TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi yang diwakili Pj Setdako Marapusuk Siregar menghadiri final (enam besar) penilaian Lomba Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 di halaman Kantor Camat Padang Hilir, Jalan Syekh Beringin, Kota Tebingtinggi, Kamis (15/11).

Hadir Asisten I Administrasi Pemerintahan Provinsi Sumut, Drs Jumsadi Damanik sekaligus Ketua Tim penilaian Kecamatan Tingkat Provinsi Sumut, Kepala Bappeda Provinsi Sumut Ir Irman selaku anggota tim penilaian beserta rombongan.

Pj Setdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar atas nama Pemerintah Kota Tebingtinggi dan masyarakat mengucapkan selamat datang kepada ketua tim penilai beserta seluruh rombongan dari Provinsi Sumatera Utara di Kota Tebingtinggi.

Dengan masuknya Kecamatan Padang Hilir sebagai 6 besar dalam penilaian lomba kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk menuju tercapainya pembangunan di bumi Esa Hilang Dua Terbilang.

Pada kesempatan tersebut, Marapusuk juga mengaku merasa bangga dan bersyukur atas antusiasme dan peran serta masyarakat kecamatan Padang Hilir dalam memaksimalkan kegiatan lomba kecamatan terbaik, dan menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di Kecamatan Padang Hilir dalam berbagai bidang, terutama pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Penilaian ini dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam menentukan prioritas pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tebingtinggi,”terang Marapusuk.

Setdako juga berharap dengan prestasi Kecamatan Padang Hilir sebagai duta terbaik Kota Tebingtinggi, meraih juara pada Lomba Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumut 2018 menjadi juaranya. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Warga Tanah Karo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Profesi dan Gerakan Peduli Sesama kecewa dengan sikap Bupati Karo Terkelin Brahmana dan wakilnya Cory Sebayang.

Kekecewaan ini mencuat karena orang nomor satu dan dua di Pemkab Karo itu, dinilai berusaha melindungi serta membela bawahannya, Candra Tarigan dan Radius Tarigan yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Sikap ini terlihat dari pernyataan Cory yang diamini Terkelin saat melakukan pertemuan dengan perwakilan warga di kantin kantor Bupati Karo, Kamis (15/11) siang. Meski Candra dan Radius telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tugu Mejuah-juah Berastagi, namun dalam pertemuan tersebut, bupati dan wakilnya menolak mencopot jabatan keduanya sebagai Kepala Dinas Perkim dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Mirisnya lagi, Cory juga terkesan berusaha menggiring opini bahwa kasus yang ditangani Kejari Karo dengan tersangka Candra dan Radius bukan sebagai tindak pidana korupsi. Cory berdalih, robohnya Tugu Mejuah-juah adalah akibat bencana alam. Bahkan menurut Cory, kedua tersangka tidak ada melanggar peraturan meski tetap menjabat sebagai PPK dan KPA. Ironisnya, pernyataan Cory dalam pertemuan tersebut justru didukung oleh Terkelin.

Sikap bupati dan wakilnya yang dinilai tak mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Karo ini sontak membuat warga Forum Komunikasi Lintas Profesi dan Gerakan Peduli Sesama berang dan kecewa. Menurut warga, pembelaan yang dilakukan bupati dan wakilnya itu bakal berdampak buruk terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Karo.

Bagaimana tidak, saat ini Candra dan Radius serta dua rekannya yang lain telah ditetapkan penyidik Kejari Karo sebagai tersangka dugaan korupsi. Bahkan beberapa waktu lalu, para tersangka ini sudah mengembalikan uang kerugian negara sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Ini aneh, kenapa Bupati Karo dan Wakilnya malah berusaha membela tersangka korupsi. Ada apa ini?” tanya perwakilan warga.

Karena kecewa dengan sikap bupati dan wakilnya, warga mengaku akan kembali menggelar aksi demo lanjutan pada Senin pekan depan. “Warga Tanah Karo kecewa dengan sikap bupati dan wakilnya, kami akan menggelar aksi demo pada Senin pekan depan. Izinnya sudah kami urus ke Polres Karo,” tegas Kordinator Lapangan, Loyd Reynold Ginting.

