Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat merilis hasil survei di kantornya di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat merilis hasil survei di kantornya di Jakarta, Senin (25/3/2019).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Survei terbaru Charta Politika 1-9 Maret 2019 menunjukkan PDI-P dengan partai politik dengan elektabilitas tertinggi. Partai Gerindra berada di urutan kedua.
“PDIP dan Partai Gerindra merupakan partai politik tertinggi pilihan masyarakat. Diikuti kemudian oleh Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS,” kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya saat merilis hasil survei di kantornya di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Dalam survei itu, PDI-P dipilih oleh 24,8 persen responden, diikuti Gerindra 15,7 persen dan Golkar 9,8 persen. Sedangkan partai dengan dua suara terendah ditempati PKPI 0,3 persen dan Partai Garuda 0,2 persen.
Survei itu menunjukkan ada 7 partai yang meraih suara di atas 4 persen atau ambang batas lolos ke parlemen. Namun, menurut Yunarto jumlah partai yang lolos bisa bertambah jika mempertimbangkan undecided voters sebesar 17,1 persen dan margin of error 2,19 persen.
“Prediksi saya yang akan lolos 8 atau 9 partai, itu kalau mau berspekulasi,” ujar Yunarto.
Survei ini dilaksanakan pada tanggal 1-9 Maret 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 2.000 responden di 34 provinsi.
Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berikut hasil survei Charta Politika untuk Pileg 2019:
PDIP: 24,8
Gerindra: 15,7
Golkar: 9,8
PKB: 7,2
Demokrat: 5,1
Nasdem: 4,9
PKS: 4,1
PPP: 3,6
PAN: 3,2
PSI: 1,4
Perindo: 1,3
Hanura: 0,8
PBB: 0,4
Berkarya: 0,4
PKPI: 0,3
Garuda: 0,2
Tidak tahu/tidak menjawab: 17,1 persen. (Ihsanuddin/kps)
BEIJING, SUMUTPOS.CO – Pemerintah kota Qingdao, provinsi Shandong, Cina menghancurkan lebih dari poster peta dunia yang dinilai bermasalah. Masalah dalam puluhan ribu peta dunia itu adalah mencantumkan Taiwan sebagai sebuah negara independen.
Sebanyak 803 kardus berisi 28.908 peta yang ditujukan untuk ekspor dihancurkan pemerintah di sebuah lokasi rahasia di kota pelabuhan itu.
Penghancuran ini diperintahkan biro perencanaan dan sumber daya alam kota Qingdao setelah peta-peta itu ditemukan petugas bea cukai pekan lalu.
Pemerintah setempat mengatakan, penghancuran map “bermasalah” ini adalah yang terbesar dan pemantauan ketat produksi peta akan terus dilakukan.
Ma Wei, pejabat dari Departemen Manajemen Informasi Geografi di Kementerian Sumber Daya Alam mengatakan, peta merefleksikan kedaulatan nasional dan merupakan sebuah pernyataan politik.
“Jika ada ‘peta bermasalah’ yang mengganggu kedaulatan nasional dan integritas wilayah, khususnya produk asing atau produk yang ditujukan untuk ekspor, maka peta itu bisa digunakan sebagai spekulasi oleh komunitas internasional,” ujar Ma Wei.
“Peta ini secara langsung mengancam kepentingan nasional dan harga diri warga negara serta menjadi ancaman serius untuk keamanan nasional,” tambah dia.
Peta dunia itu diproduksi sebuah perusahaan di kota Hefei, provinsi Anhui. Sejauh ini tidak diketahui negara tujuan ekspor puluhan ribu peta itu.
Namun, sejumlah foto memperlihatkan seluruh peta itu dicetak dalam bahasa Inggris.
Dalam beberapa bulan terakhir, Cina meningkatkan tekanan terhadap berbagai perusahaan asing untuk mengakui Taiwan sebagai bagian dari Cina.
