MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara mengadakan sosialisasi tentang gratifikasi. Sosialisasi gratifikasi ini merupakan salahsatu upaya reformasi birokrasi dan bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan Perwakilan BKKBN Sumut.

Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi ini, Evenri Sihombing, SE.Ak, CFE, CFrA, dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

Evenri mengatakan, gratifikasi menurut Pasal 12B Ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas.

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” jelas Evenri yang saat ini menjabat sebagai Kabid (Korwas) Investigasi 2 di Perwakilan BPKP Provinsi Sumut belum lama ini.

Menurutnya, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dikatakan sebagai tindak korupsi (pemberian suap), apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Sosialisasi gratifikasi yang dilakukan BKKBN Sumut ini, adalah upaya yang baik dalam mencegah tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi (pemberian suap). Alangkah lebih baik lagi jika dapat dibentuk unit pengendalian gratifikasi di internal Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumut Yusrizal Batubara, S.Sos dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah agar seluruh pegawai BKKBN Provinsi Sumut memahami gratifikasi dan bentuk-bentuknya, resiko hukum, serta dapat menentukan sikap jika terjadi gratifikasi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Evenry yang telah bersedia hadir sebagai narasumber. Saran-saran dari Pak Evenry tadi, seperti pembentukan unit pengendalian gratifikasi, akan kita pertimbangkan dan tindak lanjuti demi mewujudkan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” tutupnya.

Sementara itu dalam kesempatan lain, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Drs Temazaro Zega, M.Kes mengungkapkan bahwa Perw. BKKBN Prov. Sumut selalu berkomitmen dalam menegakkan ZWBK (Zona Wilayah Bebas Korupsi). “Dalam setiap kesempatan kami selalu memberikan arahan dan contoh nyata kepada seluruh ASN Perw. BKKBN Prov. Sumut untuk tidak melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencapaian imumisasi MR di Sumatera Utara hingga 31 Oktober 2018 hanya mencapai 56,47 %. Karenanya, program tersebut diperpanjang hingga akhir Desember 2018.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Agustama melalui Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Suhadi, mengatakan, dengan perpanjangan waktu program imunisasi MR tersebut, ditargetkan pencapaian 95%. “Total sasaran 4,291,857. Sedangkan yang diimumisasi 2,234,567 atau 56,47%,” ujarnya.

Diakuinya, pihaknya optimis memenuhi target itu. Dikatakannya, sejauh ini yang menjadi kendala adalah polemik belum adanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).“Namun untuk perpanjangan ini kita pakai suratal edaran. Itupun prosesnya 1 mingguan. Kalau intruksi Gubernur, itu bisa 3 mingguan prosesnya,” kata Suhadi.

Dikatakan Suhadi, daerah yang paling tinggi capaian imunisasi MR yakni Kabupaten Toba Samosir 102,87%. Kemudia Kabupaten Samosir 100,04%. Setelah itu Kabupaten Dairi 98,56% dan Kabupaten Humbang Hasundutan 98,5%. “Nias juga cakupannya tinggi, 96,85 %. Begitu juga dengan Tapanuli Utara 96,56%. Kemudian Karo 90,82%, Simalungun 88,26% dan Siantar 84,51%, “ tambahnya.

Sementara untuk daerah paling rendah pencapaian imumisasi MR, disebut Suhadi adalah Kota Tanjungbalai 13,53%, Kota Padang Sidimpuan 16,47%, Mandailing Natal 18,03%. Sedangkan pencapaian imunisasi MR di Kota Medan, total pencapaian 51,64%. Untuk total sasaran Kota Medan dikatakannya 552,869 dengan total cakupan 287,608. (ain/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nota jawaban Wali Kota Medan Dzulmi Eldin atas pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019 sebesar Rp5,94 triliun lebih, membuat anggota dewan Medan kecewa. Sebab, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai tak serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita tidak mendapat jawaban yang sempurna. Namun, masih ada kesempatan pembahasan R-APBD nanti. Jadi, saat pembahasan akan kita pertajam untuk memaksimalkan peningkatan perbaikan Kota Medan ke depan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Hasyim, kemarin.

Menurut Hasyim, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti minimnya potensi PAD yang disinyalir banyak kebocoran yang sangat mempengaruhi maju tidaknya pembangunan Kota Medan. “Dalam nota jawaban wali kota hanya menanggapi penanganan masalah banjir, kemacetan lalu lintas, keluhan warga terkait pengurusan KTP dan koordinasi peningkatan keamanan. Untuk persoalan potensi PAD tidak dibahas secara mendalam,” ujarnya.

