DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – RENDAHNYA tingkat kelulusan passing grade juga terjadi Kabupaten Deliserdang. Dari 11.791 peserta CASN yang mendaftar melalui SSCN dan verifikasi berkas di BKD Deliserdang, cuma 213 orang yang dinyatakan lulus passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sekdakab Deliserdang melalui Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai BKD Deliserdang, Syahrul saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, jumlah peserta yang tidak lulus totalnya sebanyak 11.278 orang. “Usai SKD, ujian selanjutnya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Jadwalnya akan diinformasikan kembali. Usai SKB hasilnya akan diintegrasikan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” kata Syahrul, Selasa (13/11).

Menurut Syahrul, banyak peserta yang tidak lulus, karena soal SKD tingkat kesulitan soalnya lebih tinggi. Kemudian penetapan nilai passing grade juga terlalu tinggi dibanding tahun 2014. “Penyebab lain, mungkin akibat kesiapan peserta yang kurang,” jelasnya.

Disebutnya, formasi CASN Kabupaten Deliserdang tahun ini sebanyak 750 orangn
“Namun melihat kondisi yang lulus passing grade hanya 213 orang, berarti pemenuhan formasi CPNS Deliserdang tidak tercapai karena yang dibutuhkan 750 orang,” ungkap Syahrul lagi.

Karenanya, mereka masih menunggu arahan dan petunjuk dari Kementrian tentang tindak lanjut hasil SKD ini.

“Kita menunggu hasil evaluasi SKD dari Kementrian PAN RB dan BKN terkait kelanjutan dalam pelaksanaan CASN 2018 ini. Kita tunggu saja, apakah passing grade diturunkan atau diranking,” tutup Syahrul.

BKD Binjai Intip Hasil SKD
Di Binjai, dokumen hasil SKD fromasi CASN telah diterima dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun BKD Binjai belum membuka dokumen dimaksud. “Pak Kepala BKD (Amir Hamzah) belum berani membukanya. Masih mengintip saja. Dokumennya resmi masih bersegel,” jelas Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKD Binjai, Hendra Januar, Selasa (13/11).

Pelaksanaan ujian CASN asal Binjai yang memperebutkan 92 formasi di Markas Kodam I Bukit Barisan sudah berakhir. Berdasarkan pengumuman yang ditempel dari BKN, hanya 20 peserta yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Tapi jumlah 20 CASN yang lulus ini belum pasti. Karena dokumennya belum dibuka. “Berkas SSCN itu sudah sampai, tapi belum dibuka menunggu Pak Wali,” ujar dia.

Rendahnya jumlah yang lulus, menurutnya membuat banyak formasi yang kosong. Contoh, ada salah satu SD butuh guru olahraga. Sehingga dibukalah formasi olahraga. Yang melamar cuma satu orang. Tidak lulus pula, ya kosong. Untuk formasi khusus diikuti tiga orang dari Honorer Kategori-II dan Disabilitas ada seorang,” tandasnya.

Soal tingginya nilai passing grade, menurut Hendra, sudah pernah diprotes pejabat yang mewakili kabupaten/kota se Indonesia, dalam rapat koordinasi nasional. Namun Panitia Seleksi CASN tidak mengabulkan. Alasannya, standar passing grade diberlakukan untuk mendapatkan SDM yang baik.

“Pemko Binjai juga sudah mengajukan agar passing grade diubah melalui aplikasi SSCN. “Tapi kayak cakap sama dinding. Namanya juga aplikasi. Rencana tampung putra daerah, eh putra luar daerah lebih qualified,” ujar dia.

Begitupun, Hendra sependapat jika passing grade ditinggikan demi mendapatkan SDM yang baik. Hanya saja, sebaiknya dinaikkan secara bertahap.

Lantas apa solusi? Menurut Hendra daerah tidak punya kewenangan. Jadi tergantung pusat.

Sebelumnya, sejumlah peserta ujian SKD yang ditemui mengaku gagal dalam TKP. Padahal, dua bidang lainnya lolos dan memenuhi standar yang diberlakukan.

“Semuanya lulus passing grade, TKP saja yang kurang,” ujar seorang peserta yang ditemui.

