MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program pemerataan pendidikan di Kota Medan belum sepenuhnya dirasakan. Terbukti, masih ada Sekolah Dasar (SD) negeri di kota metropolitan ini kondisinya sangat tidak layak untuk proses belajar-mengajar.

Sekolah tersebut berada di kawasan Medan Belawan, yaitu SD Negeri 060959 dan SD Negeri 060961. Sekolah ini hanya memiliki 3 ruang belajar atau kelas. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala SD Negeri 060959 Medan Belawan, Rosita Harianja dalam pertemuan di Komisi B DPRD Medan, Senin (25/3).

“Sekolah kami hanya terdiri dari 3 kelas. Padahal, logikanya SD itu harus 6 kelas karena terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Lain halnya dengan SMP, hanya terdiri dari 3 jenjang,” ungkapnya.

Rosita mengaku miris dan sedih dengan kondisi sekolah yang belum genap setahun dipimpinnya. Semenjak Agustus 2018 memimpin SD Negeri 060959, kondisinya sudah seperti itu. Ruang belajar untuk siswa dibagi dua dengan cara disekat menggunakan triplek. Misalnya, satu ruangan untuk kelas 1 dan kelas 2. “Kami memohon kepada Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD Medan bagaimana caranya agar sekolah kami ini memiliki 6 kelas. Artinya, ditambah 3 ruangan lagi,” pintanya.

Tak hanya itu saja, fasilitas sekolah seperti halaman sangat kecil. Selain itu, tidak ada perpustakaan. “Kebetulan sekolah saya ini berada persis di samping SD Negeri 060961. Kondisinya juga miris, minim fasilitas sekolah. Ruang kelas hanya 3, halaman kecil dan tidak ada perpustakaan,” ujarnya.

Menurut dia, apabila demikian kondisi fasilitas sekolah atau sarana dan prasarananya, bagaimana mungkin meningkatkan kualitas peserta didik. Perkembangan psikologis siswa betul-betul menderita.

“Seharusnya, anak-anak itu ada tempat bermain, ruang belajar yang nyaman dan berbagai fasiltas lainnya. Jangan pula ketika dewasa nanti, anak-anak tersebut baru merasakannya akibat tidak mendapatkan lingkungan bermain semasa kecil,” ujarnya.

Rosita berharap, kondisi sarana dan prasarana sekolah yang sangat miris ini menjadi perhatian serius dari Disdik Medan. Begitu juga dengan SD Negeri 060961, yang berdekatan persis. “Saya sudah koordinasi dengan Korcam (koordinator kecamatan) Medan Belawan. Gak tahu kenapa, sampai sekarang tidak ada perkembangan,” akunya.

Ia menambahkan, kepala SD Negeri 060961 kebetulan tidak hadir karena sedang sakit akibat kejauhan jarak rumahnya dengan tempat mengajar. “Beliau tinggal di kawasan Simpang Limun. Sudah diurus mutasinya tetapi sampai sekarang belum tuntas juga,” kata dia.

Menanggapi itu, Ketua Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah mengaku kecewa berat dan bahkan kebobolan lantaran masih adanya bangunan sekolah yang tidak layak. Untuk itu, dia menyatakan akan menyampaikan persoalan ini kepada Wali Kota Medan dan dalam rapat dengan Disdik Medan.

“Kita kecewa berat dengan Pemko Medan yang katanya dunia pendidikan di Medan dengan infrastruktur yang memadai. Namunkenyataannya kecolongan dan masih ada sekolah yang tidak layak. Jadi, kita minta dianggarkan pada APBD 2020 untuk dibangun,” ujarnya.

Bahrumsyah juga mengaku tak habis pikir dengan kondisi sekolah tersebut, yang jelas sangat tidak layak untuk belajar. Maka dari itu, lanjutnya, timbul pertanyaan apa yang dilakukan Disdik Medan selama ini? Terlebih, tidak seharusnya ada sekolah itu dengan APBD Kota Medan sebesar Rp6,11 triliun.

“Medan ini merupakan kota metropolitan. Tapi, kenyataannya masih ada sekolah yang tertinggal seperti di desa atau daerah terpencil yang APBD-nya rendah. Makanya, ini menjadi catatan penting dan pukulan telak bagi Pemko Medan untuk dapat disikapi segera,” tegasnya.

Diutarakan dia, dengan kondisi fasiltas sekolah yang minim, bagaimana mungkin menghasilkan generasi yang cemerlang. “Saya tidak mengerti juga kenapa Disdik Medan tidak mengusulkan untuk pembangunan kedua sekolah tersebut? Seharusnya, ini diusulkan untuk direhab bangunan sekolahnya. Untuk itu, serapan APBD harus benar-benar bermanfaat dimulai dari bawah ke atas, bukan sebaliknya,” beber Ketua DPD PAN ini.

