surya/sumut pos
DIABADIKAN: Tim surveyor KARS diabadikan bersama Wabup H Darma Wijaya, dan Direktur RSUD Sultan Sulaiman dr Nanda Satria Hasrimy, Selasa (18/12).
surya/sumut pos DIABADIKAN: Tim surveyor KARS diabadikan bersama Wabup H Darma Wijaya, dan Direktur RSUD Sultan Sulaiman dr Nanda Satria Hasrimy, Selasa (18/12).
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Tim surveyor Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melakukan akreditasi terhadap RSUD Sultan Sulaiman Sergai versi Standarisasi Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi I, Selasa (18/12).
Kunjungan tim KARS yang dipimpin dr Jalil Matondang Sp An, bersama dr Jamilatun Rosidah MM, dan NS Bayu Hendro Hartanto S.Kep itupun disambut oleh Wabup Sergai H Darma Wijaya, didampingi Direktur RSUD Sultan Sulaiman dr Nanda Satria Hasrimy, Asisten Ekbangsos Ir H Kaharuddin beserta staf jajaran RSUD Sultan Sulaiman.
Ketua Tim KARS dr Jalil Matondang menyampaikan, sangat mengapresiasi persiapan yang dilakukan oleh RSUD Sultan Sulaiman dibuktikan dengan kehadiran Wabup pada acara ini dan memperkenalkan tim surveyor dari KARS.
Dikatakan Jalil, survey akreditasi dilaksanakan harus dengan praktek untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan proses pelayanan kesehatan yang dilakukan.
“Setelah proses akreditasi, maka akan diketahui bahwa masih ada pekerjaan yang terbengkalai selama ini, dan itu yang menjadi titik poin perbaikan selanjutnya. Hal-hal yang wajib dilaksanakan seperti SOP pelayanan terhadap pasien harus dipenuhi, karena jika tidak dilaksanakan penuh, artinya kita belum seratus persen melaksanakan tugas dan kewajiban kita,” kata Jalil.
Jalil menambahkan, sedangkan makna paripurna adalah sempurna, semua pelayanan telah baik, maka jika kita belum melaksanakan tugas yang belum baik agar segera diperbaiki. Dalam hal ini kami akan melakukan penilaian dan telaah regulasi pada sektor manajemen, medis dan perawat di RSUD Sultan Sulaiman. “Kami tentu berharap semua proses penilaian berjalan lancar sehingga mendapatkan hasil yang baik pula,”tandasnya.
Pada kesempatan itu, Wabup H Darma Wijaya mengatakan, hal yang terbaik dilakukan oleh Rumah Sakit, untuk pelaksanaannya hendaknya kita tetap senyum dan ringan menghadapinya namun tetap menjalankan tugas melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Lulusnya nanti, lanjut pada akreditasi ini bukan karena Rumah Sakit yang indah, bukan karena dokter yang profesional atau obatnya yang manjur, namun lebih kepada bagaimana kita melayani masyarakat. Dan yang paling utama adalah kekompakan dan kemauan kita dalam menjalankan tugas di Rumah Sakit, ujar Darma Wijaya.
Wabup Darma Wijaya berharap, kepada tim surveyor agar dengan segala kekurangan hendaknya diberikan masukan standar pelayanan.
Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Sulaiman dr Nanda Satria Hasrimy mengatakan, profil lengkap RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Sergai serta persiapan menghadapi survey akreditasi. Untuk itu, dr Nanda Satria berkomitmen untuk menjadikan RSUD Sultan Sulaiman sebagai Rumah Sakit terbaik dalam pelayanan, SDM maupun infrastruktur guna mendukung Visi Kabupaten Sergai yang Unggul, Inovatif menuju Sumut Bermartabat. (sur/han)
istimewa
PENGHARGAAN: Perwira tinggi Filipina memberi penghargaan kepada tentara berhijab di Filipina.
istimewa PENGHARGAAN: Perwira tinggi Filipina memberi penghargaan kepada tentara berhijab di Filipina.
MANILA, SUMUTPOS.CO – Tak lama lagi, personel militer perempuan dan mengenakan hijab bakal menjadi pemandangan biasa di Filipina. Militer negeri itu berencana menyebarkan para tentara perempuan berhijab sebagai bagian inisiatif kontraterorisme di negeri itu.
Para perempuan yang dijuluki “prajurit berhijab” ini akan memberikan dukungan bagi komunitas yang mengalami trauma perang.
