MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga kemarin, Minggu (18/11), belum ada lagi korban bencana longsor di Desa Suka Majumohili, Kecamatan Gomo, Kabupaten Niasselatan (Nisel). Pun begitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memperpanjang proses evakuasi dan pencarian korban selama seminggu kedepan.

“Pencarian (korban) diperpanjang sampai tujuh hari kedepan, karena baru empat mayat ditemukan,” ujar Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis menjawab Sumut Pos.

Kata dia, proses pencarian dan evakuasi terhadap korban sudah dilanjutkan kembali terhitung Sabtu kemarin.

Sayangnya, mantan Kepala Bappeda Sumut ini enggan memastikan status kawasan bencana. Hanya saja, Riadil hanya mengatakan setelah sepekan kedepan pencarian dilakukan, tim baru akan mengevaluasi untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

“Yang jelas tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian korban tanah longsor di desa tersebut. Hingga Rabu (14/11), tim SAR gabungan dibantu oleh masyarakat setempat telah menemukan 4 dari 7 orang korban longsor,” kata Riadil sebelumnya.

“Korban yang ditemukan pada hari itu sekitar pukul 16.30 WIB atas nama Aristina Laia Ina Elsa (33). Ibu rumah tangga yang merupakan istri dari Asazaro Hulu,”sambungnya.

Sebelumnya, 3 korban lainnya juga sudah ditemukan, yakni atas nama Cristoven Hulu (4), Yusti Ayu Putri Hulu (5) dan Madarman Hati Hulu (7). “Korban longsor telah ditemukan 4 orang dalam keadaan meninggal dunia,” ujar Riadil.

Adapun korban yang masih dinyatakan hilang terdiri dari 3 orang, diantaranya Setiamas Hulu (30), Reinshon Hulu (3) dan Noverman Jaya Hulu (2). “Pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR Gabungan,” terang Riadil.

Dalam kesempatan yang sama, Riadil juga mengingatkan potensi bencana longsor masih tinggi diberbagai daerah di Sumut, dikarenakan keadaan cuaca masih sering terjadi hujan. Atas hal tersebut, Riadil mengingatkan masyarakat agar senantiasa waspada atas potensi bencana longsor yang masih memungkinkan terjadi.

“Sejumlah daerah di Sumut berpotensi terjadi tanah longsor karena curah hujan juga masih tinggi. Sejumlah daerah yang rawan terjadi longsor dan gerakan tanah itu antara lain Kabupaten Mandailingnatal, Karo, Tapsel, Nias Selatan, Nias, Dairi, Deli Serdang, Tapteng dan Kota Sibolga,” katanya. (prn/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.Co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Asahan di Polres Asahan, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan ruang VIP RSU H Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran.

Pemeriksaan itu dilakukan tim KPK dengan meminjam salah satu ruangan di Polres Asahan. Hal itu dibenarkan oleh narasumber terpercaya di Polres Asahan. “Ya benar, memang ada kemarin KPK datang ke sini, kabarnya kasus korupsi,”ungkapnya pada Sumut Pos, Minggu (18/11).

Disebutkannya, ada tiga orang yang tengah diperiksa tim KPK, yakni mantan Dirut RSUD berinisial Her, mantan Direktur HAMS dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Asahan berinisial R.

Bahkan Her pun mengaku tengah menjalani pemeriksaan. “Memang, ada tiga orang, dan memang ada kop surat saya lihat berlambang KPK. Sudah ya, saya mau masuk lagi,”ujar Her singkat, sembari berlalu pergi saat ditanyai sejumlah wartawan, Sabtu (17/11) sekira pukul 17.00 WIB, di Mapolres Asahan.

Usai Her berlalu, NA, yang juga mantan Dirut RS HAMS Kisaran terlihat keluar dari salah satu ruangan Mapolres Asahan.

“Nanti ya, lagi sibuk,” ucap NA sembari berlalu saat ditanyai.

Sama seperti Her dan NA, giliran R juga tak mau bersedia menjawab pertanyaan yang disodorkan wartawan.

Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun dari Polres Asahan. Meski sudah ditunggu berjam-jam oleh sejumlah wartawan, tak seorangpun penyidik KPK berhasil ditemui.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi (Kominfo) Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar mengatakan, jika pihaknya tidak mengetahui atau belum mendapatkan kabar jika ada pejabat Asahan yang diperiksa penyidik KPK.

“Sampai saat belum da kabar atau pun informasi adanya pejabat yang diperiksa oleh KPK,” kata Rahmat Hidayat Siregar.

Dikatakannya, KPK itu punya aturan tersendiri jadi tidak sembarangan.

“Tentulah KPK tidak perlu memberitahukan jika ada pemeriksaan, dan kami juga demikian tidak mungkin menanyakan hal itu kepada KPK,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu yang dikonfirmasi terkait adanya pemeriksaan berkomentar banyak soal pemeriksaan itu.

