MEDAN, SUMUTPOS.CO – Agenda kampanye terbuka atau rapat umum calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2019 di Sumatera Utara, baru akan dimulai pada 23 Maret mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, sejauh ini masih menunggu teknis pelaksanaan kegiatan tersebut dari KPU RI “Belum, belum ada dari KPU RI (petunjuk teknisnya). Lagian mulainya kan nanti 23 Maret,” kata Ketua KPU Sumut Yulhasni menjawab Sumut Pos, Minggu (20/1).

Pihaknya sendiri sejauh ini masih fokus pada tahapan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui program Jemput Bola (Jebol) di lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan. Disamping itu, tahapan sosialisasi pemilu juga terus dilakukan, mengingat waktu pencoblosan yang kian dekat yakni pada 17 April 2019.

Secara umum Yulhasni menjelaskan, sesuai PKPU 23 dan 28 tahun 2018 tentang Pemilu 2019, kampanye akbar yang dimaksud terdiri dari dua jenis kegiatan. Yakni pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Dimana peserta pemilu dalam melaksanakan pertemuan terbatas dapat melakukannya di dalam ruangan maupun gedung tertutup. Sedangkan untuk pertemuan tatap muka, dapat dilaksanakan dalam ruangan, gedung tertutup atau terbuka serta di luar ruangan.

“Namun tetap harus diingat dan diperhatikan bahwa, jumlah peserta yang hadir tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan pertemuan terbatas harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Ketentuan ini berlaku untuk semua peserta pemilu, baik caleg, calon DPD, parpol ataupun TKD capres dan cawapres,” katanya.

Adapun jumlah peserta kampanye pada pertemuan terbatas, sebut dia, sudah diatur jelas dalam regulasi. Yaitu untuk tingkat nasional sebanyak 3.000 orang, tingkat provinsi 2.000 orang dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 1.000 orang. “Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi serta petugas kampanye,” katanya.

Sedangkan bagi petugas kampanye saat pelaksanaan pertemuan terbatas, sambung Yulhasni, diwajibkan memberitahu kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan yang disampaikan ke KPU sesuai tingkatannya. “Untuk materi kampanye harus disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, bijak dan berabad serta tidak bersifat provokatif,” ujarnya.

Pada pertemuan tatap muka, petugas kampanye dapat diperkenankan mencetak dan menyebarkan bahan kampanye. Berbeda pada saat pertemuan terbatas, dimana petugas kampanye hanya dapat membawa, menggunakan, memasang dan menyebarkan bendera, tanda gambar atau atribut parpol dan juga bahan kampanye lainnya. “Petugas kampanye bertanggubgjawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan kampanye. Dan untuk pertemuan tatap muka juga bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Harian Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Bambang Pardede mengungkapkan, operasional Underpass Titi Kuning (Katamso-Delitua) sudah dilakukan belum lama ini sembari menunggu peresmian dari pemerintah pusat.

“Siang dan malam empat lajur sudah kita buka. Harapannya supaya tidak terjadi lagi hambatan arus lalu lintas di seputaran kawasan tersebut. Mengenai peresmian, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Kita tunggulah ya,” ujarnya kepada Sumut Pos, Minggu (20/1).

Pihaknya sudah menyampaikan laporan bahwa pembangunan infrastruktur itu telah beroperasi penuh ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di mana, saat ini tinggal menunggu waktu peresmian atas telah selesainya pembangunan underpass.

“Apakah nanti presiden yang melaunching atau menteri PUPR, kami pun masih menunggu jawaban. Intinya jalur tersebut sudah bisa dilalui dan dinikmati oleh masyarakat Sumut dan Medan khususnya,” katanya.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR sejak 25 Desember 2018, sudah melakukan uji coba pembukaan lalu lintas (open traffic) Underpass Katamso-Delitua. Uji coba dilakukan dengan membuka dua lajur satu arah yakni dari arah Asrama Haji ke SM Raja. Dari hasil uji coba, pembukaan underpass berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas di persimpangan Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Brigjen Zein Hamid.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas yang semakin lancar akan mengurangi biaya angkut kendaraan logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kehadiran infrastruktur jembatan, flyover dan underpass di samping memperlancar arus lalu lintas juga perlu dibuat indah dengan memasukan elemen budaya lokal sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakat dan menambah estetika kota,” katanya beberapa waktu lalu.

