MEDAN, SUMUTPOS.CO – Khawatir disalahgunakan, sebanyak 26.025 keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sejak tahun 2015 hingga 2018, dimusnahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medann

Selasa (18/12) petang. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dalam drum, yang disaksikan oleh Disdukcapil dan Ombusdman Sumut, KPU serta Bawaslu Medan.

Kepala Disdukcapil Medan OK Zulfi mengatakan, pemusnahan yang dilakukan berdasarkan instruksi Surat Edaran Mendagri Tentang Pemusnahan e-KTP Invalid. Artinya, sudah tidak dipergunakan lagi maupun rusak karena sebelumnya masyarakat mengurus kembali dan yang lama ditarik.

“Pemusnahan ini merupakan yang kedua kali, sebelumnya (pertama kali) dilakukan pada Jumat lalu yang dilakukan serentak seluruh Indonesia sebanyak 18.312 keping. Sedangkan yang kedua ini sebanyak 26.025 keping. Jadi total yang sudah dimusnahkan 44.337 keping,” katanya.

Menurut OK Zulfi, pemusnahan yang dilakukan selain berdasarkan instruksi surat edaran juga menghindari supaya kejadian yang terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur karena tercecer tidak terulang kembali. “Kita menjaga supaya hal itu tidak terjadi di Medan dan disalahgunakan. Sebab, e-KTP ini merupakan dasar dokumen negara, dan kita takut digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu, kita musnahkan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Disdukcapil Sumut Ismael yang ikut menyaksikan mengaku, dalam surat edaran itu disampaikan secara tegas bahwasanya supaya kabupaten/kota melaksanakan pemusnahan. Sejauh ini, seluruh kabupaten/kota di Sumut sudah melakukan pemusnahan e-KTP.

“Surat Edaran Mendagri merupakan langkah tegas, karena selama ini aparatur di daerah merasa ragu untuk melaksanakan pemusnahan. Sebab, di dalam edarannya mengharuskan melakukan pemusnahan dengan disaksikan stakeholder terkait,” katanya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 400 personil gabungan disiagakan untuk pengamanan menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Persiapan pengamanan ditandai dengan upacara gabungan yang berlangsung di Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Senin (17/12).

Upacara yang berlangsung dipimpin langsung Kepala Syahbandar Utama Belawan, Sugeng Wibowo yang diikuti KPLP, TNI, Polri, Pelindo dan instansi lain yang terlibat di Belawann

Apel siaga guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan libur Natal dan Tahun Baru 2019. Ini merupakan kegiatan rutin pada setiap tahunnya. Tujuannya untuk memperkuat koordinasi antar petugas, instansi terkait, penyedia jasa dan asosiasi. Sehingga, diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan liburan dengan nyaman, lancar, aman, tertib dan selamat sampai tujuan.

Peningkatan pengamanan terhadap mobilitas masyarakat cukup besar baik melalui moda transportasi laut, udara dan darat. Akan dilaksanakan selama H-7 s/d H+14 atau dari tanggal 18 Desember s.d 8 Januari 2019 di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Sugeng Wibowo dalam amanatnya membacakan sambutan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengatakan, diperkirakan tahun ini akan terjadi peningkatan jumlah penumpang dari tahun sebelumnya sebesar 3,49% atau sebesar 37.564 penumpang.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menyediakan armada kapal laut sebanyak 1.293 unit dengan kapasitas 3,4 juta orang penumpang. “Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah melaksanakan uji petik kelaiklautan kapal penumpang,” kata Sugeng.

Ditegaskan, kepada seluruh operator kapal yang melayani angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 untuk memastikan kapal yang berlayar tidak melebihi kapasitas.”Untuk kapal KM Kelud yang menjadi sarana transportasi laut untuk Belawan, kita awasi dan cek, agar jumlah penumpang dan barang bawaan tidak melebihi kapasitas, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ungkap Sugeng.

Sementara itu, Humas PT Pelindo 1 Cabang Belawan, Muftikhrahman mengatakan, pihaknya sebagai penyedia sarana palabuhan, telah menyediakan segala bentuk fasilitas dan pelayanan untuk masyarakat. “Setiap tahun, segala sarana fasilitas seperti posko kesehatan, keamanan dan informasi serta pelayanan lain, telah kita siagakan untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera berkoordinasi dengan Pertamina terkait kelangkaan solar bagi nelayan tradisional di perairan Belawan. Pemprovsu akan segera menyurati pihak Pertamina terkait hal ini.