Dia menilai, Disdik Medan tidak fokus dalam pemerataan infrastruktur sekolah. Bisa dibilang, tidak ada konsep yang matang dalam pembangunan dunia pendidikan khususnya di Kota Medan. “Ini menjadi pelajaran penting dan data sarana pendidikan harus faktual setiap tahunnya. Artinya, Pemko Medan mentabulasi secara benar data-data sekolah yang tidak layak,” tegasnya.

Ia meyakini, kondisi sekolah tersebut sudah cukup lama, karena dirinya merupakan alumni dari SD Negeri 060959. “Jadi, seharusnya ada pendataan yang faktual, misalnya ada suatu sekolah dibangun tahun berapa lalu peremajaannya tahun berapa. Hal ini seharusnya sudah ada database masing-masing sekolah,” ujarnya.

Sementara, Supri Harahap yang mewakili Disdik Medan tak bisa memberikan komentar banyak terkait kondisi dua SD negeri yang tidak layak lagi bangunannya. Supri mengaku baru mengetahuinya dan terkejut mendengarnya.

“Saya kurang paham mengenai alokasi pembangunan fisik (sekolah), karena bidang saya menyangkut kurikulum. Akan tetapi, persoalan ini sudah saya catat dan akan diteruskan kepada pak kadis (kepala dinas),” katanya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Sumut segera memanggil Kepala Biro (Kabiro) Umum Pemprov Sumut, Faisal Hasrimy. Sebab, Faisal harus menjelaskan anggaran sebesar Rp3,9 miliar yang dibutuhkan untuk merenovasi keseluruhan atap rumah dinas Gubernur Sumatera Utara yang disebut akan mulai dikerjakan pada tahun ini. Saat ini rencana tersebut sudah dalam proses tender proyek melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan).

“Infonyakan memang akan merenovasi bangunan rumah dinas Gubernur (Sumut) tahun ini juga, karena katanya rumah Dinas itu mau dipergunakan sama Pak Gubernur sebagai tempat tinggal. Kita mendukung. Tapi Kabiro Umum itu harus menjelaskan besaran biayanya. Kenapa kok bisa sampai Rp3,9 miliar? Karena itu bukan biaya yang sedikit, harus dirincikanlah semuanya dengan jelas, biar jelas pertanggungjawabannya,” ujar anggota Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga kepada Sumut Pos, Senin (25/3).

Tak hanya itu, Zeira juga mengharapkan agar Faisal juga bisa menjelaskan anggaran yang sebelumnya telah dipergunakan sebesar Rp6 miliar untuk pembangunan pendopo di rumah dinas Gubsu tersebut pada tahun lalu.

“Jadi nanti bukan hanya untuk menjelaskan anggaran Rp3,9 miliar untuk renovasi rumah, tapi sekaligus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan anggaran Rp6 miliar untuk pendopo. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, bagaimana kualitas pengerjaannya. Apakah kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan,” tegasnya.

Zeira juga mengharapkan, agar nantinya proses pengerjaan renovasi rumah dinas Gubsu tersebut bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Zeira mengingatkan agar memaksimalkan semua hal yang ada dan menghindari keborosan.

Seperti diketahui, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara akan mulai direnovasi pada tahun ini. Adapun anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan tersebut senilai Rp3,9 miliar.

Menurut Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Faisal Hasrimy, karena bangunan tersebut merupakan heritage, maka pihaknya perlu mendapatkan izin dari ahli Cagar Budaya kota Medan. Pihaknya pun menyebutkan, renovasi rumah dinas Gubsu tersebut sudah mendapat persetujuan atau rekomendasi itu.

Pada tahun lalu, renovasi rumah dinas Gubsu yang terletak di Jalan Sudirman No.41 Medan itu telah dilakukan pengerjaan pendopo dan renovasi kolam. Khusus pekerjaan pendopo dan kolam, sudah dialokasikan pada tahun anggaran 2018 dan pihaknya mengatakan bahwa pembangunannya sudah rampung. Faisal menjelaskan, pembangunan kolam menghabiskan anggaran sebesar Rp4 miliar dan pendopo senilai Rp6 miliar. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang sudah memberikan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencapai 90 persen.”Selain Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekda, sudah banyak juga yang melapor, hampir 90 persen,” aku Kepala BKD & PSDM Medan, Muslim Harahap .

Muslim meyakini, tahun ini pejabat Pemko Medan yang LHKPN 100 persen. Alasannya, karena pihaknya telah memfasilitasi dan mengerahkan petugas untuk membantu proses pelaporan harta dan kekayaan mereka. “Tahun ini sepertinya bisa 100 persen, sesuai dengan target kita,” katanya.