Sejumlah perusahaan seperti Delta Airlines, jaringan hotel Marriott, dan MAC Cosmetics dipaksa meminta maaf secara publik karena menyebut Taiwan sebagai negara independen. (kps)
istimewa
GILIRAN: Ferry Suando Tanuray Kaban segera mendapat giliran untuk menjalani sidang.
istimewa Ferry Suando Tanuray Kaban didakwa menerima suap dari Gubsu, Gatot Pujo Nugroho. sebesar Rp772,5 juta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tanuray Kaban didakwa menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Anggota dewan periode 2009-2014 itu disebut menerima suap Rp 772,5 juta.
“Terdakwa beberapa kali menerima hadiah berupa uang secara bertahap,” ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/3/2019).
“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji,” lanjut jaksa KPK Budi Nugraha.
Jaksa menyebut pemberian suap bermula pimpinan DPRD Sumut Chaidir Ritonga, M Afan, Kamaluddin Harahap dan Sigit Pramono Asri melakukan pertemuan dengan Sekda Pemprov Sumut Nurdin Lubis dan jajaran Pemprov Sumut.
Dalam pertemuan itu Nurdin Lubis menyampaikan permintaan agar pimpinan DPRD Sumut menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut 2012. Supaya permintaan itu disetujui DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan ‘uang ketok’.
Permintaan tersebut disanggupi Gatot Pujo dan kemudian pimpinan DPRD menyetujui pengesahan LPJP ABPBD Sumut 2012.
Selanjutnya, pada 19 November 2013 Gatot Pujo kembali menyampaikan nota keuangan dan Raperda tentang APBD-P Sumut 2013 dalam rapat paripurna DPRD Sumut. Jaksa menyebut pimpinan DPRD Sumut kembali meminta kompensasi ‘uang ketok’ untuk mempercepat pengesahan APBD-P 2013.
Agar memenuhi permintaan itu, Gatot Pujo mengumpulkan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diberikan kepada para anggota DPRD Sumut. Lagi-lagi permintaan itu direalisasikan dan dibagikan pada anggota DPRD Sumut.
“Setelah Raperda tentang LPJP APBD Sumut disetujui pimpinan dan anggota DPRD termasuk terdakwa, kemudian di ruangan M Alinafiah (Bendahara Sekwan) atau di ruangan masing DPRD lainnya M Alfinafiah menyerahkan uang kepada terdakwa,” ucap jaksa.
Pada APBD tahun anggaran 2014 dan 2015, jaksa menyebut pimpinan DPRD kembali meminta ‘uang ketok palu’ sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Permintaan uang itu untuk seluruh anggota DPRD Sumut.
“Pada bulan Agustus 2014 Kamaluddin Harahap mengingatkan Nurdin Lubis mengenai permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Sumut terkait persetujuan Raperda APBD-P tahun anggaran 2014 dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2015 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” kata jaksa.
Atas perbuatannya, Ferry Suandi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. (kps)
bagus syahputra/SUMUT POS
DIUSIR: Ali Mochtar Ngabalin saat diusir oleh mahasiswa dari Kampus UIN Sumut karena dianggap berkampanye, Kamis (21/3).
bagus syahputra/SUMUT POS DIUSIR: Ali Mochtar Ngabalin saat diusir oleh mahasiswa dari Kampus UIN Sumut karena dianggap berkampanye, Kamis (21/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Subbagian Humas dan Informasi UIN Sumut, Yunni Salma membantah informasi mengenai pengusiran Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dari acara diskusi publik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara oleh demonstran mahasiswa. Ia menyebutkan insiden itu hanyalah sebuah kesalahpahaman mahasiswa.
“Tidak ada sebenarnya istilah pengusiran di situ. Yang kita ketahui itu acara dialog publik. Konten materi di dalamnya murni soal kemaritiman, tidak menyinggung sama sekali tentang kampanye politik apa pun. Ini hanya kesalahpahaman berangkali, antara beberapa orang mahasiswa,” kata Yunni seperti dikutip dari Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (24/3/2019).