“Kami juga baru tahu persoalan ini setelah membaca berita di media massa. Tentu kami akan coba koordinasikan ke Pertamina tentang kelangkaan solar di Belawan,” kata Kepala Bidangn

Sumber Daya Alam dan Produksi Holtikultura Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu, Yulizar kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/12).

Menurutnya, selama ini masalah yang mencuat di Sumut dan banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan elpiji tiga kilogram. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Pertamina atas masalah itu baru-baru ini.

“Untuk masalah kelangkaan gas elpiji dan Premium ini, kami memang ada dipanggil DPRD untuk membicarakan solusinya. Bahkan saya sempat mendampingi pihak Pertamina bertemu langsung Dirjen Migas di Jakarta membahas hal ini. Yang mana mulanya menyambut respon gelombang demonstrasi atas kelangkaan premiun,” paparnya.

Terlebih dulu, sambung Yulizar, pihaknya akan coba menyurati pimpinan Pertamina untuk menanyakan kelangkaan solar bagi nelayan di Belawan yang diakibatkan 3 Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) yang dipasok dari PT AKR sudah tidak beroperasi. “Nanti kami akan surati menanyakan apa masalah yang terjadi, bagaimana solusi yang bisa dilakukan bersama agar nelayan di Belawan kembali mendapat pasokan solar,” katanya.

Yulizar menambahkan, secara pasokan BBM jenis solar, tidak ada masalah. Sebab, masih terus tersedia di Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) maupun pangkalan. Namun, untuk persoalan kebutuhan solar kepada nelayan di Belawan baru diketahui oleh pihaknya. “Maka dari itu dalam waktu dekat kami akan surati mereka dulu, agar ada solusi bagi nelayan kita untuk melaut. Sebab informasi ini juga baru kami ketahui setelah membaca berita di media,” pungkasnya.

Anggota Komisi B DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo sebelumnya meminta Pemprovsu perlu menyurati Pertamina guna meminta pasokan solar untuk para nelayan kecil yang biasanya melaut di Belawan. Sebab, sampai saat ini 3 SPDN yang dipasok dari PT AKR sudah tutup.

Nelayan juga beralasan solar di SPDN kurang bagus sehingga membuat mesin kapal cepat panas sehingga kerusakan mesin sampan sering terjadi. “Permasalahan yang dihadapi nelayan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemprovsu harus surati Pertamina di Jakarta, supaya ada dispensasi untuk beli solar di SPBU Pertamina,” katanya.

Nanti, lanjutnya, para nelayan yang ingin beli solar di SPBU harus dikoordinir oleh kelompok nelayan. “Pemprovsu harus tinjau ke lokasi, pastikan nelayan kecil mendapatkan solar bersubsidi dari Pertamina. Caranya, dikordinir oleh kelompok nelayan untuk beli langsung ke Pertamina dengan kartu nelayan,” ungkapnya.

Pemprovsu dan Pertamina tidak boleh lepas tangan melihat permasalahan yang dihadapi para nelayan kecil. “Kalau ada masalah dengan SPDN dari PT AKR harus dibuat dispensasi untuk membeli di SPBU Pertamina. Pertamina wilayah Sumatera harus surati juga pusat, kasih tahu permasalahan yang dihadapi nelayan sebagai wujud kepedulian kita terhadap masyarakat kecil,” tambahnya.

Sebelumnya, ribuan nelayan kecil Belawan bingung mau beli minyak solar. Pasalnya tiga SPDN yang sebelumnya ada kini sudah tutup dan mereka tidak diperbolehkan membeli minyak pada SPBU karena terhalang peraturan. Akibatnya, nelayan terpaksa membeli minyak solar dari sejumlah pengecer atau perdagangan BBM gelap dengan harga Rp6.500 hingga Rp8.000 dari harga seharusnya Rp5.140 per liter. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gedung baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah I Sumut, Cabang Medan Utara, Jalan Tanah Enam Ratus Medan Marelan, diresmikan Selasa (18/12).