Pembangunan underpass dilakukan Kementerian PUPR melalui BBPJN II (Sumatera Utara-Riau), Ditjen Bina Marga dengan kontrak tahun jamak (multiyears) sejak Oktober 2016 dan ditargetkan rampung akhir Desember 2018.

Underpass ini terdiri dari 4 lajur 2 arah dengan panjang 392 meter yang terdiri dari konstruksi terowongan sepanjang 42 meter, jalan pendekat arah timur dan barat masing-masing sepanjang 216 meter dan 134 meter.

Selain pembangunan underpass, juga dikerjakan pelebaran jalan di sekitar underpass sepanjang 3,2 Km yakni pada ruas Jalan Brigjen Katamso – Zein Hamid, Jalan AH.Nasution, Simpang Jl. Karya Jaya – Jl. Adi Sucipto, Simpang Jl. STM Underpass Katamso, dan pelebaran Jembatan Sei Deli.

Pembangunan underpass juga menambah estetika Kota Medan karena pada dindingnya dihias ornamen khas Sumut. Underpass Katamso-Delitua juga telah dilengkapi sistem drainase dan pintu air untuk mengantisipasi terjadinya genangan pada terowongan, akibat kenaikan elevasi banjir dari Sungai Sei Deli. Biaya pembangunan underpass menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 129,15 miliar dan dikerjakan oleh kontraktor PT. Hutama Karya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Setda Kota Medan belum juga membuka lelang jabatan eselon II setingkat kepala dinas atau kepala badan. Padahal, sejak Oktober 2018 lalu terdapat beberapa posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kosong lantaran ditinggal pensiun.

Sekretaris BKD & PSDM Setda Kota Medan, Baginda Siregar mengaku belum bisa memastikan kapan lelang jabatan eselon II akan dibuka. Sebab, hal itu hak preogratif Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. “Kita belum tahu kapan dibuka lelang (jabatannya), begitu juga dengan mutasi. Semua itu hak prerogatif Pak Wali (Kota Medan),” ujarnya baru-baru ini.

Menurut Baginda, lelang jabatan nantinya tidak dibuka secara sekaligus terhadap kepala OPD yang bukan definitif. Namun, seleksi ini secara bertahap. “Nanti ada seleksi terbuka, kemungkinan dua atau tiga dulu dan sisanya menyusul. Seleksi dilakukan dari tim pansel (panitia seleksi) yang dibentuk. Tetapi, sejauh ini pansel belum ada dibentuk,” ujarnya.

Diutarakan Baginda, untuk mengisi kekosongan sementara jabatan sejumlah OPD yang ditinggal pensiun, maka ditunjuk orang yang berkompeten. Mereka menjadi Pelaksana Tugas (Plt). “Sebagian besar diisi oleh sekretaris. Namun ada juga diluar itu, seperti Pak Sulaiman Harahap, staf ahli wali kota ditunjuk sebagai Plt Kepala Kesbangpol,” tukasnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu mendesak Pemko segera membuka lelang jabatan tersebut. Ia pun mempertanyakan kenapa belum juga dibuka. “Kenapa belum dibuka lelang jabatannya, mau tunggu apalagi Pemko,” tanya Sabar.

Sabar menegaskan, apabila telah dibuka lelang jabatan eselon II maka dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Seleksi secara fair, jangan dicampuri dan tunggu-tunggu lagi. Nanti beralasan enggak mencapai target PAD yang telah ditetapkan, karena kepala OPD terkait masih Plt atau belum definitif,” ucapnya.

Kata Sabar, jika memang beberapa jabatan eselon II yang kosong diisi tanpa harus lelang jabatan, maka lakukan rotasi atau mutasi. Namun, dalam mutasi ini jangan berdasarkan suka atau tidak suka dan juga perkawanan. “Harus betul-betul yang berkompeten apabila dilakukan mutasi untuk mengisi kekosongan beberapa posisi eselon II,” pungkasnya.