Yunni mengatakan, acara dialog publik tersebut difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pejabat penting pemerintahan seperti Sekjend Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemaritiman Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Septriana Tangkary, dan Rektor UIN Sumut Prof Dr Saidurrahman.
Dia menampik berita yang mengatakan ada ratusan mahasiswa yang melakukan demonstrasi dan mengusir Ngabalin. Menurut Yunni, hanya sepuluh orang yang beraksi, dan demonstrasi terjadi saat acara sudah berlangsung. Ngabalin sudah berusaha berdialog dengan para mahasiswa yang melakukan protes, tetapi pada saat yang sama dia juga harus kembali ke Jakarta. Di sinilah banyak pihak menilai bahwa Ngabalin pergi karena diusir.
“Saya humas, saya bisa pastikan ini karena berada langsung di lokasi kejadian. Paling kalau saya hitung hanya sepuluh atau berapa gitu, ya. Perlu kami luruskan kembali bahwa UINSU tidak pernah melakukan penolakan apa pun terhadap kedatangan para narasumber, malah kami merasa terhormat dan beruntung sekali terpilih menjadi lokasi kegiatan yang besar tersebut,” ucapnya.
Soal video pemaparan Ngabalin yang dituding melakukan kampanye salah satu kandidat calon presiden, Yunni kembali membantahnya. Dia mengatakan, video itu berisi keberhasilan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kalau orang memandang positif, sebenarnya tidak ada (kampanye), begitu. Tapi karena ini tahun politik, sensitif, jadi timbul kesalahpahaman. Tapi Insya Allah semuanya sudah kondusif. Mahasiswanya akan kami panggil untuk memberikan konfirmasi dan penjelasan,” kata Yunni.
Bukan Diusir
Rektor UIN Sumut Saidurrahman dalam keterangan tertulis milik humas pada Sabtu (23/3/2019) juga menegaskan tidak ada pengusiran di kampusnya kepada Ngabalin dalam dialog yang digelar di Gelanggang Mahasiswa Kampus I UIN Sumut di Jalan IAIN Nomor 1 Sutomo Ujung, Medan, pada Kamis (21/3/2019).
Dia menyampaikan hal ini sebagai klarifikasi terkait pemberitaan di sejumlah media massa yang mengabarkan adanya pengusiran yang dilakukan sejumlah mahasiswa UIN Sumut dalam agenda dialog publik tersebut.
“Itu tidak benar, beliau bukan diusir mahasiswa. Ngabalin meninggalkan lokasi karena jadwal dan protokol, bukan karena diusir,” katanya. “Ngabalin pulang karena sudah selesai menjadi pembicara. Dia mengejar waktu untuk penerbangan selanjutnya. Saat aksi demo, Ngabalin coba berkomunikasi tetapi tidak mendapat kesempatan. Waktu acara selesai, dia keluar menemui demonstran didampingi Kepala Biro AUPK Tohar Bayoangin dan pejabat lain,” kata dia.
Ia menyayangkan pemberitaan yang tidak memasukkan butir klarifikasi dari pihak kampus dan terdapat sejumlah informasi yang keliru. Padahal, diketahui, beberapa saat setelah aksi demo, pihak kampus melalui wakil rektor telah menyampaikan klarifikasi. Informasi yang dinilai keliru, katanya, soal jumlah mahasiswa yang melakukan aksi tidak mencapai ratusan, hanya sekitar belasan orang.
Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Sumut Prof Amroeni Drajat dalam klarifikasinya menyebutkan, aksi demo mahasiswa didasari dugaan kampanye terselubung yang dikemas dalam dialog publik atau dugaan politisasi kampus adalah tidak benar. “Tidak ada politisasi kampus. Kegiatan atau program ini dibuat pada hakikatnya untuk kepentingan pendidikan tinggi dan kepentingan generasi muda untuk siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Tujuannya memberikan bekal bagi mahasiswa agar siap bersaing di era global, era digital 4.0, dengan gagasan kedaulatan kemaritiman,” kata Drajat.