Sebagai pemimpin, Loyd menganggap Terkelin dan Cory tak mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Karo. Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karo, Dapot Manurung, SH saat dikonfirmasi mengatakan, secara formil tim penyidik sudah melengkapi berkas kasus ini. “Berkasnya sudah lengkap, pelimpahannya (P-21) ke Pengadilan Tipikor Medan tinggal menunggu perintah dari Kajari Karo,”tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Kejari Karo menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Namun para tersangka ini tak kunjung ditahan. Keempat tersangka masing-masing Radius Tarigan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Edi Perin Sebayang (rekanan dan pelaksana kegiatan), Roy Hefry Simorangkir selaku Direktur CV Askonas Kontruksi Utama dan Chandra Tarigan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Dari hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, total kerugian negara dalam kasus korupsi proyek tersebut sekitar Rp 607 juta. Dalam pengusutan dugaan korupsi itu telah dikembalikan kerugiaan uang negara ke kas daerah sebesar Rp 423 juta.

Kepada para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Dan subsidari pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. (deo/han)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Truk bermuatan CPO BK 9704 LL masuk parit di Jalan Besar Hamparanperak, Dusun Pauh, Desa Hamparanperak, Kecamatan Hamparanperak, Jumat (16/11) pukul 11.00 WIB. Akibatnya, CPO yang diangkut dari perusahaan kelapa sawit (PKS) Aceh tumpah di pinggir jalan.

Kecelakaan tunggal tersebut berawal saat truk yang disopiri Suhadi membawa muatan CPO dari Binjai dengan tujuan Belawan. Namun saat melintas di Hamparanperak, truk masuk parit.

Akibatnya, muatan truk tangki berupa minyak mentah tumpah, masyarakat setempat langsung menampung CPO tersebut. Tak berapa lama, petugas Satlantas dan Marinir tiba di lokasi mengamankan truk agar isi muatan tidak dijarah masyarakat.

Kanit Lantas Polsek Hamparanperak, Iptu Marno Purba mengatakan, pihaknya sudah turun ke lokasi, kecelakaan tunggal itu diduga akibat sopir mengantuk. Sehingga, lepas kendali masuk ke drainase.

“Kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, kini truknya sedang dievakuasi dengan menggunakan alat berat,” kata Marno. (fac/han)

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – ”Pembangunan tidak bisa dilepaskan dari HAM, bahkan secara eksplisit penegakan HAM terdeskripsi dalam visi dan misi Kabupaten Pakpak Bharat”,ujar Bupati Pakpak Bharat, Dr Remigo Yolando Berutu, MFin MBA saat menjadi narasumber pada Workshop Implementasi Kabupaten/Kota HAM dalam rangkaian acara Festival HAM Indonesia 2018, di Sasana Adipura Pemkab Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (14/11).

Di hadapan peserta yang terdiri berbagai elemen pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, secara gamblang dengan gayanya yang khas dan lugas, Bupati yang simpatik ini memaparkan implementasi penegakan HAM di Kabupaten Pakpak Bharat. Bahkan Remigo mengilustrasikan berbagai unsur pembangunan terkait HAM, bahkan sampai komponen yang sering terabaikan.

Dalam acara yang dimoderatori oleh Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, Bupati tak segan mengungkapkan bahwa masih banyak kekurangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam penegakan HAM. “Karena sesungguhnya banyak sekali sisi kehidupan yang menyangkut hak azasi”, jelasnya.

Selain Bupati Remigo, tampak hadir sebagai narasumber Bupati Serdangbedagai, Ir H Soekirman, pegiat HAM dari INFID, Zainal Abidin dan Ketua Komisi HAM Daerah Wonosobo, Sumaedi.

Ketua Komnas HAM, Drs Ahmad Taufan Damanik MA, juga turut mengapresiasi Bupati Remigo yang begitu berperan dalam penegakan HAM. “Ini merupakan bentuk komitmen menjadikan HAM sebagai nilai dasar kehidupan. Konsep HAM merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan dapat berbentuk hal kecil sekalipun. Jika masyarakat sudah familiar dengan konsep itu, aplikasinya di kehidupan nyata akan semakin mengakar”, tuturnya.

Acara workshop berakhir pada petang hari dengan diisi deklarasi bersama untuk penegakan HAM. Selain itu diisi juga dengan doa bersama untuk Indonesia, pemberian cendera mata kepada narasumber oleh Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, dan tukar menukar cendera mata dengan Pemkab Wonosobo yang diserahkan/diterima oleh Bupati Wonosobo, Eko Purnomo.(tam/han)