24 C
Medan
Friday, April 3, 2026
Home Blog Page 5675

Letkol Deni Ungkap 10 Kasus Narkoba

TEDDY AKBARI/SUMUT POS PISAH SAMBUT: Letkol Deni Eka Gustiana dan Letkol Syamsul Alam melakukan salam komando pada acara pisah sambut Dandim Langkat di Makodim 0203/Langkat, Jalan Jenderal Sudirman, Binjai Kota.
TEDDY AKBARI/SUMUT POS
PISAH SAMBUT: Letkol Deni Eka Gustiana dan Letkol Syamsul Alam melakukan salam komando pada acara pisah sambut Dandim Langkat di Makodim 0203/Langkat, Jalan Jenderal Sudirman, Binjai Kota.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0203/Langkat sudah diserahterimakan dari Letkol Deni Eka Gustiana kepada Letkol Syamsul Alam pada acara pisah sambut di Makodim 0203/Langkat, Jalan Jenderal Sudirman, Binjai Kota, Senin (17/12).

Mengenang selama masa tugasnya, mantan Komandan Batalyon (Danyon) Intel Tempur Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) ini merasa senang bertugas di Binjai-Langkat.

Catatan Deni, Kodim Langkat melalui Unit Intelijen sukses melakukan pengungkapan narkoba sebanyak 10 kasus. Karenanya, dia mengapresiasi prajurit Unit Intelijen atas torehan prestasi tersebut.

Tak lupa, Deni yang kembali ke Satuan Kostrad sebagai Wakil Asisten Intelijen Divisi 2 Kostrad, memohon maaf kepada semua pihak yang hadir dalam pisah sambut tersebut.

Menurut dia, menjabat selama satu tahun dua bulan di Binjai-Langkat belum dapat memberikan yang terbaik.

Harapannya, ujar Deni, hubungan yang sudah terajut baik dapat ditingkatkan. Deni menambahkan, masyarakat Sumut khususnya Kota Binjai tidak seperti yang dibayangkan oleh warga umumnya yang berasal dari Jawa.

“Saya berpikir awalnya orang Sumut ini keras-keras atau identik dengan premanisme. Tapi setelah dijalani, orang Sumut ternyata baik. Jauh dari apa yang saya bayangkan,” ujar Deni.

Sementara, Letkol Syamsul Alam sebelumnya mengemban amanah Danyon Intel Kostrad. Selama berdinas berbaju loreng hijau, Syamsul yang kini menjabat Dandim Langkat pernah bertugas di Jakarta, Magelang dan Makassar tempat terakhir sebelum Binjai. Bagi dia, prestasi yang ditorehkan Deni cukup banyak. Disinggung bagaimana membangun sinergitas yang baik antara TNI-Polri jelang Pemilu 2019, Syamsul enggan berkomentar panjang. “Yang jelas TNI netral,” tandasnya. (ted/han)

Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polres Binjai Kerahkan 410 Personel

.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 410 personel Polres Binjai dikerahkan untuk pengamanan (PAM) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019. Jelang H-7 perayaan Natal, kepolisian menyatakan sudah siap mengamankan natal yang akan digelar di sejumlah rumah ibadah umat kristiani.

“Yang jelas bahwa penekanan dari Bapak Kapolri yang disampaikan kepada Bapak Kapolda sampai dengan kepada seluruh jajaran Polres. Khusus kita yang di Binjai ini, memang telah mempersiapkan lebih kurang 410 personel Polres Binjai yang akan kita turunkan saat pengamanan Natal dan Tahun Baru,” jelas Kapolres Binjai, AKBP Donald Simanjuntak kepada Sumut Pos di halaman Makodim 0203/Langkat, Jalan Jenderal Sudirman, Binjai Kota, Senin (17/12).

“Kita juga tetap mendapat bantuan dari jajaran TNI khususnya dari Kodim, beberapa batalyon dan dari pemerintah kota,” sambung mantan Kapolres Samosir ini.

Perwira menengah dengan pangkat dua melati emas di pundaknya ini mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas saat perayaan Nataru 2019. “Imbauan kami kepada masyarakat yang pertama tentu harapan kami untuk sama-sama menjaga kondusifitas Kota Binjai. Karena kami tahu Binjai ini Kota Idaman yang sangat religius,” ujar Donald.

Mantan Kasat Intelkam Polrestabes Medan ini menilai, daerah yang dijuluki Kota Rambutan dikenal memiliki masyarakat yang bertoleransi tinggi dengan agama lainnya. “Sehingga diharapkan seluruh masyarakat Kota Binjai baik itu alim ulama dan semua elemen masyarakat untuk mendukung kegiatan Natal dan Tahun Baru bagi umat nasrani yang merayakannya,” tandas Donald. (ted/han)

Bocah Tidur Selama 22 Hari, Penyebabnya Masih Misteri

Bocah 4 tahun di Dusun Masjid Dua Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Sumut, sudah 22 hari tak bangun dari tidurnya.
Bocah 4 tahun di Dusun Masjid Dua Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Sumut, sudah 22 hari tak bangun dari tidurnya.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pasangan Sandi Syahputra, 25 dan Prili Mahdania, 24 dirundung kesedihan. Putra sulung mereka, Gilang Tama Alfarizi, 4, sudah tertidur selama 22 hari.

Warga Jalan Masjid II, Gang Rukun, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang itu kini hanya merawat Gilang di rumah. Mereka pun masih bertanya-tanya, kenapa anaknya itu tidak terbangun.