Mereka akan ditempatkan di berbagai lokasi penting menyusul kesuksesan mereka saat bertugas di kota Marawi yang dikuasai ISIS tahun lalu.
Kolonel Romeo Brawner mengatakan, para prajurit ini telah menjalani pelatihan untuk mencegah dan menangani ekstremisme. “Karena mereka sukses di Marawi makan kami yakin mereka juga akan sukses di tempat lain,” kata Brawner kepada Arab News.
“Mereka akan menyediakan layanan budaya dan psikososialuntuk komunitas urban. Hal ini bermanfaat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kota-kota,” tambah Brawner.
Seperti halnya di Marawi, pasukan perempuan ini juga diterjunkan ke berbagai kota lain seperti Caloocan, Malabon, Navotas, dan Valenzuela serta desa Maharlika. Pekan lalu, AD Filipina menggelar upacara khusus untuk menghormati para anggota pasukan hijab yang bertugas dalam proses rehabilitasi di Marawi.
“Sebagai perempuan militer, Anda bertugas untuk menjaga perdamaian. Namun, saya tahun tugas kalian adalah mengelola kamp pengungsi, Anda bisa menjaga perdamaian sekaligus membangun perdamaian,” kata Diosita Andot, menteri muda dari kantor penasihat presiden urusan.
Anggota pasukan ini, empat perwira dan 56 petugas lainnya, mendapatkan anugerah berupa tanda jasa militer untuk pelayanan mereka di Marawi pada 2017.
Tugas utama merek adalah membantu pemerintah lokal dan badan-badan lain untuk membantu warga yang kehilanngan tempat tinggal akibat perang lima bulan di kota itu. Para tentara perempuan ini fokus dalam pendidikan damai dan membantu penyelesaiaan masalah psikologi, khususnya di antara anak-anak dan pemuda korban perang. (bbs/azw)
ist/SUMUT POS
DISEMAYAMKAN: Jenazah Riski Syahputra disemayamkan di rumah duka.
ist/SUMUT POS DISEMAYAMKAN: Jenazah Riski Syahputra disemayamkan di rumah duka.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Isak tangis memenuhi rumah milik salah seorang warga di Dusun Bulu Duri, Desa Bekiung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Pasalnya, penghuni rumah bernama Riski Indra Syahputra (25) ditemukan tewas tergantung di tiang tengah teras rumahnya, Selasa (18/12) pagi.
Korban pertama kali ditemukan dengan posisi tergantung oleh istrinya, Aprilia Br Ginting (22) sekira pukul 07.00 WIB.Saat ditemukan, korban tergantung dengan tali nilon warna kuning yang melilit leher.
Melihat hal itu, istri korban langsung histeris sambil menangis dan meraung berteriak meminta tolong.Jeritan tersebut didengar oleh Josua Tarigan (33). Saat itu, dirinya sedang berada di luar rumah.
Kaget melihat adiknya menjerit, Josua langsung masuk kedalam rumah. Ia melihat korban sudah tergantung. Dirinya langsung memutuskan tali nilon yang mengikat korban dengan cara membakarnya dengan mancis dan meletakkan korban dilantai.
Humas Polres Langkat AKP Arnold Hasibuan mengatakan, korban ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Tepatnya di Lingkungan V Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.Menurut Arnold, korban berprofesi sebagai supir angkot. Sedangkan motifnya diduga korban depresi.
Sebelumnya korban cekcok/bertengkar dengan istrinya sehingga harus pisah ranjang. Istri korban tidur di rumah orangtunya yang tidak jauh rumah kontrakan mereka.
“Keributan keduanya dipicu karena korban menggadaikan mobil angkot yang dibawanya kepada orang lain di Tanah Merah Binjai seharga Rp1.800.000. Namun mobil ini sudah ditebus oleh pemiliknya (Ismail) dengan perjanjian bahwa korban harus melunasi/membayarnya kepada Ismail, pada hari Senin,” kata Arnold.
“Namun hingga waktu yang ditentukan, korban belum dapat membayarnya dan terjadilah peristiwa bunuh diri,” sambung Arnold.