Untuk diketahui, enam jabatan eselon II yang kosong antara lain Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR), Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM). Ketiga pejabat yang menduduki posisi tersebut sebelumnya telah pensiun.

Sedangkan tiga jabatan lagi yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) yang sudah kosong sejak Oktober lalu. Namun hingga kini belum ada penggantinya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belasan ribu buruh yang tergabung dalam massa Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) melakukan orasi di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (20/1). Mereka turun ke jalan guna menyampaikan pesan Pemilu damai dan menolak politik hoax.

Massa yang menggunakan mobil kontainer dan truk datang dari sejumlah daerah di Sumut. Tampak aparat kepolisian dan TNI bersenjata lengkap dikerahkan mengawal jalannya aksi. Kendaraan taktis polisi seperti water cannon Dit Sabhara pun diturunkan ke sisi utara Lapangan Merdeka yang menjadi titik aksi, setelah sebelumnya massa melakukan long march dari Lubuk Pakam menyerukan agar masyarakat menolak dan tidak terpengaruh hoax.

Massa diketahui tiba di Lapangan Merdeka Medan sekira pukul 13.30 WIB. Dalam orasinya, mereka terus menggaungkan penolakan politik adu domba dan penyebaran informasi bohong yang menjadi momok dalam kehidupan berbangsa yang heterogen.

“Kami ingin pemilu ini damai. Tak ada perpecahan. Aksi kami ini adalah deklarasi bahwa F-SPTI Sumut solit mendukung Pemilu 2019 yang damai, tanpa perpecahan,” kata Ketua DPD F-SPTI Sumut, Sabam P Manalu.

Ia mengatakan, masyarakat di bawah begitu resah dengan hoax yang massif menyebar dan berpotensi menyebabkan Pemilu 2019 menjadi rusuh. Menurutnya, organisasi yang dirinya pimpin menolak praktik-praktik politik hoax.

“Untuk itu, kita melalui DPD F SPTI menolak hoax, informasi-informasi bohong yang berpotensi menyebabkan pemilu rusuh. Saya melihat penyebaran informasi hoax begitu massif di masyarakat,” tegasnya.

Sabam menyebut, hoax yang terus menyebar melalui massif di media sosial sudah merambah ke anggota F SPTI itu sendiri. Sehingga menurutnya, deklarasi ini perlu dilakukan agar menjadi penegasan kepada para anggota kader yang ia pimpin agar berpikiran jernih dengan menolak politik hoax yang berpotensi memecah belah.

“Oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2019 ini terus saja menyebarkan berita hoax akan kinerja pemerintah. Padahal, kami selaku buruh bongkar muat begitu terbantu dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini,” kata dia.

Sabam menjelaskan, dengan pembangunan khususnya soal infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah, begitu berpengaruh kepada kinerja dan pemasukan mereka sebagai buruh bongkar muat.

Kata Sabam, pembangunan infrastruktur telah meningkatkan arus bongkar muat dan distribusi barang. “Mengapa saya bilang begitu, kami pekerja transport tentunya sangat terbantu dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah yang sah saat ini. Kerja kami sangat didukung oleh infrastruktur, karena apa, karena keberlangsungan arus barang masuk dan keluar dari provinsi ini semuanya ditentukan oleh infrastruktur,” bilang Sabam.

Menurutnya, dengan pembangunan infrastruktur di Sumut, khususnya jalan tol telah meningkatkan kesejahteraan para pekerja transportasi. “Juntrungnya, dengan peningkatan volume itu juga berpengaruh terhadap pemasukan kami. Semakin cepatnya arus transport maka berpengaruh kepada semakin banyaknya pekerjaan sehingga tentunya berpengaruh kepada kesejahteraan kami pekerja transport,” pungkasnya.

Terakhir Sabam menegaskan, F SPTI, tidak akan terpengaruh dengan berita-berita hoax yang berkembang di masyarakat. “Kami intinya tetap akan mendukung pemerintahan yang sah. Sehingga kami tegaskan F SPTI tidak akan berpengaruh dengan kabar bohong itu,” pungkas Sabam. (dvs/ila)