Prili menuturkan, tidak ada gelagat yang aneh dengan anaknya sebelum tertidur. Saat itu, pada Minggu (26/11) lalu anaknya tetap bermain seperti biasa.

“Masih lincah lah dia. Pokoknya gak ada yang aneh. Makanya kami heran kenapa bisa tidurnya lama,” kata Prili, Senin (17/12).

Malamnya, Prili mengajak Gilang tidur. Namun anaknya tidak mau.

“Dia nonton televisi. Dia mau tidur sama ayahnya katanya. Jadinya saya tidur duluan,” ujarnya.

Malam itu Gilang tidur sekira pukul 23.00 WIB. Besoknya, Gilang tidak bangun. Dia tetap tidur hingga keesokan harinya.

Senin (27/11) sang ayah mencoba membangunkan Gilang sekira pukul 10.00 WIB. Bocah tersebut sempat bangun. Namun dia mengaku masih mengantuk.

“Ayahnya nyuruh mandi. Tapi anakku masih ngantuk,” imbuhnya.

Saat itu Gilang memang bisa diajak bicara. Namun dia menguap dan kembali tidur. Sama seperti keesokan harinya. Dia tetap tidur.

Selama tertidur, Gilang tetap bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Keluarga yang khawatir, melarikan Gilang ke RSUD Deli Serdang. Dia sempat dirawat selama 14 hari.

Pihak rumah sakit menyatakan Gilang sehat. Masih heran, dia dibawa ke RSUP H Adam Malik, Kota Medan. Diagnosa di Adam Malik juga menyatakan Gilang sehat.

Beberapa hari dirawat, keluarga membawa Gilang pulang. Mereka memberi asupan makanan lewat infus. Untuk pernafasannya menggunakan oksigen.

Di rumah, Gilang banyak dijenguk masyarakat. Pemerintah daerah juga sudah datang melihatnya.

“Semoga anak kami segera bangun dan bisa bermain lagi,” tandasnya.

Kasubbag Humas RSUP Adam Malik Rosario Dorothy menjelaskan, Gilang sempat dirawat sejak Senin (11/12). Keluarga lalu membawanya pulang pada Rabu (13/12).

Saat masuk ke Adam Malik, Gilang direncanakan akan menjalani EEG (elektroensofalogfam) untuk memeriksa aktivitas otak. Supaya bisa diketahui apakah ada kelainan atau ada virus di dalam otak.

“Belum sempat dilaksanakan, keluarganya sudah minta pulang,” ujarnya Senin (17/12). (pra/JPC)

Bocah 4 Tahun Ini Sudah 22 Hari Tak Bangun dari Tidurnya

Bocah 4 tahun di Dusun Masjid Dua Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Sumut, sudah 22 hari tak bangun dari tidurnya.
Bocah 4 tahun di Dusun Masjid Dua Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Sumut, sudah 22 hari tak bangun dari tidurnya.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Seorang balita di Dusun Masjid Dua Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Sumut, sudah 22 hari tak bangun dari tidurnya.

Balita tersebut bernama Gilang Tama Alfarizi dan berusia 4 tahun 6 bulan. Bocah tersebut tertidur sejak 25 November 2018 malam hingga kini.

Orang tua dan keluarga bocah telah berupaya mengobatinya ke rumah sakit di Deliserdang hingga ke Medan. Namun kondisinya masih juga belum sadar.

Bahkan, meski ramai didatangi warga sekitar, Gilang yang dirawat di rumahnya tetap tertidur pulas.

Ibu Gilang, Prili Mahdania mengaku, meski hasil diagnosa tidak menderita penyakit tetapi tetap merasa khawatir dengan kondisi kesehatan putranya.

Oleh karena itu, sang ibu memberi asupan makanan cair dan juga pernapasan melalui oksigen.

Ia menceritakan, keanehan yang dialami anaknya bermula pada 25 November lalu. Usai bermain malam hari seperti biasa Gilang langsung tidur. Akan tetapi, keesokan harinya ternyata Gilang tidak bangun-bangun hingga sore hari.

“Karena khawatir, kami membawa gilang ke Rumah Sakit Umum Deliserdang. Setelah dua minggu dirawat, tapi tidak ada perkembangan terhadap kondisinya,” ungkap Prili saat diwawancarai awak media, Senin (17/12/2018).

Prili kemudian merujuk anaknya ke RSUP H Adam Malik Medan. Di rumah sakit tersebut juga hasilnya sama. “Kondisi Gilang tak berubah dan tetap tertidur. Tim dokter yang merawatnya bilang dalam kondisi normal dan tidak ada menderta penyakit. Dari hasil diagnosa itu, keluarga memutuskan kembali membawa Gilang pulang ke rumah,” sebutnya.

Ia menambahkan, sampai sekarang masih bingung dan tidak tahu dengan kondisi Gilang yang tidak terbangun dari tidurnya. Namun, ketika diajak bicara mau menjawab. “Gilang tertidur aja, tapi bisa bergerak sedikit-sedikit. Diajak ngomong ngerti tapi mata tidak terbuka,” imbuhnya. (fir)

Pembangunan Ringroad Utara Medan Tinggal Komitmen

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Jalan Lingkar Utara Medan, Provinsi Sumatera Utara, ternyata bukan isapan jempol. Hal itu dibuktikan dengan sudah tersedianya alokasi anggaran untuk pembangunan tersebut pada 2019.

