BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Relokasi untuk pedagang yang berjualan di Pasar Inpres Belawan menyerap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemko Medan senilai Rp4 miliar. Kini, proses relokasi untuk areal lokasi dan pembangunan lapak sedang berlangsung. Informasi yang diperoleh, lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan sementara para pedagang di Pasar Jalan Jawa Belawan akan dipindahkan ke lokasi Jalan Sumatera belakang Stasiun PMB Belawan.

Lokasi dengan luas 4 rante, rencananya akan dijadikan lapak jualan bagi pedagang dengan jumlah diperkirakan 400 pedagang yang akan berjualan di lokasi tersebut.

Melihat kondisi itu, areal yang akan dibuka dinilai tidak layak. Karena tidak sesuai dengan luas lokasi tersebut.

Anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah, Jumat (14/12), mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi sikap Pemko Medan yang akan mensegerakan revitalisasi Pasar Inpres Belawan. Harapannya, pembangunan pasar untuk menata pedagang lebih tertib dan moderen, dan tidak menimbulkan masalah di belakang hari.

Milihat waktu sudah masuk akhir tahun, anggaran relokasi pedagang menyerap APBD 2018 sebesar Rp4 miliar. Jumlah tersebut merupakan anggaran yang cucuk besar. Katanya, kuasa pengguna anggaran (KPA) harus mencari tempat dan membangun lapak pedagang yang layak dan nyaman.

“Ini sudah mau tutup tahun, kita lihat belum ada tanda-tanda relokasi. Kita dengar ada lapak yang sudah disewa, melihat tempatnya tidak sesuai luasnya. Jangan relokasi itu dipaksakan, kita ingatkan jangan main-main dengan anggaran sebesar itu,” tegas anggota dewan akrab disapa Bahrum.

Dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Medan ini, pihaknya akan mengawasi proses relokasi yang akan berlangsung. Sebagai Ketua Pansus DPRD Medan, pihaknya akan mengawal budget dan bestek relokasi lapak jualan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini menegaskan, kepada pihak yang dipercayakan untuk melaksanakan relokasi pasar di Belawan itu nantinya tidak bermain-main dengan anggaran untuk kepentingan pribadi. Sehingga, proses relokasi 400 pedagang nantinya membuat mereka tidak nyaman.

“Kita tidak mau terulang seperti tahun 2015, pejabat di dinas terkait harus dipenjara karena menyelewengkan dana relokasi untuk kepentingan pribadi. Makanya, kita minta kepada segala pihak dan masyarakat untuk turut serta mengawasi relokasi dan pembangunan pasar tersebut,” ungkap Bahrum.

Mengenai pembangunan Pasar Inpres, akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan menyerap APBD sebesar Rp20 miliar. Kepada PD Pasar selaku otoritas yang bertanggung jawab terhadap pedagang, harus memberikan validasi dan verifikasi data pedagang untuk disesuaikan terhadap bestek bangunan

“Untuk pembangunan pasar, dilengkapi meja dan kios. Jadi, kalau bangunan itu selesai tidak ada lagi jual beli kios, kita tidak mau ada pungli kepada pedagang. Makanya, kita tegaskan, revitalisasi itu jangan menimbulkan masalah dan merugikan pedagang,” tegas Bahrum lagi.

Sementara, Kepala Cabang (Kacab) III PD Pasar, Ismail Pardede mengatakan, pihaknya tidak terlibat dalam proses relokasi tempat dan pembangunan lapak sementara pedagang. Namun, pihaknya hanya membantu untuk pendataan pedagang dan proses pemindahan di lokasi baru.

“Untuk mencari tempat dan bangun lapak, itu wewenang perkim. Kita tidak ikut, memang kita sudah dengar tempatnya di belakang PMB, tapi sampai saat ini belum tahu kapan pedagang direlokasi, kita masih menunggu,” ungkap Ismail.

Terpisah, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengatakan, berdasarkan laporan yang mereka terima, relokasi pedagang eksisting atau pedagang pemegang kartu biru akan segera dilaksanan ke lokasi yang telah disewa. Proses relokasi kemungkinan dalam waktu.