Peresmian gedung dilakukan dengan penandatangan prasasti oleh Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz. Saat itu, juga dilakukan penyerahan santunan kepada 3 ahli waris dari tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing senilai Rp 170.216.293, Rp 161.547.561, dan Rp 48.458.139.

Deputi Direktur Wilayah Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan Umardin Lubis dalam pidatonya mengatakan, jumlah pekerja di Provinsi Sumut yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 4.500.000 pekerja, baik formal maupun non formal. Untuk perusahaan, ada 40.371 perusahaann

baik perusahaan besar maupun kecil.

Khusus untuk Medan Utara, sudah terdaftar sebanyak 5.430 badan usaha dengan jumlah tenaga kerja lebih kurang 164.000 tenaga kerja. “Mudah-mudahan dengan adanya gedung baru ini, semakin banyak masyarakat yang menikmati layanan kami,” ujar Umardin Lubis.

Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap peresmian gedung baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah I Sumut, Cabang Medan Utara. Menurutnya, penambahan gedung baru ini merupakan perwujudan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Semakin banyak masyarakat kita yang terlindungi melalui keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, produktivitas masyarakat kita di Sumut tentunya akan semakin meningkat. Semakin fokus memberikan kinerja terbaik,” ujar Gubsu.

Ketenagakerjaan termasuk perlindungan tenaga kerja, kata Gubsu, merupakan salah satu isu yang menjadi fokusnya untuk mewujudkan Sumut Bermartabat. Untuk itu, Edy berharap agar kedepannya terjalin komitmen dan kerja sama yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah I Sumut dengan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

“Khususnya, dalam menjamin kesejahteraan para pekerja di Sumut, baik yang bekerja secara formal maupun kelompok masyarakat yang berusaha mandiri atau dikenal dengan istilah pekerja bukan penerima upah. Sinergi kita mewujudkan ini,” ucap Edy Rahmayadi.

Agar lebih banyak masyarakat dan badan usaha yang menikmati layanan ini, Edy menyarankan agar dilakukan lebih banyak sosialisasi dan melakukan pendekatan yang proaktif. “Bila perlu kita yang jemput bola, karena ini semua demi kepentingan meraka juga, mensejahterakan masyarakat kita,” tuturnya.

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz menyampaikan, bahwa peresmian gedung baru ini merupakan langkah BPJS untuk terus memperluas jangkauan dan melakukan pelayanan optimal terhadap masyarakat.

“Selain itu, kami juga ingin menginformasikan bahwa sejak bulan Agustus BPJS telah resmi memberikan perlindungan kepada para pahlawan devisa negara atau tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri,” ujarnya.

Naufal setuju bahwa saat ini hambatan terbesar yang dihadapi BPJS adalah masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja untuk ikut serta dalam program BPJS. “Untuk itu, seperti arahan Bapak Gubernur, kami setuju untuk memperbanyak sosialiasi,” ujar Naufal. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan diminta benar-benar me-nerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Seiring dengan itu, Pemko Medan diminta supaya melakukan pendataan ulang penerima bantuan miskinn

“Kita minta Pemko melakukan pendataan ulang paling lama 1 kali dalam 2 tahun bagi penerima bantuan miskin, sesuai Perda. Tujuannya agar penerima bantuan miskin tepat sasaran dan warga Medan terhindar dari kemiskinan,” tegas Parlaungan Simangunsong ST saat menggelar sosialisasi IV 2018 Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Menteng VII Gang Nasional Ujung, Senin (17/12). Sosialisasi Perda itu dihadiri ratusan masyarakat dan konstituen.

Menurut anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat ini, Pemko Medan harus banyak melakukan sosialisaai Perda kemiskinan. Mengingat saat ini warga Medan banyak mengeluhkan bantuan miskin karena tidak tepat sasaran dan sulitnya pengurusan. “Pemko Medan harus bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin sesuai yang tertuang dalam Perda,”tegas Parlaungan Simangunsong yang saat ini Caleg DPRD Sumut 2018-2019 dari dapil  Sumut I Kota Medan.