KEPALA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumut, Bakhtaruddin mengatakan, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp65,31 triliun untuk Provinsi Sumut melalui dana transfer daerah dalam APBN 2019. “Alokasi itu meningkat Rp2,85 triliun (4,16 persen) dari TA 2018 sebesar Rp62,46 triliun.

Dari anggaran itu pemerintah menetapkan belanja satuan kerja kementerian/lembaga (K/L) sebanyak 939 DIPA sebesar Rp21,96 triliun, meningkat 2 persen dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp21,54 triliun,” kata Bakhtaruddin kepada Sumut Pos, usai acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 di Kantor Gubernur Sumut, akhir pekan lalu.

Sekaitan rencana pembangunan ringroad Utara Medan, dia mengatakan, alokasi dana tersebut sudah tertampung dalam 939 DIPA sebesar Rp21,96 triliun itu. Menurutnya, tinggal bagaimana komitmen dan kemauan stakeholder di Sumut mewujudkan wacana pembangunan tersebut.

“Ya, itu harus ditampung. Anggaran yang sudah dialokasikan oleh pusat ke daerah, masuk melalui itu. Nanti dialokasikan kembali ke dalam APBD. Tinggal kesiapan daerah menjemput itu, dan daerah harus siap sebab alokasi dananya sudah tersedia,” katanya.

Menurut dia, alokasi dana transfer pusat ke daerah dibanding tahun anggaran 2018, jauh meningkat yakni sekitar Rp2,8 triliun. “Jadi cukup besar,” katanya. Secara khusus untuk dana transfer daerah TA 2019, sebut dia, juga cukup besar dialokasikan. Di mana, selanjutnya dana transfer tersebut akan dibahas lagi untuk masuk ke APBD masing-masing daerah. “Termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Itu dibahas lagi oleh daerahn

termasuk uang-uang dari sektor pendapatan asli daerah yang ada, agar tertampung di APBD,” katanya.

Di tempat serupa, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengamini ucapan Bakhtaruddin sekaitan wacana pembangunan ringroad Utara Medan. “Itu nantinya diawal (APBD murni, Red) dimasukkan, seperti tadi disampaikan Pak Bakhtaruddin dana tersedia Rp21 triliun lebih. Salah satunya nanti untuk itu (ringroad Utara Medan),” katanya.

Tak hanya pembangunan jalan lingkar luar, kata Edy, pada 2019 infrastruktur seperti jalur layang kereta api, LRT, BRT bahkan jalan tol alokasi dananya dapat dipakai dari situ. “Jadi ini yang sedang dibicarakan, sedang diteliti lagi dan nanti 2019 dimulai,” katanya.

Dukungan pembangunan jalur lingkar luar (ringroad) di Utara Medan Utara ini juga mendapat dukungan dari DPRD Sumut yang menilai ini sangat penting. Ringroad ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di inti kota. Anggota DPRD Sumut dari dapil Kota Medan, HM Nezar Djoeli mengatakan, ringroad utara Medan ini sangat diperlukan. Menurutnya, kawasan Pantai Timur ini sangat padat jumlah kendaraan khususnya di seputar jalur industri. “Tentu ini sangat penting untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di kawasan Medan Utara. Bayangkan berapa banyak kendaraan besar melintas menuju luar Medan,” ujar Nezar.

Pun begitu, pembangunan tersebut diharapkannya bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sebab jika tujuannya mengurangi kemacetan, maka jalur lintasan melalui Jalan Tol telah ada. Sehingga, rencana untuk lingkar luar ini harus diberikan secara cuma-cuma. “Yang penting jangan berbayar. Makanya itu peran besar pihak terkait, harus lebih dipantau dan diperhatikan. Apalagi inikan untuk mempermudah jalur distribusi juga, pasti akan jadi pilihan,” katanya.

Sedangkan soal pembebasan lahan, dia menilai, saat ini kebijakan pemerintah dalam memberikan ganti rugi cukup baik. Pasalnya beberapa proyek infrastruktur, melalui tim appraisal (penilai) memberikan angka tinggi untuk mengganti kerugian atas tanah khususnya milik masyarakat. “Warga juga harus patuh kepada aturan dan Undang-undang. Jadi rencana baik ini harus didukung,” pungkasnya.

Pemkab Deliserdang juga menyambut positif rencana ini. Kepala Bappeda Pemkab Deliserdang, Abdul Haris Pane mengungkapkan, rencanya ringroad itu mulai dari Jalan Cemara hingga Simpang Jalan Batangkuis. Menuju Bandara Kualanamu sepanjang 17 Km dan lebar 50 meter, dengan biaya Rp500 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2019. “Sebenarnya dari Jalan Kapten Sumarsono Medan. Kemudian Jalan Cemara. Untuk Jalan Cemara sudah dikerjakan secara bertahap. Makanya roilennya sudah dilebarkan. Tanaman bambu yang ada dipinggiran Jalan Cemara juga sudah dibongkar,” ungkap Abdul Haris ketika dikonfirmasi Sumut Pos via ponselnya.

Disebutkannya, untuk wilayah Kabupaten Deliserdang lahannya sudah tersedia. Karena, lahan yang akan dilintasi umumnya eka HGU PTPN2. “Jalan Meterologi, dan sampai ke daerah Percut Seituan. Sedangkan lahan milik warga yang terkena nanti ada di wilayah Batangkuis,” paparnya.