Kegiatan tersebut merupakan program kerja Kominfo RI bekerja sama dengan KSP dan UIN Sumut merupakan satu dari 100 kampus mitra seluruh Indonesia. Tema dialog publik adalah “Wawasan Kebangsaan Menuju Kedaulatan Maritim dan Daya Saing Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0”.
Para mahasiswa begitu antusias dan berterima kasih karena banyak peluang yang bisa diakses, seperti kesempatan meraih 20.000 kuota beasiswa pendidikan untuk persiapan SDM di era 4.0. Juga peluang karier lain dari sarana yang disiapkan pemerintah. (mei/kps)
Foto: REUTERS/Beawiharta
Seorang pengemudi Gojek mengendarai sepeda motornya melewati area bisnis di Jakarta, 9 Juni 2015 lalu. Tarif atas bawah angkutan online diberlakukan per 1 Juli 2017.
Foto: REUTERS/Beawiharta Seorang pengemudi Gojek mengendarai sepeda motornya melewati area bisnis di Jakarta, 9 Juni 2015 lalu. Tarif atas bawah angkutan online diberlakukan per 1 Juli 2017.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan akhirnya menentukan besaran tarif ojek online. Penetapan tarif ini sendiri dibagi menjadi tiga zona. Sistem zonasi ini sendiri terdiri dari zona I yang meliputi Sumatera, Jawa selain Jabodetabek dan Bali. Zona II terdiri dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sedangkan Zona III terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Untuk zona I, tarif batas bawahnya sebesar Rp 1.850 per kilometernya dan tarif batas atasnya Rp 2.300. Untuk biaya jasa minimalnya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000. Biaya jasa minimal inimerupakan biaya yang dibayarkan penumpang untuk jarak tempuh maksimal 4 kilometer.
“Jadi untuk (tarif) batas bawah Rp 2.000 (per kilometernya). Untuk (tarif batas) atasnya Rp 2.500. Itu yang Jabodetabek (zona II),” ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi di kantornya, Senin (25/3/2019).
Sementara tarif batas bawah zona III Rp 2.100 dan tarif batas atasnya Rp 2.600. Adapun biaya jasa minimalnya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000 Budi menambahkan, untuk di Jabodetabek biaya jasa minimalnya Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.
“(Biaya jasa minimalnya) Rp 8.000 sampai 10.000, tergantung aplikator (yang) menentukan,” kata Budi. Besaran tarif ojek online ini akan mulai berlaku pada 1 Mei 2019.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat ( ojek online).
Dalam aturan tersebut, diatur masalah formula perhitungan jasa (tarif ojek online). Aturan itu tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Formula penghitungan tarif terdiri dari biaya langsung dan tak langsung.
Biaya langsung terbagi dari biaya penyusutan kendaraan, bunga modal, pengemudi, asuransi, pajak kendaraan, BBM, ban, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, penyusutan telepon seluler, pulsa serta profit mitra. Adapun biaya tak langsung meliputi biaya penyewaan aplikasi. (kps)
Ilustrasi suhu ekstrem. Equinox diyakini banyak orang jadi dalang meningkatnya suhu di Indonesia.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meluruskan informasi yang menyebutkan adanya fenomena Equinox, yang menyebabkan peningkatan suhu ekstrem berakibat sun stroke dan dehidrasi.
Drs. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Sc., Deputi Bidang Meteorologi BMKG menjelaskan, equinox adalah fenomena astronomi di mana matahari melintasi garis khatulistiwa dan secara periodik berlangsung dua kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September.
“Saat fenomena ini berlangsung, matahari dengan bumi memiliki jarak paling dekat konsekuensinya wilayah tropis sekitar ekuator akan mendapatkan penyinaran matahari maksimum. Namun begitu, fenomena ini tidak selalu mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis maupun ekstrem,” katanya, dalam keterangan resminya, Senin (25/3/2019).