“Untuk lokasi sudah ditetapkan, kapan pedagang dipindahkan, kita belum tahu. Itu wewenang PD Pasar, yang jelas sudah ada tempatnya, jadi masih menunggu pihak Perkim untuk membangun tempat lapak jualan di areal relokasi,” ujar Ahmad. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumber pencemaran air Danau Toba harus diatasi dengan segera. Bila ada perusahaan yang dinilai mencemari kualitas air Danau Toba, izinnya harus dicabut dan dibawa ke jalur hukum.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Sumut Juliski Simorangkir kepada Sumut Pos, kemarin. “Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas dan cabut izin perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak lingkungan Danau Toba. Jangan lagi ada toleransi,” ujarnya, Jumat (14/12).

Menurutnya, upaya penegakan aturan terkait keberadaan perusahaan di kawasan Danau Toba yang dinilai sudah sangat mencemari lingkungan hidup, tidak hanya sebatas imbauan dan peringatan semata. Tetapi bagaimana pemerintah menunjukkan langkah nyata, sebagai bukti keseriusan menjaga dan menyelamatkan kawasan pariwisata andalan Sumatera Utara.

“Kita harus punya iktikad baik terhadap keberlangsungan pelestarian lingkungan di Danau Toba. Sebagaimana perjuangan para pendiri Geopark Kaldera Toba (GKT) untuk mewujudkan pengakuan UNESCO sebagai Taman Bumi,” sebutnya.

Tidak hanya itu, politisi PKPI ini juga berharap, jika ada instansi pemerintah yang tidak peka terhadap pencemaran Danau Toba,  perlu ada sanksi bahkan bila perlu diproses hukum.

Khususnya oknum pejabat yang diduga terindikasi lalai dan sengaja membiarkan, untuk dievaluasi sampai hukuman berat.

Pengembangan kawasan Danau Toba sendiri lanjut Juliski, harus konsisten. Untuk itu perlu sinergi antara pemerintah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan, serta bersama-sama melestarikan danau Supervolcano kebanggaan masyarakat Sumut.

Juliski pun menyinggung soal pernyataan Menko Maritim RI Luhut Panjaitan, dimana semua perusahaan yang terbukti punya kontribusi mencemari dan merusak lingkungan Danau Toba akan dievaluasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Ungkapan Menko Maritim RI Luhut Panjaitan itu harusnya jadi dasar bagi pemerintah daerah membersihkan Danau Toba dari segala bentuk pencemaran,” katanya.

Apalagi pungkas Juliski, Danau Toba dalam hal ini tengah diperjuangkan Geopark Kaldera Toba menjadi anggota UNESCO yang mendapat pengakuan. Sehingga perusahaan yang ada di dalamnya, harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

“Bagi yang tidak jelas komitmennya terhadap kelestarian lingkungan dan tidak tanggap, harus ditindak tegas tanpa terkecuali,” pungkasnya. (bal/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota TebingtinggI Ir Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terimakasih kepada warganya yang telah memberikan harta dan tanah secara cuma-cuma untuk pembangunan jalan baru.

Ucapan itu disampaikan Wali Kota saat membuka peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) ke-46 tingkat Kota Tebingtinggi tahun 2018 di Jalan Karya Gang Buntu, Lingkungan III, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi, Jumat  (14/12).

Pada kesempatan itu, Umar Zunaidi juga berharap aksi gotong-royong masyarakat tidak dilaksanakan setiap bulan, namun harus menjadi bahagian dalam kehidupan sehari-hari.

“Gotong royong itu dilakukan untuk kepentingan bersama. Bila selokan didepan rumah kotor dan tidak kita gotong royongkan untuk membersihkannya, nanti yang sakit juga kita sendiri dan bila kita tidak bisa memanfaatkan sampah untuk meningkatkan pendapatan, maka sampah itu yang akan memakan kita karena akan menimbulkan bakteri dan penyakit,”terangnya.

Kepada Tim Penggerak PKK, Umar Zunaidi meminta untuk menjalankan tugas pertamanya, adalah bagaimana menata laksana rumah tangga yang bisa berjalan harmonis. Ketahanan rumah tangga  adalah nomor satu, karena menjadi modal dasar ketahan nasional bangsa.

“Kalau anak-anak kita tidak terkena narkoba, Insya Allah bangsa dan lingkungan kita bebas dari narkoba, maka dari itu, tata laksana rumah tangga menjadi bahagian yang sangat penting dan perlu ditingkatkan,”harapnya.

Kegiatan tersebut diwarnai dengan penyerahan penghargaan terhadap masyarakat penghibah tanah, pemberian peralatan gotong royong dan lainnya, pemberian hadiah pemenang lomba HKG PKK dan PTP2WKSS, serta pelepasan balon berhadiah dari PT Bank Sumut.