Diketahui, pejabat Pemko Medan yang masuk kategori penyelenggara negara sebanyak 206 orang. Dari jumlah tersebut, masih banyak yang belum melaporkan. Pada tahun 2018 lalu, tidak semua pejabat di Pemko Medan yang melaporkan LHKPN. Dari 206 pejabat, hanya 80 persen di antaranya melapor.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mendesak para penyelenggara negara atau pejabat di lingkungan Pemko Medan harus melaporkan LHKPN ke KPK. Sebab, pejabat negara harus memberi contoh kepada masyarakat.

“Harus segera melaporkan harta dan kekayaannya. Pejabat negara harus menjadi contoh atau teladan. Kalau tidak melaporkan, maka patut dipertanyakan,” kata Sabar menanggapi masih banyaknya pejabat di lingkungan Pemko Medan yang belum LHKPN ketika dihubungi, kemarin (25/3).

Diutarakan Sabar, masih ada waktu bagi mereka yang belum melaporkan harta dan kekayaannya. Batas waktu pelaporan berakhir 31 Maret ini. “Kita tunggulah sampai batas waktu berakhir, kalau kita bilang ‘begini’ belum tentu karena masih ada waktu,” ucapnya.

Sabar menyebutkan, LHKPN pejabat di lingkungan Pemko Medan harus 100 persen tahun ini. Alasannya, tahun lalu tidak seluruhnya melaporkan. “Kalau tahun lalu belum semuanya melapor (baru 30 persen), maka tahun ini harus 100 persen. Dengan begitu, tidak ada timbul kecurigaan-kecurigaan,” cetusnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi A, Zulkarnain Yusuf Nasution. Kata Zulkarnain, pejabat Pemko Medan jangan sampai yang tidak LHKPN. “Patut dipertanyakan kenapa tidak melapor (LHKPN)? Meski banyak faktor, tapi menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Makanya, untuk menghindari hal itu harus melaporkan 100 persen,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Runtung Sitepu memecat seluruh pengurus redaksi Lembaga Pers Mahasiswa USU dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Keputusan ini, dampak dari tulisan Cerita Pendek (Cerpen) Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya. Cerpen ini dinilai mengandung unsur pronografi.

Hal itu disampaikan Runtung saat dikonfirmasi Sumut Pos, usai melakukan pertemuan dengan Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU di Biro Rektor di Kampus USU di Medan, Senin (25/3) siang.

“Sudah menyampaikan dalam penerbitan Suara USU, banyak menimbulkan reaksi keras dan tidak pantas ditulis oleh Suara USU. Bahwa kalian (Suara USU,R ed) saya keluarkan dari UKM Suara USU semuanya untuk kembali ke kuliah masing-masing,” ucap Runtung.

Selain itu, USU telah melakukan proses evaluasi terhadap materi yang meresahkan tersebut dan ditemukan pula konten dari cerpen-cerpen lain yang mengandung unsur pornografi.

Kemudian, Bahasa dalam tulisan yang ada dalam cerpen-cerpen tersebut ditemukan bersifat vulgar, tidak etis dan tidak seharusnya terbit di media kalangan kampus. Dengan demikian, konten-konten tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan visi, misi, etika dan moral yang dimiliki USU.

“Tadi (kemarin,red) dikumpulkan semuanya, artikel-artikel dimuat Suara USU. Pada umum luar biasa mengandung dan muatan pornografi. Secara awam membaca penulisan sastra dan ahli sastra bermuat pornografi. Sudah dibilang untuk mencabut tulisan itu, disampaikan Wakil Rektor I. Tapi, tidak dipenuhinya,” kata Runtung.

Runtung menjelaskan, dampak dari tulisan cerpen tersebut, menimbulkan reaksi dari mahasiswa USU dan menjadi pusat perhatian publik secara umum. Cerpen yang ditulis langsung oleh Pimpinan Redaksi USU, Yael Stefani Sinaga yang diunggah di suarausu.co membuat pihak rektorat untuk mencari pengganti kepengurusan yang lama.

“Tulisan diproduksi Suara USU akan berdampak dengan tindakan pronografi dan bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini, langsung dicegah dan diantisipasi agar tidak terjadi,” tegasnya.

Runtung menjelaskan tidak akan menutup UKM Suara USU. Malah sebaliknya, memperkuat Lembaga Pers Mahasiswa itu, dengan merektrut redaksi Suara USU yang baru dari mahasiswa dengan menjunjung tinggi nalai-nilai pendidikan diterapkan USU.

“Oleh karena itu, mengeluarkan segera SK untuk tidak lagi di Suara USU. Tidak dipungkiri Suara USU dari dulu sampai sekarang, banyak alumninya menjadi jurnalis berhasil di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak menutup Suara USU. Namun, tetap ada Suara USU. Kita perkuat lagi, tapi diisi untuk mempublikasi konten-konten membangun USU,” kata Runtung.