Menurut dia, TKD tidak sulit. Hanya pilihan jawabannya sangat menjebak. “Kita hanya tidak tahu polanya. Kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh pembuat soal. ‘Kan kita jawab berdasarkan pikiran masing-masing. Tidak ada benar dan salah,” ujarnya.

Peserta lainnya mengatakan, level kesulitan (TKP) memang tinggi, dan soalnya cenderung panjang-panjang. “Padahal total soal ada 90 dan waktu yang tersedia hanya 100 menit. Untuk baca soalnya saja sudah lama ‘kan?” katanya.(btr/ted)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, membuat setiap orang berlomba menciptakan berbagai inovasi inovasi yang baru.

Seperti yang dilakukan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat, Kamal Ihsan SE. Di saat mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu, timbul idenya untuk membuat sebuah inovasi berupa aplikasi android DPRD Langkat.

“Aplikasi android ini nantinya berisikan kegiatan-kegiatan, dan jadwal rapat-rapat DPRD Langkat. Pemikiran membuat aplikasi ini, karena kemajuan teknologi informasi saat ini, yang mana setiap orang rata-rata memiliki handphone android,”terang Ihsan kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Senin (12/11).

Ihsan menambahkan, bahwa inovasi yang dibuatnya sesuai dengan era teknologi sehingga Sekretaris DPRD Langkat Drs Basrah Pardomuan selaku pimpinan Sekretariat DPRD sangat mendukung inovasi ini. Selain Sekretaris DPRD, Ketua DPRD Langkat Surialam, SE juga memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan yang dikerjakannya.

Diharapkan, aplikasi android yang telah ternotifikasi pada google play store ini dapat diinstal masyarakat sehingga dapat mengetahui apa kerja ataupun kegiatan-kegiatan anggota DPRD Langkat selaku wakil-wakil rakyat yang mereka percayakan duduk di lembaga DPRD Langkat. Saya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan informasi kehumasan di DPRD Langkat,” tuturnyaya.

Aplikasi ini dapat diinstal dengan cara, mengklik aplikasi google play store di hand phone, lalu ketik DPRD Langkat, lalu tekan tombol cari, setelah itu klik logo DPRD Langkat, kemudian instal. (bam/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Binjai meresmikan Desa Tanjungselamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peresmian itu ditandai gunting pita di Gapura Desa Tanjungselamat oleh Kepala Kantor BPJS-TK Cabang Binjai, TM Haris Sabri Sinar yang disaksikan Kepala Desa Tanjungselamat, Nuraidi dan jajaran kepala dusun, serta warga setempat.

Di kesempatan ini, BPJS-TK Cabang Binjai juga turut memberikan santunan kematian kepada ahli waris peserta sebesar Rp24 juta, sekaligus dirangkai dengan pembagian berbagi hadiah kepada masyarakat.

Kepala Kantor BPJS-TK Cabang Binjai, TM Haris Sabri Sinar mengatakan, peresmian desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya meningkatkan antusiasme masyarakat pedesaan agar tergabung sebagai peserta BPJS-TK.

Dikatakannya, keikutsertaan masyarakat pedesaan sebagai peserta BPJS-TK merupakan salah satu modal penting dalam menjamin pengupayaan bantuan sosial. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat.

“Salah satu manfaat yang akan didapat masyarakat selaku peserta BPJS-TK adalah bantuan sosial dalam hal kematian biasa, berupa uang tunai sebesar Rp24 juta,” ungkapnya, pekan lalu. BPJS-TK sendiri, kata Haris, memiliki empat program unggulan. Keempat program itu meliputi, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). “Dengan kata lain, hanya dengan membayar iuran yang relatif murah, masyarakat terutama pelaku ekonomi akan mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sangat besar dari program tersebut,” jelasnya. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Herlina Rahmah Batubara didakwa jaksa penuntut umum (JPU) menggelapkan sisa uang anggaran sebesar Rp189.930.000.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dapot Manurung dalam dakwaannya menyebutkan, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, ada kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan anggaran Rp420 juta.

Sebagai bendahara di Dinas Lingkungan Hidup Karo, Herlina menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Timotius Ginting dalam rangka tambahan uang persediaan kegiatan tersebut.

“Permintaan itupun disetujui oleh Timotius selaku Pengguna Anggaran (PA). Kemudian, terdakwa Herlina menarik uang untuk kegiatan tersebut dan memberikan sebesar Rp 225.514.150 kepada Ida Andayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Gloria Hosianna br Tarigan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),” kata JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni Batubara, Senin (12/11) sore.