Dijelaskanya, Pemkab Deliserdang bersedia membantu pelepasan lahan yang akan dijadikan ringroad itu. Hal itu dengan dimulainya pendataan warga yang lahannya akan terkena pembangunan.

Disebutkanya kembali, pelaksanan pembanguannya adalah Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Medan. Dampak dari pembangunan ringroad Utara Medan itu akan menggusur 19 fasilitas umum. Fasilitas umum itu berupa sekolah swasta maupun panti asuhan, BKM musala/masjid dan perumahan di Kecamatan Batangkuis dan Percut Seituan.

Terkena rencana pembangunan di Desa Tanjungsari, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, baik yang dikuasai yayasan/sekolah swasta, BKM Masjid dan masyarakat, surat kepemilikannya sebagian besar masih surat kepala desa dan masih berkaitan dengan PTPN 2, namun telah dikuasai lembaga/badan/masyarakat selama 30 tahun. (prn/bal/btr)

Pertahankan Legacy, Sirup Kurnia Raih Penghargaan dari Marketeers

.

SEIRING berjalannya waktu, sirup tersebut laris dan menjadi buah bibir di pasaran. Sehingga, orangorang menamainya sebagai “Sirup Aceh”. Hingga akhirnya, nama merek Sirup Kurnia muncul setelah kedua pasutri itu mengemas sirup dalam sebuah botol kaca bergambar Patung Liberty. “Orang sering sebut sebagai Sirup Patung di Aceh.

Meskipun sekarang kami selalu sosialisasikan kembali bahwa merek kami yaitu Sirup Kurnia. Sebab, mulai banyak merek tiruan yang juga pakai patung,” papar Utomo Ngadimin, Head of Marketing Manager PT Kurnia Aneka Gemilang (KAG).

Utomo melanjutkan, brand identity dari Sirup Kurnia bahkan masih dipertahankan sampai sekarang. Misalnya, desain botol yang tak pernah diubah, serta kandungannya yang masih setia menggunakan gula asli tanpa campuran pemanis buatan. Sirup Kurnia pun belum pernah merilis varian rasa lain, selain rasa raspberry yang identik dengan warnanya yang merah.

Pada tahun 1982, KAG memindahkan basis produksinya dari Aceh ke Medan, tepatnya di Jalan Tanjung Morawa, dekat dengan kawasan industri Kuala Tanjung saat ini. Sampai sekarang, Sirup Kurnia berhasil mempertahankan market share sebagai merek sirup terbesar di Aceh dan Medan dengan pangsa pasar hingga 80%.

“Kami sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kerap menjadi role model oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan sebagai perusahaan daerah yang sukses menembangkan produk lokal. Sehingga menjadi contoh bagi UKM sejenis di daerah-daerah lain di Indonesia,” lanjut dia.

Segala prestasi itulah yang menjadikan Sirup Kurnia mendapatkan penghargaan The Legendary Product of The Year 2018 dari Majalah Marketeers. Berawal dari bisnis rumahan, Sirup Kurnia mampu mempertahankan DNA-nya dan menjadi produk legendaris asli asal Indonesia. Digitalisasi Di tangan generasi kedua, Sirup Kurnia dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang, yaitu bagaimana mempertahankan brand legacy namun masuk ke generasi yang lebih muda.

Perusahaan pun sepakat untuk berinvestasi di ranah digital dengan melakukan serangkaian digital marketing. Merek ini juga aktif di media sosial dengan memberikan update setiap harinya. Utomo menjelaskan, dalam memasarkan produk ke generasi muda, Sirup Kurnia sering melakukan kampanye di media sosial dengan mengajak netizen mengunduh kreasi makanan dan minuman menggunakan sirup tersebut. Ini dilakukan agar merek menghasil kan user generated content, sehingga membantu perusahaan meningkatkan brand presence di dunia digital. “Kami berikan hadiah menarik bagi mereka yang memberikan ide atau inspirasi makanan dan minuman dari bahan Sirup Kurnia.

Kami terus melakukan hal ini,” paparnya. Dari segi teknologi, pabrik sirup itu telah menggunakan sistem robotik yang membuat produksi menjadi lebih efisien. Sementara untuk ekspansi, perusahaan ditantang untuk mencari pasar baru di luar “kandang” utama mereka yang berada di Aceh, Medan, dan kawasan Sumatera lain. Pilihan pun jatuh ke Indonesia Timur. Ini dilandasi atas meningkatnya permintaan Sirup Kurnia di daerah-daerah seperti Sulawesi, Papua, dan Ambon.

Utomo bilang, ketika pihaknya melakukan survei internal, ternyata banyak perantau dari Sumatera yang bermigrasi dan bekerja di kawasan Timur Indonesia. Sirup Kurnia pun didistribusikan dari tangan distributor di Surabaya. “Tingkat solidaritas orang Sumatera masih tinggi terhadap produk lokal mereka. Inilah salah satu cara yang membantu pemasaran Sirup Kurnia,” paparnya.

Meskipun begitu, kawasan Jawa masih menjadi destinasi ekspansi perusahaan. “Walau konsumsi sirup di Jakarta dan kota besar lain di Jawa relatif musiman. Kalau di sana, kami lebih menekankan pasar horeka (hotel, resto, kafe),” papar Utomo. Sirup Kurnia juga terus melakukan upaya pemasaran produk secara below-the-line dengan terlibat sebagai sponsor acara seminar, pameran pernikahan, maupun event yang dihelat di hotel bintang lima. Ini semata dilakukan untuk meningkatkan brand image di segmen kelas menengah atas.