“Wah, kalau itu saya no comment. Kurang tahu juga siapa saja yang diperiksa,” ungkap perwira yang baru dua hari duduk di Polres Asahan tersebut.(dvs/omi/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Sukamaju Mohili, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu (10/11) lalu yang diperkirakan menelan korban jiwa sebanyak 7 orang tak pelak menggugah hati masyarakat Sumatera Utara.

Kabar duka cita itu juga sontak membuat Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) UPMI Medan mengambil inisiatif untuk menggalang dana membantu keluarga korban.

Dikomandoi Ketua KMN UPMI Tulus Hia, mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Nias terlihat melakukan aksi penggalangan dana di beberapa simpang jalan, seperti di persimpangan Jalan Sisingamangaraja–Jalan Juanda dan persimpangan Jalan Brigjend Katamso – Jalan Juanda, Medan, selama 2 hari berturut turut, Jumat (16/11) dan Sabtu (17/11).

Pantauan wartawan, terlihat sejumlah mahasiswa asal Kepualauan Nias dengan memakai baju Almamater UPMI dan baju seragam KMN UPMI, membentang spanduk yang bertuliskan
“Kesatuan Mahasiswa Nias Peduli Koban Tanah Longsor” sambil berorasi menggugah hati para pengguna jalan kiranya sudi memberi sumbangan untuk membantu meringankan beban para korban tanah longsor di Nias Selatan.

Kepada wartawan, Ketua KMN UPMI Tulus Hia mengatakan, aksi penggalangan dana ini sebagai bentuk solidaritas mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Nias kepada korban bencana tanah longsor, dan semoga dana yang terkumpul dapat meringankan beban keluarga korban. “Walau kami jauh di rantau bukan berarti kami tidak peduli dengan kampung halaman kami,” tegas Tulus Hia.

Menurut Ketua KMN UPMI, Tulus Hia, hasil penggalangan dana ini nantinya akan disalurkan kepada keluarga korban.

“Walau dana yang terkumpul tidak terlalu besar, namun kami telah berusaha meringankan beban mereka,” ucap Tulus.

Tulus juga berharap Pemkab Nisel dan Tim SAR terus melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor, karena menurut data terakhir baru 4 korban yang berhasil di evakuasi dan masih ada 3 korban lagi yang belum ditemukan.(adz)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Menyahuti keluhan masyarakat Tebingtinggi khususnya para pedagang Pasar Inpres yang kerap dilanda banjir, Anggota DPD RI Sumut, Parlindungan Purba turun langsung ke lokasi banjir di Jalan Tengiri.

Hadir juga Kasatker OP BWSS II Sumut, Aron Lumbanbatu, Kepala BPBD Tebingtinggi Wahid Sitorus, Anggota DPRD Tebingtinggi Husin, Zainal Arifin Tambunan, Ketua DPC Gerindra Sergai Budi, perwakilan Dinas PUPR Tebingtinggi, Sabtu (16/11).

“Penanganan banjir di Tebingtinggi harus diselesaikan secara terpadu tidak bisa dilakukan secara tersendiri dan harus duduk bersama,”terang Parlindungan Purba. Parlindungan Purba pun mengaku akan melayani keluhan masyarakat Tebingtinggi, khususnya para pedagang yang kerap dilanda banjir untuk dicarikan solusinya, seperti melakukan normalisasi terhadap sungai yang melintasi Kota Tebingtinggi.

“Tebingtinggi dialiri sungai Sei Padang, Sibaro dan Sungai Bahilang yang hulunya dari Kabupaten Simalungun yang harus dinormalisasi,”ujarnya. Dengan melakukan normalisasi, menurut Parlindungan merupakan penanganan yang harus dilakukan. Dicontohkannya dengan menggambarkan apa yang telah diterapkan di Kota Medan dengan melakukan pengorekan di setiap aliran sungai.

Parlindungan juga mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak pihak terkait seperti BWSS II, BPBD Sumut, Pemkab Simalungun, Pemkab Sergai dan Pemko Tebingtinggi yang bertujuan untuk penanganan banjir.

“Kita juga sudah mendorong penyelesaian master plan penanganan banjir yang sedang dikerjakan IDB,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Tebingtinggi Wahid Sitorus mengatakan, dalam menyikapi banjir telah mendata tanggul tanggul yang jebol, dimana titik rawan banjir dan apa permasalahan yang harus ditindaklanjuti ke depan agar air tidak melewati benteng. “Sudah didata dan dianggap perlu penambahan benteng sekitar 1,5 meter,”kata Wahid.

Dalam hal penambahan benteng di pinggiran aliran sungai, Wahid mengakui keterbatasan dana sehingga belum bisa terealisasikan. Untuk itu, Pemko Tebingtinggi berharap Pemerintah Pusat dapat memfasilitasinya. Wahid menjelaskan, banjir yang terjadi di Tebingtinggi merupakan kiriman dari Kabupaten Simalungun, sehingga perlu penataan antara sistem satu Daerah Aliran Sungai (DAS). (ian/han)

BERASTAGI, SUMUTPOS.CO – Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian PUPR melakukan pengecekan final proyek pelebaran Tahap II Jalan Kabanjahe–Berastagi, Jumat (16/11) sore. Disimpulkan, proyek ini akan segera dilaksanakan pada awal tahun 2019 mendatang.