Secara umum, diketahui rata-rata suhu maksimum di wilayah Indonesia berada dalam kisaran 32-36 derajat Celsius. Berdasakan pengamatan BMKG, suhu maksimum tertinggi pada Jumat (23/3/2019) suhu di Meulaboh, Aceh mencapai 37,6 derajat Celsius.
“Equinox bukan merupakan fenomena seperti gelombang panas atau heat wave yang terjadi di Eropa, Afrika dan Amerika yang merupakan kejadian peningkatan suhu udara ekstrem di luar kebiasaan dan berlangsung dalam waktu cukup lama,” ujar Prabowo.
Untuk itu, Prabowo mengimbau masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan dampak dari equinox sebagaimana disebutkan dalam isu yang berkembang. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Indonesia cenderung masih lembab atau basah. Beberapa wilayah Indonesia saat ini sedang memasuki masa transisi atau pancaroba. Maka ada baiknya, masyarakat tetap mengantisipasi kondisi cuaca yang cukup panas dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan tetap menjaga kesehatan keluarga serta lingkungan. (kps)
ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedhar Nashir (kedua kiri) memberikan pemaparan saat jumpa pers jelang Ramadan di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (14/5).
ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedhar Nashir (kedua kiri) memberikan pemaparan saat jumpa pers jelang Ramadan di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (14/5).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1440 H jatuh pada 6 Mei 2019. Sementara Idul Fitri jatuh pada 5 Juni 2019. Hal tersebut ditentukan berdasarkan hasil perhitungan hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Dalam Maklumat PP Muhammadiyah, dijelaskan pula mengenai hari-hari besar lain umat Islam sebagai berikut: – 1 Zulhijah 2019 akan bertepatan dengan hari Jumat pada 2 Agustus 2019. – Hari Arafah 9 Zulhijah 1440 Hijriah jatuh pada hari Sabtu pada 10 Agustus 2019. – Idul Adha 10 Zulhijah akan bersamaan dengan hari Ahad yakni 11 Agustus 2019.
“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (kps)
istimewa
DEBAT: Capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan mengikuti Debat Capres-Cawapres perdana yang digelar Kamis (17/1), malam ini.
istimewa DEBAT: Capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan mengikuti Debat Capres-Cawapres perdana yang digelar Kamis (17/1), malam ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih unggul jauh dibanding pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Survei terbaru Charta Politika 1-9 Maret 2019 menunjukkan, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dipilih oleh 53,6 persen responden. Sementara responden yang memilih Prabowo-Sandi sebesar 35,4 persen. Sisanya sebanyak 11 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jokowi-Ma’ruf masih unggul dengan selisih 18,2 persen,” kata Yunarto saat merilis hasil survei di kantornya di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, angka elektabilitas kedua pasangan calon ini cendrung stagnan sejak survei bulan Oktober 2018 dan Januari 2019. Menurut dia, stagnansi ini terjadi karena pendukung fanatik kedua pasangan calon yang sudah terbelah sejak pemilihan presiden 2014 lalu. Selain itu, masa kampanye yang panjang juga membuat masyarakat jenuh.
“Mau ada gelombang tsunami apapun susah untuk merubah angka ini,” kata Yunarto.
Yunarto menilai dalam sisa waktu kampanye kurang dari satu bulan ini maka Prabowo-Sandi harus melakukan akselerasi untuk meningkatkan perolehan suara mereka jika ingin keluar sebagai pemenang. Sementara pekerja rumah bagi Jokowi-Ma’ruf adalah bagaimana mempertahankan para pemilih mereka.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (kps)
PUPUS
Pemain Timnas U-23 berebut bola dengan pamain Vietnam, di My Dinh Stadium, Minggu (24/3). Dalam laga ini, Indonesia kalah 0-1 sehingga memupus harapan lolos ke Piala Asia 2020.
PUPUS Pemain Timnas U-23 berebut bola dengan pamain Vietnam, di My Dinh Stadium, Minggu (24/3). Dalam laga ini, Indonesia kalah 0-1 sehingga memupus harapan lolos ke Piala Asia 2020.