“Dengan masuk ke kalangan menengah atas, kami ingin memperkuat positioning kami sebagai sirup tanpa pemanis buatan. Sesuatu yang seharusnya mereka cari dalam membeli sirup,” papar dia. (rel/ram)

Siapkan Relokasi Segera, Seorang Korban Longsor Tobasa Ditemukan

istimewa for SUMUT POSTINJAU: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meninjau lokasi longsor di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sabtu (15/12).
istimewa for SUMUT POSTINJAU: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meninjau lokasi longsor di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sabtu (15/12).

TOBASA, SUMUTPOS.CO – Upaya pencarian terhadap korban longsor di Toba Samosir (Tobasa) membuahkan hasil. Tim gabungan menemukan jenazah Kasmer Marpaung, satu korban longsor yang hilang di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan, Sabtu (15/12). Dengan begitu, praktis tinggal seorang lagi korban yang masih belum itemukan dari peristiwa bencana alam yang terjadi pekan lalu itun

“Ya, sudah ditemukan satu dari dua orang korban hilang tertimbun longsor yakni Kasmer Marpaung. Jadi yang kita cari besok tinggal 1 orang lagi atas nama Sutan Marpaung,” kata Kepala Pelaksana BPBD Tobasa, Herbet Pasaribu saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (16/12).

Namun Herbet tak menjelaskan detil lokasi Kasmer Marpaung ditemukan. Dia cuma menegaskan, tim gabungan terus melakukan pencarian satu korban lainnya, yang diprediksi ikut tertimbun reruntuhan bangunan rumah saat longsor terjadi.

Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis juga membenarkan kabar penemuan seorang korban atas nama Kasmer Marpaung. “Iya. Kemarin (Sabtu) pukul 09.50 WIB. Jasad laki-laki,” katanya.

Menurut dia, jalan provinsi yang terkena longsor sudah tiga hari terbuka. Sampai kini tim gabungan juga masih melakukan pembersihan material longsor di lokasi kejadian, sembari melakukan pencarian seorang korban longsor lagi di desa itu. “Dengan menggunakan lima unit alat berat, tim berupaya mencari korban di empat rumah yang tertimbun tanah longsor,” katanya.

///Relokasi

Waktu meninjau lokasi longsor di Tobasa, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyatakan, dengan kondisi medan yang rawan, warga dan pemerintah setempat diminta siapkan relokasi segera. “Memang kondisi alamnya seperti ini. Nanti kita pikirkan dan saya akan minta bapak bupati (Tobasa), untuk merelokasi masyarakat yang bertempat tinggal di medan-medan kritis ini,” ujarnya.

Keberadaan rumah di lokasi tersebut, menurut Edy, karena masyarakat tidak berpikir tentang kerawanan yang mengancam. Untuk itu, kondisi ini akan disikapi dengan mengevaluasi agar pilihan permukiman tidak semata hanya karena pertimbangan akses ke jalan umum (besar).

“Rakyat kita kan berpikir gampang saja, yang penting dekat dengan jalan. Mereka tidak memperhitungkan risiko yang bisa terjadi. Nanti akan kita evaluasi. Tapi pertama ini dulu, kita harus cari (korban longsor) sampai dapat. Doakan agar secepatnya bisa kita temukan,” katanya.

Begitu juga soal nasib pendidikan anak-anak korban, Edy menyampaikan, pemerintah akan menjamin hal itu jika keluarga tidak mampu. “Tolong dikawal terus, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat,” sebutnya.

Bupati Tobasa Darwin Siagian dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya fokus kepada pencarian korban tertimbun longsor. Setelahnya baru dibahas mengenai rencana relokasi sebagaimana diminta gubsu agar mencarikan tempat permukiman yang relatif aman sebagai pengganti. “Kita penanganan dulu. Soal relokasi, nanti akan kita lakukan setelah diteliti dulu kondisi tanah,” katanya.

Bantuan ke Madina

Sementara itu, Wagubsu Musa Rajekshah mengatakan pencegahan bencana lebih baik ketimbang menanggulangi. Untuk itu, ke depan diharapkan informasi dan pengetahuan mengenai pencegahan bencana bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Itu disampaikan Wagubsu saat penyerahan bantuan dari komunitas Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Chapter Medan kepada korban banjir bandang di Mandailing Natal (Madina) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Medan, Minggu (16/12). Bantuan tersebut berupa peralatan sekolah, pakaian muslim, dan lain sebagainya. Bantuan tersebut akan diberikan kepada korban bencana di 3 Kecamatan di Madina di antaranya, Ulu Pungkut, Lingga Batu dan Batang Natal.

Pria yang akrab disapa Ijeck mengatakan, bencana alam dapat terjadi karena ulah manusia. Contohnya, banyak daerah Sumut yang lahan terbukanya banyak pepohonan yang tidak lagi bisa menahan longsor. Untuk itu, perlu edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat khususnya generasi muda agar dapat menjaga alam.

“Bagaimana caranya membuka area perkebunan, tanaman, kemudian membuat rumah jangan di lereng bukit yang berbahaya, hal-hal seperti ini harus diketahui masyarakat, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” katanya.

