Dengan ditunjuknya sebagai Induk Holding, Inalum saat ini diberi tugas untuk menaungi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Inalum juga menjalankan 3 mandat yaitu mempercepat proses hilirisasi tambang, menguasai cadangan mineral strategis dan menjadi perusahaan kelas dunia.

Untuk menjadi ujung tombak proses hilirisasi tambang, Inalum juga saat ini tengah membangun Pabrik Pemurnian Alumina di Mempawah, Kalimantan Barat yang telah dilakukan pencanangan proyeknya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada tanggal 4 April 2019.

Pembangunan Pabrik Pemurnian Alumina ini berpotensi mampu menghemat biaya bahan baku Inalum sebesar USD 200 juta dan mengurangi ekspor mineral mentah sekaligus ketergantungan impor untuk sumber bahan baku dalam produksi aluminium.

Dalam pembangunannya, Inalum menjalin kerjasama dengan PT Antam Tbk yang dituangkan dalam pengambilalihan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) sebagai perusahaan yang ditugaskan untuk membangun Pabrik Pemurnian Alumina tersebut.

Pembangunan Pabrik Pemurnian Alumina ini ditaksir bernilai sekitar USD 850 Juta (termasuk IDC dan Modal Kerja) dan ditargetkan mulai berproduksi di awal tahun 2022. Saat ini proses pembangunan Pabrik Pemurnian Alumina ini sedang memasuki tahap proses pengadaan kontraktor EPC (Engineering, Procurement & Construction) dan finalisasi JVA (Joint Venture Agreement) antara Inalum, Antam serta Chalco.

Proyek Pembangunan Pabrik Pemurnian Alumina yang akan dikelola oleh PT BAI ini akan dibangun di atas lahan seluas 288 Ha di tiga Desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

“Proyek Pabrik Pemurnian Alumina ini akan memiliki kapasitas awal sebesar 1 Juta ton per tahun dan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara sebesar 3 x 25 MW, demikian disampaikan Ricky Gunawan, Sekretaris Perusahaan Inalum di Medan (05/04/2019).

Lebih lanjut, pembangunan Pabrik Pemurnian Alumina ini nantinya memiliki beberapa manfaat yaitu mensubstitusi impor alumina yang selama ini dilakukan oleh Inalum menjadi produk alumina dalam negeri.

Mengkapitalisasi nilai cadangan bauksit PT Antam Tbk, membangun mata rantai industri hulu ke hilir yang terintegrasi yaitu dari bauksit menjadi alumina dan menjadi aluminium serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di daerah setempat tempat Pabrik Pemurnian Alumina dibangun.

Kedepannya, Inalum akan terus mengejar penyelesaian proyek-proyek hilirisasi lain yang juga merupakan proyek strategis nasional.

Saat ini Inalum telah berhasil memproduksi produk turunan aluminium berupa billet dan foundry alloy, melakukan uji coba proyek optimalisasi dan upgrading tungku peleburan serta proses pengadaan EPC-nya, melakukan studi kelayakan untuk pengembangan smelter baru serta ekspansi pelabuhan, pabrik Calcined Petroleum Coke (CPC) bekerjasama dengan Pertamina yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi JVA (Joint Venture Agreement), pembangunan gedung baru yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan pondasi gedung kantor dan ballroom, pabrik slab sheet dan wire rod yang saat ini sedang dalam tahap persiapan serta pabrik remelt Aluminium yang saat ini sedang dalam tahap pre engineering.

Lebih lanjut, Ricky menambahkan untuk mencapai target produksi 1 juta ton aluminium di tahun 2025, Inalum juga berencana untuk melakukan ekspansi pengembangan klaster aluminium di provinsi Kalimantan Utara tepatnya di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning yang saat ini sedang dalam tahap persiapan dan studi kelayakan. (rel/tri/ram)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Munir Ahmad menegaskan pentingnya pembangunan PLTA Batangtoru.

“Saat ini pasokan listrik di Sumatera kritis. Kalau ada salah satu pembangkit mati, maka sebagian Sumatera akan padam. PLTA Batangtoru adalah solusinya,” kata Munir Ahmad, dalam diskusi di Jakarta yang juga dihadiri Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno dan pihak terkait, Kamis (4/4).

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera itu, lanjut dia, pemerintah mendorong dikembangkannya pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan seperti PLTA Batangtoru. Ini sesuai dengan rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027, kontribusi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik ditarget naik mencapai 23% pada tahun 2025.

Munir Ahmad menjelaskan, beroperasinya PLTA Batangtoru bisa menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak yang saat ini dimanfaatkan. Ini akan berdampak pada penghematan biaya operasional yang besarnya bisa mencapai 300 juta dolar AS (Rp4,5 triliun) per tahun.“Kalau dibandingkan, biaya operasional dari PLTA Batangtoru hanya sekitar Rp1.600 per KWH. Bandingkan jika menggunakan bahan bakar minyak, bisa mencapai Rp3.000 per KWH,” katanya

Biaya operasional yang hemat, lanjut Munir, berarti juga pemerintah bisa menyediakan listrik dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. “Kita kembangkan energi baru terbarukan untuk mendapat listrik murah dan secara lingkungan juga bisa membantu mencegah perubahan iklim,” kata Munir.

Aman Bagi Orangutan

Sedangkan hasil pemantauan terbaru tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan keberadaan orangutan aman dari aktivitas pembangunan pembangkit listrik energi bersih PLTA Batangtoru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Temuan ini membantah kampanye yang selalu dilancarkan sejumlah LSM bahwa pembangunan PLTA tersebut mengancam kehidupan orangutan dan satwa liar lainnya di Batangtoru.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada orangutan yang terluka, apalagi sampai mati akibat pembangunan PLTA Batangtoru. “Sampai sekarang belum ada laporan satu ekor orangutan pun yang terbunuh dengan adanya proyek PLTA Batangtoru. Ini patut kita syukuri,” kata Wiratno.

Wiratno menjelaskan, KLHK memang sudah menurunkan tim pemantau yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli, Sumatera Utara, sejak Oktober 2018 lalu.

Tim ini bekerja secara independen dan berkesenimbungan (continuous monitoring) dengan pembiayaan sepenuhnya bersumber dari APBN. Untuk menjamin independensi, tim mengurangi interaksi dengan pihak yang pro dan kontra dengan aktivitas pembangunan PLTA Batangtoru.

Wiratno menilai, temuan tersebut sangat menarik. Dia pun mengingatkan kepada calon investor apapun bentuk investasinya untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembangunan. Tujuannya agar kelestarian satwa liar bisa terjaga. “Bukan hanya orangutan, tapi juga harimau dan satwa liar lain,” katanya.

Menurut Wiratno, pembangunan PLTA Batangtoru bisa menjadi pembelajaran menarik di masa yang akan datang, bagaimana pembangunan bisa berjalan beriringan dengan upaya pelestarian satwa liar. Wiratno secara khusus juga mengingatkan tentang pentingnya keterbukaan dalam proses pembangunan serta pentingnya menjalin komunikasi dengan para pihak yang terkait.

PLTA Batangtoru dirancang memiliki kapasitas 510 MW. Bertipe peaker, PLTA Batangtoru akan menjadi andalan saat jaringan listrik Sumatera menghadapi beban puncak. Meski memiliki kapasitas besar, namun tak ada bendungan besar yang dibangun.

Melainkan hanya kolam harian yang luasnya sekitar 90-an hektare. Bandingkan dengan kebutuhan lahan di PLTA Jatiluhur yang menghasilkan tenaga listrik 150 MW namun membutuhkan bendungan seluas 8.000 hektare. (ila/ram)