HANOI, SUMUTPOS.CO – Harapan Indonesia untuk berlaga di Piala Asia U-23 pupus sudah. Kekalahan 0-1 dari tuan rumah Vietnam pada Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 di My Dinh Stadium, Minggu (24/3) menutup kans Garuda Muda untuk lolos.
Pada laga ini pelatih timnas U-23, Indra Sjafri melakukan beberapa perubahan. Satria Tama berada di bawah mistar. Sementara Saddil Ramdani cadangan. Indra juga menurunkan Witan Sulaiman dan Sani Rizki Fauzi di posisi starter.
Dua menit laga berjalan gawang Satria Tama langsung terancam. Vietnam mendapatkan tendangan bebas saat pertandingan baru berjalan dua menit. Satria Tama dengan sigap menggagalkan peluang tuan rumah.
Memasuki menit keenam, Timnas mendapatkan kesempatan untuk membalas. Tapi, sepakan Muhammad Luthfi Kamal tidak akurat. Begitu juang peluang lewat umpan Firza Andika yang salah diantisipasi pemain Vietnam, Nguyen Tanh Chung.
Namun di paruh pertama, Indonesia banyak berkutat di daerah pertahanan sendiri. Tendangan bebas Lufhti.Ttapi, sepakannya masih bisa diantisipasi oleh kiper Vietnam, B. Tien Dung.
Setelah itu, timnas kesulitan mendekati area kotak penalti Vietnam. Luthfi Kamal yang mendapatkan bola di menit ke-37 kembali berupaya untuk melakukan tembakan jarak jauh. tapi upayanya gagal setelah tembakannya melambung tinggi melewati gawang.
Di paruh kedua, permainan Indonesia lebih baik di awal-awal laga. Indonesia sempat beberapa kali dapat peluang emas. Peluang terbaik didapatkan Egy pada menit 54. Berawal dari permainan satu dua antara Sani Rizki dengan Osvaldo Haay, Egy Maulana Vikri melepaskan tembakan keras yang masih bisa dihalau kiper Vietnam.
Begitu juga peluang Marinus memanfaatkan kesalahan kiper lawan, Bui Tien Dung I. Namun masih bisa digagalkan dengan mudah. Indonesia justru kebobolan di injury time. Berawal dari tendangan sudut, Trieu Viet Hung membobol gawang Indonesia dengan sundulan.
Akibat kekalahan ini, Indonesia ada di peringkat ketiga klasemen Grup K dengan poin nol. Sebelumnya mereka dibantai Thailand 0-4. Sementara Vietnam ada di peringkat kedua dengan enam poin, kalah selisih gol dari Thailand yang punya jumlah poin sama. (bbs/don)
LEPAS: Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi, Dirut PT Jasa Marga Desi Arrayani, Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan lainnya melepas peserta jalan sehat, Minggu (24/3).
LEPAS: Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi, Dirut PT Jasa Marga Desi Arrayani, Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin dan lainnya melepas peserta jalan sehat, Minggu (24/3).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sempat dibuka secara gratis pada mudik Natal dan Tahun Baru 2019 lalu, ruas Jalan Tol Tebingtinggi-Sei Rampah akhirnya diresmikan Menteri BUMN Rini Soemarno, Minggu (24/3). Peresmian ruas tol Tebingtinggi-Sei Rampah ini pun menjadi ‘kado istimewa’, karena bertepatan dengan peringatan HUT ke-21 BUMN yang dipusatkan di Kota Tebingtinggi. Bahkan, pemerintah menggratiskan pemakaian ruas jalan tol Tebingtinggi-Sei Rampah sepanjang 9,33 Km ini mulai 25 Maret hingga 21 April 2019.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pengoperasian seksi 7 tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKTT) ini dilakukan karena, banyak masyarakat yang menginginkan tol tersebut segera dapat dilalui. “Jadi ada titik-titik kita melihat, sertifikasi; tolnya sudah selesai. Saya bicara sama Ibu Desi (Dirut PT Jasa Marga, Red), masyarakat di Tebingtinggi minta cepat, supaya tolnya segera dioperasikan. Jadi ya udah sekalian diresmikan. Dengan acara BUMN ini kita buka saja,” ujar Rini didamping Wali Kota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan, Dirut PT Jasa Marga Desi Arrayani, Dirut PT Inalum.