Penanggulangan dan pencegahan bencana bukan hanya tanggungjawab BPBD saja. Tapi semua pihak termasuk masyarakat harus mencegah bencana. Meski begitu, Ijeck mengingatkan untuk terus berinovasi dalam hal ini karena masalah yang dihadapi terus berkembang. Selain itu, ia mengharapkan kegiatan seperti menanam pohon tidak menjadi seremonial belaka. Selain ditanam, pohon juga harus dirawat. Untuk itu perlu juga menanam pohon yang bisa menghasilkan sesuatu bagi masyarakat agar terus dijaga. (prn)

Banjir Terjang Lau Baleng Karo, Motor, Betor dan Mobil Hanyut

solideo/SUMUT POS Banjir: Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang terendam banjir di Desa Lau Baleng, Minggu (16/12) malam.
solideo/SUMUT POS
Banjir: Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang terendam banjir di Desa Lau Baleng, Minggu (16/12) malam.

KARO, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Karo mengakibatkan banjir bandang di Desa Lau Baleng, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Minggu (16/12) malam. Tak ada korban jiwa dan lukan

dalam peristiwa ini, namun ratusan rumah warga terendam. Bahkan satu unit mobil dan dua becak bermotor milik warga, hilang terbawa arus.

Informasi yang dihimpun Sumut Pos, bencana yang menghebohkan warga ini terjadi karena luapan sungai Lau Diar. Banjir Bandang diakibatkan karena hujan turun deras di sekitar Desa Durin Rugun, Desa Kinangkong, Lau Peradep, sehingga air terbawa ke Desa Lau Baleng dan sekitarnya.

Air bercampur material batu itu mengakibatkan banjir dengan metinggian setengah meter di Dusun Kampung Timur, Dusun Kampung Baru dan Dusun Lau Baleng Kuta. Akibatnya, satu unit mobil milik Alm Agustinus Pinem, satu becak bermotor milik Danurik Lubis, sepeda motor milik Ramlan, dan satu rumah permanen milik Malem Pagi Tarigan rusak.

Hingga berita ini dilansir, Kapolsek Mardinding AKP L Marpaung ketika dikonfirmasi mengaku sudah berada di lokasi. Marpaung mengaku belum bisa memastikan korban jiwa dalam pristiwa ini. Namun diakuinya, beberapa kendaraan ikut hanyut di bawa arus banjir.

“Saat ini kami sedang di lokasi untuk membersihkan material yang di bawa banjir. Kita juga sedang mencari kendaraan seperti mobil, sepeda motor dan beca yang diduga terbawa arus. Kalau soal korban jiwa, belum bisa dipastikan,” jelasnya. (dvs/deo)

Gubsu Pecat 33 ASN Koruptor, SK Pemberhentian Koruptor Sudah Diteken

ilustrasi
ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 33 aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang telah divonis sebagai koruptor, siap-siap tak dapat uang pensiun. Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi mengaku telah menandatangani surat keputusan (SK) Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PDTH) terhadap 33 ASN koruptor di lingkungan Pemprovsu tersebut.

Gubsu menjamin tidak mentolerir perbuatan buruk seperti perilaku koruptif di kalangan abdi negara Pemprovsu. “Ya akan dipecat. Sudah saya teken SK-nya,” kata Edy Rahmayadi menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/12)n

Menurutnya, masih banyak orang baik di Sumut yang enggan melakukan korupsi. “Kalau sudah korupsi sudahlah, masih banyak orang baik di sini. Semua yang sudah inkrah itu akan dipecat,” tegasnya lagi.

Diketahui, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), ASN Pemprovsu berada di peringkat dua sebagai pengoleksi ASN terkorup di bawah DKI Jakarta. Yakni sebanyak 33 ASN dan Provinsi DKI 55 ASN. Untuk ASN di Sumut sendiri terdapat 298 orang yang terlibat tindak pidana korupsi. Namun secara keseluruhan, terdapat 2.357 orang ASN koruptor di seluruh Indonesia.

Kemendagri, Kementerian PAN-RB serta BKN telah bersepakat mengenakan sanksi PDTH alias pemecatan bagi ASN koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap. Maksimal waktu yang ditetapkan bagi kepala daerah bersangkutan, akan dilakukan sampai akhir bulan ini. Tindakan ini diambil menyusul terbitnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN atas saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, ASN yang terbukti melakukan korupsi tak bakal mendapat dana pensiun. Selain itu, bagi ASN yang terkena dakwaan subsidier atau sebatas mengikuti perintah atasan, BKN juga akan melakukan pemecatan. Meskipun demikian, kata Bima, bagi PNS yang masuk kategori itu BKN masih akan mempertimbangkan untuk melakukan pemecatan dengan hormat.

Diakui Bima, masih ada pemerintah daerah yang membiarkan ASN koruptor menerima gaji dan bekerja. Bahkan, ada pula pemerintah yang memberhentikan pemberian gaji, namun status masih tetap menjadi ASN. “Adapula yang dilantik kembali dalam jabatannya. Macem-macem, karena itu harus dilihat satu-satu,” kata Bima.

///Gagalnya Revolusi Mental

Praktisi hukum di Sumut, Abdul Hakim Siagian menilai, korupsi itu adalah bentuk dari kegagalan revolusi mental. Tapi dalam hal ini, bisa dikatakan tidak semua ASN dikategorikan sebagai pemeras uang rakyat. “Ini sebetulnya bukti kegagalan revolusi mental, kemudian kegagalan pencegahan, kegagalan pemberantasan. Walaupun jujur kita akui tidak semua ASN itu terlibat dalam korupsi, ada juga beberapa diantara mereka yang saat ini meraih prestasi,” katanya.