Polisi yang datang ke lokasi kejadian, langsung melakukan oleh TKP. Hasil pemeriksaan luar, dari tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban langsung di bawa ke Puskemas Kuala.“Diduga korban murni bunuh diri dengan cara gantung diri,” tutur Arnold. (bam/ala)
isT
HADIRI: Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah hadiri Penutupan Safari Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al Busyro, Jalan Purwosari Gang Sederhana Medan, Senin malam (17/12/2018).
isT HADIRI: Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah hadiri Penutupan Safari Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al Busyro, Jalan Purwosari Gang Sederhana Medan, Senin malam (17/12/2018).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah mengatakan, keberadaan ulama memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Karenanya, ulama atau pemuka agama bisa membimbing dan mengingatkan para pemimpin untuk lebih baik dan tidak menyalahi perintah Allah SWT saat menjalankan tugas.
Hal itu disampaikan Wagubsu ketika meng hadiri acara Penutupan Maulid Arbain Majelis Taklim Darushoffa Medan, Senin (17/12) malam, di Pondok Pesantren Al Busyro, Jalan Purwosari Gang Sederhana Medan.
“Sebagai manusia maupun pemimpin, kita sangat membutuhkan bimbingan dari para ulama atau pemuka agama, sesuai dengan agama masing-masing. Bersama ulama jugalah kita bisa membangun Sumut Bermartabat,” kata Wagubsu.
Karena itu, kata Wagubsu, bila ulama yang mengundangnya insya Allah akan datang, meski undangan yang disampaikan secara mendadak. Sebab, para ulama pasti mengajak untuk bermunajat dan berzikir sambil berdoa.
“Jujur saya merasa ketenteraman bila berada di tengah-tengah ulama yang memiliki banyak ilmu agama, selain berzikir kita juga berdoa sambil mendekatkan diri kepada Allah SWT,” ungkapnya.
Di kesempatan itu, Wagubsu juga memberi apresiasi dengan diisinya kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang dilakukan di Pondok Pesantren Darushoffa dengan melakukan syiar Islam selama 40 malam dengan cara keliling Kota Medan dan sekitarnya.
“Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan Maulid pada umumnya, karena menyampaikan atau menyiarkan agama Allah hingga ke pelosok Kota Medan dan sekitarnya. Hal ini juga bisa dikatakan membantu pemerintah untuk memberi pendidikan agama secara langsung dan insya Allah bisa membuat akhlak masyarakat lebih baik lagi ,”ujarnya.
Tak hanya itu, Wagubsu juga berharap, kedepan generasi muda Islam bisa menjadi pemimpin yang shaleh dan shaleha, khususnya para santri Pesantren Darushoffa. Agar kelak bisa membangun tanah kelahiran seperti yang sedang dilakukan Gubernur dan dirinya.
“Mari kita membangun tanah kelahiran, jangan biarkan orang lain yang menjadi pemimpin di tanah kelahiran ini. Untuk itu sesuai pesan Gubsu Edy Ramayadi dan saya, yang bertekad untuk membangun tanah kelahiran yang lebih baik dan bermartabat,” jelasnya lagi.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut Dr H Ardiansyah MA. Menurutnya, kegiatan keliling kota sambil mensyiarkan Islam harus dilestarikan, karena sebagai wujud semangat kaum muda untuk mendalami ajaran agama, serta menyintai Allah SWT dan Rasul-Nya.
Sementara Arifin, salah seorang peserta yang berasal dari Tanjungbalai menjelaskan, di lokasi tersebut membuat para peserta dari luar memiliki keistimewaan tersendiri. (prn/han)
KARO, SUMUTPOS.CO – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof Dr Zudan Arief Fakrulloh, SH, MH mengintruksikan agar pelayanan perekaman KTP elektronik dengan cara ‘jemput bola’.
Hal ini disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH setelah menerima surat edaran Nomor :471.13/24150 Dukcapil tanggal 17 Desember 2018 kepada seluruh bupati/walikota se- Indonesia.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Bupati Karo langsung memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten karo untuk menjaring bagi pemula supaya dapat tercatat dan terekam memiliki kartu identitas sesuai target pemerintah.
“ Sasaran jemput bola diarahkan kepada pemilih pemula SMU, SMK, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren yang ada di Rutan dan Lapas serta tempat yang lain memiliki jumlah pemilih yang terkonsentrasi seperti perusahaan dan perkantoran,”ujar Terkelin, Selasa (18/12).
Disisin lain, Terkelin mengingatkan Disdukcapil melanjutkan tahap II pemusnahan KTP elektronik kategori rusak dan invalid, guna antisipasi penyalahgunaan kartu penduduk.
Kepala Dinas Plt Dukcapil Kab. Karo, Drs Indra Jaya Bangun mengaku telah menerima instruksi bupati tersebut.