Usia melaksanakan tugasnya, Ida dan Gloria mengembalikan sisa dana sebesar Rp15.444.450 kepada terdakwa Herlina. Sisa dana masih dipegang oleh terdakwa Herlina dan belum dipertanggungjawabkan.

Kemudian, lanjut JPU, terdakwa Herlina membuat SPJ-TU Nihil pada tanggal 22 Desember 2017 dengan memalsukan tanda tangan Timotius Ginting pada dokumen-dokumen yang ada.

“Salah satu dokumen yang dipalsukan terdakwa yakni Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo pada tanggal 22 Desember 2017,” tandas Dapot.

Pada Maret 2018, Timotius Ginting baru mengetahui bahwa masih ada dana yang tidak habis dipakai pada kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan tidak dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp209.930.300.

Atas hal tersebut, Timotius Ginting mengajukan permohonan agar Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus terhadap terdakwa Herlina. Selain itu, Timotius juga meminta agar terdakwa segera mengembalikan dana yang masih dalam penguasaannya untuk disetorkan ke kas daerah.

“Namun, terdakwa tidak bisa menyanggupinya dan hanya memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta kepada Timotius Ginting. Sehingga masih ada dana yang masih belum bisa dikembalikan oleh terdakwa Herlina sebesar Rp189.930.000,” pungkas JPU dari Kejari Karo itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (man/han)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) penghasil bubur kertas terbaik di Sumatera Utara,  kembali memberikan dukungan dalam pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Dukungan peningkatan dan nilai tambah masyarakat kali ini, diberikan kepada kelompok petani madu lebah Makota (Madu. Kopi, Talas), di Desa Nagori Saitbuttu Saribu kecamatan Pematang Sidamanaik Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Manager Corporate Social Resposnsibility (CSR) TPL Ramida Siringoringo menyebutkan, sedikitnya ada seratusan kepala keluarga yang saat ini hidup dengan sumber daya alam, seperti kopi, madu, dan lainnya yang mengandalkan modal seadanya. Peluang seperti ini menjadi fokus perusahaan dalam upaya dukungan pengembangan usaha, khususnya di wilayah sekitar konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaan.

“Awalnya memang kita lihat para petani madu lebah disini usahanya dimulai dari nol, inilah yang menjadi motivasi perusahaan untuk mendukung para petani yang memiliki semangat. Selanjutnya setelah kita melihat aktivitas mereka dilapangan banyak sumber daya alam dan manusia, berpotensi dalam usaha pengembangan madu lebah. Bahkan para petani punya motivasi madu lebah sebagai icon desa penghasil madu terbaik di Indonesia,” sebut Ramida, Senin (12/11).

Menurutnya keseriusan perusahaan dalam mendukung kegiatan penghasil madu lebah ini sudah mencapai tahap ke II. Dukungan perusahaan pada tahap sebelumnya juga telah dilakukan, untuk memberi semangat kepada para petani madu lebah lainnya. Ramida menyebutkan untuk tahapan kali ini perusahaan memberikan dukungan, dengan nilai Rp 13 juta lebih dengan bentuk peralatan pendukung peningkatan hasil madu dan lebah.

“Untuk tahap kedua ini TPL membantu 50 batang gelodok (Perangkap Lebah), 50 petak tup (Rumah lebah), 5 potong baju seragam (Savety), ratusan botol kemasan madu, serta sarung tangan (hand glove),” ungkap Ramida.

Produksi madu lebah didesa Nagori Saitbuttu Saribu beberapa tahun sebelumnya, sempat berjalan lancar. Namun karena modal dan peralatan seadanya, para petani lebih giat dalam pengembangan lebahnya saja (Koloni lebah). Kordinataor kelompok petani Makota Selamat Suryadi mengatakan, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi penjualan koloni lebah hingga 400 koloni perbulannya.

Dikatakannya, dengan kerja sama dan dukungan dari pihak perusahaan (TPL) dalam pengembangan ekonomi kreatif, memberi semangat baru dan angin segar bagi petani lebah dan madu dipedesaan. Bantuan berupa gelodok, stup dan perlengkapan lainnya sangat membantu para petani. (rel)