Saat ini sebutnya kondisi Indonesia pada level darurat. Karenanya pemimpin negara harus bertindak cepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah turun temurun terjadi. “Kondisi korupsi kita saat ini sudah lampu merah, artinya dalam kata lain darurat. Makanya secara hukum kita desak presiden untuk mengeluarkan Indonesia darurat korupsi. Agar penanganannya itu hukum darurat, yang konsekuensinya dapat dicegah dengan cara darurat,” katanya.

Penanganan perilaku koruptif di republik ini menurutnya tidak dilakukan secara utuh. Seharusnya, pencegahannya harus dilakukan secara intensif dalam kooperatif. “Bahkan lebih parahnya, korupsi itu kejahatan luar biasa, tetapi kenapa penanganannya tidak luar biasa, hanya sekadar saja. Kalau tidak bisa lakukanlah dengan pencegahan secara luar biasa,” ujarnya yang menyebut selama ini aparat penegak hukum terkesan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi.

Ia menambahkan, mereka yang terlibat korupsi dan sudah ditetapkan tersangka oleh pengadilan semua hartanya dapat disita oleh negara. “Korupsi itu tidak hanya terjadi di pemerintahan, melainkan swasta juga sering terjadi korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, BKD Setdaprovsu melakukan upaya jemput bola ke Pengadilan untuk meminta salinan putusan inkrah terhadap 33 ASN Pemprovsu. Berdasarkan jumlah tersebut, BKD sudah mendapatkan setengah salinan untuk dilakukan proses lebih lanjut. “Sejauh ini baru 50 persennya yang kami dapat salinan putusan itu. Setelah dapat semua akan kami buatkan surat keputusan PDTH kepada 33 ASN tersebut,” ujar Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip kepada Sumut Pos, akhir November lalu.

Menurut dia masih ada waktu paling lama akhir Desember ini untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri tentang ASN yang terlibat tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pihaknya berjanji akan transparan soal ini jika waktunya sudah tepat. “SK itu diterbitkan paling lama kan Desember, jadi kami masih mencari semua putusan inkrah dari Pengadilan untuk selanjutnya diterbitkan SK alias pemecatan bagi ASN koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap. Sabar dululah, kan harus diteken dulu SK-nya. Pada prinsipnya nanti akan kami sampaikan ke publik,” paparnya.

Ia sebelumnya mengungkapkan, sebanyak 33 ASN dilingkungan Pemprovsu yang pernah terjerat kasus hukum juga masih menerima haknya dari negara. Namun pemberian gaji pokok kepada mereka hanya dibayarkan 50 persen dari total gaji yang biasa diterima. “Ya, masih tetap diberikan. Hanya saja dibayarkan 50 persen dari total gaji mereka. Termasuk bagi yang masih menjalani hukuman,” katanya.

Pemberian gaji tersebut seperti biasa tetap ditransfer ke rekening yang bersangkutan setiap bulannya. “Kalau memang sudah ada putusan hukum tetap (inkrah), kita akan melakukan pemecatan secara tidak hormat dan segala haknya akan dicabut,” pungkasnya. (prn)

Desember, Hujan Mulai Berkurang, Banjir dan Longsor Masih Mengancam

.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Curah hujan di Bulan Desember ini diperkirakan berkurang dibanding pada Oktober dan November 2018 lalu. Curah hujan bersifat sedang hingga tinggi berpotensi terjadi di wilayah Pantai Barat dan Pegunungan Sumatera Utara. Sedangkan di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara, curah hujan diprakirakan rendah hingga sedang.

Kepala Bidang Data dan Informasi Balai Besar MKG Wilayah In

Syahnan mengatakan, berdasarkan analisis meteorologi, fisis/dinamis, bila dilihat dari faktor tekanan udara di Belahan Bumi Utara (BBU), maka diprakirakan akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tekanan udara di Belahan Bumi Selatan (BBS). Hal ini mengakibatkan monsun barat daya masih aktif pada bulan Desember 2018 untuk wilayah Sumatera Utara. Garis konvergensi berada di sekitar Laut Jawa hingga Selatan Papua.

Selain itu bila dilihat dari suhu muka laut (SST), maka diprediksi SST masih hangat dengan anomali positif. Gangguan cuaca diprakirakan terbentuk di Barat Daya Sumatera, Laut Cina Selatan. Barat

Filipina dan bagian utara Australia. “Untuk prakiraan cuaca lautan (maritim), kondisi cuaca lautan Bulan Desember ini umumnya diprakirakan agak buruk hingga buruk, “ ungkap Syahnan kepada Sumut Pos, Minggu (16/12) siang.

Berdasarkan analisis itu, sebut Syahnan, potensi terjadinya longsor di wilayah Sumatera Utara pada Desember ini tidak terlalu tinggi, tapi kemungkinan itu tetap ada. Dijelaskan Syahan, untuk potensi longsor sedang berada di Tapanuli Utara yakni di Sipaholon, Garoga dan Tarutung. Sedangkan untuk wilayah Toba Samosir yakni di Balige, Lumban Julu, Muara, dan Habinsaran. Untuk Tapanuli Tengah yakni di Tapian Nauli, Lumut dan Barus.