Perekaman jemput bola ini sebagai bentuk sosialisasi kepada usia pemula. “Kami harap para pemula dapat menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan termasuk KTP elektronik sebagai identitas penduduk warga negara,” jelasnya.
Selanjutnya, dia akan bentuk tim dan menyiapkan peralatan dan menentukan sasaran dan target sesuai jumlah pemilih yang terkonsentrasi jumlahnya.
Melihat kondisi Kab. Karo sasaran difokuskan ke arah Rutan dan Lapas. Jika tak ada halangan maka perekaman KTP-EL di Lapas Kabanjahe akan dimulai Kamis (27/12), mengingat perekaman ini harus sudah dilaporkan ke Kemendagri RI melalui Gubernur Sumatera Utara sebelum habis akhir tahun 2018. (deo/han)
solideo/sumut pos
DIROBOHKAN: Bangunan 152 Kios rata dengan tanah setelah dirobohkan oleh juru sita PN Kabanjahe dalam menjalankan perintah eksekusi.
solideo/sumut pos DIROBOHKAN: Bangunan 152 Kios rata dengan tanah setelah dirobohkan oleh juru sita PN Kabanjahe dalam menjalankan perintah eksekusi.
KARO, SUMUTPOS.CO – Juru sita Pengadilan Negeri Kabanjahe mengeksekusi 152 rumah toko/kios yang berada lokasi Mulawari Mart di Jalan Kabanjahe-Tigapanah, tepatnya di Simpang Desa Mulawari, Kecamatan Tigapanah, diwarnai isak tangis para pedagang, Selasa (18/12) siang.
Eksekusi itu dilakukan sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe No 29 /Pdt-G/2009/PN KBJ tanggal 2 Juni 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No 167/Pdt/2010/PT-MDN tanggal 15 Juli 2010.
Pelaksanaan eksekusi dengan alat berat tersebut, juga dihadiri oleh Kepala Desa Mulawari, Bebas Kemit, begitu juga pihak pemohon serta pemilik kios, dan ruko termasuk pengembang, Verawenta br Surbakti. Eksekusi itupun mendapat penolakan dari Verawenta yang terus menangis meraung-raung. Namun perlawanan Verawenta tak membuahkan hasil, dia langsung diamankan personel Polwan Polres Karo. Alhasil, satu per satu bangunan mulai dihancurkan menggunakan alat berat.
Selain Verawenta, para pemilik kios yang datang ke lokasi hanya bisa pasrah. “Kenapa dieksekusi kios kita, pada hal kita mengangsur setiap bulan ke Bank Logo Beratagi,” isak mereka.
Disela-sela pelaksanaan eksekusi, Jurusita Pengadilan Negeri Kabanajahe, Petrus Surbakti didampingi Kristian Surbakti, Amir Perangin-angin, Iman Putra mengatakan, eksekusi ini terkait masalah harta warisan antara termohon atas nama Perlabaan Perangin-angin dengan pemohon Komen br Perangin-angin. “Mereka ini adalah saudara, dan lahan ini telah dijual oleh termohon, dan di atasnya telah dibangun kios sebanyak 152 pintu dan beberapa ruko oleh pengembangnya. Sedangkan lima pintu ruko tidak dieksekusi karena pemiliknya melakukan perlawanan hukum, sehingga ditunda hingga beberapa waktu,” ujarnya.
Disambungnya lagi, setelah keluarnya surat penetapan eksekusi No.8/Pdt.X/2018/29/Pdt-G/2009/PN KBJ tertanggal 17 Desember 2017. “Kita laksanakan eksekusi ini atas adanya surat penetapan dengan dibantu pihak Polres Karo, dan lahan untuk dibagi dua kepada Perlabaan dan Komen br Perangin-angin sesuai dengan putusan yang sudah dikeluarkan.” ucapnya.
Edy Saputra Ginting (45) warga Desa Dokan, Kecamatan Merek salah satu pemilik kios mengatakan, bahwa dia telah memberi uang muka kios tersebut sebesar Rp40 juta dan angsurannya setiap bulan sebesar Rp 4 juta rupiah ke Bank Logo Berastagi. “Namun, adanya eksekusi ini, kami selaku pemilik kios tidak menuntut kepada pemilik lahan, tetapi kami akan menuntut Verawenta br Surbakti selaku pengembang,”ucapnya.(deo/han)
bambang/SUMUT POS
UJIAN: Sebanyak 41 ASN di lingkungan Pemkab Langkat sedang mengikuti ujian kenaikan langkat di SMP Negeri 5 Stabat, Langkat, Senin (17/12).
bambang/SUMUT POS UJIAN: Sebanyak 41 ASN di lingkungan Pemkab Langkat sedang mengikuti ujian kenaikan langkat di SMP Negeri 5 Stabat, Langkat, Senin (17/12).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat menggelar ujian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2018, di SMP Negeri 5 Stabat, Langkat, Senin (17/12).