Hadir dalam kegiatan Kapolres diwakili Kapolsek Rambutan AKP Hendrik Surbakti, Wakil Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi Nyonya Oki Doni Siregar bersama seluruh unsur tim TP PKK, para OPD dan Seluruh masyarakat lingkungan III, Kelurahan Karya Jaya. (ian/han)

LANGKAT, SUMUTPSO.CO – Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menyambut kunjungan Wasev Mabes TNI AD Mayjen Joni Tobing, dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 tahun 2018.

Sebelum dilakukannya evaluasi, Dandim 0203/Langkat Letkol (Inf) Deni Eka Gustiana memaparkan hasil TMMD di hadapan Bupati Langkat dan Mayjen Joni Tobing.

Mayjen Joni Tobing menilai dari hasil pemaparan TMMD tersebut, pelaksanaan pembangunan fisik TMMD telah dilakukan  sesuai dengan yang diharapkan. Karena tujuannya membantu pemerintah daerah dalam rangka mempercepat akselerasi dengan terpenuhinya pembangunan daerah. Selain itu, dirinya juga menilai program non fisik dalam TMMD tersebut juga terlaksana dengan baik.

“Sebab program pembinaan dan penambahan wawasan kebangsaan, untuk menanamkan rasa nasionalisme dikalangan generasi muda, semuanya terlaksana,” terangnya.

Untuk itu, Mayjen Joni Tobing berharap pembangun fisik dari hasil pelaksanaan TMMD dapat dirawat dan dijaga oleh semua masyarakat Langkat.

Bupati Langkat mengucapkan terimakasih atas dilaksanakannya TMMD tahun 2018 ini di desa terpencil yang berada di wilayah Pemkab Langkat.

“Saya yakin hasil pembangunan dari TMMD ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup warga di desa tersebut. Semoga apa yang telah dibangun akan selalu dijaga dan dirawat oleh masyarakat dengan baik. Atas nama Pemkab Langkat dan masyarakat Langkat, saya ucapkan terimakasih,” sebutnya.

Letkol (Inf) Deni Eka Gustiana pada pemaparannya menjelaskan, pelaksanaan TMMD selama 30 hari dimulai dari 15 Oktober sampai 13 Nopember 2018 di dua desa yang berada di Kecamatan Wampu, yaitu Desa Palu Pakih dan Desa Mekar Jaya. Untuk kegiatan fisik, terang Dandim, membangun dan merehab fasilitas umum, di antaranya di Desa Palu Pakih yaitu pembentukan dan perbaikan badan jalan sepanjang 5.000 m X 6 m, rehab lantai jembatan ukurang 10 m X 6 m di Dususn I Makmur, pembuatan jembatan ukuran 10 m X 5m di Dusun  I Makmur, rehab Masjid Al-waqiah di Dusun III Benteng,  rehab Musala Al-jihad di Dusun VII Berseri, rehab TPA Ar-Tidho sebanyak 2 lokal di Dusun VI, pembuatan gorong–gorong ukuran 1×6 M, pembuatan Pos Kamling 3X2 M.

“Sedangkan di Desa Mekar Jaya merehab Masjid  Baiturahman di Dusun VIII, rehab TPA Al- Zadtin Anhar sebanyak 3 lokal di Dusun VII dan pembuatan Pos Kamling ukuran 3×2 Meter,” ungkapnya.

Untuk kegiatan non fisik, sambung Dandim,  sosialisasi penerimaan prajurit TNI di SMAN Wampu, penyuluhan bela negara di balai Desa Paluh Pakih, penyuluhan wawasan kebangsaan di balai Desa Mekar Jaya, penyuluhan pertanian di balai Desa Palu Pakih, penyuluhanm peternakan di Desa Mekar Jaya, penyuluhan hukum, narkoba dan Kamtibnas di balai Desa Paluh Pakih, penyuluhan kesehatan, pelayanan KB dan pengobatan gratis di Lapangan sepak bola Desa Palu Pakih, ceramah agama di masjid atau balai Desa Palu Pakih.

Turut hadir Staf Ahli Kodam 1 Bukit Barisan Kolonel Infatri Sitorus, Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, ketua DPRD Langkat, Bupati dan Wakil Bupati Langkat terpilih Terbit Rencana PA SH dan H Syah Afandin SE, unsur Forkopimda plus, sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Langkat. (bam/han)