Begitu juga, Runtung menegaskan tidak mengambil alih Suara USU. Namun, meminta untuk merekrut kepengurusan baru UKM Suara USU dengan melalui seleksi yang baik. “Biar nanti saya putuskan melalui seleksi dengan terbaik akan dimasukan di dalam revesi baru UKM USU.

Kemudian, untuk redaksi lama untuk segera mengosongkan kantor Suara USU dan mengembalikan harta negara atau harta USU. Jangan dirusak, hal ini supaya biar lebih martabat. Suara USU tetap eksis. Tapi, dikelola orang-orang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai USU,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut tahun ini.

Harapan disampaikannya saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2018, yang diterima langsung Kepala BPK Sumut, VM Ambar Wahyuni di Kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (25/3).

“Semoga Pemprovsu dapat mempertahankan opini (WTP) yang diraih pada tahun lalu, sehingga Sumut dapat memperolehnya untuk kelima kalinya. Kami juga akan meningkatkan kecepatan penyerahan laporan ini pada tahun-tahun ke depan,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck ini.

Pemprovsu, kata Ijeck, akan terus berupaya memperbaiki dan menindaklanjuti temuan yang ada sebelumnya. Sehingga, tidak terulang pada tahun berikutnya. “Kami berharap pada pemeriksaan nanti, tidak ada temuan yang krusial,” ujarnya.

Kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, ia menekankan agar LKPD tidak diberikan di akhir tenggat waktu. Kata dia, berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, LKPD harus diserahkan dalam waktu tiga bulan setelah tahun berjalan.

“Memang dalam pelaporan keuangan sebaiknya jangan diserahkan di akhir-akhir waktu yang ditentukan. Kami berharap BPK dapat memberi masukan dan bimbingan dari sisi keuangan agar provinsi serta kabupaten/kota lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, VM Ambar Wahyuni mengharapkan, pemda pada semua tingkatan di Sumut dapat lebih baik tidak hanya dari segi opini melainkan pelaporannya. “Jadi mudah-mudahan komitmen Gubsu dan Wagubsu menindaklanjuti rekomendasi sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selesai, sehingga WTP dapat dipertahankan dan memeroleh WTP untuk kelima kalinya,” katanya.

Dikatakannya, sejak 18 Februari hingga saat ini sudah 15 pemda menyerahkan LKPD kepada BPK “Hari ini BPK menerima laporan keuangan pemda, ini penerimaan yang ke 12,13,14, dan 15,” katanya.

Diketahui pada kesempatan itu, selain Pemprovsu, Pemkab Serdangbedagai, Dairi, dan Pemko Tebingtinggi juga menyerahkan LADK kepada BPK. Turut hadir Bupati Dairi Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Sergai Soekirman, Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono, dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Burhanuddin SE dilantik sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Medan. Burhanuddin SE usai terpilih secara aklamasi masa bakti di Kantor PW NU Sumut Jalan Sei Batang Hari Medan, Minggu (24/3) kemarin dengan masa bakti 2019-2024 itu berencana melakukan penguatan di bidang perekonomian.

Dalam mengembangkan organisasi ke depan, ia mengajak seluruh kader agar kompak satu sama lain. Tak cuma itu, dalam pengembangan dirinya dalam waktu dekat akan mengadakan konsolidasi NU dalam rangka mengembangkan organisasi hingga MWC ada di 21 kecamatan se Kota Medan.“Jabatan yang saya emban ini adalah sebuah amanah. Saya harap semua kader PCNU Kota Medan untuk kompak. Selepas dilantik, saya akan segera melakukan konsolidasi ke kecamatan-kecamatan,” ujar pria yang juga menjadi Caleg dari Partai Hanura Dapil Binjai dan Langkat ini.

Pengembangan itu, katanya, dirinya akan memajukan usaha kecil menengah (UKM) di lingkungan PC NU Kota Medan. “Dalam rangka memajukan umat, banyak yang akan kita lakukan selain untuk meningkatkan perekonomian melalui UKM juga membentuk koperasi agar anggota dapat sejahtera dan bisa menjadi garda terdepan dalam memajukan perekonomian umat,” ucap Produser Film Romansa Danau Toba tersebut.

Namun, kata Burhanuddin, Hal itu semua bisa dicapai ketika seluruh kader dan pengurus berjalan dengan kompak sehingga memperkuat daya saing. “Yang penting lagi adalah jaga kekompakan dengan semangat persatuan dan kesatuan sesama kader dan pengurus NU agar kita nantinya dapat bersaing di era Industri 4.0 ini,” pungkasnya. (dvs/ila)