Kepala BKD Langkat Musti SE MSi pada laporannya, menjelaskan, tujuan pelaksanaan ujian dinas untuk memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peningkatan kenaikan pangkat,yaitu dari yang berpangkat pengatur TK. I (II/d) untuk naik ke pangkat penata muda (III/a) dan ASN yang berpangkat penata TK. I (III/d) ke pangkat Pembina (IV/a).
“Kenaikan ini dengan mempedomani persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” sebutnya.
Untuk jumlah peserta, kata Musti, sebanyak 41 orang ASN, terdiri dari 26 orang peserta ujian dinas tingkat 1, sedangkan 15 orangnya lagi untuk ujian dinas tingkat II.
“Untuk pelaksanaanya sendiri selama dua hari yaitu dimulai hari ini sampai besok, bertempat di SMP Negri 5 Stabat,” jelasnya.
Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini, sambung Musti, UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, UU No 23 tahun 2014 tentang perangkat daerah, peraturan pemerintah No 12 tahun 002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat dan peraturan pemerintah No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.
“Serta peraturan kepala BKN No 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah no 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS, sebagai telah diubah dengan peraturan pemerintah No 12 tahun 2002,” paparnya.
Turut hadir Kepala BKN Regional VI Engllsh Nainggolan SH MSi, Kabid Pengembangan dan Survevisi Kepegawaian BKD Langkat Ida Widiyani, dan para peserta ujian Dinas. (bam/han)
istimewa
PROTES: Sejumlah wanita berhijab ditangkap polisi Tiongkok menyusul protes yang mereka lakukan terhadap peraturan pemerintah Tiongkok, beberapa waktu lalu.
istimewa PROTES: Sejumlah wanita berhijab ditangkap polisi Tiongkok menyusul protes yang mereka lakukan terhadap peraturan pemerintah Tiongkok, beberapa waktu lalu.
XINJIANG , SUMUTPOS.CO– Muslim di wilayah Xinjiang, Cina Barat kian tertindas. Jangankan untuk berdoa dan bersujud di masjid, sekadar pemilihan nama-nama dengan identitas keislaman pun tak pernah mudah bagi lebih dari 10 juta jiwa muslim di sana.
Mereka adalah etnis Uighur, etnis Muslim yang mendominasi hampir setengah populasi Xinjiang. Sudah sejak bertahun silam, aturan dan kebijakan baru dibuat oleh Pemerintah Tiongkok untuk wilayah otonomi Xinjiang.
Peraturan tersebut melarang warga Uighur menggunakan burka, memiliki jenggot panjang, menggunakan nama-nama tertentu (yang di dalamnya termasuk nama Muhammad), dan bahkan berpuasa saat Ramadan. Walau selalu dalam penyangkalan Pemerintah Cina, semua aturan di Xinjiang itu membuat mayoritas Muslim Uighur terdiskriminasi, mereka tak bebas berislam.
Pertengahan 2017 lalu, sejumlah media internasional sempat menyoroti regulasi Pemerintah Tiongkok yang mengatur nama-nama warga Xinjiang. Dalam aturan tersebut, setiap orangtua di Xinjiang tak boleh memberi anaknya beberapa nama. Termasuk di dalamnya nama Muhammad, Jihad, Islam, dan beberapa nama identitas keislaman lainnya.
Jika orangtua di Xinjiang melanggar, maka si anak akan hilang semua haknya atas layanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan Pemerintah Tiongkok. Sebelum aturan pembatasan nama, kebijakan diskriminasi serupa pernah mengatur tentang pakaian etnis Uighur.
Tahun 2015 silam, Pemerintah Tiongkok mengeluarkan aturan perempuan Muslim di Urumqi – ibu kota Xinjiang – untuk tidak menggunakan burka. Alasannya, burka bukanlah pakaian tradisional perempuan Uighur, jadi tak boleh ada burka digunakan di tempat umum.