Kabar ini disambut gembira oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH yang ikut ke lokasi bersama Kepala Bappeda Ir Nasip Sianturi. Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selamat Simanjuntak didampingi Sri Nanda Hasian Harahap ST selaku PPK 03 Kabanjahe Cs, Kasi Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I, Ir Simon Ginting mengatakan, cek final dilakukan untuk memastikan rencana pelebaran Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe–Berastagi tidak ada lagi hambatan dengan warga.

“Ini hanya untuk memastikan jika sudah clear dan clean dengan warga terdampak pelebaran, maka dipastikan pelebaran tahap II ini dilakukan pada tahun 2019,”ujar Simon.. “Proyek lanjutan pelebaran jalan nasional Kabanjahe hingga Berastagi kemungkinan akan dilanjutkan di Tahun 2019 dengan anggaran dari APBN,” tambah Selamat.

Dikatakannya, beberapa waktu lalu sudah dilakukan uji coba pengorekan pada titik lokasi Daerah Median Jalan (DMJ) yang akan diperlebar mulai dari depan gudang Bulog Kabanjahe untuk mengetahui secara langsung sudah bebas atau belum.

“Apakah lokasi sudah benar-benar bebas atau masih sebatas wacana sudah dibebaskan,” ujar Selamat Simanjuntak. Jika sudah clear dan clean, pelebaran ini dimungkinkan akan dilakukan pada Tahun 2019, bahkan jika lahan warga yang terdampak sudah bebas, akan kita teruskan sampai tugu kol Berastagi pada Tahun Anggaran 2020, ini tentunya Pemda juga harus siap dengan anggaran pendampingannya,” ujarnya, di sela-sela cek final bersama Bupati Karo.

Kita tidak mau terulang seperti pelaksanaan pelebaran tahap I tahun 2017 lalu dengan panjang 2,3 km, anggaran sebesar Rp32 miliar bersumber dari APBN 2017. “Ternyata, salah satu lokasi di ruas jalan yang terkena pelebaran tidak dapat diperlebar karena belum dibebaskan pihak Pemkab Karo. Sampai saat ini, di ruas jalan itu persis disebelah Unit Lantas Polres Tanah Karo sempit dan rawan sekali kecelakaan akibat jalan tiba-tiba menyempit,” jelasnya.

Lebih jauh diungkapkannya, dalam rencana pelebaran tahun 2019, pihaknya secara dini mau tahu secara langsung, apakah lahan sudah bebas atau belum. Cek final ini dilakukan sebagai persiapan pelebaran tahap kedua nantinya, diharapkan tidak ada masyarakat komplein atau keberatan. Sehingga proyek pelebaran dapat berjalan mulus tanpa ada hambatan, tuturnya.

Ditambahkan Simon, pelebaran dan peningkatan pembangunan jalan Kabanjahe-Berastagi yang sumber dananya berasal dari dana pusat, APBN TA 2019 tetap berpedoman kepada UU RI No 38/2004 Pasal 63 dengan merujuk Pasal 12 ayat 1,2 dan 3, yang mengatakan. “Kepentingan jalan nasional bagi terkena dampak tidak ada ganti rugi. Apabila ada yang bertahan sepanjang jalan nasional maka dia akan dapat dipidana,” tegasnya.

Bupati karo Terkelin Brahmana, mengapresiasi Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pihak BBPJN Wilayah I Medan, yang sudah melakukan cek final rencana pelebaran tahap II. Pelebaran jalan nasional Kabanjahe – Berastagi ini merupakan program yang harus didukung bersama sehingga dapat berjalan dengan baik.

Bupati Terkelin Brahmana sangat mengharapkan dukungan masyarakat Kabanjahe/Berastagi khususnya di sepanjang jalan yang terkena dampak pelebaran jalan. “Mari kita berpikir jernih dan positif, kelak anak cucu kita juga yang akan menikmati pembangunan untuk kepentingan umum ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Bapeda Ir Nasip Sianturi menerangkan bahwa saat ini sedang dilakukan pendataan final terhadap bangunan pagar rumah milik warga yang terdampak atas pelebaran jalan itu nantinya.

Ketika disinggung sudah sejauh mana progresnya, Nasib Sianturi menjawab, sudah hampir rampung. “Tahap awal dari rencana pembangunan ini nantinya akan dilakukan pencucian jalur dengan menggunakan alat berat bekerjasama dengan BBPJN Wilayah I Medan,” jelasnya.

Anggota DPRD Karo Ir Thomas Joverson Ginting mengharapkan keseriusan pemerintah daerah guna secepatnya merealisasikan program yang sangat bagus ini, bahkan hal-hal yg sederhana guna percepatan dapat diselesaikan diintern Pemkab Karo seperti penebangan kayu di pinggir badan jalan tentunya dapat segera dilakukan sehingga ada kepastian bagi masyarakat, ketusnya. (deo/han)