Wilayah Tapanuli Selatan yakni di Padang Sidempuan Timur, Batang Angkola dan Batang Toru. Untuk Mandailing Natal yakni di Batang Natal, Batahan, Natal, Panyabungan, Kota Nopan dan Muara Sipongi. Kemudian Asahan di Pulau Rakyat dan Bandar Pulau. Simalungun di Dolok Panribuan, Raya, Panei, Jorlan Hataran, Tanah Jawa, Dolok Silau dan Pematang Tanah Jawa. Kabupaten Karo yakni di Simpang Empat dan Munthe. Langkat di Padang Tualang, Sei Lapan dan Bahorok. Sedangkan Nias Selatan di Lahusa, Lolowu dan Teluk Dalam.

Untuk potensi tinggi dikatakannya berada di Tapanuli Utara yakni di Pahae Jae, Pahae Julu, Siborongborong dan Adian Koting. Humbang Hasundutan yakni di Lintong Nihuta dan Onan Ganjang. Toba Samosir yakni di Porsea dan Silaen. Samosir yakni di Onan Runggu dan Palipi. Tapanuli Tengah yakni di Barus dan Andam Dewi. Tapanuli Selatan yakni di Dolok. Kemudian Dairi yakni di Sumbul, Parbuluan, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hulu, Tiga Lingga, Pinem dan Silima Punggapungga. Pakpak Bharat yakni di Kerajaan dan Salak. Simalungun yakni di Girsang Sipangan Bolon, Sidamanik, Dolok Pardamean dan Purba. Selanjutnya Deliserdang yakni di Bangun Purba, Sibirubiru, Sibolangit, STM Hilir dan STM Hulu. Karo yakni di Barus Jae, Merek, Mardinding dan Payung. Nias yakni di Hiliduho, Gunungsitoli dan Mandrehe. Serta Nias Selatan yakni di Gomo.

Begitu juga untuk potensi banjir, diakui Syahnan dengan tingkat rendah hingga menengah. Disebutkannya, untuk potensi rendah berada di Asahan yakni di Buntu Pane, Kisaran Barat, Sei Kepayang, Simpang Empat, Tanjung Balai dan Teluk Dalam. Batubara yakni Lima Puluh, dan Talawi. Kota Binjai yakni di Binjai Selatan, Binjai Timur dan Binjai Kota. Deliserdang yakni di Sibirubiru, Hamparan Perak, Namorambe, Pancur Batu dan Sunggal. Karo yakni di Brastagi, Payung dan Simpang Empat.

Kemudian Labuhanbatu Selatan yakni di Sungai Kanan dan Torgamba. Labuhanbatu Utara yakni Kualah Hulu. Langkat yakni di Besitang, Binjai, Gebang, Kuala, Salapian, Padang Tualang, Seilapan dan Stabat. Sedangkan untuk wilayah Kota Medan yakni di Medan Tuntungan. Padanglawas Utara yakni di Padangbolak. Serdang Bedagai yakni Kecamatan Tebingtinggi, serta Tanjungbalai yakni Datuk Bandar.

Untuk potensi banjir menengah dikatakannya berada di Deliserdang yakni di Bangun Purba, Beringin, Birubiru, Deli Tua, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Lubuk Pakam, Namorambe, Pagar Merbau, Pancur Batu, Percut Sei Tuan, Sunggal dan Tanjung Morawa. Wilayah Karo yakni Berastagi, Payung dan Simpang Empat. Tebing Tinggi yakni di Padang Hulu, Padang Hilir dan Rambutan.

Kemudian Labuhanbatu Selatan yakni di Kampung Rakyat, Sungai Kanan dan Torgamba. Labuhanbatu Utara yakni di Aek Natas dan Kualah Hulu. Langkat yakni di Babalan, Besitang, Binjai, Gebang, Padang Tualang, Secanggang, Seilapan, Stabat dan Tanjungpura. Mandailing Natal yakni di Batang Natal, Bukitmalintang, Hutabargot, Kotanopan, Linggabayu, Muara Batang Gadis, Naga Juang, Panyabungan Utara, Siabu, Tambangan dan Ulupungkut.

Selanjutnya Kota Medan yakni di Medan Barat, Medan Amplas, Medan Baru, Medan Belawan, Medan Johor, Medan Helvetia, Medan Labuhan, Medan Maimun, Medan Marelan, Medan Petisah, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan. Kabupaten Nias yakni di Gido, Idano Gawo, Nias Barat yakni di Lolofitu Moi, Mandrehe, Sirombu, Nias Selatan yakni di Gomo, Lahusa, Lolo Wau, Nias Utara yakni di Alasa, Lahewa dan Tuhemberua. Pematangsiantar yakni di Siantar Barat dan Siantar Timur. Samosir yakni di Onanrungu dan Simanindo. Serdang Bedagai yakni di Dolokmasihul, Pantai Cermin, Perbaungan, Sei Rampah, Sipispis dan Tebingtinggi. Sibolga, Simalungun, Tapanuli Selatan yakni di Batang Toru, Tapanuli Utara yakni di Sipoholon, dan Tarutung serta Tapanuli Tengah yakni di Barus, Kolang dan Sorkam.

“Indeks ekstrim ditandai dengan adanya tanah sudah jenuh air, curah hujan tinggi, terlihat genangan air dan air sungai sudah meluap. Untuk indeks tinggi ditandai dengan adanya tanah sudah jenuh air, curah hujan tinggi dan terlihat genangan air. Sedangkan indeks sedang ditandai dengan tanah mulai basah dan run off meningkat. Sementara indeks rendah ditandai dengan curah hujan rendah dan run off rendah, “ tandas Syahnan. (ain)