Sebagaimana diketahui, dalam Perda No 5 tahun 2015, intinya warga Kota Medan yang termasuk dalam kategori miskin memiliki hak atas kebutuhan pangan (Raskin), pelayanan kesehatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelayanan pendidikan (gratis 12 tahun), pekerjaan dan berusaha (lapangan kerja), perumahan (bedah rumah), air bersih dan sanitasi yang baik, lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Dengan adanya Perda, diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Kota Medan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. “Penanggulangan kemiskinan ini memerlukan pendekatan terpadu yang pelaksanaannya dilakukan bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, ekonomi, budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin,” tegasnya.

Perda No 5/2015 disahkan 12 Oktober 2011 yang berisi 12 Bab dan 29 pasal. Juga diatur hak warga miskin pada Bab IV Pasal 9 berbunyi, bahwa setiap warga miskin mempunyai hak, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik

Penyebab kemiskinan dapat dikategorikan 3 di antaranya, kemiskinan alami (natural) yang disebabkan keterbatasan kualitas SDM dan SDA. Kemudian kemiskinan struktural merupakan kemiskinan langsung atau tidak langsung akibat kebijakan, peraturan dan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan kultural akibat sikap individu yang mencerminkan gaya hidup, prilaku atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.

Dalam sosialisaai Perda, beberapa perwakilan dari Pemko Medan memaparkan beberapa program Pemko Medan terkait penanggulangan kemiskinan. Seperti dari mewakili Dinas Sosial Kota Medan yang juga kordinator kota Program Keluarga Harapan (PKH) Dedi Irwanto Pardede, mengatakan, untuk Tahun 2018 warga Medan yang memdapat PKH sudah mencapai 51.000 peserta. Saat ini saja warga Medan tercatat 126.206 KK sebagai warga miskin.

Dikatakan Pardede, sesuai UU No 13 Tahun 2011, bahwa setiap 6 sekali dilakukan pendataan ulang penerima bantuan miskin. Sedangkan program dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKKPR) Kota Medan yang diwakili Dewi mengatakan, untuk penanggulangan kemiskinan di kota Medan. Khususnya warga berpenghasilan rendah program itu seperti bantuan bedah rumah, bantuan pembuatan pipa sanitasi air limbah, pembuatan pipa air bersih dan MCK.(adz/ila)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga binaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kota Tebingtinggi melakukan perekaman e-KTP, Selasa (18/12), di Aula Lapas Jalan Pusara Pejuang, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebingtinggi Kota.

Perekaman data KTP elektronik dengan sistem jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tebingtinggi dilakukan karena tahun depan akan diadakan pesta demokrasi Pemilihan Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD dan DPRD Kabupaten Kota.

“Tujuan dilakukannya perekaman e-KTP kepada warga binaan ini adalah agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2019 nanti,”kata Kadis Dukcapil Muhammad Fachry Selasa (18/12), di kompleks perkantoran BP7 Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi.

Menurut Fachry, layanan perekaman data secara mobile ini dilakukan untuk menjaring warga binaan di Lapas yang beridentitas penduduk setempat namun belum melakukan rekam data untuk kepentingan E-KTP.

“Saat ini sedang dilakukan proses perekaman data E-KTP terhadap sekitar 400 warga binaan penghuni Lapas Tebingtinggi dan kita masih menunggu hasilnya apakah ada yang memiliki data ganda atau lainnya, dengan memiliki KTP elektronik diharapkan mereka bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu nanti,”jelas Fachry.

Sedangkan jumlah warga di Kota Tebingtinggi yang telah melakukan perekaman data sejauh ini telah mencapai 99 persen dan untuk mencapai perekaman 100 persen, pihak Disdukcapil akan berupaya melakukan jemput bola, yang salah satunya seperti secara mobile mendatangi rumah tahanan ini.

Sementara itu, KPLP Lapas Kelas II B Tebingtinggi Krisman Ziliwu di sela-sela proses perekaman data warga binaan Lapas Tebingtinggi mengatakan, kegiatan perekaman data e-KTP kepada warga binaan agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi tahun depan.

“Kegiatan ini di ikuti sebanyak 401 warga binaan yang belum memiliki E-KTP, dan kegiatan ini dilakukan selama 2 hari di Lapas Kelas II B Kota Tebingtinggi, kita berharap dengan adanya kegiatan ini, semua warga binaan dapat berprilaku baik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum,”ucap Krisman. (ian/han)