Setahun setelah larangan penggunaan burka keluar, Muslim Uighur kembali dibatasi untuk berislam. Kali ini larangan itu datang di kala Ramadan di Xinjiang. Pemerintah Tiongkok menyatakan, tak boleh ada guru dan siswa di seluruh sekolah di Xinjiang yang berpuasa selama Ramadan.
Imbasnya, seluruh bisnis makanan dan minuman di Xinjiang tak boleh ada yang tutup selama siang hari di bulan Ramadan 2016 silam. Puncak dari segala aturan yang mengekang kebebasan Muslim Uighur itu datang pada Agustus 2018 lalu.
Tim ACTNews merangkum fakta yang diwartakan BBC. Di laman laporan tentang Uighur itu, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial melaporkan tindakan keji yang dilakukan Pemerintah Tiongkok. Dalam laporan investigasi itu disebutkan, Pemerintah Tiongkok telah menahan sekitar satu juta jiwa orang yang diduga berasal dari etnis Uighur.
Penahanan Muslim Uighur itu dilakukan di tempat kamp interniran (kamp pengasingan) yang berukuran besar, berjarak cukup jauh dari Pusat Kota Xinjiang.
HMI Gelar Aksi Solidaritas untuk Uighur
Sementara, belasan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa solidaritas kemanusiaan untuk Muslim di Uyghur, RRT di depan Kantor DPRD Sumut , Selasa (18/12). Mereka mengecam pelanggaran hak azasi manusia (HAM) yang dialami jutaan orang yang harus mengungsi.
Dalam orasinya, Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut menyebutkan bahwa Pemerintah Tiongkok seolah menganggap Muslim Uighur seabgai kelompok ekstremis yang berbahaya. Bahkan dari sikap itu, terjadi persekusi masal kepada warga yang menganut kepercayaan tertentu. Adapun tindakan tersebut seperti larangan menggunakan nama berbau Islam bagi bayi yang baru lahir. Jika ada orang yang namanya berbau Islam, diancam tidak mendapat pekerjaan.
Selain itu juga penyitaan Alquran, sajadah dan benda yang menyimbolkan keislaman dianggap ilegal. Melarang anak-anak belajar Alquran dan kegiatan keislaman. Sementara pendidikan umum tidak mengajarkan Agama. Masjid diubah menjadi pusat propaganda serta diharuskan mengibarkan bendera Tiongkok. Memotong gamis perempuan ditengah jalan, hingga larangan memakai jilbab dan cadar bagi perempuan.
Begitu juga dengan memasang kamera pendeteksi wajah di seluruh tempat untuk memata-matai gerak-gerik Muslim Uighur. Keluarga di daerah itu harus menerima kehadiran tamu dari partai komunis yang diutus negara ke rumah mereka dengan tujuan mendoktrin dengan komunisme, melarang melakukan ibadah dan mengucapkan salam. Menikahkan paksa Muslimah dengan komunitas dari suku han dengan dalih asimilasi budaya. Sekitar 1 juta Muslim Uighur dimasukan ke kamp konsentrasi, re-edukasi didoktrin ajaran komunis dan patriotisme china, dipaksa makan babi dan meminum alkohol.
“Menanggapi hal itu Badko HMI Sumatera Utara menyayangkan sikap yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, menyikapi persoalan Muslim Uighur badko HMI Sumut menganggap persoalan Uighur adalah persoalan besar kemanusian. Banyak terjadi pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas di China,” ujar Haris perwakilan peserta aksi membacakan statemen.
Lebih lanjut dikatakannya, Badko HMI Sumut meminta pemerintah Indonesia tidak tinggal diam karena sebagai negara dengan mayoritas muslim punya tanggungjawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uyghur. Mereka juga meminta ada suara tegas dari perwakilan pemerintah indonesia khususnya Sumut untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena hal ini bukan sekedar diskriminasi Agama, namun juga sudah tindak pelanggaran HAM.
Mereka juga meminta Pemerintah Indonesia menjalankan mandat konstitusi dunia untuk menjaga ketertiban dunia. Itu tidak bisa dijalankan jika pemerintah bersikap netral atau pasif saja. “Kami meminta kepada pemerintah indonesia putuskan hubungan kerjasama ekonomi indonesia dengan china karena sudah melanggar ketrtiban dunia,” ujarnya.