Hasyim menyebut, dalam nota jawaban wali kota hanya disampaikan bahwa R-APBD 2019 yang disusun berdasarkan ketentuan Permendagri No 38/ 2018. Adapun asumsi yang telah ditetapkan dalam dokumen yang realistis dan ekonomis serta hasil evaluasi tahun berjalan.

“Wali kota tidak serius menggali sumber-sumber yang berpotensi sebagai PAD. Pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp5,69 triliun lebih atau meningkat 0,02 persen dibanding tahun 2018. Masa sekelas Kota Medan R-APBD-nya cuma naik segitu dari tahun lalu. Padahal, kan banyak potensi-potensi untuk dijadikan sumber PAD,” cetus Hasyim.

Diutarakan Hasyim, peningkatan anggaran yang diajukan tersebut terlalu kecil. Seharusnya, peningkatan dapat dimaksimalkan sekitar 5 persen dari tahun 2018. “Pemko Medan selama ini belum menunjukkan kesungguhan menggali potensi PAD. Jika saja Pemko bersikap tegas menindak oknum yang masih melakukan kebocoran, maka pendapatan akan naik drastis.

Untuk itu, wali kota harus meminimalisir kebocoran melalui pengawasan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebocoran PAD sudah terbukti adanya oknum ASN di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang terkena OTT polisi. Untuk itu, ke depan harus mampu melakukan perbaikan peningkatan sumber PAD yang spektakuler.

Sementara, Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Roby Barus mengatakan, setelah mencermati dan mempelajari secara umum R-APBD 2019 dinilai pesimistis. Hal ini dibuktikan dengan asumsi angkat defisit anggaran yang mencapai Rp250 miliar lebih dan peningkatan pendapatan hanya 0,02 persen dari Rp5,23 triliun pada 2018 menjadi Rp5,69 triliun. “Sangat tidak irasional R-APBD 2019 yang diajukan dan perlu dikaji ulang,” ujar Roby.

Diutarakan dia, dari sisi porsi belanja tidak langsung dengan belanja langsung diakui sudah cukup baik bila dibandingkan tahun 2018. Namun demikian, dalam anggaran belanja langsung masih dianggarkan belanja pegawai sebesar Rp742,8 miliar. Sedangkan, porsi belanja pegawai telah ditampung pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp1,9 triliun. Sehingga, bila ditotal jumlahnya menjadi Rp2,7 triliun.

“Ini menjadi pertanyaan besar, karena dengan total anggaran belanja pegawai sebesar itu sudah tentu menjadi beban. Besarnya anggaran belanja pegawai tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan umum yang diberikan ASN di lingkungan Pemko Medan kepada masyarakat.

Untuk itu, diminta supaya menjadi perhatian serius untuk disikapi,” ujarnya
Pansus R-APBD 2019 Dibentuk Sementara itu, DPRD Kota Medan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019.Ketua Fraksi Golkar Ilhamsyah terpilih sebagai Ketua Pansus, dan Ketua Fraksi PAN Bahrumsyah menjadi Wakil Ketua.

Sedangkan yang menjadi anggota antara lain, Ahmad Arif, Dame Duma Sari Hutagalung, Hendrik Sitompul, Abdul Rani, Boydo HK Panjaitan, Sabar Sitepu, Bahrumsyah, Rajuddin Sagala, Kuat Surbakti dan Roby Barus. Pemilihan komposisi Pansus R-APBD 2019 dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli.

Ketua Pansus R-APBD 2019 Kota Medan, Ilhamsyah mengaku akan segera membahas mengenai formulasi rancangan anggaran yang diajukan Pemko Medan untuk tahun depan. Namun, dalam pembahasan itu ada batas waktu. “Akhir November ini, R-APBD 2019 sudah harus masuk ke dalam tahapan penandatanganan persetujuan bersama. Makanya, untuk tahap awal kita akan bahas internal lebih dahulu,” ujarnya, kemarin.

Diutarakan dia, pada 19 November nanti sudah harus rampung karena merupakan deadline (batas akhir) pembahasan. Untuk itu, Pansus hanya memiliki waktu efektif sekitar 10 hari untuk membahas R-APBD 2019.

“Kalau dibahas sendiri (hanya Pansus) tak akan sanggup, makanya ini harus dibahas bersama (Pemko Medan) dan pasti bisa rampung akhir bulan ini,” ucapnya. Wakil Ketua Pansus R-APBD 2019 Medan, Bahrumsyah menuturkan, untuk tahap awal yang perlu dilakukan adalah melakukan sinkronisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KUA-PPAS tidak dibahas, sementara ada pokok-pokok pikiran DPRD yang perlu dimasukkan. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi, satu atau dua hari kedepan pembahasan dengan TAPD,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut menilai, pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan Pertamina, tidak tepat sasaran. Karenanya, masyarakat bisa melakukan gugatan terhadap perusahaan plat merah itu.

Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut, Padian Adi Siregar mengatakan, Pertamina telah menghapuskan pompa Premium di sejumlah SPBU di Sumut.

“Membatasi penggunaan Premium, misalnya, mencabut pompa dari SPBU, dinilai jauh dari aspek hukum dan aspek kepentingan umum. Pastinya, melanggar hukum. Di satu sisi, bahwa keberadaan Premium itu, dijamin oleh Undang-undang,” kata Padian.

Padian menjelaskan, Pemerintah atau Pertamina bukan melakukan pembatasan menghilang Premium karena hal tersebut melanggar hukum.”Memang satu sisi pemerintah menjamin kesediaan energi. Bukan membatasi atau menghapus premium dari sebuah SPBU. Karena itu, masyarakat bisa melakukan penekanan hukum, baik advokasi dan gugatan publik,” tegasnya.

Ia mengatakan, pembatasan Premium untuk menekan subsidi secara pemikirannya, bukan opsi. Sebab, bukan barangnya dibatasi untuk konsumennya. Harusnya, konsumennya diedukasi. Pembatasan tersebut, bukan volume dan bukan Premium dibatasi.

“Harus spesifikasi kendaraannya, dibebankan mau tidak mau menggunakan BBM nonsubsidi. Masyarakat diedukasi, misalnya dilarang menggunakan Premium kalau tidak tepat sasaran,” tutur Padian.

Pembatasan dengan cara mencabut pompa Premium seperti di SPBU milik Pertamina, kata dia, mau tidak mau, masyarakat harus menggunakan BBM nonsubsidi, yakni Pertalite atau Pertamax. “Ini cara-cara inkonstitusional. Coba Pertamina mencontoh PLN.

Mungkin pemerintah menekan kebocoran APBN dalam subsidi listrik. Dalam klasifikasi tertentu, hanya pelanggan 450 watt mendapatkan subsidi. Jangan malah Pertamina menjadikan BBM Premium langka,” jelas Padian.

Ia menilai, pembatasan penggunaan Premium tidak tepat sasaran. Malah berdampak negatif, seperti antrean panjangan hingga ke badan jalan di sebuah SPBU dan menimbulkan kemacetan.

“Dengan jumlah terbatas itu, apakah sudah tepat sasaran? Orang Banyak mobil mewah mengantre Premium di SPBU juga,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R), diminta harus hentikan pembangunan gedung berlantai 6 di Jalan Marelan Raya, Pasar II, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan Sebab, pihak kecamatan Medan Marelan sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Dinas PKP2R, namun dinas tersebut tak merespon.

Camat Medan Marelan, T Chairunizza mengatakan, pihaknya sudah berulang kali melakukan surat peneguran dan pemberhentian bangunan itu, namun tidak dihiraukan.

Bahkan, surat pemberitahuan juga sudah mereka layangkan ke Dinas PKP2R. Namun, dinas terkait belum juga melakukan tindakan.

“Kita sudah berapa kali menyurati agar pengerjaan itu dihentikan, tapi tetap membandel. Ke Dinas PKP2R juga sudah kita beritahukan, karena itu kewenangan mereka untuk menindaklanjuti, tapi sampai sekarang mereka (PKP2R) pun belum bertindak,” beber camat akrab disapa Yudi.

Tokoh Masyarakat Medan Utara, Rion Aritonang, SH mengatakan, bangunan tersebut harus dibongkar agar tidak merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau memang belum ada izin, silahkan pemiliknya mengurusnya. Tapi, pengerjaan di bangunan itu harus dihentikan oleh dinas terkat, bila izinnya sama sekali tidak diurus, maka harus bongkar,” tegasnya.

Dikatakan pria yang juga pengurus di PDI Perjuangan, ia sangat mendukung pembangunan rumah sakit di Medan Utara, karena membantu meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat. Tapi, pemilik usaha harus taat aturan, agar berdirinya lembaga kesehatan yang berkualitas.

“Untuk apa bangun rumah sakit, kalau izinnya bermasalah. Apalagi izin lingkungan dan AMDAL sangat mempengaruhi untuk mendirikan rumah sakif, jangan masalah itu, bukan memberikan sehat, malah mewabah penyakit yang ada,” ungkap Rion. Seperti diketahui, bangunan tersebut akan dipergunakan untuk rumah sakit. (fac/ila)