Budi Gunadi Sadikin dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati serta para pejabat eselon I BUMN, saat melepas ribuan peserta jalan sehat di Tebingtinggi, yang merupakan rangkaian dari peringatan HUT ke-21 BUMN yang dipusatkan di Kota Tebing Tinggi.
Rini melanjutkan, keputusan untuk menggratiskan tol tersebut pun diputuskan secara spontan. “Terus saya bilang ke Ibu Desi, kita kan lagi ulangtahun. Sudahlah kita gratiskan dulu sampai tanggal 21 April 2019,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, tidak akan ada lagi penutupan jalan tol. Karena sudah dioperasikannya untuk seterusnya. Karena, seksi Tebingtinggi-Sei Rampah ini sudah lulus sertifikasi dari Kementerian PUPR. “Jadi boleh dimanfaatkan dan digunakan masyarakat. Gak pakai gunting-gunting pita, yang penting langsung saja,” ucap Rini sambil tertawa.
Rini juga sangat berharap, dengan dibukanya gerbang tol Tebingtinggi menuju akses Bandara Kualanamu, Kota Medan dan Belawan tersebut, benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sebaiknya, terutama dalam kelancaran transportasi. “BUMN adalah milik negara, berarti milik rakyat dan milik kita semua, untuk itu BUMN harus bisa untung untuk diturunkan kepada anak, cucu, cicit di masa yang akan datang,” kata Rini.
Ruas jalan tol Tebing Tinggi-Sei Rampah merupakan bagian dari Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) dengan total panjang keseluruhan 61,7 kilometer. Ruas Kualanamu- Sei Rampah terhubung dengan ruas Belawan-Medan-Tanjung Morawa, di mana titik pertemuan antara dua jalan tol tersebut adalah di Tanjung Morawa.Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sendiri merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang terbagi dalam tujuh seksi.
Dikatakan Rini, ketika baru dilantik menjadi Menteri BUMN oleh presiden, dia diberi amanah BUMN ke depanya harus betul-betul bisa berkiprah sebagai perusahaan yang profesional, dan dapat memperoleh keuntungan. Jika sudah bisa mencetak keuntungan harus bisa berbagi kepada masyarakat. “Presiden juga mengingatkan pembangunan jalan tol di luar Pulau Jawa harus cepat diselesaikan, dan salah satu jalan tol tersebut adalah yang hari ini diresmikan pembukaannya,” ungkap Rini.
Sementara, Direktur Utama Jasa Marga Tbk, Desi Arryani menambahkan, ruas jalan tol MKTT ini sepanjang 61 km. Dari Total tersebut, 52 km sudah beroperasi. “Memang tinggal satu seksi lagi yang belum. Yang terkahir Sei Rampah Tebingtinggi ini, yaitu seksi tujuh,” katanya.
Setelah acara ini selesai, lanjutnya, Senin (25/3) dini hari pukul 00.00 tol tersebut akan dioperasikan. Masyarakat sudah bisa menggunakannya. “Kita berikan sosialisasikan ke masyarakat, seperti pesan Bu Menteri tidak akan dikenai tarif sampai 21 April,” jelasnya.
“Jadi dengan dioperasikan ruas terakhir ini, Tebingtinggi-Sei Rampah, tol Medan–Kualanamu-Tebingtinggi sepanjang 61 kilometer selesai. Sudah dioperasikan semuanya,” imbuhnya.
Kepada masyarakat, pihaknya mengimbau harus terus mematuhi peraturan lalu lintas. Masyatrakat diminta untuk tidak menyetir dalam kondisi lelah. “Jadi kita jaga, harus safety. Jangan lupa juga etoll, pulsanya disiapkan,” pesannya.