Menanggapi aksi mahasiswa Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa Wakil Rakyat menyatakan atas nama kemanusian tidak boleh ada tetesan darah dan air mata. Hal tersebut telah menjadi tugas konsitusi dan indonesia ikut terlibat aktif untuk menertibkan dunia. Karena urusan luar negeri merupakan domain dari pemerintah pusat maka pihaknya lanjut Sutrisno akan menyampaikan aspirasi Badko HMI Sumut terkait persoalan Uyghur.
“Karena urusan luar negeri domainnya pusat maka kita dalam rangka menampung dan membantu menyampaikan statemen ini ke Kementerian Luar negeri atau ke DPR RI. Semoga bisa menjadi dorongan dan langkah kongkrit terhadap persoalan tersebut. Pada prinsipnya kami sama dengan saudara-saudara Badko HMI tidak pernah menerima jika masih ada penindasan dimuka bumi ini dalam bentuk apapun. Tentu kami sangat mendukung dan akan segera meng-fax-kan ke pusat segera,” pungkasnya. (bbs/bal/azw)
Foto: Istimewa
Mobil listrik Blits saat menjelajah Sumatera
Foto: Istimewa Mobil listrik Blits saat menjelajah Sumatera dalam program PLN Blits Explore Indonesia.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mobil listrik Budi Luhur-ITS (Blits) menyambangi Medan, Sumatera Utara, dalam perjalanannya menjelajah Indonesia dalam program PLN Blits Explore Indonesia. Bergerak sejak September, Blits berhasil menempuh perjalanan sejauh 3.584 km, mulai dari Surabaya, Jakarta, Bengkulu, Palembang, Padang, hingga Medan.
“Targetnya, Blits akan ikut Reli Dakar yang merupakan rute paling ganas di dunia. Jika Blits mampu mengikuti Reli Dakar dengan ketahanan yang mumpuni, maka Blits pasti mampu melampaui rute di bawahnya. Rencananya, Blits ikut rally Dakar sekitar dua tahun lagi atau tahun 2020. Saat ini, masih tahap uji coba,” kata Direktur Kerjasama dan Humas Blits, Amb Sunten Z Manurung, di Medan, Selasa (18/12/2018).
Rencana ikut Rally Dakar itu, menurut Sunten, merupakan mimpi Ketua BPH Yayasan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro, yang dikenal sebagai pembalap yang pernah mengikuti Reli Dakar tahun 2010-2011 mewakili Indonesia.
Selain target untuk bertarung di Reli Dakar, Blits juga digadang untuk dikomersialkan. “Pastinya untuk produksi komersial. Tapi produsennya bukan Universitas Budi Luhur. Kami hanya memegang hak cipta,” jelasnya.
Sebelumnya, Agus Mukhlisin, Leader PLN Blits Explorer Indonesia, saat menyambangi SMK Teladan Medan mengatakan, biaya pengembangan mobil listrik mencapai Rp1 miliar per unit.
“Kita masih ujicoba dan prototipe. Jangan dilihat mahalnya, pasti namanya research biasanya investasinya mahal. Ke depan akan dibuat pilot project dengan permintaan tertentu. Kemudian, bisa diproduksi massal untuk model city car, SUV ataupun bus listrik,” katanya.
Jika Blits dikomersialkan, menurutnya, harga pasti bisa bersaing. Saat ini, Blits bekerja sama dengan PLN sebagai penjamin pengisian baterai listrik mobil.
Ia berharap, akan ada investor yang mau bergabung dan selanjutnya akan membuat bisnis gathering. Setelah ini mengundang pelaku usaha otomotif di Indonesia. (Mea)
Alami insiden kecelakaan, mobil listrik Blits dan Kasuari langsung di-towing menuju bengkel rekanan di Medan untuk perbaikan.
Alami insiden kecelakaan, mobil listrik Blits dan Kasuari langsung di-towing menuju bengkel rekanan di Medan untuk perbaikan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perjalanan mobil listrik Blits (Budi Luhur–ITS) telah menempuh jarak sejauh 3.584 km, saat memasuki Provinsi Sumatera Utara pada pertengahan Desember 2018. Sebelumnya, Blits memulai perjalanan September lalu dari Surabaya, ke Jakarta, Bengkulu, Palembang, Padang, dan kemudian Medan.
Tetapi perjalanan mobil listrik Blits yang bertajuk PLN Blits Explore Indonesia itu tidak mudah. PLN Blits Explore Indonesia sempat mengalami insiden sebelum memasuki Kota Medan. Blits mengalami kecelakaan di 60 km sebelum memasuki kota Medan, dengan menabrak mobil patwal yang berada di depan.
Kronologisnya, saat rombongan melaju beriringan pada kecepatan 50-60 km per jam, tiba-tiba mobil patwal mengerem mendadak untuk menghindari mobil pengguna jalan lainnya yang berada di depannya.
Seketika Blits ikut mengerem, hingga tertabrak dari belakang oleh mobil Kasuari. Akibatnya, Blits terdorong ke depan dan menabrak mobil patwal yang di depan Blits.
Setelah kejadian itu, mobil listrik Blits dan Kasuari langsung di-towing menuju bengkel rekanan di Medan untuk perbaikan.
“Kerusakan terparah terjadi pada Blits, karena bagian depan menabrak patwal dan belakang ditabrak oleh Kasuari. Tetapi insiden ini tidak menyurutkan semangat tim PLN Blits Explore Indonesia untuk menyelesaikan misi keliling nusantara sejauh 15.000 km,” ungkap Yoga Uta Nugraha, Projek Leader Blits, kepada pers di Medan.
Hingga berita ini diturunkan, mobil listrik Blits masih menjalani perbaikan oleh tim Blits. Yang paling penting, motor listrik dan baterai Blits tidak mengalami masalah dalam insiden ini.
Sedangkan mobil listrik Kasuari sudah bisa jalan normal seperti biasa.
Dalam beberapa hari ke depan, Blits dan Kasuari mampu melanjutkan perjalanan ke Aceh dan KM 0 Sabang.
Blits diproyeksikan akan melanjutkan misi jelajah besok, Kamis (20/12) menuju Sabang, Aceh.
Ketua BPH Yayasan Budi Luhur Cakti , Kasih Hanggoro menambahkan, dalam insiden kecelakaan ini, yang penting kru PLN Blits Explore Indonesia dalam keadaan selamat.
“Crew Blits di lapangan bisa mengatasi masalah ini, dan tetap semangat dalam PLN Blits Explore Indonesia. Ini bisa menjadikan pengalaman berarti bagi tim Blits untuk misi PLN Blits Explore Indonesia, dan menuju Rally Dakar paling ganas di dunia,” jelas pria yang pernah mengikuti Rally Dakar di Argentina ini.
Blits sendiri didesain untuk Rally Dakar mulai dari tubular sasis, bentuk bodi, electric motor, sampai dengan ketahanan baterai.
Projek Blits merupakan inovasi mobil listrik yang dilahirkan dari anak bangsa sendiri, yang bisa dikenal oleh dunia. Maka ditargetkan untuk mengikuti Rally Dakar yang merupakan rally paling ganas di dunia. Harapannya Blits bisa mengikuti Rally Dakar dengan spesifikasi canggih dan ketahanan yang mumpuni.
Sebelum mengikuti Rally Dakar, mobil listrik Blits (Budi Luhur – ITS) akan melakukan uji coba jelajah nusantara dengan tema “PLN Blits Explore Indonesia”. Perjalanan Nusantara ini akan menempuh jarak 15.000 km, yang dimulai dari ITS Surabaya, Budiluhur Jakarta, Palembang, Medan, Aceh, Sabang, Pontianak (Pulau Kalimantan), Sampit, Balikpapan, Samarinda, Makasar (Pulau Sulawesi), Kendari, Manado, Ternate, Sorong (Papua), Manokwari, Jayapura, Marauke, Kupang, Labuan Bajo, Bima, Mataram, Bali, Banyuwangi, dan finish di Surabaya.
Jelajah Sumatera ini, Blits melakukan pengisian baterai di Rayon PLN yang berada di setiap Kabupaten atau Kota. PLN Blits Explore Indonesia ini bekerjasama dengan PLN untuk pengisian baterai, dan sangat terbantu karena PLN telah siapkan alat pengisian baterai di setiap rayon Kabupaten atau Kota yang didatangi dan melakukan pengisian baterai Blits setelah menempuh perjalanan 150-200 km, dengan lama pengisian sekitar 4 – 8 jam.
Selain itu PLN Blits Explore Indonesia juga diikuti oleh mobil hybrid series KASUARI untuk menjelajah Nusantara sejauh 15.000 km. Universitas Budiluhur dan ITS dalam perjalanan ini menggandeng beberapa pihak seperti PT PLN, PT Pertamina, Kemenristekdikti, dan PT Godyear Indonesia. (mea)
